PMK No. 4 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Idul Fitri 1447 Hijriah yang Ditanggung Pemerintah Tahun 2026 - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA
NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR
IDULFITRI 1447 HIJRIAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Idulfitri 1447 Hijriah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 737);Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR IDULFITRI 1447 HIJRIAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026.
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang.
2.
Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN
adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang PPN.
3.
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa
kena pajak yang dikenai pajak sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang PPN.
4.
Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN.
5.
Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas
Ekonomi adalah kegiatan angkutan udara niaga berjadwal
untuk melayani angkutan penumpang dari satu bandar
udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia untuk kelas ekonomi.
6.
Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi,
yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara
untuk
digunakan
mengangkut
penumpang,
kargo,
dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
7.
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
barang kena pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
8.
Surat
Pemberitahuan
Masa
PPN
adalah
surat
pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak PPN.
9.
Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses
elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah
satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara
penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk
menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan
pesawat udara.
10. Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan
dengan Faktur Pajak adalah Tiket, tagihan surat muatan
udara
(airway
bill),
atau
delivery
bill,
yang
dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan
udara dalam negeri.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta
perubahannya.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
Pasal 2 (1) Atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi terutang PPN. (2) Penghitungan PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penghitungan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean. (3) PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung pemerintah sebesar 100% (seratus persen) untuk tahun anggaran 2026. (4) PPN yang terutang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan PPN yang terutang atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge.
Pasal 3 (1) PPN yang terutang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada penerima jasa: a. untuk periode pembelian Tiket yang dilakukan sejak tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan tanggal 29 Maret 2026; dan b. untuk periode penerbangan yang dilakukan sejak tanggal 14 Maret 2026 sampai dengan tanggal 29 Maret 2026. (2) Contoh penghitungan PPN yang memenuhi dan tidak memenuhi ketentuan ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4 (1) Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (2) Pembuatan Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh Badan Usaha Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. dalam hal penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Usaha Angkutan Udara wajib: 1. membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dengan penghitungan nilai PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena
Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean; dan 2. melaporkan PPN yang terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada bagian penyerahan yang PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahnya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN; atau b. dalam hal penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Usaha Angkutan Udara wajib: 1. membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dengan nilai PPN yang terutang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); dan 2. melaporkan PPN yang terutang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada bagian penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.
Pasal 5
(1)
Sebagai bagian dari pelaporan PPN yang terutang
ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, Badan Usaha Angkutan
Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan
jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas
Ekonomi wajib membuat daftar rincian transaksi PPN
ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa Angkutan
Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi.
(2)
Daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah atas
penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam
Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat:
a.
nama dan nomor pokok wajib pajak Badan Usaha
Angkutan Udara;
b.
bulan penerbitan Tiket oleh Badan Usaha Angkutan
Udara;
c.
booking reference Tiket;
d.
bandara keberangkatan penerima jasa;
e.
bandara kedatangan penerima jasa;
f.
tanggal pembelian Tiket oleh penerima jasa;
g.
tanggal penerbangan oleh penerima jasa;
h.
dasar pengenaan pajak yaitu nilai penggantian yang
tertera pada Tiket;
i.
PPN terutang; dan
j.
PPN terutang yang ditanggung pemerintah.
(3)
Waktu
penyampaian
daftar
rincian
transaksi
PPN
ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa Angkutan
Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
Masa Pajak penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN
bagi Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(4)
Daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah atas
penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam
Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan secara elektronik melalui laman yang
disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
(5)
Daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah atas
penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam
Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei 2026.
(6)
Dalam hal daftar rincian transaksi PPN ditanggung
pemerintah tidak dapat disampaikan sesuai batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) karena kendala
sistem di laman yang disediakan Direktorat Jenderal
Pajak, daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah
dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan
Pajak tempat terdaftar paling lambat tanggal 30 Juni
2026.
(7)
Contoh format daftar rincian transaksi PPN ditanggung
pemerintah atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga
Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 6 (1) PPN yang terutang atas penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak ditanggung pemerintah dalam hal: a. jasa yang diserahkan di luar periode pembelian Tiket dan periode penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); b. tidak melakukan penerbangan dengan kelas ekonomi; atau c. Pengusaha Kena Pajak menyampaikan daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6). (2) Atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pasal 7 Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026 terhadap PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa Angkutan Udara
Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2026
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
PURBAYA YUDHI SADEWA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA
ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI
KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR IDULFITRI 1447
HIJRIAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2026
CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAIK YANG
MEMENUHI KETENTUAN DITANGGUNG PEMERINTAH MAUPUN TIDAK
MEMENUHI KETENTUAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN
JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL
DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
A. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
PT CBX merupakan Badan Usaha Angkutan Udara dan melakukan penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dari Jakarta ke Surabaya kepada Tn. RRG. Tn. RRG membeli Tiket pada tanggal 10 Februari 2026 untuk penerbangan tanggal 19 Maret 2026 seharga Rp1.136.756,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
Adapun komponen biaya Tiket adalah:
- tarif dasar (base fare) : Rp 790.000,00
- fuel surcharge : Rp 121.600,00
- IWJR fee
: Rp 5.000,00 - passenger sevice charge : Rp 119.880,00
- Value Added Tax (VAT) : Rp 100.276,00
- total : Rp 1.136.756,00
Berdasarkan data tersebut, PPN terutang sebesar Rp100.276,00 (seratus ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) seluruhnya ditanggung pemerintah karena tanggal pemesanan Tiket dan tanggal penerbangan memenuhi ketentuan periode pemesanan Tiket dan periode penerbangan yang diberikan insentif.
B. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
PT CBX merupakan Badan Usaha Angkutan Udara dan melakukan penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dari Jakarta ke Surabaya kepada Tn. FAL. Tn. FAL membeli Tiket pada tanggal 9 Februari 2026 untuk penerbangan tanggal 19 Maret 2026 seharga Rp1.136.756,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
Adapun komponen biaya Tiket adalah:
- tarif dasar (base fare) : Rp 790.000,00
- fuel surcharge : Rp 121.600,00
- IWJR fee
: Rp 5.000,00 - passenger sevice charge : Rp 119.880,00
- Value Added Tax (VAT) : Rp 100.276,00
- total : Rp 1.136.756,00
Berdasarkan data tersebut, PPN terutang sebesar Rp100.276,00 (seratus ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tidak ditanggung pemerintah karena tanggal pemesanan Tiket tidak memenuhi ketentuan periode pemesanan Tiket yang diberikan insentif.
C. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DAN TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
PT CBX merupakan Badan Usaha Angkutan Udara dan melakukan
penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas
Ekonomi dari Jakarta ke Surabaya kepada Tn. NUS.
Tn. NUS membeli Tiket pada tanggal 10 Februari 2026 untuk penerbangan
tanggal 19 Maret 2026 seharga Rp1.261.756,00 (satu juta dua ratus enam
puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
Adapun komponen biaya Tiket adalah:
- tarif dasar (base fare) : Rp 790.000,00
- fuel surcharge : Rp 121.600,00
- IWJR fee
: Rp 5.000,00 - passenger sevice charge
: Rp 119.880,00 - Value Added Tax (VAT) : Rp 100.276,00
- extra baggage (include VAT) : Rp 75.000,00
- seat selection (include VAT) : Rp 50.000,00
- total : Rp 1.261.756,00
Berdasarkan data tersebut, PPN terutang adalah:
•
PPN terutang atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge sebesar
12% x 11/12 x (Rp790.000,00 + Rp121.600,00) = Rp100.276,00
•
PPN terutang atas extra baggage sebesar 11/111 x Rp75.000,00 =
Rp7.432,00
•
PPN terutang atas seat selection sebesar 11/111 x Rp50.000,00 =
Rp4.955,00
Total PPN terutang adalah sebesar Rp100.276,00 + Rp7.432,00 +
Rp4.955,00 = Rp112.663,00.
Dari jumlah tersebut, PPN terutang yang ditanggung pemerintah adalah
sebesar Rp100.276,00 (seratus ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
PPN terutang atas extra baggage sebesar Rp7.432,00 (tujuh ribu empat
ratus tiga puluh dua rupiah) dan PPN terutang atas seat selection sebesar
Rp4.955,00 (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) merupakan
PPN terutang yang dipungut kepada penerima jasa dan tidak ditanggung
pemerintah.
CONTOH FORMAT DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
Daftar Rincian Transaksi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri kelas Ekonomi Periode Penerbangan tanggal 14 Maret 2026 sampai dengan tanggal 29 Maret 2026.
Pengusaha Kena Pajak Penyerah Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Nama
: .......................................... 1 NPWP
: .......................................... 2 Bulan Penerbitan Tiket : .......................................... 3
Nomor Booking Reference Bandara Keberangkatan Bandara Kedatangan Tanggal Pembelian Tanggal Penerbangan DPP PPN Terutang PPN DTP 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Transaksi Pajak Pertambahan Nilai
Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal
Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagai berikut:
Nomor 1
:
Diisi nama Badan Usaha Angkutan Udara.
Nomor 2
:
Diisi nomor pokok wajib pajak Badan Usaha Angkutan
Udara.
Nomor 3
:
Diisi bulan pembuatan/penerbitan Dokumen Tertentu
yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak
(Tiket) yang menjadi bagian dari pelaporan Surat
Pemberitahuan Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak.
Nomor 4
:
Diisi nomor urut.
Nomor 5
:
Diisi booking reference yaitu nomor reservasi unik atau
nomor pemesanan yang dikeluarkan oleh Badan Usaha
Angkutan Udara.
Nomor 6
:
Diisi nama bandara keberangkatan.
Nomor 7
:
Diisi nama bandara kedatangan.
Nomor 8
:
Diisi tanggal pembelian Tiket oleh penerima jasa yang
tertera pada booking reference.
Nomor 9
:
Diisi tanggal penerbangan oleh penerima jasa yang tertera
pada booking reference.
Nomor 10
:
Diisi dasar pengenaan pajak atas Tiket yaitu tarif dasar
(base fare) dan fuel surcharge.
Nomor 11
:
Diisi PPN yang terutang yang dihitung sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024
tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor
Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak,
Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam
Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari
Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yaitu
dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen)
dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain yaitu
sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari dasar
pengenaan pajak atas Tiket yaitu tarif dasar (base fare)
dan fuel surcharge.
Nomor 12
:
Diisi PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% (seratus persen) dari PPN terutang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PURBAYA YUDHI SADEWA
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 737);Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
