Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENDIRIAN UNIVERSITAS SILIWANGI

Pasal 1

Dengan Peraturan Presiden ini didirikan Universitas Siliwangi

sebagai perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Universitas Siliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai

rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika

memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan

profesi.

Pasal 3 …

Pasal 3

(1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi

penyelenggaraan Universitas Siliwangi dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

  • semua kekayaan, hak, dan kewajiban dari Yayasan

Universitas Siliwangi dialihkan menjadi kekayaan, hak,

dan kewajiban Universitas Siliwangi;

  • semua mahasiswa yang semula tercatat sebagai

mahasiswa Universitas Siliwangi yang diselenggarakan

oleh Yayasan Universitas Siliwangi dialihkan menjadi

mahasiswa Universitas Siliwangi.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

  • semua pegawai Yayasan Universitas Siliwangi yang

bekerja pada Universitas Siliwangi tetap menjalankan

tugasnya sampai dengan ditetapkannya status

kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

  • pegawai …
  • pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja

pada Universitas Siliwangi dapat diangkat menjadi Calon

Pegawai Negeri Sipil Pusat sepanjang memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan ditugaskan pada Universitas

Siliwangi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Peraturan Presiden ini diatur oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan, dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara baik

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan

bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2014

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Siswanto Roesyidi

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan

sumber daya manusia serta pemerataan dan peningkatan

mutu pendidikan tinggi di Provinsi Jawa Barat, perlu

mendirikan perguruan tinggi negeri di Provinsi Jawa Barat;

  • bahwa Yayasan Universitas Siliwangi telah mengalihkan

pengelolaan dan aset Universitas Siliwangi kepada Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5336);

  1. Peraturan …
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

  1. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peme-

rintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5500);

Referensi Silang (4)
UU 20/2003 — SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UU 12/2012 — PENDIDIKAN TINGGI
PP 17/2010 — PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PP 4/2014 — PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN