Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG REGISTRASI PENDIDIK PADA PERGURUAN TINGGI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

3. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

4. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

5. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi.

6. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.

7. Praktisi adalah seseorang professional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.

8. Operator adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses pengusulan dan validasi berkas registrasi pendidik.

9. Purna Tugas adalah seseorang yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di tempat kerjanya.

10. Pemohon adalah pemimpin perguruan tinggi.

11. Nomor Induk Dosen Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan adminstrasi pangkal/instansi yang lain.

12. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

13. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan

Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 16. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi. 17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi:

Persyaratan untuk memperoleh NIDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1): a. warga negara INDONESIA; b. telah diangkat sebagai Dosen Tetap perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi; e. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat sebagai Dosen Tetap; f. sehat jasmani dan rohani; dan g. tidak menyalahgunakan narkotika. 3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi:

(1) NIDK diberikan kepada Dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan. (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional

INDONESIA, Polisi Republik INDONESIA, perekayasa, peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas. (3) Dosen yang memiliki NIDK diperhitungkan dalam nisbah dosen terhadap mahasiswa. (4) NIDK diberikan kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dosen purna tugas berlaku sampai dengan dosen tersebut mencapai usia: a. 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor; dan b. 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen selain Profesor. (5) NIDK bagi Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (6) NIDK bagi Dosen selain Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (7) Dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional INDONESIA, Polisi Republik INDONESIA, perekayasa, peneliti, dan praktisi sebagimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh NIDK pertama kali setelah 2 (dua) tahun bekerja di institusinya. (8) NIDK bagi dosen purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rentang usia: a. 70 (tujuh puluh) - 78 (tujuh puluh delapan) tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir profesor; dan b. 65 (enam puluh lima) - 69 (enam puluh sembilan) tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir selain profesor. (9) NIDK bagi Dosen purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan usia:

a. 79 (tujuh puluh sembilan) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir profesor; b. 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir selain profesor. (10) Perpanjangan NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6) dilakukan dengan melampirkan: a. perjanjian kerja dengan perguruan tinggi; dan b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit. (11) Dalam hal Dosen pindah perguruan tinggi, NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku. 4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi:

(1) Persyaratan untuk memperoleh NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1): a. telah diangkat sebagai Dosen oleh perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja; b. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. sehat jasmani dan rohani; dan d. tidak menyalahgunakan narkotika. (2) Dosen yang berkewarganegaraan asing dapat memperoleh NIDK sesuai dengan persyaratan. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Dosen yang berkewarganegaraan asing berlaku persyaratan khusus sebagai berikut: a. memiliki izin kerja di INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki jabatan akademik paling rendah associate professor; dan c. paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

5. Diantara Pasal 8 dengan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi:

Pembiayaan Dosen NIDK menjadi tanggung jawab perguruan tinggi pengguna. 6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi:

Persyaratan Memperoleh NIDN, NIDK, dan NUP, Kualifikasi dan Komposisi NIDN dan NIDK, Tata Cara dan Proses Registrasi, serta Nomor Registrasi Pendidik di Perguruan Tinggi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 7. Diantara Bab IV dengan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab, yaitu Bab IVA dan diantara Pasal 12 dengan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga Bab IVA dan Pasal 12A serta Pasal 12B berbunyi: BAB IVA HAK DOSEN YANG MEMILIKI NIDN, NIDK, DAN NUP

(1) Hak Dosen yang memiliki NIDN, yaitu: a. memperoleh gaji dan tunjangan; b. mengusulkan jabatan akademik; c. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/ tugas tambahan; d. mengajukan beasiswa; e. mengajukan sertifikasi dosen; f. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi; g. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa; dan h. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi.

(2) Hak Dosen yang memiliki NIDK, yaitu: a. untuk dosen PTN berhak:

1. memperoleh honor dan/atau tunjangan sesuai Perjanjian Kerja;
2. mengusulkan jabatan akademik;
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan;
4. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
5. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa; dan
6. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi. b. untuk dosen PTS berhak:
7. memperoleh honor dan/atau tunjangan;
8. mengusulkan jabatan akademik;
9. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan;
10. mengajukan beasiswa;
11. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
12. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa; dan
13. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi. (3) Hak Dosen yang memiliki NUP, yaitu: a. memperoleh honor dan/atau tunjangan; dan b. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

(1) Pembiayaan bagi Dosen PNS atau PPPK yang memiliki NIDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak pada perguruan tinggi pengguna. (2) Pembiayaan bagi Dosen yang diangkat pemimpin PTS/ ketua yayasan yang memiliki NIDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dibiayai dari perguruan tinggi/yayasan pengguna. (3) Pembiayaan bagi Dosen yang diangkat pemimpin PTS/ ketua yayasan yang memiliki NIDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (4) Pembiayaan bagi Dosen PTN yang memiliki NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 dari masing-masing perguruan tinggi pengguna melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri/Block Grant/Penerimaan Negara Bukan Pajak atau sumber lain yang sah. (5) Pembiayaan bagi Dosen PTS yang memiliki NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan angka dari masing- masing perguruan tinggi pengguna. (6) Pembiayaan bagi Dosen PTS yang memiliki NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) huruf b angka 5 dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (7) Pembiayaan bagi Dosen NUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (3) dibiayai dari masing- masing perguruan tinggi pengguna.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA