Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN REKOMENDASI INSENTIF BADAN USAHA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA TIM PENGKAJIAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN INSENTIF BADAN USAHA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Tim Pengkajian dan Penilai Permohonan Insentif Badan Usaha yang selanjutnya disebut Tim PPI adalah Tim yang bersifat non struktural yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri.
3. Insentif adalah pemberian kemudahan/keringanan yang diberikan kepada Badan Usaha dalam rangka upaya peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi.
4. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi.

(1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dapat diberikan insentif. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif perpajakan, kepabeanan, dan/atau bantuan teknis penelitian dan pengembangan. (3) Untuk memperoleh insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Menteri.

(1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan dilengkapi: a. foto copy akte pendirian Badan Usaha; b. foto copy daftar dan identitas kepengurusan yang terbaru; c. foto copy NPWP; dan d. proposal kegiatan. (2) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling kurang memuat tentang: a. penjelasan mengenai kegiatan perekayasaan, inovasi dan/atau difusi teknologi yang dilakukan; b. potensi peningkatan kinerja produksi dan/atau daya saing barang dan/atau jasa, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di dalam negeri dan penggunaan sumber daya dalam negeri; c. indikator kuantitatif dan kualitatif yang akan digunakan untuk mengukur dampak hasil kegiatan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi, termasuk metode yang akan digunakan untuk mengukur dan/atau memantau dampak tersebut; d. informasi mengenai mitra kerja; dan e. bentuk insentif yang diinginkan.

(1) Menteri melakukan pengkajian dan penilaian atas permohonan rekomendasi insentif. (2) Dalam melakukan pengkajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dibantu oleh Tim PPI.

(1) Tim PPI mempunyai tugas: a. melakukan pengkajian dan penilaian terhadap permohonan insentif yang diajukan Badan Usaha berdasarkan kriteria:

1. kegiatan peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi melalui: a) penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan teknologi; dan/atau b) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan.

2. potensi peningkatan kinerja produksi dan/atau daya saing barang dan/atau jasa;

3. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di dalam negeri; dan

4. penggunaan sumber daya dalam negeri. b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri berdasarkan hasil pengkajian dan penilaian permohonan insentif Badan Usaha; c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian insentif kepada Badan Usaha; dan d. memberikan laporan kepada Menteri mengenai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif kepada Badan Usaha. (2) Dalam hal menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim PPI mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

(1) Keanggotaan Tim PPI terdiri dari unsur Pemerintah, perguruan tinggi, dan Dewan Riset Nasional. (2) Susunan keanggotaan Tim PPI terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Wakil Ketua merangkap anggota; c. Sekretaris merangkap anggota; d. Anggota (3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim PPI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(1) Tim PPI melakukan pengkajian dan penilaian atas permohonan rekomendasi bantuan teknis penelitian dan pengembangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan insentif diterima secara lengkap. (2) Menteri menyampaikan pemberitahuan persetujuan atau penolakan pemberian rekomendasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan saran dan pertimbangan Tim Pengkajian dan Penilaian.

(1) Menteri menyampaikan pemberitahuan persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi insentif kepada Badan Usaha paling lambat

lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Tim PPI menyampaikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Apabila Menteri memberikan persetujuan pemberian rekomendasi insentif, rekomendasi disampaikan kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada instansi pemerintah yang berwenang dalam pemberian insentif. (3) Apabila Menteri menolak rekomendasi insentif, pemberitahuan disampaikan kepada Badan Usaha disertai dengan alasannya.

Tim PPI melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim PPI diberikan honorarium setiap bulan.

(1) Tim PPI dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim PPI.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim PPI dibebankan pada anggaran Kementerian Riset dan Teknologi.

Dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, maka: a. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 01/M/PER/III/2008 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Tim Pengkajian dan Penilaian Permohonan Insentif Badan Usaha; dan b. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/VI/2008 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Rekomendasi Insentif Badan Usaha; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2012 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN