Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

berkedudukan di Surabaya.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah

Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara

Timur, dan Timor Timur.

(2) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai terbentuknya

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wilayah Propinsi Jawa

Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat,

Nusa Tenggara Timur, atau Timor Timur.

Pasal 3…

PRESIDEN

Pasal 3

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

maka :

  • wilayah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa

Yogyakarta dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta;

  • wilayah Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

dan Timor Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Ujung Pandang.

Pasal 4

Sengketa Tata Usaha Negara yang termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara tersebut :

  • telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta atau Ujung Pandang, tetap diperiksa dan

diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang

bersangkutan;

  • sudah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta atau Ujung Pandang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan

kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar…

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 11 Pebruari 1993

INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Pebruari 1993

ttd.

MOERDIONO

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, perlu

dibentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di setiap ibukota

propinsi;

  • bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

merupakan lembaga baru, yang pembentukannya memerlukan

perencanaan serta persiapan sebaik-sebaiknya, sehingga

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;

  • bahwa daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

yang meliputi sembilan wilayah propinsi dan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Ujung Pandang yang meliputi sepuluh wilayah propinsi

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990

tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,

Medan, dan Ujung Pandang dipandang terlalu luas;

  • bahwa dalam rangka mengupayakan pemerataan kesempatan untuk

memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada

masyarakat serta tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana,

cepat, dan biaya ringan dipandang perlu membentuk Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Surabaya;

  • bahwa…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sesuai pula

dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pembentukan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perlu ditetapkan dengan

Undang-undang;

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar

1945;

  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

(lembaran Negara Tahun 1985 Nomor, 73, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3316);

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3344);

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung

Pandang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3429);

Dengan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Referensi Silang (6)
UU 5/1986 — PERADILAN TATA USAHA NEGARA
UU 10/1990 — PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA...
UU 14/1970 — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang...
UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG
UU 5/1986 — PERADILAN TATA USAHA NEGARA [Pasal 6 ayat (2)]
UU 5/1986 — PERADILAN TATA USAHA NEGARA [Pasal 10]