PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Cukup jelas.

AnCka 2

Ayat (1) Dalam hal kontrak kerja sama di bidang usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, pemerintatr menyeaiakan sumber daya alamnya sedangkan Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi. Konsekuensinya bahwa Kontraktor tidak diperkenankan membebankan biaya bunga maupun biaya royalti dan sejenisnya ke dalam biaya operasi yang dapat dikembalikan. Ayat (2) Cukup jelas.

Angka 3

Ayat (1) Pada dasarnya seluruh pengeluaran atas barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor merupakan milik negara, sehingga pegeluaran tersebut merupakan biaya pemeritah operasi yang dapat dikembalikan oleh kepada Kontraltor berdasarkan harga perolehan. Ayat (21 Cukup jelas. Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5 ...

PRES IDEN

Angka 5

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bentuk Insentif Kegiatan Usaha Hulu antara lain berupa inuestm.ent credit,lmbaJan DMO, dan depresiasi dipercepat. Yang dimaksud dengan Inuestment Credit adatah tambahan pengembalian Biaya Modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebag i insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau Gas Bumi tertentu. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Bentuk insentif penerimaan negara bukan pajak antara lain berupa kebljakan dalam pemanfaatan barang milik negara yang digunakan oleh Kontraktor dalam Operasi Perminyalan dan kemudahan Lainnya.

Angka 6

Penetapan besaran bagi hasil yang dinamis dimaksudkan untuk pembegran keuntungan dan resiko terhadap perubahan-perubahan yang mempengaruhi kegiata; Minyak dan Gas Bumi, antara lain: perubahan harga Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tingkai produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, rasio antara penerimaan (rewnuQ dan biaya Operasi perminyakan

Angka 7 ...

PRESIOEN

Angka 7

Ayat (1) Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah sama dengan biaya yang akan dikembalikan oleh Pemerintah kepada Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama, demikian pula sebaliknya. Prinsip ini biasa dikenal dengan nama uniformitg principle. Biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan biaya yang menjadi dasar dalam penghitungan bagi hasil dan penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang termasuk biaya yang terkait dengan aktilitas pemrosesan Gas Bumi sampai dengan titik penyerahan antara lain biaya pemrosesan Li@efied N atural crrs (LNG). Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Hurufe Yang termasuk biaya penrusutan antara lain berupa:

1. fasilitas produksi;
2. gedung kantor, gudang, perumahan;
3. rnesin dan peralatan.

Ayat (4) ...

Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Termasuk dalam biaya pemindahan gas dari titik produksi ke titik penyerahan adalah biaya untuk pemasafan. Huruf b Cukup jeLas.

AnCka 8

Ayat (1) Hurufa Dihapus. Huruf b Cukup jelas. Hurufc Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "biaya langsung kantor pusat yang dibebankan ke proyek,, adalah biaya yang terkait langsung dengan kegiatan Operasi Perminyakan di Indonesia dengan syarat:

1. tidak ...

t,',3otf;

• r JrT^t *. r, o ", -6-

1. tidak dapat dikerjakan oleh institusi/lembaga di dalam negeri;
2. tidak dapat dikerjakan oleh tenaga ke4.a Indonesia; dan
3. tidak rutin. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan pating sedikit mengatur mengenai waktu pemberlalman remunerasi.

Angka 9

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c dihibahkan tidak boleh dibebankan sebagai If.*t"-V"ng biaya karena harta tersebut merupakan milik negaral Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.

Huruf f ...

PRESIDEN

Huruf f Cukup jelas. Hurufg Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Hurufj Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf I Dihapus. Hurufm Cukup Jelas. Hurufn Biaya yang terkait dengan merger dan akuisisi antara lain:

• biaya personal dan konsultan yang berkaitan dengan due diligene;
• biaya ekstemal untuk press telease, promosi, dan penggantian logo perusahaan; program c. biaya yang terkait dengan separation dan retentiort program, biaya yang berkaitan dengan teknologi sistem informasi (sepanjang sistem yang lama belum sepenuhnya didepresiasikan), biaya yang terkait dengan perpindahan kantor, dan biaya yang timbul karena perubahan kebijakan tentang proyek yang sedang beg'alan;

Huruf o ...

PRES IDEN

Hurufo Yang dimaksud dengan "bunga atas pinjaman' adalah bunga atas pinjaman untuk membiayai Operasi Perminyakan. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Yang dimaksud dengan "kelalaian Kontraktor" adalah kelalaian berat (gross negliganel atau perbuatan salah yang disengaja fidllful misanducfl yang telah melalui proses penyelesaian perselisihan berdasarkan Kontrak Kerja Sama terkait. Huruf t Angka I Dihapus. Angka 2 Yang dimaksud dengan "tidak melalui proses tender' dalam ketentuan ini adalah seluruh pengadaan barang dan jasa wajib melalui proses tender sesuai kebutuhan yang berlaku, narnun untuk pengadaan barang dan jasa untuk keperluan darurat dapat tidak melalui proses tender. Angka 3 Cukup jelas. Huruf u Cukup jelas.

Huruf v ...

t,lo5|,., *. J.Tnt r' o ", -9-

Huruf v Cukup jelas. Huruf w Dihapus. Hurufx Dihapus.

Angka 10

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Yang dimaksud dengan 'plaed into seruid, adalah saat dimulainya suatu harta berurujud digunakan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh penyelenggara pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13...

PRESIDEN

Angka 13

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) ,tarif Yang dimaksud dengan pajak, sesuai ketentuan pajak peraturan perundang-undangan di bidang Penghasilan dalam ketentuan ini adatah pemberlaluan tarif pajak sesuai besaran tarif pajak yang dipilih oleh Kontraktor yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Yang dimaksud dengan "surat ketetapan pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi,' adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah dilakukan pemeriksaan. Ayat (7al Cukup jelas.

Ayat (8) ...

PRESIOEN

REPUBLIK INOONESIA

• 1l -

Ayat (8) ,,surat Yang dimaksud dengan keterangan pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi d-an - Gas -Bumi sementara" adalah surat keterangan pembayaran pajak Penghasilan yang diterbitkan oleh Direktur Jendjral Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan yang kegunaannya antara lain untuk kepentingan internal manajemen kantor pusat. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Dihapus. Ayat (11) Dihapus. Ayat (12) Cukup jelas. Ayat (r3) Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 15...

PRESIDEN

12

Angka 15 Pasd27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1a) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2a) Cukup jelas. Ayat (3) Participating Interest dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ayat (a) Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Jika interest pada, suatu Wilayah Keg'a dimiliki oleh Kontraktor A, Kontraktor B, dan Kontraktor C kemudian interest Kontraktor A dialihkan kepada Kontraktor D, maka kewajiban perpajakan atas inbrest tersebut menjadi kewajiban Kontraktor D sejak pengalihan interest tersebut berlaku efektif. Ayat (a) ...

W PRES IDEN

13

Ayat (4) Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19 Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

ArLgka2l

Terhadap Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani setelah berlakunya piraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan peilakr-ran Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tetap berlaku sampai dengan tanggal - beralhirnya kontrak yang bersangkutan.

• Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dengan menyesuaikan Kontrak Kerja Sama dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

AndtKA22 Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.

Cukup jelas.