Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA

Pasal 11

Militer yang menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan yang tercantum dalam Undang-undang ini harus memenuhi segala kewajiban yang akan diatur berdasarkan Undang-undang ini. Pasal 12. Hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan seperti tersebut dalam pasal 2, 3 dan 4 menjadi hapus apabila yang bersangkutan: a. diberhentikan tidak dengan hormat (dipecat) dari dinas militer; b. setelah diberhentikan dengan hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan ternyata melakukan kejahatan di dalam dinas sebelum saat ia diberhentikan dari dinas militer dan untuk kejahatan itu seharusnya ia diberhentikan tidak dengan hormat (dipecat); c. setelah… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  • c. setelah diberhentikan dengan hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan bekerja pada jawatan pemerintah negara asing tanpa izin Pemerintah.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1959 yang mengatur

pemberitan pensiun dan onderstand kepada anggota tentara Angkatan

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, ternyata terdapat hal-hal

yang tidak sesuai lagi dengan persyaratan dalam bidang kepegawaian;

  • bahwa berhubung dengan ketetapan-ketetapan MPRS No. I/MPRS/60,

No. II/MPRS/60 No. XXIV/MPRS/66 dan pasal 4 Undang-undang

No. 13 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 245) tentang

ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara perlu pula diatur

pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan kepada

anggota Angkatan Kepolisian yang berstatus sama dengan Militer

Sukarela;

  • bahwa berhubung dengan itu Undang-undang tersebut di atas perlu

ditinjau kembali dan selanjutnya perlu dikeluarkan suatu Undang-

undang baru yang mengatur pemberian pensiun, tunjangan bersifat

pensiun dan tunjangan kepada Militer Sukarela;

MENGINGAT
  1. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960 dan No. XXIV/MPRS/1966;

  1. Pasal-pasal 5 ayat (1) dan 27 Undang-Undang Dasar;

  2. Pasal…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 1953 (Lembaran

Negara Tahun 1953 No. 46) tentang Kedudukan Hukum anggota

Angkatan Perang;

  1. Undang-undang No. 19 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958

No. 60) yang