PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.
2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah.

(1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:

• pertimbangan dalam pengusulan daerah penenma hibah yang bersumber dari:

1. penerimaan dalam negeri; dan/ a tau
2. pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, dalam hal pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal (pre-financing);

• penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan;
• pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; dan/ a tau
• penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) terdiri atas:

• Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
• Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

(3) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas

Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

• tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
• tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provms1.

(2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

• tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan
• tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

jdih.kemenkeu.go.id

( 1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDprovinsi-i = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] Keterangan: KFDprovinsi-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi.

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• pendapatan asli daerah;
• pendapatan transfer; dan
• lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(3) Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(4) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• dana otonomi khusus; dan
• dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(5) Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• belanja pegawai;
• belanja bunga; dan
• belanja bagi hasil.

(6) Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

( 1) Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provms1 se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDprovinsi-i RKFDprovinsi-i = . Belanja Pegawaiprovinsi-i Keterangan: RKFD provinsi-i = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi; KFD provinsi-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi; dan Belanja Pegawaiprovinsi-i = Belanja Pegawai suatu provinsi.

(2) Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal

Daerah provinsi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fi1S k a 1 D aera h se b aga1 b enukutu: Kategori Rentang RKFD Kapasitas Fiskal Daerah RKFD < 1,302 sangatrendah 1,302 ≤ RKFD < 1,799 rendah 1,799 ≤ RKFD< 2,296 sedang 2,296 ≤ RKFD< 2,793 tinggi 2,793 ≤ RKFD sangat tinggi

jdih.kemenkeu.go.id

(1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDkabupaten/kota-i = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] Keterangan: KFDkabupaten/kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten / kota.

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• pendapatan asli daerah;
• pendapatan transfer; dan
• lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(3) Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(4) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana otonomi khusus.

(5) Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• belanja pegawai;
• belanja bunga;
• belanja bagi hasil; dan
• belanja bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari:
• dana desa; dan ii) alokasi dana desa.

(6) Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

(1) Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDkabupaten/kota-i RKFDkabupaten/kota-i = BelanJa Pegawaikabupaten/kota-i Keterangan: RKFD kabupaten/ kota-i = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota; KFD kabupaten/ kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota; dan Belanja Pegawaikabupaten/kota-i = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapas1itaas FisklS a 1 D aera h se b aga1i b enikutu: Kategori Rentang RKFD Kapasitas Fiskal Daerah RKFD < 0,947 sangatrendah þÿ 0 , 9 4RKFD7 "d < 1,203 rendah 1,203 þÿ"dRKFD < 1,459 sedang þÿ 1 , 4 5RKFD9 "d < 1,715 tinggi þÿ 1 , 7 1RKFD5 "d sangat tinggi

Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah otonom baru di wilayah Papua yang dibentuk pada tahun 2022 mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah terendah pada daerah otonom induk.

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan data anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07 /2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1277), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2023

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2023

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

jdih.kemenkeu.go.id