Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Dicabut

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA,

Peraturan ini telah dicabut.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung adalah pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan selama melaksanakan tugasnya.

  2. Keluarga adalah istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial kesehatan.

Pasal 2

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung diberikan pelayanan kesehatan paripurna melalui mekanisme asuransi kesehatan.

(2) Pelayanan kesehatan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

(3) Pelayanan kesehatan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

termasuk pelayanan kesehatan rumah sakit di luar negeri yang dilakukan dengan mekanisme penggantian biaya.

(4) Pelayanan kesehatan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

juga diberikan kepada keluarga Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

Pasal 3

(1) Untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan paripurna sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, kepada penyelenggara Program Jaminan

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.228 4

Pemeliharaan Kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung, diberikan biaya atau tambahan biaya.

(2) Biaya dan tambahan biaya pelayanan kesehatan paripurna

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

Penyelenggara Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung dengan pelayanan paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden ini

yang terkait dengan manfaat dan pelayanan kesehatan, diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden ini

yang terkait dengan aspek keuangan, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2010 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2013, No.228

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2013

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2013

,

www.djpp.kemenkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa mulai 1 Januari 2014, Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

  • bahwa dengan mempertimbangkan resiko dan beban tugas para Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung, diperlukan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan pelayanan paripurna;
  • bahwa dalam rangka mensinkronisasi pengaturan mengenai penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.228 2

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu mengganti Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2010 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2013, No.228

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PERPRES 17/2014 — PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2013
PERPRES 17/2014 — PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2013
Referensi Silang (7)
UU 24/2011 — BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 40/2004 — SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
UU /2009
PERPRES 88/2010 — Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2010 tentang...
PERPRES 12/2013 — JAMINAN KESEHATAN