Permenperin No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK GULA KRISTAL RAFINASI SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, serta memberikan kepastian berusaha bagi industri pengguna gula kristal rafinasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk gula kristal rafinasi secara wajib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
- Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 55);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK GULA KRISTAL RAFINASI SECARA WAJIB.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 55) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 1 angka 12 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Standar
Nasional
Indonesia
yang
selanjutnya
disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh
lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas
dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian.
2.
Gula Kristal Rafinasi adalah gula kristal sukrosa yang
diproduksi dari gula kristal mentah atau gula kristal
yang dibuat dari umbi bit melalui proses klarifikasi
dengan cara karbonatasi dan/atau fosfatasi dengan
atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan.
3.
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan
badan
hukum
yang
didirikan
dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,
baik
sendiri
maupun
bersama-sama
melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.
4.
Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau
badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang
usaha industri untuk memproduksi Gula Kristal
Rafinasi dan berkedudukan di Indonesia.
5.
Produsen di Luar Negeri adalah orang perseorangan
atau badan usaha yang melakukan kegiatan di
bidang usaha industri untuk memproduksi Gula
Kristal Rafinasi dan berkedudukan di luar wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.
Perwakilan
Resmi
adalah
badan
usaha
yang
berbentuk
badan
hukum
yang
didirikan
dan
berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
yang
berfungsi
sebagai
perwakilan Produsen di Luar Negeri di wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perwakilan Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan dan pemegang lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemilik merek.
Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu memproduksi Gula Kristal Rafinasi sesuai ketentuan pemberlakuan SNI untuk Gula Kristal Rafinasi secara wajib.
Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari pejabat yang berwenang di Kementerian Perindustrian.
Dihapus.
Maklun adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri atau pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dan pemilik merek dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Gula Kristal Rafinasi dengan menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
Surveilen adalah pengulangan sistematik penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar bidang industri.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.
Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan Standardisasi Industri.
Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.
Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6 (1) Pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI untuk Gula Kristal Rafinasi secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan: a. sistem sertifikasi tipe 5 (lima); atau b. sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b. (2) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. audit proses produksi dan audit penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan; dan b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (3) Sistem manajemen keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa: a. ISO 22000:2018; atau b. sistem manajemen keamanan pangan lainnya yang ditetapkan oleh organisasi pengembangan standar internasional.
(4) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. tinjauan permohonan; dan b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (5) Hasil kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat SNI.
- Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7 (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan tinjauan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dilakukan oleh LSPro. (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai lingkup SNI untuk Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan b. ditunjuk oleh Menteri. (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 ayat (4) huruf b dilakukan oleh: a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau b. Laboratorium Uji di luar negeri. (4) Laboratorium Uji di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan b. ditunjuk oleh Menteri. (5) Laboratorium Uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional; b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan c. ditunjuk oleh Menteri.
(6) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dilakukan untuk setiap lot/batch, dengan ketentuan: a. untuk Gula Kristal Rafinasi hasil produksi dalam negeri diambil berdasarkan total hasil produksi sesuai dengan pemesanan; atau b. untuk Gula Kristal Rafinasi asal impor diambil berdasarkan total produk yang diimpor setiap pengapalan (shipment).
- Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7A (1) Penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan hanya untuk penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri berupa Gula Kristal Rafinasi. (2) Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1)
Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5) hanya dapat dimiliki oleh:
a.
Perusahaan Industri; atau
b.
Produsen di Luar Negeri.
(2)
Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.
(3)
Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicantumkan merek dengan ketentuan:
a.
untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan dengan
sistem
sertifikasi
tipe
5
(lima)
dapat
dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek; atau
b.
untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan dengan
sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b hanya dapat
dicantumkan 1 (satu) merek.
(4)
Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku dengan ketentuan:
a.
untuk penilaian kesesuaian dengan sistem
sertifikasi tipe 5 (lima) berlaku untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun; atau
b.
untuk penilaian kesesuaian dengan sistem
sertifikasi tipe 1 (satu) b berlaku untuk setiap
lot/batch sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (6).
(5)
Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI diterbitkan
untuk setiap 1 (satu) pemberi Maklun.
- Ketentuan ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 11 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1)
Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi
persyaratan:
a.
melakukan kegiatan usaha industri Gula Kristal
Rafinasi;
b.
memiliki merek sendiri untuk produk Gula
Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh);
c.
memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa:
1.
fasilitas afinasi;
2.
fasilitas dekolorisasi;
3.
fasilitas evaporasi;
4.
fasilitas kristalisasi;
5.
fasilitas sentrifugasi;
6.
fasilitas pengeringan dan pendinginan; dan
7.
fasilitas pengemasan;
d.
memiliki peralatan uji paling sedikit berupa:
1.
peralatan uji polarisasi;
2.
peralatan uji gula reduksi;
3.
peralatan uji susut pengeringan;
4.
peralatan uji warna larutan;
5.
peralatan uji abu konduktivitas;
6.
peralatan uji sedimen; dan
7.
peralatan uji ukuran partikel;
e.
telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO
9001:2015
dan/atau
sistem
manajemen
keamanan pangan; dan
f.
memiliki Perwakilan Resmi.
(2)
Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
a.
ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri sebagai
perwakilannya
di
wilayah
hukum
Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b.
mendapatkan lisensi atas merek untuk produk
Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari
Produsen di Luar Negeri;
c.
menguasai gudang;
d.
dapat bertindak sebagai importir untuk produk
Gula Kristal Rafinasi hasil produksi Produsen di
Luar Negeri; dan
e.
memiliki akun SIINas.
(2a) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f merupakan pelaku usaha
pengguna Gula Kristal Rafinasi harus memenuhi
persyaratan:
a.
memiliki perjanjian jual beli;
b. mendapatkan surat rekomendasi dari direktur
jenderal
di
lingkungan
Kementerian
Perindustrian
yang
mempunyai
tugas
melakukan pembinaan terhadap industri Gula
Kristal Rafinasi;
c.
menguasai gudang;
d.
bertindak sebagai importir untuk produk Gula
Kristal Rafinasi hasil produksi Produsen di Luar
Negeri; dan
e.
memiliki akun SIINas.
(3)
Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (2a):
a.
hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri;
atau
b.
dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di
Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri
yang diwakili merupakan:
1.
induk perusahaan dari Perwakilan Resmi
dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang
diwakili;
2.
anak perusahaan dari induk perusahaan
yang sama dengan Perwakilan Resmi dan
Produsen di Luar Negeri lainnya yang
diwakili; atau
3.
anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
(4)
Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b angka 1 dan angka 2 harus:
a.
melakukan kegiatan usaha industri Gula Kristal
Rafinasi; dan
b.
memiliki saham di anak perusahaan.
(5)
Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat menunjuk Perwakilan Resmi dengan
ketentuan:
a.
hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan
Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
atau
b.
dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) Perwakilan
Resmi, dalam hal Perwakilan Resmi yang
ditunjuk merupakan pelaku usaha pengguna
Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2a).
(6)
Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak bertindak sebagai importir untuk
produk Gula Kristal Rafinasi hasil produksi Produsen
di Luar Negeri, Perwakilan Resmi dapat menunjuk
lebih dari 1 (satu) importir.
(7)
Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) menunjuk importir, persyaratan
penguasaan gudang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dapat menggunakan gudang yang
dikuasai oleh importir.
(8)
Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti
Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat
SNI berakhir, Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui
sistem sertifikasi tipe 5 (lima) dinyatakan berakhir
masa berlakunya.
- Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12 (1) Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI untuk merek yang dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun. (2) Dihapus. (3) Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila: a. penerima Maklun telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya sendiri; dan b. penerima Maklun mendapatkan lisensi atas merek milik pemberi Maklun. (4) Dalam hal pemberi Maklun berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberi Maklun harus memiliki Perwakilan Perusahaan sebagai pemegang lisensi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 15 diubah dan ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15 (1) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a harus: a. menginput data dengan mengisi formulir isian; b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa: 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi; 2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya; 3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Gula Kristal Rafinasi atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan;
- surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan dan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Gula Kristal Rafinasi sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
- diagram alir proses produksi;
- informasi produk Gula Kristal Rafinasi yang mencakup merek dan jenis kemasan;
- daftar fasilitas produksi;
- daftar peralatan uji;
- daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
- ilustrasi pembubuhan tanda SNI;
- daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan;
- struktur organisasi; dan
- proses bisnis.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14 diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
(4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas milik Perwakilan Resmi berupa: a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b. perizinan berusaha; c. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. perjanjian lisensi merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai
pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum; dan
f.
bukti menguasai gudang.
(5)
Dalam
melakukan
legalisasi
dokumen,
pejabat
diplomatik di bidang perindustrian, ekonomi, atau
perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat
melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan
dilegalisasi.
(6)
Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dimiliki oleh Perwakilan Resmi, lisensi atas
merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d
dapat digantikan dengan:
a.
sertifikat merek atas nama Perwakilan Resmi;
dan
b.
bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan
milik atau anak perusahaan dari Perwakilan
Resmi.
(7)
Selain
mengunggah
dokumen
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, Perwakilan Resmi
yang
menunjuk
importir
harus
mengunggah
dokumen legalitas milik importir berupa:
a.
salinan
akta
pendirian
perusahaan
dan
perubahannya;
b.
perizinan berusaha; dan
c.
bukti penunjukan importir oleh Perwakilan
Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di
hadapan notaris di wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(8)
Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2a) yang mengajukan
permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan sistem
sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a harus:
a.
menginput data dengan mengisi formulir isian;
b.
memilih SNI yang akan diajukan penilaian
kesesuaian;
c.
memilih LSPro yang akan melakukan penilaian
kesesuaian; dan
d.
mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
1.
surat permohonan yang dicetak melalui
SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan
Perwakilan Resmi;
2.
perjanjian jual beli;
3.
surat rekomendasi dari direktur jenderal di
lingkungan
Kementerian
Perindustrian
yang
mempunyai
tugas
melakukan
pembinaan terhadap industri Gula Kristal
Rafinasi;
4.
sertifikat sistem manajemen mutu ISO
9001:2015 dan/atau sistem manajemen
keamanan pangan; dan
5.
surat pernyataan bermeterai yang dicetak
melalui SIINas dan ditandatangani oleh
pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan dan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Gula Kristal Rafinasi sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI. (9) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga harus menggunggah dokumen legalitas milik Perwakilan Resmi berupa: a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b. perizinan berusaha; dan c. bukti menguasai gudang.
- Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15A Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus: a. menginput data dengan mengisi formulir isian; b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa: 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri; 2. salinan akta pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Gula Kristal Rafinasi dengan nomor KBLI 10721; 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen kemanan pangan; 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh
pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan
tidak
akan
mengedarkan,
memasarkan
dan/atau memindahtangankan Gula Kristal
Rafinasi sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan
SPPT SNI;
6.
surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani
oleh pimpinan produsen pengguna Gula Kristal
Rafinasi untuk bahan baku industri yang
menyatakan
tidak
akan
mengedarkan,
memasarkan, dan/atau memindahtangankan
Gula Kristal Rafinasi selain digunakan sebagai
bahan baku industri;
7.
daftar lot/batch Gula Kristal Rafinasi yang akan
di produksi oleh Perusahaan Industri;
8.
informasi produk Gula Kristal Rafinasi yang
mencakup merek dan jenis kemasan;
9.
daftar fasilitas produksi;
10. daftar peralatan uji; dan
11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
Pasal 15B (1) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus: a. menginput data dengan mengisi formulir isian; b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa: 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi; 2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya; 3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Gula Kristal Rafinasi atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen kemanan pangan; 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Gula Kristal Rafinasi
sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan
SPPT SNI;
6.
surat
pernyataan
bermeterai
dan
ditandatangani oleh pimpinan produsen
pengguna Gula Kristal Rafinasi untuk
bahan baku industri yang menyatakan
tidak akan mengedarkan, memasarkan,
dan/atau
memindahtangankan
Gula
Kristal Rafinasi selain digunakan sebagai
bahan baku industri;
7.
daftar lot/batch Gula Kristal Rafinasi yang
akan di produksi oleh Produsen di Luar
Negeri;
8.
informasi produk Gula Kristal Rafinasi yang
mencakup merek dan jenis kemasan;
9.
daftar fasilitas produksi;
10. daftar peralatan uji; dan
11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
(2)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2
(dua) salinan dengan ketentuan:
a.
1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat
diplomatik di bidang perindustrian, bidang
ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di
negara setempat; dan
b.
1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa
Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah
tersumpah.
(3)
Selain
mengunggah
dokumen
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, Perwakilan Resmi
juga
harus
menggunggah
dokumen
legalitas
Perwakilan Resmi berupa:
a.
salinan
akta
pendirian
perusahaan
dan
perubahannya;
b.
perizinan berusaha;
c.
bukti
penunjukan
Perwakilan
Resmi
dari
Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta
otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.
perjanjian lisensi merek Gula Kristal Rafinasi
kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar
Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan
Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
e.
bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk
produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga
puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai
pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum; dan
f.
bukti menguasai gudang.
(4)
Dalam
melakukan
legalisasi
dokumen,
pejabat
diplomatik di bidang Perindustrian, ekonomi, atau
perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat
melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi. (5) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Perwakilan Resmi yang menunjuk importir harus mengunggah dokumen legalitas milik importir berupa: a. salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya; b. perizinan berusaha; dan c. bukti penunjukan sebagai importir oleh Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (6) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2a) yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus: a. menginput data dengan mengisi formulir isian; b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; dan d. mengunggah dokumen pendukung lain berupa: 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi; 2. perjanjian jual beli; 3. surat rekomendasi dari direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Gula Kristal Rafinasi; 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan; dan 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan dan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Gula Kristal Rafinasi sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI. (7) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga harus menggunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa: a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b. perizinan berusaha; dan c. bukti menguasai gudang.
Pasal 16 dihapus.
Pasal 17 dihapus.
Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18 (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun dari pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain berupa: a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; b. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; c. sertifikat merek untuk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; d. perjanjian lisensi merek untuk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Gula Kristal Rafinasi sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; g. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan h. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun berupa: 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 2. perizinan berusaha; 3. bukti penunjukan sebagai perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah
hukum
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia;
4.
perjanjian lisensi merek untuk Gula Kristal
Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku
usaha di luar negeri sebagai pemilik merek
kepada
Perwakilan
Perusahaan
yang
dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum; dan
5.
bukti pencatatan perjanjian lisensi merek
Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh)
dari pelaku usaha di luar negeri sebagai
pemilik
merek
kepada
Perwakilan
Perusahaan
yang
diterbitkan
oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum.
(2)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b harus diunggah sebanyak 2 (dua)
salinan dengan ketentuan:
a.
1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat
diplomatik di bidang perindustrian, ekonomi,
atau perwakilan konsuler Indonesia di negara
setempat; dan
b.
1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa
Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah
tersumpah.
(3)
Dihapus.
(4)
Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar
negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h harus memiliki akun SIINas.
- Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19 (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 15B, Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan: a. untuk pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa: 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahaannya milik pemberi Maklun; 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun; 3. sertifikat merek untuk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 4. perjanjian lisensi merek Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Gula Kristal Rafinasi sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
- Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri
penerima Maklun yang masih berlaku; atau
b. untuk pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa: - salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
- perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
- sertifikat merek Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- perjanjian lisensi merek Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Gula Kristal Rafinasi sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
- Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
- dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun berupa: a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b) perizinan berusaha;
c)
bukti penunjukan sebagai perwakilan
Perusahaan dalam bentuk akta otentik
yang dibuat di hadapan notaris di
wilayah
hukum
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia;
d)
perjanjian lisensi merek untuk Gula
Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh)
dari pelaku usaha di luar negeri
sebagai
pemilik
merek
kepada
Perwakilan
Perusahaan
yang
dicatatkan
di
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual
Kementerian
Hukum; dan
e)
bukti pencatatan perjanjian lisensi
merek Gula Kristal Rafinasi kelas 30
(tiga puluh) dari pelaku usaha di luar
negeri sebagai pemilik merek kepada
Perwakilan
Perusahaan
yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Kekayaan
Intelektual
Kementerian
Hukum.
(2)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2
(dua) salinan dengan ketentuan:
a.
1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat
diplomatik di bidang perindustrian, bidang
ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di
negara setempat; dan
b.
1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa
Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah
tersumpah.
(3)
Pelaku
Usaha
pemberi
Maklun
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun
SIINas.
(4)
Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar
negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b angka 8 harus memiliki akun SIINas.
- Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24
(1)
Dalam hal LSPro telah selesai melakukan penilaian
kesesuaian, LSPro menyampaikan hasil penilaian
kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
(2)
Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
a.
untuk penilaian kesesuaian dilakukan melalui
sistem sertifikasi tipe 5 (lima), hasil penilaian
kesesuaian paling sedikit memuat:
1.
tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
2.
skema
sertifikasi
dan
tanggal
audit
kesesuaian;
3.
nama auditor;
4.
nama petugas pengambil contoh;
hasil pelaksanaan audit kecukupan dan kesesuaian;
merek dan jenis kemasan;
Laboratorium Uji yang digunakan;
konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
laporan hasil uji yang meliputi: a) nomor dan judul SNI; b) tanggal penerimaan contoh uji; c) tanggal pelaksanaan pengujian; d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan e) hasil uji; atau b. untuk penilaian kesesuaian dilakukan melalui sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, hasil penilaian kesesuaian paling sedikit memuat:
tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
nama petugas pengambil contoh;
merek dan jenis kemasan;
Laboratorium Uji yang digunakan;
konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya;
jumlah produk yang disertifikasi; dan
laporan hasil uji yang meliputi: a) nomor dan judul SNI; b) tanggal penerimaan contoh uji; c) tanggal pelaksanaan pengujian; d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan e) hasil uji.
Ketentuan ayat (4) Pasal 28 diubah dan ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28
(1)
Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LSPro
menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari
kerja
setelah
mendapatkan
tanda
elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
(2)
Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus
dibubuhi
tanda
elektronik
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
(3)
LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.
menyampaikan
Sertifikat
SNI
yang
telah
dibubuhi tanda elektronik kepada Perusahaan
Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan
b.
mengunggah Sertifikat SNI yang telah dibubuhi
tanda elektronik ke dalam SIIINas.
(4)
Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mencantumkan informasi dengan ketentuan:
a.
untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan dengan
sistem sertifikasi tipe 5 (lima) paling sedikit
memuat informasi:
1.
nama dan alamat Perusahaan Industri atau
Produsen di Luar Negeri;
2.
alamat pabrik;
3.
merek dan jenis kemasan;
4.
nomor dan judul SNI;
5.
tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
6.
masa berlaku Sertifikat SNI; atau
b.
untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan dengan
sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b paling sedikit
memuat informasi:
1.
nama dan alamat Perusahaan Industri atau
Produsen di Luar Negeri;
2.
alamat pabrik;
3.
merek dan jenis kemasan;
4.
nomor dan judul SNI;
5.
keterangan bertuliskan sistem sertifikasi
tipe 1 (satu) b;
6.
jumlah
Gula
Kristal
Rafinasi
yang
disertifikasi;
7.
tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
8.
nomor packing list, tanggal, dan nomor
invoice khusus bagi Gula Kristal Rafinasi
asal impor.
(5)
Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Sertifikat SNI untuk produk Gula Kristal Rafinasi
asal impor juga harus mencantumkan nama dan
alamat Perwakilan Resmi dan alamat gudang
Perwakilan Resmi.
(6)
Dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak sebagai
importir, selain informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) Sertifikat SNI juga harus
dilengkapi informasi nama dan alamat importir yang
ditunjuk.
(7)
Dihapus.
(8)
Dalam
hal
terdapat
Maklun,
selain
informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6) Sertifikat SNI juga harus dilengkapi
informasi:
a.
nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi
Maklun; atau
b.
nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari
pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31 (1) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan kepada: a. Perusahaan Industri; atau b. Perwakilan Resmi.
(2) Dalam hal terdapat Maklun, SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan kepada Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. (3) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku dengan ketentuan: a. untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; atau b. untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui penilaian keseuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, SPPT SNI diterbitkan sesuai permohonan yang diajukan untuk disertifikasi berdasarkan lot/batch produksi. (4) Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI belum berakhir, SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diperpanjang untuk setiap periode 1 (satu) tahun.
- Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33
(1)
Dalam hal terdapat Maklun, untuk mendapatkan
SPPT SNI Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau
Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar
negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2) mengajukan permohonan
penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
(2)
Pengajuan
permohonan
penerbitan
SPPT
SNI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara elektronik melalui SIINas.
(3)
Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT
SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon
SPPT SNI harus:
a.
menginput data dengan mengisi formulir isian
pada laman SIINas; dan
b.
mengunggah
dokumen
pendukung
yang
diperlukan berupa:
1.
bukti jumlah produk yang akan diproduksi
dalam Maklun; dan
2.
bukti realisasi produksi tahun sebelumnya
yang
telah
diproduksi
dalam
rangka
Maklun,
dalam hal penerima Maklun
merupakan Perusahaan Industri atau bukti
realisasi tahunan importasi terakhir dalam
hal penerima Maklun merupakan Produsen
di Luar Negeri.
(4)
Bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah
diproduksi atau bukti realisasi tahunan importasi
terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b angka 2 dikecualikan bagi pemohon yang baru
mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
- Ketentuan ayat (3) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37 (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi: a. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau b. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim. (2) Penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda elektronik. (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tautan elektronik dengan ketentuan: a. untuk SPPT SNI berdasarkan Sertifikat SNI yang diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) memuat: 1. informasi Sertifikat SNI; 2. informasi produk; dan 3. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan; atau b. untuk SPPT SNI berdasarkan Sertifikat SNI yang diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b memuat: 1. informasi Sertifikat SNI; 2. informasi produk; dan 3. jumlah produk untuk setiap lot/batch. (4) SPPT SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- Di antara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40 (1) LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib melakukan Surveilen. (1a) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima). (2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan secara khusus. (3) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
a. pengaduan dari orang perseorangan, masyarakat, instansi dan/atau lembaga; atau b. instruksi dari Menteri. (5) Dalam melaksanakan Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus memberitahukan jadwal pelaksanaan Surveilen kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.
- Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 48 Dalam hal terdapat Maklun, tanggung jawab terhadap jaminan mutu Gula Kristal Rafinasi sesuai dengan ketentuan SNI untuk Gula Kristal Rafinasi dilakukan dengan ketentuan: a. terhadap Gula Kristal Rafinasi hasil produksi Perusahaan Industri yang berada di pabrik, tanggung jawab berada pada Perusahaan Industri penerima Maklun; b. terhadap Gula Kristal Rafinasi hasil produksi Produsen di Luar Negeri yang terdapat di dalam gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi, tanggung jawab berada pada Perwakilan Resmi yang mewakili Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Maklun; atau c. terhadap Gula Kristal Rafinasi yang telah beredar di luar lokasi pabrik milik Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a atau di luar gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanggung jawab berada pada Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- Ketentuan ayat (1) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49 (1) Gula Kristal Rafinasi yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang dikuasai oleh: a. Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 11 ayat (2a) huruf c; atau b. importir, dalam hal Perwakilan Resmi menunjuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6). (2) Pemasukan Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atau penelusuran teknis. (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan
kesesuaian alamat pengiriman yang tercantum dalam dokumen importasi dengan alamat gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi atau importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi secara Wajib diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2026
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN
STANDAR
NASIONAL
INDONESIA
UNTUK
GULA
KRISTAL RAFINASI SECARA WAJIB
SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK GULA KRISTAL RAFINASI
A. Ruang Lingkup. Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI untuk Gula Kristal Rafinasi secara wajib.
B.
Acuan Normatif
Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:
1.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Standardisasi Industri; dan
2.
SNI 3140.2:2018 Gula kristal – Bagian 2: Rafinasi.
C. Prosedur Sertifikasi Prosedur Sertifikasi dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan: 1. sistem sertifikasi tipe 5 (lima); dan/atau 2. sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b.
D.
Tahapan Sertifikasi
Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan tahapan:
- Sistem Sertifikasi Tipe 5 (lima)
Penerbitan Sertifikat SNI berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) dengan tahapan sebagai berikut: No Ketentuan Uraian Tahap I: Seleksi - Permohonan a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas b. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus:
- menginput data dengan mengisi formulir isian;
- memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
- memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
- mengunggah bukti kepemilikan merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- menggungah dokumen pendukung lain berupa: untuk Perusahaan Industri: untuk Perwakilan Resmi: a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri; a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi; b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya; c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Gula Kristal Rafinasi dengan nomor KBLI 10721; c) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Gula Kristal Rafinasi atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; d) sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen kemanan pangan; d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan; e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan
menyatakan
tidak
akan
mengedarkan,
memasarkan
dan/atau
memindahtangankan
Gula
Kristal
Rafinasi
sebelum
memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT
SNI;
tidak
akan
mengedarkan,
memasarkan
dan/atau
memindahtangankan
Gula
Kristal
Rafinasi
sebelum
memperoleh
Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
f)
diagram alir proses produksi;
f)
diagram alir proses produksi;
g)
informasi
produk
Gula
Kristal
Rafinasi yang mencakup merek dan
jenis kemasan;
g) informasi produk Gula Kristal Rafinasi
yang mencakup merek dan jenis
kemasan;
h)
daftar fasilitas produksi;
h) daftar fasilitas produksi;
i)
daftar peralatan uji;
i)
daftar peralatan uji;
j)
daftar pengendalian mutu produk
dari mulai bahan baku sampai
dengan produk akhir;
j)
daftar pengendalian mutu produk dari
mulai bahan baku sampai dengan
produk akhir;
k)
ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
l)
daftar
informasi
terdokumentasi
sesuai ISO 9001:2015 atau sistem
manajemen keamanan pangan;
l)
daftar
informasi
terdokumentasi
sesuai ISO 9001:2015 atau sistem
manajemen keamanan pangan;
m)
struktur organisasi; dan
m) struktur organisasi;
n)
proses bisnis.
n) proses bisnis;
o) dokumen
legalitas
persyaratan
Perwakilan Resmi yang berupa:
i.
salinan
akta
pendirian
perusahaan dan perubahannya;
ii.
perizinan berusaha;
iii.
bukti
penunjukan
sebagai
Perwakilan Resmi dalam bentuk
akta otentik yang dibuat di
hadapan
notaris
di
wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan vi. bukti menguasai gudang.
- Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, Perwakilan Resmi yang menunjuk importir harus mengunggah dokumen legalitas milik importir berupa:
a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
b) perizinan berusaha; dan
c) bukti penunjukan importir oleh Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Perwakilan Resmi yang merupakan pelaku usaha pengguna Gula Kristal Rafinasi, dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat SNI harus:
- menginput data dengan mengisi formulir isian;
- memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
- memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
- mengunggah dokumen pendukung berupa:
a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
b) perjanjian jual beli;
c) surat rekomendasi dari direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Gula Kristal Rafinasi;
d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan;
e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan
Perwakilan Resmi yang menyatakan dan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Gula Kristal Rafinasi sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas berupa:
a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
b) perizinan berusaha;
c) bukti menguasai gudang. d. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun dari pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain berupa: e. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan: a) apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
salinan akta pendirian perusahaan dan perubahaannya milik pemberi Maklun;
perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
sertifikat merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
sertifikat merek untuk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
perjanjian lisensi merek untuk produk
Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh)
dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;perjanjian lisensi merek Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Gula Kristal Rafinasi
sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Gula Kristal Rafinasi sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku.
dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
b) perizinan berusaha;
c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d)
perjanjian lisensi merek untuk produk
Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga
puluh) dari pelaku usaha di luar negeri
sebagai
pemilik
merek
kepada
Perwakilan
Perusahaan
yang
dicatatkan
di
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual
Kementerian
Hukum; dan
e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
b) apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
salian akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
sertifikat merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
perjanjian lisensi merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk
Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan
pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Gula Kristal Rafinasi sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
b) perizinan berusaha;
c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d) perjanjian lisensi merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan
oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. f. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi; g. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen; h. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan; i. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal; j. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro; k. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro. Catatan:
a.
Merek milik sendiri dibuktikan dengan:
1)
pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan
Industri atau Produsen di Luar Negeri);
2)
pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan
Industri atau Produsen di Luar Negeri);
3)
pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI
merupakan bagian dari perusahaan multinasional; atau
4)
merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru
(Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).
b.
Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar
Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian lisensi
merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
c.
Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI:
1)
mengunggah bukti pendaftaran merek; dan/atau
2)
Surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen
keamanan pangan,
Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan/atau
sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sertifikat sistem manajemen
keamanan pangan pada saat pelaksanaan Surveilan kedua.
d.
Untuk Perwakilan Resmi, dokumen salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan
perubahannya, perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Gula
Kristal Rafinasi atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat,
harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
1)
1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian,
bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
2)
1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh
penerjemah tersumpah.
e.
Untuk Perwakilan Resmi, dokumen diagram alir proses produksi, informasi produk Gula
Kristal Rafinasi yang mencakup merek dan jenis kemasan, daftar fasilitas produksi, daftar
peralatan uji, daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan
produk akhir, daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau sistem
manajemen keamanan pangan, struktur organisasi, dan proses bisnis diterjemahkan dalam
Bahasa Indonesia.
f.
Sertifikat sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan harus
diterbitkan oleh:
1)
lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan
pangan yang telah diakreditasi oleh KAN; atau
2)
lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan
pangan yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatangan
perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.
g.
Dalam hal terdapat Maklun dan pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri
maka:
a.
salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; dan
b.
perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang
berwenang di negara setempat,
harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
a.
1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian,
bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
b.
1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh
penerjemah tersumpah.
2.
Sistem
Manajemen
Mutu
yang diterapkan
1.
Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 atau revisinya; atau
2.
Sistem manajemen keamanan pangan atau revisinya.
3.
Durasi Audit
Jumlah minimal durasi audit:
a.
Audit kecukupan, 1 (satu) mandays (orang hari).
b.
Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru)
atau resertifikasi 4 (empat) mandays (orang hari),
tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
Jumlah minimal durasi audit:
a.
Audit
kecukupan,
1
(satu)
mandays (orang hari).
b.
Audit
kesesuaian
untuk
sertifikasi
awal
(baru)
atau
resertifikasi 6 (enam) mandays
(orang
hari),
tidak
termasuk
waktu pengambilan contoh.
Catatan:
1.
Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.
2.
Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaan
pengambilan contoh harus di luar waktu audit.
3.
Pelaksanan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-
turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor dan PPC
harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit
dan/atau pengambilan contoh berikutnya.
4.
Personil Auditor dan Petugas
Pengambil Contoh
1.
Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;
2.
Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
3.
Lancar berbahasa Indonesia;
4.
Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5.
Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas.
5.
Laboratorium
Uji
yang
digunakan.
Laboratorium uji yang digunakan:
1.
Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
2.
Laboratorium Uji di luar negeri.
Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:
a.
telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Gula Kristal Rafinasi; dan
b.
ditunjuk oleh Menteri.
Catatan:
Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Gula
Kristal Rafinasi” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian
yang tercantum dalam SNI Gula Kristal Rafinasi.
Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan:
a.
telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatangan
perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
b.
negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di
bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
c.
ditunjuk oleh Menteri.
Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:
a.
petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
b.
merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
c.
lancar berbahasa Indonesia;
d.
memahami peraturan perundang-undangan;
e.
terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.
Tahap II: Determinasi
1.
Audit
Tahap
1
(Audit
Kecukupan)
a.
Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan;
b.
Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit
kesesuaian);
c.
Melakukan tinjauan dokumen administrasi dan dokumen tambahan terkait sistem
manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia, yaitu:
1)
pedoman mutu;
2)
rencana mutu;
3)
diagram alir proses produksi;
4)
laporan audit internal yang terakhir;
5)
laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;
6)
struktur organisasi;
7)
peta lokasi;
8)
daftar fasilitas produksi;
9)
daftar peralatan uji,
10) daftar informasi terdokumentasi;
11) proses bisnis;
12) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir,
yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian di
lapangan;
d.
Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi
yang disampaikan oleh pemohon;
e.
Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau meliputi fasilitas
produksi minimal dan pengendalian mutu yang dimiliki.
- Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian) a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1; b. Auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 3140.2:2018 yang diajukan; c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Gula Kristal Rafinasi; d. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Gula Kristal Rafinasi.
- Lingkup yang Diaudit a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi; b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu kelompok jenis sesuai produk yang diajukan sertifikasi SNI; c. Proses produksi Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:
- fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi;
- kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
- pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
- pengendalian proses produksi sesuai dengan huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi SNI untuk Gula Kristal Rafinasi ini; dan
- kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai. d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
- Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan pada saat Audit a. Pemeriksaan barang masuk; b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk sebagaimana tercantum dalam tabel huruf F;
c.
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki paling sedikit fasilitas
produksi berupa:
1)
fasilitas afinasi;
2)
fasilitas dekolorisasi;
3)
fasilitas evaporasi;
4)
fasilitas kristalisasi
5)
fasilitas sentrifugasi
6)
faslitas pengeringan dan pendinginan; dan
7)
fasilitas pengemasan;
d.
Pemeriksaan produk akhir
1)
pengujian polarisasi;
2)
pengujian gula reduksi;
3)
pengujian susut pengeringan;
4)
pengujian warna larutan;
5)
pengujian abu konduktivitas;
6)
pengujian sedimen; dan
7)
pengujian ukuran partikel;
e.
Kalibrasi alat uji;
f.
Inspeksi dalam proses produksi (in process QC);
g.
Inspeksi barang keluar (outgoing QC);
h.
Penandaan.
5.
Peralatan Lab QC Minimal
a.
peralatan uji polarisasi;
b.
peralatan uji gula reduksi;
c.
peralatan uji susut pengeringan;
d.
peralatan uji warna larutan;
e.
peralatan uji abu konduktivitas;
f.
peralatan uji sedimen; dan
g.
peralatan uji ukuran partikel.
6.
Kategori Ketidaksesuaian
a.
Mayor apabila:
1)
ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan
ketidaksesuaian terhadap SNI 3140.2:2018 yang dimohonkan, diberikan waktu
perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian; b. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian. 7. Pengambilan Contoh a. Petugas Pengambil Contoh membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor; b. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang produksi; c. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh; d. Pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI 19-0428-1998 atau revisinya; e. Contoh yang diambil dalam satu siklus sertifikasi sebanyak satu contoh uji mewakili seluruh merek yang diajukan sertifikasinya; f. Pengambilan contoh terdiri dari 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket contoh untuk pengujian, 1 (satu) paket contoh untuk arsip Laboratorium Uji dan 1 (satu) paket contoh untuk arsip Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri untuk setiap merek dan jenis; g. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label; h. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen. 8. Cara Pengujian Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 3140.2:2018. 9. Laporan Hasil Uji Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 3140.2:2018 yang dimohonkan. Tahap III: Tinjauan dan Keputusan 1. Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji a. Pengkaji (Reviewer) yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi terkait Gula Kristal Rafinasi;
b. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji; c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI; d. Ketentuan untuk hasil uji: 1) jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter; 2) pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali; 3) pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklajuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal; dan 4) jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. Catatan : 1) jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; 2) berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan; dan 3) segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro. 2. Keputusan Sertifikasi Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Penerbitan; atau b. Penolakan penerbitan. 3. Penerbitan Sertifikat SNI a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas; b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat: 1) tanggal pelaksanaan audit kecukupan; 2) skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;
nama auditor;
nama petugas pengambil contoh;
hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;
merek dan jenis kemasan;
Laboratorium Uji yang digunakan;
konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
laporan hasil uji yang meliputi: a) nomor dan judul SNI; b) tanggal penerimaan contoh uji; c) tanggal pelaksanaan pengujian;
d) nomor, tanggal, dan laporan hasil uji; dan e) hasil uji. c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro; d. Evaluasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap; e. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri; f. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidakesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi; g. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas; h. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi; i. Dalam hal LSPro:tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal; j. Dalam hal:
berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro; k. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik; l. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas; m. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPRo secara elektronik melalui SIINas; n. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik; o. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik; p. LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI; q. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi: Untuk Perusahaan Industri Untuk Produsen di luar negeri
nama dan alamat Perusahaan Industri;
alamat pabrik;
merek dan jenis kemasan;
nomor dan judul SNI;
tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
masa berlaku Sertifikat SNI.
nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;
alamat pabrik;
nama dan alamat Perwakilan Resmi;
alamat gudang Perwakilan Resmi;
merek dan jenis kemasan;
nomor dan judul SNI;
tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
masa berlaku Sertifikat SNI.
r. Dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak sebagai importir, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf q, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi nama dan alamat importir yang ditunjuk; s. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
- nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; t. Sertifikat SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi;
u. Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf t yang diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek;
v. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf u berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI;
w. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI diberikan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Maklun dan hanya berlaku untuk 1 (satu) merek;
x. Produsen di Luar Negeri dapat menunjuk Perwakilan Resmi dengan ketentuan: 1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi; atau 2) dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) Perwakilan Resmi, apabila Perwakilan Resmi yang ditunjuk merupakan pelaku usaha pengguna Gula Kristal Rafinasi.
y. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri;
z. Perwakilan Resmi yang tidak berfungsi sebagai Importir dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) Importir. Tahap IV: Lisensi 1. Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI a. Gula Kristal Rafinasi yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan; b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI; c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi; d. Dalam hal terdapat Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh: 1) Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 2) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
e.
Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau
Perwakilan Resmi harus:
1)
menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
2)
mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
a)
untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi,
rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
b)
untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi, dan
realisasi tahunan importasi terakhir;
f.
Dalam hal terdapat Maklun pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI, pemohon SPPT
SNI harus:
1)
menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
2)
mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:
a)
bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Maklun; dan
b)
bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Maklun
dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi
tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di
Luar Negeri;
g.
Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya atau realisasi tahunan importasi terakhir
dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan
permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali;
h.
Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI;
i.
Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim;
j.
Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
1)
Badan; dan
2)
direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas
melakukan pembinaan terhadap industri Gula Kristal Rafinasi;
k.
Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
1)
pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
2)
penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan;
l.
Dalam hal ditemukan:
1)
ketidaksesuaian antara isian formulir dengan dan dokumen pendukung; dan/atau
- ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi; m. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi; n. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI; o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
- tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
- tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI; p. Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan melalui SIINas; q. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
- permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap,; atau
- pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklayakan,
Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim; r. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik; s. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang memuat: - informasi Sertifikat SNI;
- informasi produk; dan
- jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan; t. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas. Tahap V: Surveilen
- Tinjauan Persyaratan Sertifikasi a. LSPro harus memastikan bahwa:
Persyaratan sertifikasi masih berlaku;
Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan; dan
bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat merek dan/atau sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan pada Surveilen kedua. b. Kegiatan Surveilen dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; c. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan/atau keamanan pangan yang terakreditasi oleh KAN, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis.
Catatan:
Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti
sertifikat merek pada saat sertifikasi awal dan Surveilen satu, harus telah memiliki sertifikat
merek pada Surveilen kedua.
2.
Durasi Audit Kesesuaian
dan Pengambilan Contoh
Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk
surveilan 4 (empat) mandays (orang hari), tidak
termasuk waktu pengambilan contoh.
Jumlah
minimal
durasi
audit
kesesuaian untuk Surveilen 6 (enam)
mandays (orang hari), tidak termasuk
waktu pengambilan contoh.
Catatan:
Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.
Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu audit.
Pelaksanan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut- turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor dan PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya. 3. Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian) a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah ditutup/terselesaikan; b. Auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 3140.2:2018 yang diajukan;
c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Gula Kristal Rafinasi; d. Audit untuk proses produksi dan Quality Control (QC)/Quality Assurance (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Gula Kristal Rafinasi; dan e. Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis, merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang undangan terkait dan telah di-register oleh Menteri melaui SIINas. 4. Lingkup yang Diaudit a. Audit sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi; b. Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis; c. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan; d. Proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1) fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi; 2) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4) pengendalian proses produksi sesuai dengan huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi SNI Gula Kristal Rafinasi ini; dan 5) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai. e. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
- Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit a. Pemeriksaan barang masuk; b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk sebagaimana tercantum dalam tabel huruf F; c. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa:
- fasilitas afinasi;
- fasilitas dekolorisasi;
- fasilitas evaporasi;
- fasilitas kristalisasi;
- fasilitas sentrifugasi;
- faslitas pengeringan dan pendinginan; dan
- fasilitas pengemasan; d. Pemeriksaan produk akhir
- pengujian polarisasi;
- pengujian gula reduksi;
- pengujian susut pengeringan;
- pengujian warna larutan;
- pengujian abu konduktivitas;
- pengujian sedimen; dan
- pengujian ukuran partikel; e. Kalibrasi alat uji; f. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC); g. Inspeksi barang keluar (outgoing QC); h. Penandaan.
- Kategori Ketidaksesuaian
a. Mayor apabila:
ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 3140.2:2018 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau
ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
- Pengambilan Contoh a. Petugas pengambil contoh membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor; b. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang; c. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh; d. Pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI 19-0428-1998 atau revisinya; e. Contoh yang diambil dalam satu siklus sertifikasi sebanyak satu contoh uji mewakili seluruh merek yang diajukan sertifikasinya; f. Pengambilan contoh terdiri dari 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket contoh untuk pengujian, 1 (satu) paket contoh untuk arsip Laboratorium Uji dan 1 (satu) paket contoh untuk arsip Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri untuk setiap merek dan jenis; g. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label; h. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen.
- Cara Pengujian Pengujian dilakukan sesuai SNI 3140.2:2018.
- Laporan Hasil Uji Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI dengan mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai SNI 3140.2:2018 yang dimohonkan.
- Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji a. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Gula Kristal Rafinasi; b. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji; c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Gula Kristal Rafinasi;
d.
Ketentuan untuk hasil uji:
1)
jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak
memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk
dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter;
2)
pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali; dan
3)
pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari
LSPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklajuti
pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan
gagal;
e.
Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi
dinyatakan gagal.
Catatan:
1)
jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro
ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
2)
berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan; dan
3)
segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar
Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
11.
Keputusan Sertifikasi
Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:
a.
Sertifikat SNI dipertahankan;
b.
Sertifikat SNI dibekukan; atau
c.
Sertifikat SNI dicabut.
- Sistem Sertifikasi Tipe 1 (satu) b Penerbitan Sertifikat SNI berdasarkan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b dengan tahapan sebagai berikut: No Ketentuan Uraian Tahap I: Seleksi
- Permohonan a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas. b. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus:
- menginput data dengan mengisi formulir isian;
- memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
- memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
- mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- mengunggah dokumen pendukung lain berupa: untuk Perusahaan Industri: untuk Perwakilan Resmi: a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri; a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi; b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya; c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Gula Kristal Rafinasi dengan KBLI 10721; c) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Gula Kristal Rafinasi atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan; d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan; e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang
Perusahaan
Industri
yang
menyatakan
tidak
akan
mengedarkan,
memasarkan,
dan/atau memindahtangankan Gula
Kristal Rafinasi sebelum memperoleh
Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
menyatakan tidak akan mengedarkan,
memasarkan,
dan/atau
memindahtangankan kepemilikan Gula
Kristal Rafinasi sebelum memperoleh
Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
f)
surat pernyataan bermeterai dan
ditandatangani
oleh
pimpinan
produsen
pengguna
Gula
Kristal
Rafinasi untuk bahan baku industri
yang
menyatakan
tidak
akan
mengedarkan,
memasarkan,
dan/atau memindahtangankan Gula
Kristal Rafinasi selain digunakan
sebagai bahan baku industri;
f)
surat
pernyataan
bermeterai
dan
ditandatangani oleh pimpinan produsen
pengguna Gula Kristal Rafinasi untuk
bahan baku industri yang menyatakan
tidak akan mengedarkan, memasarkan,
dan/atau
memindahtangankan
Gula
Kristal Rafinasi selain digunakan sebagai
bahan baku industri;
g)
daftar lot/batch Gula Kristal Rafinasi
yang
akan
di
produksi
oleh
Perusahaan Industri;
g) daftar lot/batch Gula Kristal Rafinasi
yang akan di produksi oleh Produsen di
Luar Negeri;
h)
informasi
produk
Gula
Kristal
Rafinasi yang mencakup merek dan
jenis kemasan;
h) informasi produk Gula Kristal Rafinasi
yang
mencakup
merek
dan
jenis
kemasan;
i)
daftar fasilitas produksi;
i)
daftar fasilitas produksi;
j)
daftar peralatan uji; dan
j)
daftar peralatan uji;
k)
ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
l) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha; iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri
dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Gula Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan vi. bukti menguasai gudang. Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, Perwakilan Resmi yang menunjuk importir harus mengunggah dokumen legalitas milik importir berupa: a) salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya; b) perizinan berusaha; dan c) bukti penunjukan sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Perwakilan Resmi yang merupakan pelaku usaha pengguna Gula Kristal Rafinasi, dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat SNI harus:
- menginput data dengan mengisi formulir isian;
- memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
- memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
- mengunggah dokumen pendukung berupa:
a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
b) perjanjian jual beli;
c) surat rekomendasi dari direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Gula Kristal Rafinasi;
d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan;
e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan dan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Gula Kristal Rafinasi sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
- Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, Perwakilan Resmi
juga harus mengunggah dokumen legalitas berupa:
a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
b) perizinan berusaha;
c) bukti menguasai gudang.
d. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun dari pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain berupa:
- salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
- perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
- sertifikat merek untuk Gula Kristal Rafinasi Kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- perjanjian lisensi merek untuk Gula Kristal Rafinasi Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Gula Kristal Rafinasi Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh e. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
- apabila pemberi Maklun merupakan
Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri
berupa: a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahaannya milik pemberi Maklun; b) perizinan berusaha milik pemberi Maklun; c) sertifikat merek untuk Gula Kristal Rafinasi Kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; d) perjanjian lisensi merek untuk Gula Kristal Rafinasi Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum;
6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak
melalui SIINas dan ditandatangani oleh
pimpinan
pemberi
Maklun
yang
menyatakan tidak akan mengedarkan,
memasarkan,
dan/atau
memindahtangankan Gula Kristal Rafinasi
sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan
SPPT SNI;
7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri
penerima Maklun yang masih berlaku; dan
8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan
dari pemberi Maklun yang berupa:
a)
salinan akta pendirian perusahaan
dan perubahannya;
b)
perizinan berusaha;
c)
bukti penunjukan sebagai Perwakilan
Perusahaan
dalam
bentuk
akta
otentik yang dibuat dihadapan notaris
di wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
d)
perjanjian lisensi merek untuk Gula
Kristal Rafinasi kelas 30 (tiga puluh)
dari pelaku usaha di luar negeri
sebagai
pemilik
merek
kepada
Perwakilan
Perusahaan
yang
dicatatkan
di
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual
Kementerian
Hukum; dan
Jenderal
Kekayaan
Intelektual
Kementerian Hukum;
e) bukti pencatatan perjanjian lisensi
merek untuk Gula Kristal Rafinasi
Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi
Maklun kepada penerima Maklun
yang
diterbitkan
oleh
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual
Kementerian Hukum;
f) surat pernyataan bermeterai yang
dicetak
melalui
SIINas
dan
ditandatangani
oleh
pimpinan
pemberi Maklun yang menyatakan
tidak
akan
mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Gula Kristal Rafinasi sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan g) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau 2. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa: a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; b) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Gula Kristal Rafinasi Kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. c) sertifikat merek untuk Gula Kristal Rafinasi Kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; d) perjanjian lisensi merek untuk Gula Kristal Rafinasi Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Gula Kristal Rafinasi Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan
mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Gula Kristal Rafinasi sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; g) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
h) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang berupa:
- salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
- perizinan berusaha;
- bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- perjanjian lisensi merek untuk Gula Kristal Rafinasi Kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Gula Kristal Rafinasi Kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
f. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
g. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
h. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
i. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal.
j. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
k. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.
Catatan:
a.
Merek milik sendiri dibuktikan dengan:
1)
pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri
atau Produsen di Luar Negeri);
2)
pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan
Industri atau Produsen di Luar Negeri);
3)
pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI merupakan
bagian dari perusahaan multinasional; atau
4)
merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru
(Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).
b.
Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar
Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian lisensi merek
dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
c.
Untuk Perwakilan Resmi, dokumen salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan
perubahannya, perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Gula
Kristal Rafinasi atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, harus
diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
- 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. d. Sertifikat sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan harus diterbitkan oleh:
- lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh KAN; atau
- lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional. e. Dalam hal terdapat Maklun dan pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri maka: a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; dan b. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- Tinjauan Permohonan a. Dilakukan jika dokumen permohonan pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan; b. Dilakukan tinjauan terhadap persyaratan administrasi pemohon, jika sudah lengkap maka proses sertifikasi dapat diterima; c. Penugasan petugas pengambil contoh oleh LSPro.
- Petugas Pengambil Contoh a. memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. lancar berbahasa Indonesia; d. memahami peraturan perundang-undangan terkait; e. telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan
f. terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan. 4. Laboratorium Uji yang Digunakan Laboratorium uji yang digunakan: a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau b. Laboratorium Uji di luar negeri. Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Gula Kristal Rafinasi; dan b. ditunjuk oleh Menteri; Catatan: Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Gula Kristal Rafinasi” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI Gula Kristal Rafinasi. Laboratorium Uji di luar negeri harus memiliki kemampuan melakukan pengujian Gula Kristal Rafinasi sesuai SNI Gula Kristal Rafinasi dan memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional; b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan c. ditunjuk oleh Menteri. Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan: a. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya; b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. lancar berbahasa Indonesia; d. memahami peraturan perundang-undangan; dan e. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan. Tahap II: Determinasi 1. Pengambilan Contoh
a. Petugas Pengambil Contoh membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor. b. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang. c. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh. d. Pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI 19-0428-1998 atau revisinya.
e. Contoh yang diambil dalam satu siklus sertifikasi sebanyak satu contoh uji mewakili seluruh merek yang diajukan sertifikasinya. Pengambilan contoh terdiri dari 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket contoh untuk pengujian, 1 (satu) paket contoh untuk arsip Laboratorium Uji, dan 1 (satu) paket contoh untuk arsip Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri untuk setiap merek dan jenis. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen. 2. Cara Pengujian/Ketentuan Pengujian Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 3140.2:2018. 3. Laporan Hasil Uji Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 3140.2:2018 yang dimohonkan Tahap III: Tinjauan Dan Keputusan 1. Tinjauan Terhadap Laporan Hasil Uji a. Pengkaji (Reviewer) yang melakukan tinjauan terhadap laporan hasil uji memiliki kompetensi terkait Gula Kristal Rafinasi; b. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan laporan hasil uji; c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI; d. Ketentuan untuk hasil uji:
- jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter;
- pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali;
- pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal;
- jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.
Catatan:
- jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
- berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan;
- segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
- Keputusan Sertifikasi Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Penerbitan; atau b. Penolakan penerbitan.
- Penerbitan Sertifikat SNI
a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI Gula Kristal Rafinasi, LSPro wajib menyampaikan informasi hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas; b. Informasi hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit berisi: - tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
- skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;
- nama auditor;
- nama petugas pengambil contoh;
- hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;
- merek dan jenis kemasan;
- Laboratorium Uji yang digunakan;
- konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
- laporan hasil uji yang meliputi: a) nomor dan judul SNI; b) tanggal penerimaan contoh uji; c) tanggal pelaksanaan pengujian; d) nomor, tanggal, dan laporan hasil uji; dan e) hasil uji. c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
d. Evaluasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap. e. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri. f. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi. g. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas. h. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi. i. Dalam hal LSPro: 1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal. j. Dalam hal: 1. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau 2. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro. k. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik. l. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas. m. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPRo secara elektronik melalui SIINas. n. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik. o. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik. p. LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI. q. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi: Untuk Perusahaan Industri: Untuk Produsen di Luar Negeri:
nama dan alamat Perusahaan Industri:
alamat pabrik;
merek dan jenis kemasan;
nomor dan judul SNI;
keterangan bertuliskan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b;
jumlah Gula Kristal Rafinasi yang disertifikasi;
tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
nomor packing list, tanggal, dan nomor invoice khusus bagi Gula Kristal Rafinasi asal impor.
nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;
alamat pabrik;
merek dan jenis kemasan;
nomor dan judul SNI;
keterangan bertuliskan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b;
jumlah Gula Kristal Rafinasi yang disertifikasi;
tanggal terbit Sertifikat SNI;
nomor packing list, tanggal, dan nomor invoice khusus bagi Gula Kristal Rafinasi asal impor;
nama dan alamat Perwakilan Resmi; dan
alamat gudang Perwakilan Resmi. r. Dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak sebagai importir, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf q, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi nama dan alamat importir yang ditunjuk. s. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
Nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
Nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. t. Sertifikat SNI diterbitkan untuk setiap 1 (satu) pemberi Maklun. u. Sertifikat SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.
v. Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf o, hanya dapat dicantumkan 1 (satu) merek.
w. Sertifikat SNI berlaku untuk setiap lot/batch.
x. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI diberikan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Maklun dan hanya berlaku untuk 1 (satu) merek.
y. Produsen di Luar Negeri dapat menunjuk Perwakilan Resmi dengan ketentuan:
- hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi; atau
- dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) Perwakilan Resmi, apabila Perwakilan Resmi yang ditunjuk merupakan pelaku usaha pengguna Gula Kristal Rafinasi.
z. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri.
å.
Perwakilan Resmi yang tidak berfungsi sebagai Importir dapat menunjuk lebih dari 1 (satu)
Importir.
Tahap IV: Lisensi
1.
Penerbitan Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda (SPPT)
SNI
a.
Gula Kristal Rafinasi yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI
harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan
Tanda SNI dari Kepala Badan.
b.
Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
c.
Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara
elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
d.
Dalam hal terdapat Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan
kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh:
1.
Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
2.
Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
e.
Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan
Resmi harus:
1.
menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
2.
mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana
produksi, dan realisasi tahun produksi sebelumnya; atau
b) untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi,
dan realisasi tahunan importasi terakhir.
f.
Dalam hal terdapat Maklun, dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, pemohon
SPPT SNI harus:
1.
menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
2.
mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:
a) bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Maklun; dan
b) bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Maklun dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri. g. Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya atau bukti realisasi produk yang telah diproduksi atau bukti realisasi importasi dikecualikan bagi pemohon SPPT SNI yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali. h. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI. i. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim. j. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
- Badan; dan
- direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Gula Kristal Rafinasi. k. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
- pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
- penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan. l. Dalam hal ditemukan:
- ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dengan dan dokumen pendukung; dan/atau
- ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi. m. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi. n. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI. o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
- tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
- tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI. p. Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan melalui SIINas.
q. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
- permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
- pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklayakan,
Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim. r. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
s. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:
- informasi Sertifikat SNI;
- informasi produk; dan
- jumlah produk untuk setiap lot/batch. t. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.
E. Penandaan Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan: 1. Dilakukan dengan cara cetak/printing dan/atau sticker pada setiap kemasan Gula Kristal Rafinasi yang meliputi Tanda SNI dan tanda elektronik. 2. Dilakukan pada kemasan produk yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca. 3. Tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping tanda SNI. 4. Penandaan yang dilakukan sesuai dengan SNI 3140.2:2018. 5. Selain Tanda SNI dan tanda elektronik, pada kemasan ditempelkan label pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan: a. nama produk; b. merek; dan c. nama dan/atau logo pabrik pembuat.
F. Pengendalian Proses Produksi
No.
Tahapan
proses/
parameter
Metode
Persyaratan
Frekuensi
1.
Pemasok
Evaluasi
Pemasok
Sesuai
Prosedur
Setiap
Standar
Operasi
2.
Barang masuk
Verifikasi
dan validasi
melalui
pengujian
Sesuai
Persyaratan
Pembelian
Setiap
Standar
Operasi
3.
Fasilitas
Produksi
Verifikasi
dan validasi
fungsi dan
kondisi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
4.
Afinasi
Verifikasi
dan validasi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
5.
Dekolorisasi
Verifikasi
dan validasi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
6.
Evaporasi
Verifikasi
dan validasi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
7.
Kristalisasi
Verifikasi
dan validasi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
8.
Sentrifugasi
Verifikasi
dan validasi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
9.
Pengeringan
dan
Pendinginan
Verifikasi
dan validasi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
No.
Tahapan
proses/
parameter
Metode
Persyaratan
Frekuensi
10.
Pengemasan
Verifikasi
dan validasi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
11.
Pengujian
Polarisasi
Verifikasi
dan validasi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
12.
Pengujian
Gula Reduksi
Verifikasi
dan validasi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
13.
Pengujian
Susut
Verifikasi
dan validasi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
14.
Pengujian
Warna
Larutan
Verifikasi
dan validasi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
15.
Pengujian Abu
Konduktivitas
Verifikasi
dan validasi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
16.
Pengujian
Sedimen
Verifikasi
dan validasi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
17.
Pengujian
Ukuran
Partikel
Verifikasi
dan validasi
Sesuai
Standar
Operasi
Sesuai
Standar
Operasi
18.
Penandaan
Verifikasi
dan validasi
Sesuai
Skema
Sertifikasi
Sesuai
Skema
Sertifikasi
19.
Kompetensi
Personil
Produksi dan
QC
Verifikasi
dan validasi
Kompetensi
Standar
Kompetensi
Sesuai
Standar
Operasi
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk memberikan kemudahan mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, serta memberikan kepastian berusaha bagi industri pengguna gula kristal rafinasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk gula kristal rafinasi secara wajib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 55);
