PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendii, danlatau ia alami sendiri.

2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

3. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.

4. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak marnpu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

6. lrmbaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai perlindungan Saksi dan Korban.

7. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

8. Hari.

SK No 038312 A

FRESIDEN

1. Hari adalah hari kerja.
2. Korban Tindak Pidana Terorisme Masa talu adalah Korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme yang teq'adi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20l8 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pen gganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang belum mendapatkan Kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.
3. Judul Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kesatu Pemberian Kompensasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
4. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu A sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kesatu A Pemberian Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme
5. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambahkan 18 (delapan belas) pasal baru, yakni Pasai 18A, Pasal 188, Pasal 18C,

Pasal 18D, Pasal 18E, Pasal 18F, Pasal 18G, Pasal 18H,

Pasal 18I, Pasal 18J, Pasal 18K, Pasal 18L, Pasal 18M,

Pasal 18N, Pasal 18O, Pasal 18P, Pasal 18Q, dan Pasal 18R

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh

Kompensasi. (21 Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, atau ahli warisnya.

(3) Dalam hal Korban tindak pidana terorisme, Keluarga,

atau ahli warisnya menunjuk kuasa, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diajukan oleh kuasanya.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.

Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18A dapat diajukan sejak dimulainya penyidikan

tindak pidana terorisme dan paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa.

(1) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18B paling sedikit memuat:

• identitas Korban tindak pidana terorisme;
• identitas ahli waris, Keluarga, atau kuasanya, ji" permohonan tidak diajukan oleh Korban;
• uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme; dan
• uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita. (21 Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
• fotokopi identitas Korban tindak pidana terorisme yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
• bukti

SK No 038186 A

PRESIDEN

• bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban tindak pidana terorisme yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
• surat keterangan Korban tindak pidana terorisme yang ditetapkan oleh penyidik;
• fotokopi surat kematian, jika Korban tindak pidana terorisme meninggal dunia;
• surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
• surat keterangan waris yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, jika permohonan diajukan oleh ahli waris; dan
• surat kuasa khusus, jika permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban tindak pidana terorisme, kuasa Keluarga atau kuasa ahli waris.

(1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi diterima.

(2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli warisnya, atau kuasanya untuk melengkapi permohonan.

(3) Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli

warisnya, atau kuasanya melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli warisnya, atau kuasanya menerima pemberitahuan dari LPSK.

(a) Apabila

SK No 038187 A

PRESIDEN

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli warisnya, atau kuasanya tidak melengkapi permohonan, permohonannya ditindaklanjuti oleh LPSK.

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18D, LPSK melakukan pemeriksaan substantif.

Untuk keperluan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18E, LPSK dapat meminta keterangan dari Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli waris, kuasa, kementerian/lembaga, dan pihak lain yang terkait.

(1) Selain melakukan pemeriksaan substantif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18E, LPSK juga melakukan rincian penghitungan kerugian yang nyata- nyata diderita oleh Korban tindak pidana terorisme.

(2) Rincian penghitungan kerugian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• Korban luka;
• Korban meninggal dunia;
• hilangnya penghasilan/pendapatan; dan/atau
• hilang atau rusaknya harta benda.

(3) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan secara rasional dan proporsional dengan mempertimbangkan kerugian baik secara rnateriil maupun imateriel. (41 Besaran penghitungan nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LPSK setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18E dan penghitungan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18G ditetapkan dengan Keputusan LPSK disertai dengan pertimbangannya.

(2) Pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai dengan rekomendasi untuk mengabulkan permohonan Kompensasi atau menolak permohonan Kompensasi.

(1) LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta

Keputusan LPSK dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18H kepada penyidik.

(2) Dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), LPSK menyampaikan:

• uraian mengenai penghitungan besaran nilai Kompensasi sesuai yang telah ditetapkan oleh LPSK; dan
• agar penuntut umum dalam tuntutannya meminta Hakim untuk memutuskan terlebih dahulu pemberian Kompensasi.

(3) Setelah menerima permohonan Kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melampirkan permohonan Kompensasi dalam berkas perkara. (41 Dalam hal penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut rlmlrm, permohonan Kompensasi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya disampaikan langsung kepada penuntut umum paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa.

