Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN ACEH TIMUR

Pasal 1

Dengan Peraturan Pemerintah ini, Ibu Kota Kabupaten

Aceh Timur dipindahkan dari wilayah Kota Langsa ke

wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

(1) Kecamatan Idi Rayeuk mempunyai batas-batas

sebagai berikut :

  • Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;

  • Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan

Peudawa;

  • Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan

Darul Ikhsan dan Kecamatan Idi Tunong;

  • Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan

Darul Aman.

(2) Batas wilayah Kecamatan Idi Rayeuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam peta yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Pemerintah ini.

Pasal 3

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemindahan Ibu

Kota Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten

Aceh Timur dan sumber pendanaan lain yang sah

serta tidak mengikat.

(2) Selain . . .

(2) Selain biaya pemindahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), biaya pemindahan juga dapat

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai

dengan kemampuan keuangan daerah/negara.

Pasal 4

Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan

pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, sepanjang yang menyangkut instansi vertikal

diatur lebih lanjut oleh menteri atau pimpinan lembaga

pemerintah non departemen yang membawahi instansi

yang bersangkutan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini,

penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten

Aceh Timur dipindahkan secara bertahap sesuai dengan

ketersediaan sarana dan prasarana di Ibu Kota

Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2007

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2007

,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ibu

Kota Kabupaten Aceh Timur berkedudukan di

Langsa;

  • bahwa dengan terbentuknya Kota Langsa sebagai

daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa,

maka perlu dilakukan pemindahan Ibu Kota

Kabupaten Aceh Timur dari wilayah Kota Langsa;

  • bahwa berdasarkan usulan Gubernur Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam dan Bupati Aceh Timur,

dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Aceh Timur, serta hasil Kajian Tim

Pemerintah, wilayah Kecamatan Idi Rayeuk layak

menjadi Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur;

  • bahwa . . .
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 58; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah . . .

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4548);

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Referensi Silang (5)
UU 3/2001 — PEMBENTUKAN KOTA LANGSA
UU 32/2004 — Pemerintahan Daerah
UU 8/2005 — PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UU 3/2005 — SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
UU 11/2006 — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang...