Pasal 2

(1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:

• pertimbangan dalam pengusulan daerah penenma hibah yang bersumber dari:

1. penerimaan dalam negeri; dan/ a tau
2. pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, dalam hal pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal (pre-financing);

• penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan;
• pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; dan/ a tau
• penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) terdiri atas:

• Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
• Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

(3) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas

Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.