(5) Salinan .

SK No 038189 A

PRESIDEN

(5) Salinan surat pengantar penyampaian permohonan

Kompensasi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (4), disampaikan oleh LPSK kepada Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli waris, atau kuasanya.

Pasal 1&J

Penuntut urnurn mencantumkan jumlah Kompensasi berdasarkan jumlah kerugian dalam tuntutan.

(1) Dalam hal tersang!<a atau terdakwa tindak pidana

terorisme tidak ditemukan atau meninggal dunia, permohonan Kompensasi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya disampaikan secara langsung oleh LPSK kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. (21 Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diaiukan paling singkat 1 (satu) tahun sejak terjadinya

peristiwa tindak pidana terorisme.

Ketentuan mengenai ta.t:- cara penetapan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18K diatur oleh Mahkamah Agung setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelen urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelen urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, LPSK, dan instansi terkait lainnya.

(1) Dalam hal Korban tindak pidana terorisme, Keluarga atau

ahli warisnya tidak mengajukan permohonan Kompensasi, Kompensasi diqiuten oleh LPSK.

(2) Pengajuan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilatcut<an berdasarkan surat keterangan penetapan

Korban tindak pidana terorisme yang dikeluarkan oleh penytdik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme.

(3) Pengajuan

SK No 038190 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Pengajuan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan nilai kerugian yang ditetapkan oleh LPSK setelah mendapat persetujuan menteri yang meny6lenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (41 Hasil penghitungan kerugian ditetapkan dengan Keputusan LPSK disertai dengan pertimbangan yang memuat rekomendasi untuk mengabulkan permohonan Kompensasi atau menolak permohonan Kompensasi.

(5) Ketentuan mengenai penyampaian permohonan

kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18I sampai dengan Pasal 18K berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Kompensasi yang diajukan oleh LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang memuat

pemberian Kompensasi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali pengadilan menetapkan lain terkait dengan pembayaran Kompensasi kepada LPSK dalam waktu paling lama 7 (tuluh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima. (21 Penyampaian salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan pengadilan kepada LPSK untuk melaksanakan pemberian Kompensasi.

(3) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli waris, atau kuasanya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima.

(1) LPSK melaporkan pelaksanaan pemberian Kompensasi

berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18O ayat (1) kepada ketua pengadilan dan jaksa disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi.

(2) LPSK melaporkan pelaksanaan pemberian Kompensasi

berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18O ayat (1) kepada ketua pengadilan disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi.

(3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh LPSK kepada Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli waris, atau kuasanya. (41 LPSK mengumumkan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Dalam hal pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18O ayat (1) tidak dapat dilakukan pada tahun berjalan, pemberian Kompensasi dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan kerugian, pemberian, dan pelaporan Kompensasi diatur dengan Peraturan LPSK.

1. Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Saksi dan/atau Korban pelanggaran hak asasi

manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak memperoleh Bantuan.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• bantuan medis; dan
• bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

(3) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 diajukan oleh Saksi dan/atau Korban, Keluarga, atau kuasanya.

(4) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.

(5) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a bagi Korban tindak pidana terorisme

dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

1. Di antara .

SK No 038193 A

PRESIDEN

13

1. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), juga mendapatkan santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia.

(2) Besaran santunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh LPSK setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan pemberian Bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan/atau organisasi nonpemerintah.

1. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan dan santunan diatur dengan Peraturan LPSK.

1. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

1. Di antara .

SK No 038194 A

PRESIDEN REPUBLIK-t4-INDONESIA

1. Di antara Pasal 44A dan Pasal 45 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 448, Pasal 44C, Pasal 44D, Pasal 448,

Pasal 44F, Pasal 44G, dan Pasal 44H sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1) Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu berhak

mendapatkan:

• Kompensasi;
• bantuan medis; atau
• rehabilitasi psikososial dan psikologis.

(2) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh LPSK.

(1) Untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 448 ayat (1), Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.

(2) Dalam hal Korban Tindak Pidana Terorisme Masa

Lalu menunjuk Keluarga, ahli warisnya atau kuasanya, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Keluarga, ahli warisnya atau kuasanya.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (21 diajukan paling lambat tanggal 22 Juni 2021.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44C

harus memuat:

• identitas Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu;
• identitas ahli waris, Keluarga, atau kuasanya, jika permohonan tidak diajukan oleh Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu; dan
• uralan

SK No 038195 A

PRESIDEN

15

• uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme masa lalu.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan melampirkan:

• fotokopi identitas Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu;
• fotokopi surat kematian, jika Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu meninggal dunia;
• surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
• surat keterangan waris yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, jika permohonan diajukan oleh ahli waris;
• surat penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
• surat kuasa khusus, jika permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu atau kuasa Keluarga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPSK.

(1) Surat penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme

Masa Lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44D ayat (21 huruf e diajukan oleh Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, Keluarga, ahli warisnya atau kuasanya kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

(2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

menerbitkan surat penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44D ayat (2) huruf e dalam jangka waktu paling

lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permintaan diterima.

(1) LPSK melakukan pemeriksaan terhadap permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44D.

(2) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara:

• administratif; dan
• substantif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan LPSK.

(1) Pemberian Kompensasi diberikan kepada Korban,

Keluarga, ahli waris atau kuasanya oleh LPSK.

(2) Pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan LPSK.

(3) Pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(4) Dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), LPSK membuat berita acara pemberian Kompensasi.

Dalam hal pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44G ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilakukan pada tahun berjalan, pemberian Kompensasi dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

1 1. Di antara .

SK No 038197 A

PRESIDEN

1. Di antara BAB IIIA dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIB

1. Di antara Pasal 44H dart Pasal 45 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 44I, Pasal 44J, Pasal 44K, Pasal 44L,

Pasal 44M, Pasal 44N, Pasal 44O, Pasal 44P, dan Pasal 44Q

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak

pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia berhak mendapatkan :

• bantuan medis;
• rehabilitasi psikososial dan psikologis;
• santunan bagi Keluarga dalam hal Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia meninggal dunia; dan
• Kompensasi. (21 Dalam memberikan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK bekerja sarna dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan/atau instansi atau lembaga terkait.

(1) Bantuan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44I

ayat (1) huruf a diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme. (21 Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat Warga Negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana terorisme berada di luar wilayah negara Republik Indonesia dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

(3) Dalam hal Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban

tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada saat telah kembali ke Indonesia masih membutuhkan bantuan medis, Warga Negara Indonesia yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada LPSK.

(4) Permohonan bantuan medis sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, atau kuaszrnya.

(5) Permohonan bantuan medis sebagaimana dimaksud

pada ayat (41 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

paling sedikit memuat:

• identitas Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia;

• identitas .

SK No 038199 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESI.A'

19

• identitas Keluarga atau kuasanya, jika permohonan tidak diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia; dan
• uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme.

(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus

melampirkan:

• fotokopi identitas Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
• surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Korban tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme dengan melampirkan resume medis;
• surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
• surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh kuasa Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia atau kuasa Keluarga.

(8) Dalam hat di negara tempat terjadinya tindak pidana

terorisme tidak menggunakan istilah tindak pidana terorisme, penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (71 huruf b oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (e) LPSK...

SK No 038200 A

FRESIDEN

(9) LPSK melakukan pemeriksaan administratif dan

substantif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(10) Dalam hal permohonan bantuan medis disetujui,

pemberian bantuan medis ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan

dan pemberian bantuan medis diatur dengan Peraturan LPSK.

(1) Rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 441 ayat (1) huruf b diberikan oleh LPSK setelah Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia kembali ke negara Republik Indonesia. (21 Permohonan rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia, Keluarga, atau kuasanya.

(3) Permohonan rehabilitasi psikososial dan psikologis

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling sedikit memuat:

• identitas Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia;
• identitas .

SK No 038201 A

PRESIDEN

• identitas Keluarga atau kuasanya, jika permohonan tidak diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia; dan
• uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus

melampirkan:

• fotokopi identitas Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
• surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Korban tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme;
• surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
• surat kuasa khusus, jika permohonan diqjukan oleh kuasa Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia atau kuasa Keluarga.

