TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 3. . .

PRES IDEN

Ayat (l) Cukup jelas. Ayat l2l Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri" yaitu peraturan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat gubernur.

Ayat (r) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dekonsentrasi" dalam ketentuan ini adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

Ayat(s)...

PRESIDEN

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "ketentuan undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20lO tentang Tata Cara Pelaksanaan l\gas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil pemerintah di Wilayah Provinsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20l0 tentang Tata Cara Pelaksanaan T[gas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

Agar

PRESIOEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2018

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tansgal 20 Juli 2018

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Bidang Pemerintahan Dalam Negeri aerah, Deputi Bidang Hukum -undangan,

Trihastuti Sukardi

pERAruRAN r"r",llT*rpuBLrK TND.NESTA

TENTANG

I. UMUM Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota. Sebagai wakil pemerintah pusat, tugas dan wewenang gubernur diperkuat melalui peraturan pemerintah ini. Penguatan tugas dan wewenang gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil Pemerintah pusat di wilayah provinsi juga dimaksudkan memperkuat hubungan antartingkatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan peran gubemur sebagai wakil pemerintah pusat, hubungan antara gubernur dengan bupati/wali kota bersifat bertingkat, dimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembinaan . . .

PRES IOEN

REPUBLIK INOONESIA

dan pengawasan yErng dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi sangat strategis karena merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah serta pencapaian penyelenggarEran pemerintahan daerah yang lebih baik. Akan tetapi mengingat kondisi geogralis yang sangat luas maka untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasErn atas penyelenggaraan urusErn pemerintahan yang menjadi daerah kabupaten/kota tersebut, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota agar melaksananakan otonominya dalam koridor nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tugas dan wewenang gubemur sslagai wakil Pusat, perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, pendanaan, dan laporan dan evaluasi.