Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan

Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis, yang selanjutnya

disebut dengan Tunjangan Arsiparis adalah tunjangan jabatan

fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan

Fungsional Arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara

penuh dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, diberikan

Tunjangan Arsiparis setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Arsiparis bagi Pegawai Negeri Sipil yang

bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil

yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Arsiparis dihentikan apabila Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat

dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau

karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan

dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

www.peraturan.go.id

2017, No.26 -4-

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran

Tunjangan Arsiparis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Arsiparis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2017

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Februari 2017

,

ttd

www.peraturan.go.id

2017, No.26 -5-

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang

Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu

disesuaikan dengan pengembangan dan pertumbuhan

serta lingkup tugas, fungsi, dan kinerja jabatan

fungsional arsiparis;

  • bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan

ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional

Arsiparis dan dalam rangka meningkatkan mutu,

prestasi, pengabdian, dan produktivitas kerja perlu

diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan

beban kerja, tanggung jawab, dan resiko kerja;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

www.peraturan.go.id

2017, No.26 -2-

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang

Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 123);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor

  1. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5121);

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87

Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Referensi Silang (8)
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 30/2015 — PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PP 16/1994 — Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994...
PP 40/2010 — PERUBAHAN ATAS
PERPRES 46/2007 — Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang...
PERPRES 116/2014 — PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR...
KEPPRES 87/1999 — Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang...