Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS “KAHURIPAN” DI SUKABUMI

(1) Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus “Kahuripan” di Sukabumi selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut PSRSOD HIV “Kahuripan” merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial untuk penanganan orang dengan HIV yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan pembinaan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. (2) PSRSOD HIV “Kahuripan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

PSRSOD HIV “Kahuripan” mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada orang dengan HIV.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PSRSOD HIV “Kahuripan” menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan; b. pelaksanaan registrasi dan asesmen orang dengan HIV; c. pelaksanaan rehabilitasi sosial orang dengan HIV; d. pelaksanaan advokasi sosial; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan terminasi orang dengan HIV; f. pemetaan data dan informasi orang dengan HIV; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha.

PSRSOD HIV “Kahuripan” terdiri atas: a. Urusan Tata Usaha; b. Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial; c. Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga, kehumasan, serta evaluasi dan pelaporan. (2) Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan

perencanaan, registrasi dan fasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan,

observasi dan identifikasi, advokasi sosial dan pengelolaan informasi, serta pemetaan data orang dengan HIV. (3) Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial orang dengan HIV.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas pekerja sosial, penyuluh sosial, dan sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan assesmen dan layanan rehabilitasi sosial serta tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PSRSOD HIV “Kahuripan”, dibentuk instalasi produksi. (2) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keterampilan kerja yang bersifat ekonomis produktif. (3) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Panti. (4) Koordinator instalasi produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti dan secara teknis berkoordinasi dengan Kepala Subseksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Bagan organisasi PSRSOD HIV “Kahuripan” tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PSRSOD HIV “Kahuripan” harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien. (2) PSRSOD HIV “Kahuripan” harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan PSRSOD HIV “Kahuripan”. (3) Kepala Panti, Kepala Urusan, dan Kepala Subseksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dalam hubungan antarsatuan organisasi dalam lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-

masing.

Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PSRSOD HIV “Kahuripan” dalam melaksanakan tugasnya wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan organisasi PSRSOD HIV “Kahuripan” wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing- masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan organisasi PSRSOD HIV “Kahuripan” wajib mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(1) Kepala Panti merupakan jabatan struktural eselon IVa atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi merupakan jabatan struktural eselon Va atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PSRSOD HIV “Kahuripan” berlokasi di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Wilayah kerja pelayanan PSRSOD HIV “Kahuripan” meliputi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan fungsinya, PSRSOD HIV “Kahuripan” merupakan panti sosial percontohan dan digunakan sebagai laboratorium sosial.

Perubahan organisasi dan tata kerja PSRSOD HIV “Kahuripan” di Sukabumi berdasarkan Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA