Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013, pensiun pokok

purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak

yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua

Anggota Tentara Nasional Indonesia ditetapkan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III,

Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Bagi purnawirawan yang menerima pensiun karena cacat

tetap diberikan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Bagi penerima pensiun warakawuri/duda, tunjangan

anak yatim/piatu, anak yatim piatu dari Anggota Tentara

Nasional Indonesia yang gugur/tewas/meninggal dunia

dan tunjangan orang tua dari Anggota Tentara Nasional

Indonesia yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan

karena dinas sebelum tanggal 1 Juli 2001, setelah

pensiun pokok/tunjangannya disesuaikan menurut

Peraturan Pemerintah ini ternyata:

  • tidak mengalami kenaikan atau mengalami

penurunan penghasilan, kepadanya diberikan

tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan

penghasilannya ditambah dengan 5% (lima persen)

dari penghasilan; atau

  • mengalami . . .
  • mengalami kenaikan penghasilan kurang 5% (lima

persen) dari penghasilan, kepadanya diberikan

tambahan penghasilan sehingga kenaikan

penghasilannya menjadi sebesar 5% (lima persen).

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

penghasilan yang diterima pada bulan Desember 2012

tidak termasuk tunjangan pangan.

(3) Apabila terjadi mutasi keluarga sejak bulan

Januari 2013 maka penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibayarkan dengan memperhitungkan

perubahan penghasilan sesuai dengan mutasi keluarga.

Pasal 4

(1) Pembayaran pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/

duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan

tunjangan orang tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan karena

dinas, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

(2) Sejak mulai diberlakukannya penetapan pensiun

pokok/tunjangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan

Pemerintah ini, kepada purnawirawan, warakawuri/duda,

penerima tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu,

dan orang tua Anggota Tentara Nasional Indonesia,

diberikan selisih penghasilan yang diterima berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebelumnya dengan penghasilan yang diterima

berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Panglima Tentara

Nasional Indonesia sebagai dasar pembayaran pensiun.

Pasal 6

Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada penerima

pensiun purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak

yatim/piatu, anak yatim piatu, tunjangan orang tua, dan

penerima tunjangan cacat Anggota Tentara Nasional Indonesia

diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Panglima Tentara

Nasional Indonesia dan/atau menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan baik secara

bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang

tugasnya masing-masing.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun

Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak

Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua

Anggota Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 61

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan adanya perbaikan gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia maka pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu ditetapkan atau disesuaikan berdasarkan gaji pokok baru;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu
MENGINGAT

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang . . .

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950 tentang

Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada

Para Prajurit Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 28) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 28

Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 50), Undang-Undang Darurat

Nomor 11 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1951 Nomor 76), Undang-Undang

Darurat Nomor 10 Tahun 1952 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 75), dan Undang-

Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 50)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 4);

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang

Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan

Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2812);

  1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4439);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 tentang

Pemberian Pensiun kepada Janda-Janda dan

Onderstand Kepada Anak-Anak Yatim/Piatu dari Para

Prajurit Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 5);

  1. Peraturan . . .
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang

Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan

Kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu Militer

Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2663) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2948);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang

Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah sembilan kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 58);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang

Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5120);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU_28_1950
Referensi Silang (8)
UU 2/1959 — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang...
UU 6/1966 — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang...
UU 34/2004 — TENTARA NASIONAL INDONESIA
PP 23/2013 — PERUBAHANKESEMBILAN ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
PP 2/1951 — Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951...
PP 51/1970 — Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970...
PP 39/2010 — ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
PP 19/2012 — PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,