Pasal 4

(1) Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal

Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi.

www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.42

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman

Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.

(3) Dalam rangka penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal

(4) Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi ditetapkan oleh Gubernur,

dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.