Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2008 tentang PENGESAHAN AGREEMENT TO ESTABLISH AND IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PERSETUJUAN UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW) BESERTA PROTOCOLNYA

Definisi ASEAN Single Window dan National Single Window 1. ASEAN Single Window (ASW) adalah suatu kondisi dimana National Single Window (NSW) dari Negara-Negara Anggota beroperasi dan berintegrasi. 2. National Single Window adalah suatu sistem yang memungkinkan: a. Suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal; b. Suatu pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan; sinkron dan c. Suatu pembuatan keputusan secara tunggal untuk pelepasan dan pemberian ijin kepabeanan. Suatu pembuatan keputusan secara tunggal wajib ditafsirkan sebagai suatu keputusan tunggal untuk pelepasan kargo oleh Pabean berdasarkan keputusan, apabila diperlukan, yang diambil oleh kementerian-kementerian dan badan-badan terkait dan dikomunikasikan secara tepat waktu kepada Pabean.

Definisi Umum Untuk keperluan Persetujuan ini : 1. "Customs Administration" (Institusi Kepabeanan) adalah institusi pemerintah yang bertanggung jawab untuk pengaturan undang-undang Kepabeanan dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait : 2. "Lead Agency" (Institusi terdepan) adalah institusi pemerintah yang ditunjuk oleh Negara-negara Anggota untuk mengambil peran utama dalam pembentukan dan pelaksanaan ASW. 3. "Line minitries and agencies" (Kementerian dan institusi terkait) adalah institusi Pemerintah yang bertanggungjawab untuk administrasi dan penerapan undang-undang dan peraturan-peraturan perdagangan yang berkaitan dengan pemberian ijin dan pengeluaran kargo. BAGIAN II TUJUAN DAN PRINSIP

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 75 LAMPIRAN PERSETUJUAN UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos. (yang selanjutnya disebut RDR Laos), Malaysia, Uni Myanmar. Republik Filipina. Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, Negara-Negara Anggota ASEAN (yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota", atau secara sendiri sendiri sebagai "Negara Anggota"). MENGINGAT Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) tanggal 7 Oktober 2003, atas dasar (dimana) ASEAN bekerja ke arah terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN paling lambat tahun 2020; MENGINGAT bahwa dalam menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN wajib antara lain, menetapkan mekanisme dan cara-cara baru, untuk memperkokoh dan memperkuat pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonominya yang ada termasuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA); MENGAKUI bahwa kerjasama ASEAN dibidang Kepabeanan mendukung pelaksanaan AFTA, dan Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui tindakan-tindakan) fasilitas perdagangannya. MENGINGAT keputusan para Pemimpin ASEAN (agar ASEAN) untuk menerima pendekatan Single Window termasuk pemrosesan dokumen-dokumen perdagangan secara elektronik pada tingkat nasional dan regional sebagai satu mekanisme untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN; MENGINGAT Pasal 8 (f) dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk integrasi sektor-sektor Prioritas, (ASEAN Frame Work Agreement for the Integration of Priority Sector) bahwa Negara-Negara Anggota wajib mengembangkan Pendekatan Single Window, termasuk pemrosesan dokumen perdagangan secara elektronik pada tingkat nasional dan regional paling lambat tanggal 31 Desember 2005. MENGINGAT bahwa Institusi-institusi Kepabeanan ASEAN (ASEAN Customs Administrations) adalah pembuat keputusan terakhir untuk(melepaskan atau mengijinkan) barang/kargo pada tempat-tempat ekspor dan impor berdasarkan informasi yang dikirimkan dari lembaga-lembaga dari Negara-negara anggota; MENGINGAT peran utama Institusi-institusi Kepabeanan ASEAN didalam (rantai pasok) internasional, dan didalam inisiatif-inisiatif fasititasi Perdagangan. MENCATAT kebiasaan-kebiasaan internasional dan ketentuan-ketentuan GATT 1994 dan Konvensi Internasional tentang Penyederhanaan dan Pengharmonisasian Prosedur Kepabeanan serta instrumen-instrumen hukum untuk fasititasi perdagangan yang diterima secara internasional sebagai referensi; SEPAKAT bahwa suatu pengaturan yang efektif dan efisien untuk mempercepat pelepasan dan pemberian ijin Kepabeanan akan mendorong fasilitasi perdagangan, mencapai efisiensi ekonomi dan efektifitas perekonomian ASEAN yang lebih baik dan mempercepat pembentukan Masyarakat ekonomi ASEAN paling lambat tahun 2020; MENYADARI tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda dan latar belakang budaya yang beragam dari Negara-negara anggota. MENYADARI sistem-sistem dan persyaratan-persyaratan dokumentasi yang berbeda untuk mengijinkan pengeluaran barang yang digunakan di Negara-negara anggota; dan KEINGINAN untuk membangun kerangka kerja hukum bagi pembangunan dan pelaksanaan ASEAN Single Window (ASW) di Negara-negara anggota. TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT: BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Prinsip Pelaksanaan ASW Negara-negara Anggota wajib bahwa transaksi-transaksi, proses-proses dan keputusan-keputusan didalam NSW dan ASW, dilakukan, dilaksanakan atau dibuat dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip : 1. konsisten; 2. sederhana; 3. transparansi; dan 4. efisiensi. BAGIAN III PENGEMBANGAN ASW

Kewajiban Negara-negara Anggota 1. Negara-Negara Anggota wajib mengembangkan dan melaksanakan NSW mereka secara tepat waktu bagi pembangunan ASW. Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia. Filipina, Thailand dan Singapura wajib mengoperasikan NSW mereka paling lambat pada tahun 2008. Kamboja RDR Laos, Myanmar dan Vietnam wajib mengoperasikan NSW mereka paling lambat 2012. 2. Negara-Negara Anggota wajib menjamin bahwa Kementrian- Kementrian dan Institusi-institusi terkait bekerja sama, dengan menyediakan informasi yang perlu kepada institusi terdepan mereka sesuai dengan Undang-undang Nasional dalam pembangunan dan pelaksanaan National Single Window mereka. 3. Negara-Negara Anggota wajib memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan standar yang diterima secara internasional dalam pengembangan dan pelaksanaan NSW mereka. 4. Negara-Negara Anggota wajib bermitra dengan kalangan bisnis dan industri untuk mendukung pembangunan NSW mereka.

Hal-hal Teknis dari ASEAN Single Window Negara-Negara Anggota wajib, berdasarkan suatu, protokol yang akan disetujui, menerima standar-standar, prosedur-prosedur, dokumen-dokumen, rincian-rincian tehnis dan formalitas-formalitas relevan yang diterima secara internasional untuk pelaksanaan ASW secara efektif. BAGIAN IV PELAKSANAAN

Mekanisme Pemantauan 1. Para Menteri yang bertanggung jawab untuk integrasi ekonomi ASEAN, dengan bantuan dari Pertemuan para Pejabat Senior Ekonomi dan para Direktur Jenderal Kepabeanan ASEAN, wajib secara berkala mengawasi, memantau, mengkoordinasi dan meninjau kembali pelaksanaan persetujuan ini. 2. Sekretariat ASEAN wajib : a. memberikan dukungan kepada para Menteri, Pertemuan para Pejabat Senior Ekonomi, para Direktur Jenderal Kepabeanan, dan Badan-badan ASEAN terkait untuk mengawasi, memantau, mengkoordinasi dan meninjau kembali pelaksanaan persetujuan ini; dan b. melaporkan secara berkala kepada pertemuan para Pejabat Senior Ekonomi dan para Direktur Jenderal Kepabeanan ASEAN dan para Kepala Badan dari integrasi ekonomi regional mengenai pelaksanaan persetujuan ini. BAGIAN V KETENTUAN LAIN

Penyelesaian Sengketa Ketentuan-ketentuan protokol ASEAN mengenai Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, yang dilakukan di Vientiane, RDR Laos pada tanggal 29 Nopember 2004, wajib berlaku untuk sengketa-sengketa yang timbul dalam Persetujuan ini.

Tindakan lebih lanjut Para Menteri yang bertanggung jawab atas integrasi ekonomi ASEAN wajib bertemu apabila diperlukan untuk meninjau kembali Persetujuan ini untuk maksud mempertimbangkan tindakan-tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki pembangunan dan/atau pelaksanaan ASW.

Ketentuan Penutup 1. Ketentuan-ketentuan persetujuan ini dapat diubah melalui perubahan-perubahan yang disetujui bersama secara tertulis oleh semua Negara Anggota. 2. Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretariat Jenderal ASEAN yang wajib segera memberikan salinan naskah resmi kepada setiap Negara Anggota.

Mulai Berlakunya 1. Persetujuan ini mulai berlaku setelah penandatanganan. 2. Setiap Negara Anggota, setelah pemenuhan prosedur nasional mengenai ratifikasi Persetujuan ini, wajib memberitahukan kepada Sekretariat ASEAN secara tertulis. SEBAGAI KUASA, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window. DIBUAT di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal Sembilan bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima, rangkap satu dalam bahasa Inggris. Untuk Pemerintah Brunei Darussalam: LlAM JOCK SENG Menteri Muda Luar Negeri dan Perdagangan Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja : CHAM PRASIDH Menteri Senior dan Menteri Perdagangan Untuk Pemerintah Republik Indonesia MARI ELKA PANGESTU. Menteri Perdagangan Untuk Pemerintah Republik Demokrasi Laos: SOULIVONG DARAVONG Menteri Perdagangan Untuk Pemerintah Malaysia RAFIDAH AZIZ Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Untuk Pemerintah Uni Myanmar: SOETHA Menteri Perencanaan Nasional dan Pembangunan Ekonomi Untuk Pemerintah Republik Filipina : PETER B. FAVII.A Sekretaris Perindustrian dan Perdagangan Untuk Pemerintah Republik Singapura : LlM HONG KIANG Menteri Perdagangan dan Perindustrian Untuk Pemerintah Thailand: SOMKID JATUSRIPITAK Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Wakil Pemerintah Republik Sosialis Vietnam: TRUONG DINH TUYEN Menteri Perdagangan