Pasal 3

(1) Untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan paripurna sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, kepada penyelenggara Program Jaminan

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.228 4

Pemeliharaan Kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung, diberikan biaya atau tambahan biaya.

(2) Biaya dan tambahan biaya pelayanan kesehatan paripurna

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.