RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Pasal 1
(1) Menetapkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan
Industri Perikanan Nasional, yang selanjutnya disebut
Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri
Perikanan Nasional.
(2) Rencana Aksi Industri Perikanan Nasional merupakan
program Kementerian/Lembaga dalam Percepatan
Pembangunan Industri Perikanan Nasional untuk periode
Tahun 2016-2019.
(3) Rencana Aksi tersebut terdiri atas:
program;
kegiatan;
target/output;
jangka waktu;
penanggung jawab; dan
instansi terkait.
www.peraturan.go.id
2017, No.12
(4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 2
Rencana Aksi Pembangunan Industri Perikanan Nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman bagi:
- Kementerian/Lembaga untuk melakukan perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi Rencana Aksi
Pembangunan Industri Perikanan Nasional; dan
- Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi
Daerah terkait Pembangunan Industri Perikanan.
Pasal 3
Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Presiden ini
dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman.
Pasal 4
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana
Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
Pasal 5
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah
berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian; serta Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan
laporan pelaksanaan Peraturan Presiden ini paling sedikit 1
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan kepada Presiden.
Pasal 6
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2017, No.12 -4-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017
INDONESIA
ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017
,
ttd.
www.peraturan.go.id
2017, No.12
www.peraturan.go.id
2017, No.12 -6-
www.peraturan.go.id
2017, No.12
www.peraturan.go.id
2017, No.12 -8-
www.peraturan.go.id
2017, No.12
www.peraturan.go.id
2017, No.12 -10-
www.peraturan.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat
baik nelayan, pembudidaya, pengolah, maupun pemasar
hasil perikanan, serta meningkatkan penyerapan tenaga
kerja dan devisa negara, diperlukan langkah-langkah
untuk percepatan pembangunan industri perikanan
nasional sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden
dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
www.peraturan.go.id
2017, No.12 -2-
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5671);