Permenperin No. 5 Tahun 2026 tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu mengatur pusat penyedia bahan baku dan/atau bahan penolong; b. bahwa pusat penyedia bahan baku dan/atau bahan penolong telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor untuk Industri Kecil dan Industri Menengah; c. bahwa untuk menjaga kelangsungan proses produksi industri kecil dan industri menengah, perlu mengganti Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891); 5. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363); 6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 11); 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber
daya industri sehingga menghasilkan barang yang
mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,
termasuk jasa industri.
2.
Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi,
atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang
setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai
ekonomi yang lebih tinggi.
3.
Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai
pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan
produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter
produk yang diharapkan.
- Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Industri yang memenuhi kriteria usaha kecil dan usaha menengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong adalah badan usaha yang menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Pelaku Usaha IKM.
- Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan Industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
- Kontrak Pemesanan atau Kontrak yang Dipersamakan Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang selanjutnya disebut Kontrak Pemesanan adalah suatu perjanjian tertulis antara Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dengan 1 (satu) pihak atau lebih Pelaku Usaha IKM dalam rangka penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
- Verifikasi Kemampuan IKM yang selanjutnya disebut VIKM adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen terhadap kemampuan produksi Pelaku Usaha IKM dalam rangka penyusunan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor melalui Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- Laporan Hasil VIKM yang selanjutnya disingkat LHVIKM adalah dokumen yang memuat hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen terhadap kemampuan produksi Pelaku Usaha IKM dalam rangka penyusunan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor melalui Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga independen yang melakukan verifikasi usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dan VIKM yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber
daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak,
serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain
dengan
tujuan
untuk
penyampaian,
pengelolaan,
penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau
informasi Industri.
17. Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya
disingkat
SINSW
adalah
sistem
elektronik
yang
mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan
dengan
proses
penanganan
dokumen
kepabeanan,
dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen
kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain,
yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang
menjamin
keamanan
data
dan
informasi
serta
memadukan alur dan proses informasi antar sistem
internal secara otomatis.
18. Sistem Nasional Neraca Komoditas yang selanjutnya
disebut SINAS NK adalah subsistem dari SINSW untuk
proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
21. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya
di
lingkungan
Kementerian
Perindustrian
yang
mempunyai
tugas
melakukan
pembinaan
dan
pengembangan IKM sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 2 Pelaku Usaha IKM yang membutuhkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong asal Impor dan tidak dapat melakukan Impor sendiri, dapat memperoleh Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong melalui: a. Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum sesuai Peraturan Menteri ini.
Pasal 3 (1) Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan: a. melalui Neraca Komoditas; atau b. di luar Neraca Komoditas. (2) Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG YANG MELAKUKAN IMPOR
Pasal 4 Menteri menetapkan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
Pasal 5
Untuk dapat ditetapkan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, badan usaha harus memenuhi kriteria:
a.
berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia;
b.
memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai
angka pengenal importir umum (API-U);
c.
memiliki kegiatan usaha di bidang Impor dan penyaluran
Bahan
Baku
dan/atau
Bahan
Penolong
yang
diperuntukan bagi Pelaku Usaha IKM;
d.
memiliki dan/atau menguasai suatu tempat, bangunan,
dan/atau
area
penyimpanan
untuk
masing-masing
komoditas dengan luas paling sedikit 500 m2 (lima ratus
meter persegi) di satu lokasi; dan
e.
memiliki paling sedikit 5 (lima) Pelaku Usaha IKM yang
dilayani dengan ketentuan sebagai berikut:
1.
merupakan Pelaku Usaha IKM yang menggunakan
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai
dengan kelompok komoditas berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kebijakan
dan pengaturan Impor; dan
2.
telah menyampaikan data Industri periode terakhir
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 6
(1)
Badan usaha mengajukan permohonan penetapan sebagai
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
kepada
Menteri
melalui
Direktur
Jenderal
secara
elektronik melalui SIINas.
(2)
Permohonan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk setiap kelompok komoditas
yang akan diimpor.
(3)
Permohonan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan:
a.
melakukan pengisian data paling sedikit berupa:
1.
identitas badan usaha yang memuat keterangan
mengenai:
a)
nama badan usaha;
b)
alamat;
c)
nomor induk berusaha;
d)
KBLI perdagangan besar sesuai kelompok
komoditas tertentu; dan
e)
kelompok komoditas; dan
- identitas Pelaku Usaha IKM yang memuat keterangan mengenai: a) nama Pelaku Usaha IKM; b) alamat pabrik; c) nomor induk berusaha; dan d) KBLI; dan b. mengunggah dokumen persyaratan paling sedikit berupa:
- salinan akta pendirian badan usaha;
- Perizinan Berusaha;
- bukti surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT Tahunan PPh);
- bukti pembayaran pajak 1 (satu) tahun terakhir atau surat keterangan terdaftar pajak bagi badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha kurang dari 1 (satu) tahun;
- dokumen kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, dan/atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil Impor;
- dokumen tanda daftar gudang atau perjanjian sewa gudang yang dilengkapi dengan tanda daftar gudang dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun;
- dokumen yang membuktikan hubungan usaha antara badan usaha dan Pelaku Usaha IKM;
- bukti sistem pengendalian internal yang baik
dan
mendayagunakan
sistem
informasi
persediaan
dan
penyaluran
Bahan
Baku
dan/atau Bahan Penolong berbasis komputer,
serta
sistem
penelusuran
barang
dalam
pengelolaan barang pada badan usaha yang
paling sedikit memuat:
a)
uraian barang tiap Pelaku Usaha IKM yang
dilayani;
b) jenis dan spesifikasi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai dengan klasifikasi komoditas dan/atau tambahan informasi teknis barang tiap Pelaku Usaha IKM yang dilayani;
c) identitas Pelaku Usaha IKM yang dilayani;
d) periode waktu; e) lokasi;
f) jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap Pelaku Usaha IKM yang dilayani; g) tanggal pemesanan setiap Pelaku Usaha IKM; dan h) jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system yang telah disalurkan pada setiap Pelaku Usaha IKM; dan - profil badan usaha.
Pasal 7
(1)
Dalam melaksanakan penetapan Pusat Penyedia Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong, Direktur Jenderal
menugaskan
tim
pemeriksa
untuk
memeriksa
kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang
diajukan.
(2)
Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan kesesuaian data
dan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
permohonan diterima secara lengkap.
(3)
Dalam hal diperlukan, untuk memeriksa kesesuaian data
dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim
pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan lapangan.
(4)
Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan secara luring atau daring.
Pasal 8
(1)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 permohonan dinyatakan tidak sesuai,
permohonan dikembalikan kepada badan usaha untuk
dilakukan perbaikan.
(2)
Apabila badan usaha tidak melakukan perbaikan dalam
jangka
waktu
5
(lima)
hari
kerja
sejak
tanggal
pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
permohonan ditolak secara otomatis.
Pasal 9 (1) Hasil pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
Pasal 10
(1)
Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah
permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur
Jenderal menerbitkan:
a.
rekomendasi penetapan sebagai Pusat Penyedia
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; atau
b.
surat penolakan penetapan sebagai Pusat Penyedia
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
(2)
Penerbitan
rekomendasi
atau
surat
penolakan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
berdasarkan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5.
(3)
Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, Menteri menetapkan Pusat Penyedia
Bahan
Baku
dan/atau
Bahan
Penolong
melalui
Keputusan Menteri.
(4)
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat:
a.
identitas Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong yang meliputi nama badan usaha,
alamat, dan nomor induk berusaha;
b.
kelompok komoditas berdasarkan nomenklatur yang
terdapat pada peraturan perundang-undangan yang
mengatur tata cara Impor yang berlaku; dan
c. alamat dan luas tempat, bangunan, atau area penyimpanan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
Pasal 11
(1) Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)
berlaku selama Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong melakukan kegiatan usaha sesuai dengan
data
yang
diinput
dan
dokumen
yang
diunggah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(2) Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong dapat dicabut dalam hal:
a.
Perizinan Berusaha sudah tidak berlaku lagi;
b.
bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat,
bangunan, atau area penyimpanan sudah tidak
berlaku lagi; dan/atau
c.
Pelaku Usaha IKM yang dilayani tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf e.
Pasal 12
(1)
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat
mengajukan permohonan penetapan Pusat Penyedia
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong perubahan kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal secara elektronik
melalui SIINas.
(2)
Permohonan penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam hal terdapat
perubahan:
a.
alamat tempat kedudukan Pusat Penyedia Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong; dan/atau
b.
alamat dan luas tempat, bangunan, atau area
penyimpanan
Bahan
Baku
dan/atau
Bahan
Penolong.
Pasal 13 (1) Permohonan penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong perubahan karena terdapat perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan: a. melakukan pengisian data alamat tempat kedudukan yang baru; dan b. mengunggah dokumen paling sedikit berupa: 1. Perizinan Berusaha perubahan; 2. akta perubahan anggaran dasar perseroan yang disetujui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan 3. dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (2) Permohonan penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong perubahan karena terdapat
perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan: a. melakukan pengisian data alamat dan luas tempat, bangunan, atau area penyimpanan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang baru; dan b. mengunggah dokumen paling sedikit berupa: 1. dokumen kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil importasi; dan 2. dokumen tanda daftar gudang atau perjanjian sewa gudang yang dilengkapi dengan tanda daftar gudang dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun.
Pasal 14 Ketentuan mengenai tata cara penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong perubahan.
Pasal 15 (1) Daftar Pelaku Usaha IKM yang dilayani oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat diakses melalui SIINas. (2) Akses daftar Pelaku Usaha IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kebutuhan data dalam rangka Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong melalui Neraca Komoditas dan/atau di luar Neraca Komoditas.
Pasal 16 (1) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat mengajukan permohonan perubahan daftar Pelaku Usaha IKM yang dilayani melalui SIINas dengan ketentuan terdapat: a. perubahan bidang usaha Industri pada Perizinan Berusaha IKM; dan/atau b. perubahan jumlah Pelaku Usaha IKM yang dilayani. (2) Perubahan daftar Pelaku Usaha IKM yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang jumlah akhir Pelaku Usaha IKM yang dilayani paling sedikit 5 (lima) Pelaku Usaha IKM. (3) Perubahan daftar Pelaku Usaha IKM yang dilayani dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan melakukan pengisian data paling sedikit memuat: a. nama Pelaku Usaha IKM; b. alamat pabrik; c. nomor induk berusaha; dan d. KBLI.
Pasal 17 (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tim pemeriksa melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam hal diperlukan, tim pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan. (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara luring atau daring. (4) Hasil pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal. (6) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal menyetujui atau menolak permohonan perubahan daftar Pelaku Usaha IKM yang dilayani oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong melalui SIINas.
Pasal 18
(1)
Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan
Pasal 17 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)
Keanggotaan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit berasal dari unit kerja di lingkungan
Kementerian
yang
mempunyai
tugas
melakukan
pembinaan dan pengembangan IKM di lingkungan
Kementerian.
Pasal 19
Format yang terdiri atas:
a.
profil badan usaha pemohon penetapan sebagai Pusat
Penyedia
Bahan
Baku
dan/atau
Bahan
Penolong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b
angka 9;
b.
berita acara pemeriksaan Penetapan Pusat Penyedia
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
c.
surat penolakan permohonan penetapan sebagai Pusat
Penyedia
Bahan
Baku
dan/atau
Bahan
Penolong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b;
dan
d.
berita acara pemeriksaan perubahan daftar Pelaku Usaha
IKM dalam penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (4),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III IMPOR BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG
Bagian Kesatu Impor Melalui Neraca Komoditas
Pasal 20
(1)
Dalam melaksanakan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong mengajukan usulan kebutuhan Bahan Baku
dan/atau
Bahan
Penolong
berdasarkan
Kontrak
Pemesanan dengan Pelaku Usaha IKM yang dilayani.
(2)
Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
merupakan
kebutuhan untuk tahun berikutnya setelah penetapan
Neraca Komoditas.
(3)
Kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Pelaku
Usaha IKM hanya dapat diusulkan 1 (satu) kali setiap
tahun takwim untuk setiap jenis Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong.
(4)
Penyampaian usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5)
Kontrak Pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhitungkan sisa Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong Impor yang ada.
(6)
Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat disampaikan bulan September pada tahun
sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.
Bagian Kedua Impor di Luar Neraca Komoditas
Pasal 21
(1)
Dalam hal Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
di luar Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b memerlukan LHVIKM, Pusat
Penyedia
Bahan
Baku
dan/atau
Bahan
Penolong
mengajukan
permohonan
VIKM
kepada
Lembaga
Pelaksana Verifikasi melalui SIINas.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a.
melakukan pengisian paling sedikit berupa:
1.
data Pelaku Usaha IKM yang memiliki Kontrak
Pemesanan dengan Pusat Penyedia Bahan Baku
dan/atau
Bahan
Penolong,
paling
sedikit
memuat:
a)
data mesin dan/atau peralatan produksi;
b)
data kemampuan produksi setiap mesin per
hari;
c)
jumlah produksi dan penggunaan Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong untuk
setiap jenis dan pos tarif/harmonized
system 1 (satu) tahun terakhir;
d) konversi penggunaaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong per jenis produk; e) jumlah rencana produksi dan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system 1 (satu) tahun ke depan; f) jumlah pemasaran di dalam negeri dan tujuan ekspor untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system 1 (satu) tahun terakhir; dan g) jumlah stok terkini atas Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; 2. jumlah total kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari Pelaku Usaha IKM yang memiliki Kontrak Pemesanan dengan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong selama 1 (satu) tahun; dan 3. jumlah stok Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan b. mengunggah dokumen persyaratan paling sedikit berupa: 1. Perizinan Berusaha; 2. Keputusan Menteri yang menetapkan badan usaha sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; 3. Kontrak Pemesanan dengan Pelaku Usaha IKM yang dilayani dengan masa perjanjian paling singkat 1 (satu) tahun; 4. bukti pembayaran pajak 3 (tiga) tahun terakhir atau surat keterangan terdaftar pajak bagi yang memiliki Perizinan Berusaha kurang dari 3 (tiga) tahun; dan 5. bukti pembayaran listrik 3 (tiga) bulan terakhir.
Pasal 22
(1)
Berdasarkan permohonan VIKM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1), Lembaga Pelaksana Verifikasi
melakukan VIKM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)
VIKM meliputi verifikasi terhadap:
a.
kelengkapan data dan/atau dokumen; dan
b.
kondisi di lapangan.
(3)
Verifikasi
terhadap
kondisi
lapangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi
kegiatan penilaian kesesuaian:
a.
data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) dengan kondisi di lapangan;
dan
b.
kemampuan produksi Pelaku Usaha IKM terhadap
kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
(4)
Dalam hal data dan dokumen yang menjadi persyaratan
membutuhkan proses lebih lanjut dan/atau persetujuan
dari instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan memperhitungkan jangka waktu proses dan/atau persetujuan data dan dokumen dimaksud.
Pasal 23
(1)
Berdasarkan pelaksanaan VIKM sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
22,
Lembaga
Pelaksana
Verifikasi
menerbitkan LHVIKM melalui SIINas paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak VIKM selesai dilaksanakan.
(2)
LHVIKM
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disampaikan
kepada
Pusat
Penyedia
Bahan
Baku
dan/atau Bahan Penolong dan ditembuskan kepada
Direktur Jenderal.
(3)
LHVIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat informasi:
a.
identitas Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong, yang mencakup nama badan usaha,
alamat
kantor,
alamat
gudang,
nomor
induk
berusaha, dan KBLI;
b.
identitas Pelaku Usaha IKM yang memiliki Kontrak
Pemesanan dengan Pusat Penyedia Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong, yang mencakup nama
Pelaku Usaha IKM, nama pemilik, nomor telepon,
alamat, nomor induk berusaha, dan KBLI;
c.
jumlah dan rincian kapasitas produksi per tahun
Pelaku Usaha IKM yang memiliki Kontrak Pemesanan
dengan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong;
d.
jumlah dan rincian kebutuhan Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong Pelaku Usaha IKM yang memiliki
Kontrak Pemesanan dengan Pusat Penyedia Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong dalam 1 (satu)
tahun;
e.
tanggal penerbitan dan masa berlaku LHVIKM; dan
f.
nama
dan
jabatan
pejabat
yang
menerbitkan
LHVIKM.
(4)
LHVIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
Pasal 24
Dalam hal terdapat perubahan Kontrak Pemesanan yang
didasari oleh:
a.
perubahan kapasitas produksi; dan/atau
b.
diversifikasi produk yang mengakibatkan penambahan
kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
produksinya,
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong harus
mengajukan permohonan VIKM baru.
Bagian Ketiga Penyaluran
Pasal 25
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang telah diimpor
melalui Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf a atau di luar Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disalurkan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada Pelaku Usaha IKM sesuai dengan Kontrak Pemesanan.
Bagian Keempat Biaya
Pasal 26
Segala biaya pelaksanaan VIKM dibebankan kepada Pusat
Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berdasarkan
kesepakatan antara Lembaga Pelaksana Verifikasi dan Pusat
Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
BAB IV LEMBAGA PELAKSANA VERIFIKASI
Pasal 27
(1)
Lembaga Pelaksana Verifikasi terdiri atas:
a.
Lembaga Pelaksana Verifikasi di bawah kementerian
atau lembaga; dan/atau
b.
Lembaga Pelaksana Verifikasi berbentuk badan
usaha.
(2)
Lembaga Pelaksana Verifikasi di bawah kementerian atau
lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling sedikit:
a.
merupakan badan layanan umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
memiliki sumber daya manusia yang kompeten di
bidang Industri dan/atau perdagangan;
c.
memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
digunakan dalam menyelenggarakan tugasnya; dan
d.
memiliki
standar
operasional
prosedur
dalam
melaksanakan verifikasi Industri.
(3)
Lembaga Pelaksana Verifikasi berbentuk badan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit memiliki:
a.
berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan
hukum Indonesia;
b.
berkedudukan di Indonesia;
c.
Perizinan Berusaha di bidang jasa survei;
d.
pengalaman sebagai pelaksana verifikasi di bidang
Industri dan/atau perdagangan paling singkat 5 (lima)
tahun;
e.
sumber daya manusia yang kompeten di bidang
Industri dan/atau perdagangan; dan
f.
sarana
dan
prasarana
yang
memadai
untuk
digunakan dalam menyelenggarakan tugasnya.
Pasal 28
(1)
Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan Lembaga
Pelaksana Verifikasi kepada Direktur Jenderal.
(2)
Penetapan Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian
yang dilakukan oleh tim seleksi.
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktur Jenderal. (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas perwakilan: a. unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengembangan IKM di lingkungan Kementerian; b. unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian; dan/atau c. unit kerja pembina sektor Industri di lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan.
Pasal 29
Penetapan
Lembaga
Pelaksana
Verifikasi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu
3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.
BAB V PELAPORAN
Pasal 30
(1)
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor
wajib menyampaikan:
a.
dokumen Persetujuan Impor dan perubahannya;
b.
laporan realisasi Impor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kebijakan
dan pengaturan Impor; dan
c.
laporan realisasi distribusi barang yang diimpor
kepada Pelaku Usaha IKM yang memiliki Kontrak
Pemesanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
di
bidang
kebijakan
dan
pengaturan Impor.
(2)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disampaikan secara elektronik melalui SINSW yang
diteruskan ke SIINas.
(3)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disampaikan setiap 6 (enam) bulan paling lambat tanggal
15 (lima belas) bulan berikutnya.
Pasal 31
(1)
Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) wajib menyampaikan laporan
kepada Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan VIKM.
(2)
Laporan pelaksanaan VIKM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
a.
data Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong;
b.
data Pelaku Usaha IKM yang memiliki Kontrak
Pemesanan dengan Pusat Penyedia Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong;
c.
rekapitulasi total kebutuhan Bahan Baku dan/atau
Bahan
Penolong untuk
setiap
jenis
dan
pos
tarif/harmonized system dari Pelaku Usaha IKM yang
memiliki Kontrak Pemesanan dengan Pusat Penyedia
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
d.
rincian kemampuan produksi Pelaku Usaha IKM yang
memiliki Kontrak Pemesanan dengan Pusat Penyedia
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong meliputi
kapasitas berdasarkan Perizinan Berusaha, kapasitas
produksi hasil VIKM, dan realisasi produksi; dan
e.
analisis kebutuhan dan pasokan Bahan Baku
dan/atau
Bahan
Penolong
berdasarkan
hasil
verifikasi Pelaku Usaha IKM.
(3)
Laporan pelaksanaan VIKM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan melalui SIINas paling lambat tanggal
5 Oktober tiap tahunnya, untuk periode pelaksanaan
VIKM tanggal 1 Oktober tahun sebelumnya sampai dengan
30 September tahun berjalan.
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 32
(1)
Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap:
a.
penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong;
b.
penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
yang dilakukan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong; dan
c.
pelaksanaan VIKM.
(2)
Pemantauan dan evaluasi dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)
Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan berdasarkan
laporan pengaduan yang berasal dari masyarakat.
(4)
Dalam
melaksanakan
pemantauan
dan
evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
Direktur
Jenderal
dapat
berkoordinasi
dengan
kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian
terkait dan/atau pemerintah daerah.
BAB VII PEMBERIAN KEMUDAHAN
Pasal 33
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang
melakukan Impor dapat diberikan kemudahan berupa:
a.
fasilitasi kemitraan dengan produsen Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong dalam negeri; dan/atau
b.
fasilitas fiskal dan nonfiskal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 34
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat
memiliki lebih dari satu tempat, bangunan, dan/atau area
penyimpanan dalam satu wilayah kabupaten/kota.
BAB VIII LARANGAN
Pasal 35
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
dilarang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari Impor bukan
untuk keperluan produksi Pelaku Usaha IKM yang memiliki
Kontrak Pemesanan kecuali ditentukan lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36
(1)
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
dikenai sanksi administratif oleh Menteri dalam hal:
a.
tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30;
b.
menjual atau memindahtangankan Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari Impor
bukan untuk keperluan produksi Pelaku Usaha IKM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
c.
berdasarkan
hasil
pemantauan
dan
evaluasi
terhadap penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan penyaluran
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b ditemukan
ketidaksesuaian antara data Pusat Penyedia Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong dan kondisi di
lapangan; dan/atau
d.
berdasarkan
hasil
pemantauan
dan
evaluasi
terhadap pelaksanaan VIKM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c ditemukan
ketidaksesuaian antara data Pusat Penyedia Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong dan kondisi di
lapangan.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
rekomendasi pencabutan LHVIKM;
c.
rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha di
bidang
Impor
kepada
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan melalui sistem informasi terintegrasi;
dan/atau
d.
pencabutan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan
Baku
dan/atau
Bahan
Penolong
yang
telah
diterbitkan.
Pasal 37
(1)
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
yang
tidak
menyampaikan
laporan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3
(tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-
masing 5 (lima) hari kerja.
(2)
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan
tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
berupa pencabutan penetapan sebagai Pusat Penyedia
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
(3)
Pencabutan penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diaktifkan kembali jika Pusat Penyedia
Bahan
Baku
dan/atau
Bahan
Penolong
telah
melaksanakan
kewajiban
pelaporan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30.
(4)
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
yang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari Impor bukan
untuk
keperluan
produksi
Pelaku
Usaha
IKM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b
dikenai sanksi berupa:
a.
rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha di
bidang
Impor
kepada
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan melalui sistem informasi terintegrasi;
dan
b.
pencabutan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong.
(5)
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
yang
berdasarkan
hasil
pemantauan
dan
evaluasi
ditemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi di
lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
huruf c dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan
sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong.
(6)
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
yang
berdasarkan
hasil
pemantauan
dan
evaluasi
ditemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi di
lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
huruf d dikenai sanksi berupa rekomendasi pencabutan
LHVIKM yang telah diterbitkan.
Pasal 38
(1)
Lembaga Pelaksana Verifikasi dikenai sanksi administratif
oleh Direktur Jenderal dalam hal:
a.
tidak menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan
VIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
dan/atau
b.
berdasarkan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan VIKM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) huruf c ditemukan ketidaksesuaian
antara pelaksanaan VIKM yang dilakukan oleh
Lembaga Pelaksana Verifikasi dan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a.
peringatan tertulis; dan/atau
b.
pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana
Verifikasi.
(3)
Sanksi
administratif
berupa
peringatan
tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan
paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka
waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
(4)
Lembaga Pelaksana Verifikasi yang telah dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis dan tidak
melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa pencabutan
penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi.
Pasal 39
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
sampai dengan Pasal 38 tidak menghapus pengenaan sanksi
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
Usulan rencana kebutuhan yang masih proses pengajuan dan
belum selesai wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini.
Pasal 41
Badan usaha yang masih dalam proses permohonan penetapan
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 42
(1)
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
yang telah ditetapkan oleh Menteri atau Direktur Jenderal
atas nama Menteri berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pusat
Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor
untuk Industri Kecil dan Industri Menengah sebelum
Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dilakukan evaluasi
untuk dinilai pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.
(2)
Dalam hal Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong tidak memenuhi kriteria dan persyaratan
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri dan/atau Direktur Jenderal mencabut
penetapannya.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pusat
Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor untuk
Industri Kecil dan Industri Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 972), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 44
Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2026
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG IMPOR UNTUK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH
FORMAT
Profil Badan Usaha Pemohon Penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
Berita Acara Pemeriksaan Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
Surat Penolakan Permohonan Penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan
Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Perubahan Daftar Pelaku Usaha IKM dalam Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
Profil Badan Usaha Pemohon Penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
KOP SURAT BADAN USAHA Nomor
: Jakarta, ……………….…. Lampiran
:
Hal
:
Yth. Menteri Perindustrian Cq. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian di – Tempat
Yang bertanda tangan di bawah ini:
- Nama
: - Jabatan :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Nomor Telepon/HP :
mengajukan dengan hormat permohonan penetapan Pusat Penyedia Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi Pelaku Usaha IKM atas:
1.
Nama badan usaha :
2.
Alamat
a. Kantor
Jalan
:
Kelurahan
:
Kecamatan
:
Kabupaten/Kota
:
Provinsi
:
Kode Pos
:
Telepon
:
Faksmili
:
Website
:
b. Tempat, bangunan, dan/atau area penyimpanan Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong
Luas area : ____________ m²
Jalan
:
Kelurahan
:
Kecamatan
:
Kabupaten/Kota
:
Provinsi
:
Kode Pos
:
Telepon
:
Faksmili
:
3.
Perizinan Berusaha (Fotokopi dilampirkan)
a.
Nomor NIB yang berlaku
sebagai Angka Pengenal
Importir Umum (API-U)
:
b. Akta Badan Usaha : c. Bidang Usaha (KBLI) :
d. Nama Instansi Penerbit Perizinan Berusaha :
Demikian, informasi diatas disampaikan dengan sebenar-benarnya.
...................., tanggal.........bulan........tahun........
Pimpinan/Penanggung jawab Badan Usaha,
(.............................................)
- BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG
KOP SURAT INSTANSI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN Nomor:
Pada hari ini,……. , tanggal …………. bulan ……. tahun ………….. yang bertanda
tangan di bawah ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor ... Tahun …
tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, telah
melaksanakan pemeriksaan atas permohonan yang disampaikan oleh:
Nama Badan Usaha
:
Alamat
:
Bidang Usaha (KBLI)
:
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang
berlaku sebagai Angka Pengenal
Importir Umum (API-U)
:
Kelompok Komoditas Industri
:
Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi Pelaku Usaha IKM, dengan hasil sebagai berikut:
- Pemenuhan kriteria:
a. Nomor Akta
Pendirian Badan
Usaha
:
Sesuai/Tidak Sesuai*) b. Tempat, Bangunan dan/atau Area Penyimpanan :
- Alamat
:
Sesuai/Tidak Sesuai*) - Luas
:
Sesuai/Tidak Sesuai*) - Kepemilikan
: Hak Milik/Hak Guna
Bangunan/Sewa/Lainnya)
Sesuai/Tidak
Sesuai)
c. Jumlah Pelaku
Usaha IKM yang
dilayani sesuai
Kontrak
Pemesanan
:
Perusahaan IKM
- Pemenuhan persyaratan: a. Dokumen Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) : Ada/ Tidak ada) Sesuai/ Tidak Sesuai) b. Dokumen surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT Tahunan PPh) : Ada/ Tidak ada) Sesuai/ Tidak Sesuai) c. Bukti pembayaran pajak 1 (satu) tahun terakhir atau surat keterangan terdaftar pajak bagi : Ada/ Tidak ada) Sesuai/ Tidak Sesuai)
badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha kurang dari 1 (satu) tahun d. Dokumen kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, dan/atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil Impor (sertifikat hak milik/hak guna bangunan atau perjanjian sewa) : Ada/ Tidak ada) Sesuai/ Tidak Sesuai) e. Dokumen tanda daftar gudang atau perjanjian sewa gudang yang dilengkapi dengan tanda daftar gudang dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun : Ada/ Tidak ada) Sesuai/ Tidak Sesuai) f. Dokumen yang membuktikan hubungan usaha antara badan usaha dan Pelaku Usaha IKM : Ada/ Tidak ada) Sesuai/ Tidak Sesuai) g. Bukti Sistem Pengendalian Internal (sistem informasi persediaan dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berbasis komputer, serta sistem penelusuran barang) : Ada/ Tidak ada) Sesuai/ Tidak Sesuai) h. Profil badan usaha : Ada/ Tidak ada) Sesuai/ Tidak Sesuai)
- Pelaku Usaha IKM yang dilayani (paling sedikit 5 IKM yang menggunakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai kelompok komoditas Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong)
No Nama Pelaku Usaha IKM Alamat Pabrik Nomor Induk Berusaha KBLI Skala Usaha Industri (Sesuai/ Tidak Sesuai)) Industri pengguna dari bahan baku dan/atau bahan penolong impor dari Kelompok Komoditas Pengaju Penetapan PPBB (Sesuai/ Tidak Sesuai)) Laporan Data Industri periode terakhir di SIINas (Sudah/ Belum*)) 1.
dan seterusnya
Keterangan lain dalam rangka pemeriksaan lapangan **):
Kesimpulan:
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, ………………………20……
*) Coret yang tidak dipilih. **) Diisi apabila dilakukan pemeriksaan lapangan.
Pemeriksa,
(…………………………………) Mengetahui, Direktur
………………………
(…………………………………….) Penanggung jawab Badan Usaha**),
(…………………………………….)
- SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG
KOP SURAT INSTANSI
Nomor
:
Jakarta, ……………….….
Lampiran
:
Hal
:
Yth. Pimpinan badan usaha ……………… di – Tempat
Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu Nomor: ………………, hal ………………, tanggal ………………, beserta kelengkapan dokumen, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Badan usaha ……………… yang beralamat kantor di ……………… dan tempat, bangunan, dan/atau area penyimpanan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berlokasi di ……………… adalah badan usaha yang bergerak di bidang ……………… berdasarkan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh ……………… 2. Berdasarkan ketentuan, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor … tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. 3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami belum dapat menetapkan badan usaha Bapak/Ibu sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai dengan surat permohonan tersebut diatas. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA,
(………………………………………)
- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PERUBAHAN DAFTAR PELAKU USAHA IKM DALAM PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG
KOP SURAT INSTANSI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN Nomor:
Pada hari ini,……. , tanggal …………. bulan ……. tahun ………….. yang bertanda
tangan di bawah ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor ... Tahun … tentang
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, telah melaksanakan
pemeriksaan atas permohonan perubahan daftar Pelaku Usaha IKM yang dilayani
berdasarkan permohonan oleh:
Nama Badan Usaha
:
Alamat
:
Bidang Usaha (KBLI) :
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) :
Kelompok Komoditas Industri
:
Nomor Keputusan Penetapan PPBB :
Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka perubahan daftar Pelaku Usaha IKM yang dilayani oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi Pelaku Usaha IKM, dengan hasil sebagai berikut:
Daftar usulan IKM yang dilayani No Nama Pelaku Usaha IKM Alamat Pabrik Nomor Induk Berusaha KBLI Skala Usaha Industri (Sesuai/ Tidak Sesuai)) Industri pengguna dari bahan baku dan/atau bahan penolong impor (Sesuai/ Tidak Sesuai)) Laporan Data Industri periode terakhir di SIINas (Sudah/ Belum*))
dan seterusnya
Keterangan lain dalam rangka pemeriksaan lapangan **):
Kesimpulan:
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, ………………………20……
*) Coret yang tidak dipilih. **) Diisi apabila dilakukan pemeriksaan lapangan.
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Pemeriksa,
(…………………………………) Mengetahui, Direktur
………………………
(…………………………………….) Penanggung jawab Badan Usaha**),
(…………………………………….)
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu mengatur pusat penyedia bahan baku dan/atau bahan penolong; b. bahwa pusat penyedia bahan baku dan/atau bahan penolong telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor untuk Industri Kecil dan Industri Menengah; c. bahwa untuk menjaga kelangsungan proses produksi industri kecil dan industri menengah, perlu mengganti Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891); 5. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363); 6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 11); 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
