Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2014

Pasal 4A

( 1) Menteri Keuangan yang rnengepalai dan rnernirnpin Kernenterian Keuangan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lirna puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kernenterian Keuangan.

(2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Keuangan

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diberikan terhitung rnulai bulan Januari 2017.

(3) Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja

sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal II

Peraturan Presiden m1 rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2017

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2017

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan peningkatan kinerja dan beban kerja kementerian dalam pelaksanaan reformasi b.irokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu diberikan tunjangan kinerja bagi Menteri Keuangan;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5.Peraturan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

  1. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 313);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PERPRES 156/2014 — TUNJANGAN KINERJA
perubahan PERPRES 156/2014 — TUNJANGAN KINERJA
DIUBAH OLEH
PMK /2019 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
Referensi Silang (9)
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 30/2015 — PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PP 23/2005 — PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PP 74/2012 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005
PP 11/2017 — MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERPRES 156/2014 — TUNJANGAN KINERJA