Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Pasal 1

(1) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya

disebut RUPM.

(2) RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka

panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.42 2

(3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

RUPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:

  • Pendahuluan;
  • Asas dan Tujuan;
  • Visi dan Misi;
  • Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
  1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
  2. Persebaran Penanaman Modal;
  3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
  4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
  5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
  6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
  7. Promosi Penanaman Modal
  • Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal, yang terdiri dari:
  1. Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
  2. Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
  3. Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan
  4. Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
  • Pelaksanaan

Pasal 3

RUPM menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 4

(1) Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal

Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi.

www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.42

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman

Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.

(3) Dalam rangka penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal

(4) Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi ditetapkan oleh Gubernur,

dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Rencana

Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan.

(2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf d angka 6).

(3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dibahas dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/ Walikota terkait.

(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/ Walikota terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

Pasal 6

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.42 4

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.depkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Referensi Silang (1)
UU 25/2007 — PENANAMAN MODAL