KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015-2019

(1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara dalam rangka pengelolaan Sistem Pertahanan Negara. (2) Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Sistem Pertahanan Negara.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini ditetapkan sebagai dasar bagi Menteri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara dan bagi pimpinan kementerian/ lembaga dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait bidang pertahanan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum www.peraturan.go.id 2015, No.200 Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.200 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015-2019 KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015-2019 1. Umum Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Melalui prinsip dasar tersebut, pertahanan negara diselenggarakan dengan tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan guna mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan yang tangguh dalam menghadapi ancaman. Usaha pertahanan negara mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Konstelasi geografi Indonesia yang berada pada persilangan dua benua dan dua samudra menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur komunikasi dan jalur transportasi laut bagi dunia internasional yang sangat strategis, serta juga sebagai pelintasan kepentingan nasional berbagai negara di dunia. Kondisi ini sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam wujud ancaman nyata dan belum nyata. Wujud ancaman tersebut di antaranya terorisme, bencana alam, perompakan, pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, wabah penyakit, siber, spionase, narkotika, dan konflik terbuka atau perang konvensional. www.peraturan.go.id 2015, No.200 Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Oleh karenanya, Presiden selaku penyelenggara fungsi pemerintahan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Kebijakan umum ini meliputi segala upaya untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 disusun dengan memedomani kebijakan pemerintah dan negara, khususnya bidang pertahanan, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan kementerian/lembaga lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya terkait pertahanan negara dengan melibatkan Pemerintah Daerah serta unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. 1. Landasan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 mengacu pada landasan yuridis dan konseptual sebagai berikut: a. Landasan Yuridis.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a) Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”; b) Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”; dan c) Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dengan mendayagunakan sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional. Upaya www.peraturan.go.id 2015, No.200 pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang diselenggarakan melalui fungsi pemerintahan. Selanjutnya esensi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara dengan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
3. Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud memberikan arah kebijakan yang dijadikan sebagai acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional yang diselenggarakan secara sinergis, terkoordinasi, dan terintegrasi di berbagai kementerian/ lembaga guna mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2005-2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut, telah disiapkan 8 (delapan) misi pembangunan nasional yang salah satunya adalah mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- bidang pertahanan dan keamanan mengusung isu strategis, yaitu peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. Isu strategis tersebut menjadi bagian dalam membangun sistem pertahanan negara guna mewujudkan sistem keamanan nasional yang integratif. b. Landasan Konsepsional Landasan konsepsional dalam penyusunan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 sebagai berikut:
5. Perkembangan Lingkungan Strategis Dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tataran global, regional, dan nasional dapat berubah dan berakumulasi menjadi berbagai bentuk ancaman, resiko, dan peluang bagi kepentingan nasional serta berpengaruh terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara. Berbagai bentuk ancaman perlu diidentifikasi dan diantisipasi dengan menganalisis berbagai faktor yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional. www.peraturan.go.id 2015, No.200 Analisis terhadap lingkungan strategis yang begitu dinamis dan kompleks menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan. Memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka Kebijakan Umum Pertahanan Negara diarahkan pada penyelenggaraan pertahanan negara yang disusun secara berlapis dan bersifat kesemestaan.
6. Geopolitik dan Geostrategi Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim yang terletak diantara dua benua dan dua samudra menjadi dasar penyusunan strategi pertahanan negara. Secara konseptual, geopolitik Indonesia adalah wawasan nusantara, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional. Dengan memperhatikan geopolitik dan geostrategi Indonesia, pembangunan pertahanan negara disesuaikan dengan konstelasi geografi Indonesia dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

3. Tujuan dan Kepentingan Nasional Indonesia Tujuan dan kepentingan nasional Indonesia merupakan hal yang esensial dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara yang diwujudkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pokok sebagai berikut: a) tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara; www.peraturan.go.id 2015, No.200 c) sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu;
4. Sistem Pertahanan Negara Pertahanan negara diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Sifat kesemestaan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Penyelenggaraannya dilakukan melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman.

1. Pokok-Pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah terhadap pembangunan pertahanan negara, tujuan strategis pertahanan negara adalah mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman; mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan, dan keamanan wilayah dirgantara; mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia; mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing; dan mewujudkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis pertahanan negara disusun pokok-pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagai berikut: a. Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara Pembangunan pertahanan negara diperlukan untuk membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim sehingga Indonesia memiliki posisi tawar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Pembangunan pertahanan negara baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan secara terpadu dengan mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, yang diarahkan pada: www.peraturan.go.id 2015, No.200

1. Pembangunan Postur Pertahanan Negara Pembangunan pertahanan negara untuk mewujudkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur dengan prinsip defensif aktif dalam rangka menjamin kepentingan nasional. Usaha pertahanan negara diselenggarakan melalui pembangunan postur pertahanan negara secara berkesinambungan untuk mewujudkan kekuatan, kemampuan, dan gelar. Pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) komponen utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya. Sedangkan pembangunan postur pertahanan nirmiliter diprioritaskan pada peningkatan peran kementerian/lembaga dalam menghadapi ancaman dan kemampuan pengelolaan sumber daya nasional, serta sarana prasarana nasional sesuai tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung kepentingan pertahanan negara.
2. Pembangunan Sistem Pertahanan Negara Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi terdiri atas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang diarahkan untuk mengnyinergikan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi koordinasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
3. Pembangunan Kelembagaan Pembangunan Kelembagaan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan guna mewujudkan kekuatan yang terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara melalui penguatan dan penataan ulang serta restrukturisasi kelembagaan, yaitu : a) pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah, sebagai upaya dalam membangun sumber daya nasional secara lebih komprehensif dan lebih tertata untuk kepentingan pertahanan negara; b) menata kembali unsur Kementerian Pertahanan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan organisasi internasional, dalam rangka optimalisasi fungsi yang mampu menjalankan diplomasi pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi; c) pembangunan sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan sistem pertahanan negara dalam rangka peningkatan kapasitas pertahanan; www.peraturan.go.id 2015, No.200 d) penguatan kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen untuk pertahanan negara, termasuk pengembangan pertukaran informasi antar kementerian/lembaga dalam rangka peningkatan kemampuan deteksi dini dan cegah dini; dan e) pembentukan lembaga lainnya yang terkait dengan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter ditujukan guna efektivitas, efisiensi, dan responsibilitas institusional dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang berimplikasi pada stabilitas nasional.
4. Pembangunan Wilayah Pertahanan Pembangunan wilayah pertahanan diarahkan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan dan negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Pembangunan tersebut diselenggarakan secara terintegrasi antara unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui penataan ruang wilayah nasional/daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan untuk mewujudkan ruang pertahanan negara yang tangguh.
5. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/ Terdepan Pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang merupakan halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia diarahkan pada usaha pengembangan kawasan dan daerah tertentu yang meliputi: a) pengintegrasian peran dan fungsi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dengan memaksimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan secara terpadu; dan b) optimalisasi upaya diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral dengan mengedepankan penyelesaian masalah perbatasan secara damai bersama negara-negara tetangga.
6. Pembangunan Teknologi serta Sistem Informasi dan Komunikasi Bidang Pertahanan Pembangunan teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sistem Informasi Pertahanan Negara, termasuk pertahanan siber yang dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara. www.peraturan.go.id 2015, No.200 Pengembangan teknologi dilakukan melalui penelitian dan pengembangan serta alih teknologi secara terpadu termasuk pemanfaatan teknologi satelit nasional yang melibatkan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, perguruan tinggi, dan industri yang terkait dengan bidang pertahanan negara.
7. Pembangunan di bidang Kerja Sama Internasional Pembangunan di bidang kerja sama internasional diarahkan pada peningkatan kerja sama pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara bilateral maupun multilateral mengacu pada kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bentuk kerja sama internasional dikembangkan untuk membangun rasa saling pengertian (Confidence Building Measures), pembangunan kapasitas (capacity building), ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia, pendidikan dan pelatihan, serta upaya-upaya diplomasi sesuai kebijakan pemerintah.
8. Pembangunan Industri Pertahanan Pembangunan industri pertahanan dilakukan untuk mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Pembangunan tersebut ditujukan dalam rangka mewujudkan kemandirian pertahanan negara guna memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan mendukung produksi alat peralatan pertahanan yang menunjang perekonomian nasional. Kemandirian pertahanan negara diwujudkan melalui pengembangan industri pertahanan nasional dan diversifikasi kerja sama pertahanan serta peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan. Untuk pengadaan alat peralatan pertahanan dari luar negeri, industri pertahanan dilibatkan melalui imbal dagang dan/atau alih teknologi dan/atau ofset dan/atau kandungan lokal.
9. Pembangunan Karakter Bangsa Pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. www.peraturan.go.id 2015, No.200 b. Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Negara Pemberdayaan pertahanan negara diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara secara terpadu dan terarah yang melibatkan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional serta seluruh wilayah negara untuk selalu siap operasional. Pemberdayaan pertahanan negara juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan secara terintegrasi guna menghadapi situasi kontijensi dan eskalasi ancaman sebagai dampak dari dinamika perkembangan lingkungan strategis. Usaha pemberdayaan pertahanan negara meliputi:
10. Pemberdayaan Pertahanan Militer. a) Pemberdayaan pertahanan militer bertumpu pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Pemberdayaan tersebut diselenggarakan dengan memantapkan kebijakan strategis, memelihara dan meningkatkan kemampuan TNI, membina kekuatan TNI secara proporsional, serta menata gelar TNI secara seimbang. Penyelenggaraan disesuaikan dengan karakteristik geografi Indonesia guna menghadapi ancaman secara berkesinambungan baik dalam kerangka Operasi Militer untuk Perang maupun Operasi Militer Selain Perang dengan mengacu pada Trimatra Terpadu. b) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah disiapkan dan ditata untuk mendukung pertahanan militer.
11. Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter a) Peningkatan kapasitas, sinergi, dan peran kementerian/lembaga sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter didukung kementerian/lembaga lainnya sesuai tugas dan fungsinya serta unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. b) TNI dipersiapkan sebagai unsur lain kekuatan bangsa secara terpadu untuk mendukung kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pertahanan nirmiliter.
12. Pemberdayaan Potensi Pertahanan Pemberdayaan potensi pertahanan diselenggarakan secara terpadu dengan mengnyinergikan fungsi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam membina sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dan dana serta sinkronisasi penataan wilayah pertahanan dengan Rencana Tata Ruang www.peraturan.go.id 2015, No.200 Wilayah Nasional untuk disiapkan menjadi kekuatan pertahanan negara.
13. Pemberdayaan di bidang Kerja Sama Internasional Pemberdayaan bidang kerja sama internasional diarahkan bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil melalui kerja sama dengan negara-negara tetangga dan upaya bersama antar negara yang memiliki pengaruh penting bagi kawasan.
14. Pemberdayaan Industri Pertahanan Pemberdayaan industri pertahanan diarahkan pada pengembangan industri nasional untuk memiliki kemampuan dalam mendukung industri pertahanan guna pemenuhan alat peralatan pertahanan.
15. Pemberdayaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Pemberdayaan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, baik terhadap unsur utama maupun unsur lain kekuatan bangsa, melalui peningkatan kapasitas dan sinergitas kekuatan dalam menghadapi ancaman guna mendukung pertahanan negara. c. Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara Pengerahan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menghadapi ancaman pertahanan negara dan kondisi tertentu untuk kepentingan nasional, sebagai berikut:
16. Menghadapi ancaman militer, pengerahan kekuatan pertahanan militer diselenggarakan dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung komponen cadangan dan pendukung.
17. Menghadapi ancaman nonmiliter, pengerahan kekuatan pertahanan nirmiliter diselenggarakan dengan menempatkan kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan dan Pemerintah Daerah sebagai unsur utama didukung oleh TNI dan unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Unsur utama dimaksud adalah kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang menangani urusan bidang sesuai ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi.
18. Menghadapi ancaman hibrida, dihadapi dengan pola pertahanan militer, dengan kekuatan pertahanan nirmiliter yang diformasikan dalam komponen pendukung sesuai hakikat dan eskalasi ancaman hibrida yang timbul. www.peraturan.go.id 2015, No.200
19. Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam melaksanakan tugas perdamaian dunia diselenggarakan oleh TNI dan kementerian/lembaga sesuai bidang tugas dan fungsinya dalam misi perdamaian dunia berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
20. Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi kondisi tertentu untuk kepentingan nasional diselenggarakan oleh TNI dan unsur-unsur pertahanan nirmiliter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. d. Kebijakan Regulasi Kebijakan Regulasi di bidang pertahanan diarahkan pada percepatan dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan yang selaras dengan Program Legislasi Nasional melalui pengesahan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan nasional, kerahasiaan negara, pengelolaan sumber daya nasional pertahanan negara, revisi atas Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya baik yang didelegasikan oleh Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang tentang Veteran, Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, dan Undang-Undang tentang Disiplin Militer, maupun yang dibentuk karena kebutuhan, termasuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari daftar kumulatif terbuka dalam rangka ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan. e. Kebijakan Anggaran Kebijakan anggaran pertahanan negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pertahanan negara meliputi:
21. Peningkatan anggaran, untuk pencapaian tujuan strategis pertahanan negara dengan memedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara.
22. Dukungan anggaran pertahanan nirmiliter disediakan masing- masing kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan, dan pengerahan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai rencana strategis kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang selaras dengan kepentingan pertahanan negara. www.peraturan.go.id 2015, No.200
23. Tersedianya anggaran di tingkat pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat dalam penyelenggaraan pertahanan negara. f. Kebijakan Pengawasan Fungsi pengawasan diselenggarakan melalui pengawasan internal dan eksternal, baik dalam penyelenggaraan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang diarahkan pada pengawasan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO www.peraturan.go.id