Peraturan Menteri Nomor 83-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 54MINDPER62015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNANBLOK KACA SECARA WAJIB

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sesuai dengan persyaratan SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metode Uji.

2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.

3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sesuai metode uji SNI.

4. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.

5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi SMM.

6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

7. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SNI.

8. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disebut PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.

9. Dihapus.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

11. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.

12. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

13. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang melaksanakan pembinaan terhadap Industri Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.

14. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

15. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

16. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

(1) Pemberlakuan SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metoda Uji secara wajib tidak berlaku bagi: a. Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca asal impor dengan jenis produk dan nomor pos tarif/Harmonize System (HS) Code di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan b. Kaca untuk Bangunan - Blok Kaca yang memiliki nomor Pos Tarif/HS Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila digunakan sebagai:

1. contoh uji dalam rangka SPPT-SNI;
2. contoh uji untuk penelitian dan pengembangan;
3. barang contoh dalam pameran; atau
4. barang ekspor yang diimpor kembali. (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Dihapus. (6) Dihapus.
5. Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perusahaan yang mengimpor Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca untuk digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf b wajib melaporkan kegiatan impor secara tertulis kepada Direktur Pembina Industri. (2) Laporan kegiatan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam setiap kali importasi. 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 menjadi sebagai berikut:

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat wajib melaporkan keputusan penerbitan penolakan penangguhan dan pencabutan SPPT- SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan. (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan. 5. Ketentuan Pasal 10 dihapus. 6. Di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perusahaan yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib menyampaikan: a. laporan realisasi produksi secara tertulis setiap 6 (enam) bulan bagi produsen Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca dalam negeri; atau b. laporan realisasi impor secara tertulis setiap 6 (enam) bulan bagi importir dari produsen Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca luar negeri; kepada Direktur Pembina Industri dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal SPPT-SNI diterbitkan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut: a. identitas produsen dan/atau importir; b. jenis Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca; c. jumlah Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca; d. negara asal impor, bagi importir; e. alamat gudang penyimpanan Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca; dan f. bukti kesesuaian penerapan SNI. 7. Ketentuan Pasal 14 diubah menjadi sebagai berikut:

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat dan Pasal 3 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. sosialisasi; b. konsultasi; dan c. bimbingan teknis. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. melalui post audit terhadap penerapan pemberlakuan SNI ISO 21690:2013 secara wajib pada Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSP. (5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota. (6) BPPI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka penerapan SNI ISO 21690:2013. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara post audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri. 8. Di antara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 16 menjadi sebagai berikut:

(1) Produsen dan/atau importir Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 10A, dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. (1a) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI. (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pasal 8, dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI. 9. Ketentuan Pasal 17 diubah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pemberlakuan SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metoda Uji secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2016.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2015 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, SALEH HUSIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RAPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY