Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

HONORARIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA

Pasal 1

Pegawai di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau

Toba diberikan hak keuangan berupa honorarium setiap bulan.

Pasal 2

Besaran honorarium pegawai di lingkungan Badan

Pelaksana Otorita Danau Toba ditetapkan sebagai berikut:

  • Direktur Utama sebesar Rp30.787.600,00 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus

rupiah);

  • Direktur sebesar Rp23.180.700,00 (dua puluh tiga

juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

  • Satuan Pemeriksa Intern sebesar Rp16.455.400,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu

empat ratus rupiah);

  • Kepala Divisi sebesar Rp13.529.300,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

dan

  • Pegawai Pelaksana sebesar Rp6.932.700,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus

rupiah).

Pasal 3

(1) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 terhitung sejak pegawai di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

diangkat/dilantik oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihentikan sejak ditetapkannya remunerasi

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba sebagai satuan

www.peraturan.go.id

2017, No.250 -3-

kerja Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 4

Honorarium bagi pegawai di lingkungan Badan Pelaksana

Otorita Danau Toba yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil,

dibayarkan sebesar selisih penerimaan honorarium sebagai

pegawai di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dengan gaji pokok dan tunjangan yang melekat yang

diterima sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium bagi pegawai

di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2017, No.250 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 2017

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017

,

ttd

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola

Kawasan Pariwisata Danau Toba, perlu diberikan

honorarium bagi pegawai di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau

Toba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 108);

www.peraturan.go.id

2017, No.250 -2-

Referensi Silang (1)
PERPRES 49/2016 — BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA