Peraturan Menteri Nomor 49-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGGUNAAN PATEN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

2. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

3. Royalti adalah kompensasi atas Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berhasil dikomersialisasikan.

4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

5. Pemegang Paten adalah pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten, dalam hal ini Pusat atau Unit Kerja Eselon II, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

6. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

7. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

10. Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten yang selanjutnya disebut PNBP Royalti Paten adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan royalti atas Lisensi Paten.

11. Imbalan atas PNBP Royalti Paten yang selanjutnya disebut sebagai Imbalan adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Inventor yang menghasilkan PNBP Royalti Paten.

12. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

13. Pengelola Paten adalah Unit Kerja yang mempunyai tugas mengevaluasi dan mengendalikan penggunaan paten.

14. Mitra Pengguna Paten adalah para pihak atau produsen yang menggunakan paten untuk tujuan komersial.

15. Perjanjian Kerja sama Penggunaan Paten yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja sama adalah perjanjian pemberian hak oleh pemegang paten kepada mitra pengguna paten untuk menikmati manfaat ekonomi paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan penggunaan paten bagi inventor, pemegang paten, pengelola paten, dan mitra pengguna paten di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendayagunakan paten yang berkepastian hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Menteri ini memiliki ruang lingkup: a. Tata cara penggunaan paten; b. Imbalan; c. Penerimaan dan penggunaan PNBP atas royalti paten; dan d. Pelaporan, pengawasan dan pengendalian.

Para pihak dalam penggunaan paten terdiri atas: a. Inventor; b. Pemegang Paten; c. Pengelola Paten; dan

d. Mitra Pengguna Paten.

(1) Inventor mempunyai Hak sebagai berikut: a. Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi, dan atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian; b. Mendapatkan sebagian royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Mendapatkan perlindungan hukum atas paten; dan d. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Inventor mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Memberikan bimbingan teknis kepada mitra pengguna paten sesuai perjanjian kerja sama; dan b. Melaksanakan pengembangan teknologi untuk inovasi berikutnya.

(1) Pemegang Paten mempunyai hak sebagai berikut: a. Mendapatkan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi, dan atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian; b. Memberikan lisensi penggunaan paten kepada mitra pengguna paten dengan diketahui Inventor; c. Mendapatkan sebagian royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemegang Paten mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Melakukan pembinaan kepada Inventor; b. Memfasilitasi pengembangan teknologi; c. Menyetorkan seluruh PNBP yang berasal dari royalti ke kas negara; d. Bersama inventor, melakukan penilaian terhadap kelayakan mitra pengguna paten; dan e. Melaporkan hasil penilaian seperti dalam huruf d ayat ini kepada pengelola paten.

(1) Pengelola paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2) Pengelola Paten mempunyai hak sebagai berikut: a. Mendapatkan laporan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama dari pemegang paten; b. Mendapatkan sebagian royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengelola Paten mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Memelihara paten; b. Melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian kerja sama; c. Melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran paten; dan d. Memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang paten dan mitra pengguna paten apabila tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama.

(1) Mitra Pengguna Paten mempunyai hak sebagai berikut: a. Menggunakan Paten untuk tujuan komersial melalui perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan pemegang paten; b. Mendapatkan bimbingan teknis penggunaan paten; dan c. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Mitra Pengguna Paten mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Tidak mengalihkan penggunaan paten kepada pihak lain; b. Membayar royalti yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan kepada pemegang paten, inventor, dan pengelola paten; c. Menyampaikan laporan penerapan teknologi paten secara berkala dan laporan akhir kepada pemegang paten; dan d. Melaporkan dan mengalihkan pengembangan teknologi lanjutan atau perbaikan-perbaikan teknologi apabila dalam masa perjanjian kerja sama mendapatkan inovasi baru.

(1) Mitra Pengguna Paten mengajukan permohonan kepada Pemegang Paten untuk menggunakan paten dengan disertai dokumen kelengkapan legalisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Pemegang paten dan inventor melakukan pemeriksaan dan penilaian kelengkapan dokumen permohonan penggunaan paten. (3) Pemegang paten menerbitkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan penggunaan paten. (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pengelola paten. (5) Pengelola paten paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan hasil penilaian harus sudah memberikan pendapatnya. (6) Berdasarkan hasil penilaian yang menyatakan bahwa mitra pengguna paten layak dan disetujui oleh pengelola paten, maka paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, pemegang paten dan mitra pengguna paten membentuk dan menandatangani perjanjian kerja sama. (7) Setelah perjanjian kerja sama ditandatangani, maka Mitra Pengguna Paten melaksanakan penggunaan paten berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani, dan wajib memberikan laporan kepada Pemegang Paten secara berkala. (8) Dalam hal pelaksanaan penggunaan paten Mitra Pengguna Paten ternyata melakukan pengembangan paten, maka Mitra Pengguna Paten harus menginformasikan kepada pihak Pemegang Paten. (9) Pemegang Paten menyampaikan laporan berkala mengenai penggunaan paten kepada Pengelola Paten, untuk dilakukan evaluasi. (10) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak sesuai, maka Pengelola Paten menginformasikan kepada Pemegang Paten untuk ditindaklanjuti kembali sesuai dengan perjanjian kerja sama. (11) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai, maka proses penggunaan paten oleh

Mitra Pengguna Paten selesai.

(1) Perjanjian kerja sama Penggunaan Paten memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut: a. Identitas para pihak; b. Pengertian-Pengertian; c. Maksud dan Tujuan; d. Lingkup Perjanjian Kerja sama: e. Obyek Perjanjian Kerja sama; f. Hak dan Kewajiban para pihak; g. Pembiayaan; h. Jangka Waktu; i. Keadaan Kahar; j. Penyelesaian Perselisihan; k. Perubahan Perjanjian; l. Pilihan Bahasa; m. Pilihan Hukum; n. Klausul ketentuan mata uang; o. Berakhirnya perjanjian; dan p. Penutup. (2) Perjanjian Kerja sama Penggunaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja yang menjadi bagian dari Perjanjian Kerja sama. (3) Format Perjanjian Kerja sama Penggunaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perjanjian Kerja sama Penggunaan Paten ditandatangani oleh Pemegang Paten dalam hal ini Kepala Unit Kerja Eselon II dengan mitra pengguna paten.

(1) Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan sebagian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) Imbalan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten diberikan kepada Inventor, untuk pemegang paten dan pengelola paten pada institusi inventor dapat mengajukan ijin penggunaan kepada Menteri Keuangan.

Imbalan untuk inventor tertentu, dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan persentase menurun, yang diatur sebagaimana ketentuan berikut: a. untuk lapisan nilai sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 40% (empat puluh persen); b. untuk lapisan nilai lebih dari Rp.l00.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen); c. untuk lapisan nilai lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000 (satu

miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen); dan d. untuk lapisan nilai lebih dari Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 10% (sepuluh persen).

(1) Untuk Inventor perorangan diberikan Imbalan sebesar hasil seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Dalam hal Inventor terdiri dari beberapa orang, ketentuan pemberian Imbalan dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan untuk masing-masing Inventor diatur sebagai berikut: a. untuk tim Inventor yang bersifat kolegial, Imbalan diberikan sama besar. b. untuk tim Inventor yang berjumlah sampai dengan 5 (lima) orang, Imbalan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal Imbalan;
2. Wakil ketua tim dan/ atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
3. Anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar. c. Untuk tim Inventor yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, ketentuan pembagian Imbalan diatur sebagai berikut:
4. Ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan;
5. Wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 20% (dua

puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan 3. Anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar. (3) Inventor dalam tahun yang sama diperkenankan untuk menerima imbalan paling banyak berasal dari 5 (lima) Paten berbeda yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak Royalti Paten.

Tata cara dan contoh penghitungan imbalan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Imbalan untuk pemegang dan pengelola paten, akan diatur kemudian setelah mengusulkan proposal izin penggunaan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

(1) Mitra Pengguna Paten menyusun laporan berkala dan laporan akhir tentang penggunaan paten yang disampaikan kepada pemegang paten. (2) Pemegang paten menyusun laporan pelaksanaan penggunaan paten untuk disampaikan ke pengelola paten. (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang paten wajib mengevaluasi laporan yang disampaikan oleh mitra pengguna paten. (2) Pengelola paten melakukan pengawasan pelaksanaan penggunaan paten berdasarkan Rencana Mutu Kontrak yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja sama. (3) Dalam hal diperlukan, pengelola paten dapat melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

Pengelola paten wajib mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang paten dan mitra pengguna paten sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA