Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KABUPATEN PINRANG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan.
  2. Kabupaten Pinrang adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
  3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang.

Pasal 2 .

SK No 207977 A

PTIESIDEN

Pasal 2

Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Pinrang berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822ll.

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN

Pasal 3

Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu:

  • Kecamatan Mattiro Sompe;
  • Kecamatan Suppa;
  • Kecamatan Mattiro Bulu;
  • Kecamatan Watang Sawitto;
  • Kecamatan Patampanua;
  • KecamatanDuampanua;
  • Kecamatan Lembang;
  • Kecamatan Cempa;
  • Kecamatan Tiroang;
  • Kecamatan Lanrisang;
  • Kecamatan Paleteang; dan
  1. KecamatanBatulappa.

Pasal 4

(1) Kabupaten Pinrang mempunyai batas daerah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja;
  • sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Kota Parepare; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Selat Makassar, dan Teluk Mandar.

(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Pinrang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Ibu Kota Kabupaten Pinrang bernama Pinrang yang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto.

Pasal 6

Kabupaten Pinrang memiliki karakteristik, yaitu:

  • kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa persawahan, perkebunan, dan pesisir, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, dan kawasan maritim;
  • potensi sumber daya alam berupa pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan, serta potensi pariwisata; dan
  • suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan. BABIII ...

SK No 2079i9 A

PRESIDEN

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pinrang dalam Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 207980 A

PR.ESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ang Perundang-undangan dan nistrasi Hukum,

la anna Djaman

SK No 208538 A

PR.ESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Kabupaten Pinrang diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan;
  • bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Pinrang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan;
MENGINGAT

Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188 ayat (21, Pasal 20, Pasal 2I, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan

SK No 208537 A

PRESIDEN

REPUEL|K IHDONESIA

Referensi Silang (3)
UU 29/1959 — Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang...
UU 4/2022 — PROVINSI SULAWESI SELATAN
UU 1/1957 — POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH