PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan . . .

f1PESIDrtl

rĀ' E:rÿ1 LI B LI K 11 I [) () t I r_: '.°:i I rā,

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruh .atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

3. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

4. Perseroan Terbatas adalah perseroan terbatas yang tidak termasuk Persero.

5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam hal seluruh modal Persero dimiliki negara dan se bagai pemegang saham pada Persero dalam hal sebagian modal Persero dimiliki oleh negara serta se bagai pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang­ undangan.

6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.

7. Penyertaan Modal Negara adalah. pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan pengadministrasian penyertaan negara dalam BUMN dan Perseroan Terbatas.

9. Ketentuan . . .

PRCSIDEN

RCPLJBLll'\ il'þDONESIA

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan

Perseroan Terbatas bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• kapitalisasi cadangan; dan/a tau
• sumber lainnya.

(2) Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kekayaan negara berupa:

• dana segar;

• barang milik negara;

• piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas;

• saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau

• a set negara lainnya.

(3) Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari

sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

• keuntungan revaluasi aset; dan/ a tau

• agio saham.

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan

negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan

Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Dalam . . .

F1 IĂ! r: '.:') I 0 r:: r I Ffl-:lLJ !3LI 1-: Ir I DO r-1 L'.Jil\

(2) Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik

negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal

negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa· yang diatur dalam anggaran dasar.

(3) Kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut.

( 4) Kekayaan negara yang bertransformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan Terbatas terse but.

(5) Kepemilikan atas saham/modal negara pada BUMN

atau Perseroan Terbatas dicatat sebagai investasi jangka panjang sesuai dengan presentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN atau Perseroan Terbatas.

(6) Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut.

(7) Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut:

• mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau

• mendapatkan kebijakan khusus negara dan/ atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

1. Penjelasan ayat (1) huruf d Pasal 9 diubah.

2. Penjelasan Pasal 26 diubah.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESiDEi'-1 REPUBLllý INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pa_da tanggal 30 Desember 2016

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,

PRES I DEN F!EPIJEJLllü INDONESIJ\