(6) Dalam hal di negara tempat tedadinya tindak pidana

terorisme tidak menggunakan istilah tindak pidana terorisme, penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

(7) LPSK...

SK No 038202 A

PRESIDEN

(7) LPSK melakukan pemeriksaan administratif dan

substantif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(8) Dalam hal permohonan rehabilitasi psikososial dan

psikologis disetujui, pemberian rehabilitasi psikososial dan psikologis ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan

dan pemberian rehabilitasi psikososial dan psikologis diatur dengan Peraturan LPSK.

(1) Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44I

ayat (1) huruf c diberikan oleh LPSK kepada Keluarga dalam hal Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia meninggal dunia.

(2) Besaran santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh LPSK setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian santunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan LPSK.

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44I

ayat (1) huruf d diberikan oleh LPSK kepada Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia, Keluarga, atau ahli warisnya.

(3) Permohonan

SK No 038203 A

PRESIDEN

(3) Permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (21diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK. (41 Dalam hal Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia, Keluarga, atau ahli warisnya menunjuk kuasa, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh kuasanya.

(5) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling sedikit memuat:

• identitas Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia;
• identitas ahli waris, Keluarga, atau kuasanya, jika permohonan tidak diajukan oleh Korban;
• uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme; dan
• uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita.

(6) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dengan melampirkan:

• fotokopi identitas Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

• bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

• surat

SK No 038204 A

trRESIDEN

• surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Korban berdasarkan ketentuan yang berlaku di nega-ra tempat terjadinya tindak pidana terorisme;
• fotokopi surat kematian dari pejabat yang berwenang, jika Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia meninggal dunia;
• surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Kelutrga;
• surat keterangan waris yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, jika permohonan diajukan oleh ahli waris; dan
• surat kuasa khusus, jika permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia, kuasa Keluarga, atau kuasa ahli waris.

(7) Dalam hal di negara tempat terjadinya tindak pidana

terorisme tidak menggunakan istilah tindak pidana terorisme, penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

(8) LPSK melakukan pemeriksaan administratif dan

substantif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai taIa. cara permohonan,

penghitungan besaran, dan pemberian Kompensasi diatur dengan Peraturan LPSK.

Pasal 44N. . .

SK No 038205 A

PRESIDEN

(1) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44M dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Untuk mendapatkan penetapan Kompensasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) LPSK mengajukan permohonan penetapan beserta pertimbangannya kepada pengadilan.

(3) Ketentuan mengenai ta:ta ca-ra penetapan Kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur oleh Mahkamah Agung setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, LPSK, dan instansi terkait lainnya.

(1) LPSK melaksanakan pemberian Kompensasi kepada

Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia, Keluarga, ahli waris, atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44N dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.

(2) Dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK membuat berita acara pemberian Kompensasi.

Dalam hal pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44O ayat (1) tidak dapat dilakukan pada tahun berjalan, pemberian Kompensasi dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pemberian fasilitasi repatriasi bagi Warga Negara Indonesia Korban tindak pidana terorisme di luar negeri dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 13.Ketentuan...

SK No 038206 A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendanaan dalam rangka pelaksanaan pemberian

Kompensasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibebankan pada Bagian Anggaran LPSK.

(2) Pendanaan dalam rangka pelaksanaan pemberian

Bantuan dan santunan dapat bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
• sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran Kompensasi yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh LPSK setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal II

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai surat penetapan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44D ayat (2) huruf e dikecualikan bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu yang telah ditetapkan oleh penyidik.
2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 038207 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2O2O

INDONESIA,

ttd

Diunclangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2O2O

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Hukum dan undangan,

t

'anna Djaman

SK No 038308 A

PRESIDEN

(1) LPSK melaksanakan pemberian Kompensasi kepada

Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli waris, atau kuasanya berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18N ayat (2) atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18K dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh)

Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan diterima LPSK. (21 Dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK membuat berita acara pemberian Kompensasi.