Permenperin No. 19 Tahun 2026 tentang Fasilitas Sertifikasi Halal di Lingkungan Kementerian Perindustrian - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG FASILITAS SERTIFIKASI HALAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk penguatan ekosistem industri halal dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, perlu melakukan pengembangan industri halal nasional; b. bahwa untuk melakukan pengembangan industri halal nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan fasilitas sertifikasi halal untuk perusahaan industri; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan fasilitas sertifikasi halal perlu mengatur ketentuan dan tata cara fasilitas sertifikasi halal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Fasilitas Sertifikasi Halal di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998); 7. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363); 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34); 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 990);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG FASILITAS SERTIFIKASI HALAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 2. Industri Halal adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,
termasuk jasa Industri yang menghasilkan produk halal
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan
atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha
Industri yang berkedudukan di Indonesia.
4.
Industri Kecil adalah Industri yang memiliki modal usaha
sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.
5.
Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan
makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi,
Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang
gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh
masyarakat.
6.
Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH
adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan
Produk
mencakup
penyediaan
bahan,
pengolahan,
penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan,
dan penyajian Produk.
7.
Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH
adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu
Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
8.
Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk
yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau
penetapan
kehalalan
Produk
oleh
Majelis
Ulama
Indonesia, Majelis Ulama Indonesia provinsi, Majelis
Ulama
Indonesia
kabupaten/kota,
Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk
Halal.
9.
Sertifikasi Halal adalah rangkaian proses kegiatan dalam
rangka penerbitan Sertifikat Halal, termasuk di dalamnya
fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk.
10. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH
adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan
dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
11. Pendamping PPH adalah orang yang memiliki tugas untuk
memastikan bahwa semua tahapan produksi, mulai dari
pengolahan bahan baku hingga distribusi, dilakukan
sesuai dengan standar dan aturan kehalalan yang berlaku.
12. Lembaga Pendamping PPH yang selanjutnya disingkat
LP3H
adalah
lembaga
yang
bertugas
melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pendamping
PPH dalam fasilitas Sertifikasi Halal.
13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab
terhadap PPH.
14. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan
melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
15. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya
disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme
kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber
daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak,
serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain
dengan
tujuan
untuk
penyampaian,
pengelolaan,
penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau
informasi Industri.
- Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
- Komite Fatwa Produk Halal yang selanjutnya disebut Komite Fatwa dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kepala BPJPH yang mempunyai tugas menetapkan kehalalan Produk.
- Komisi Fatwa adalah komisi di bawah Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia daerah yang membidangi fatwa yang memiliki tugas dan fungsi memberikan jawaban dan/atau penjelasan mengenai masalah hukum Islam.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi di bidang Industri Halal, dan pengawasan Industri Halal di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Pasal 2 Pemberian fasilitas Sertifikasi Halal dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi di bidang Industri Halal, dan pengawasan Industri Halal.
Pasal 3 (1) Fasilitas Sertifikasi Halal dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang: a. memiliki perizinan berusaha di bidang Industri yang masuk dalam kategori Industri Kecil; b. telah menyampaikan data Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melakukan kegiatan usaha Industri yang masuk dalam ruang lingkup pengembangan Industri Halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. memiliki Produk yang terbungkus dalam kemasan; dan e. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH. (2) Penyampaian data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Perusahaan Industri
baru yang belum memasuki periode penyampaian data
Industri.
(3)
Perusahaan Industri penerima fasilitas Sertifikasi Halal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri.
(4)
Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan penerima
fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kepada Kepala Pusat.
Pasal 4 (1) Kepala Pusat menugaskan LPH, LP3H, dan lembaga pelatihan dalam pelaksanaan fasilitas Sertifikasi Halal. (2) Penugasan kepada LPH, LP3H, dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. kompetensi; b. lokasi; dan c. kinerja. (3) Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat mengutamakan LPH, LP3H, dan lembaga pelatihan di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Pasal 5
(1)
Dalam
melaksanakan
fasilitas
Sertifikasi
Halal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, unit organisasi di
lingkungan
Kementerian
Perindustrian
yang
menyelenggarakan
fungsi
penyiapan
koordinasi,
pelaksanaan fasilitasi di bidang Industri Halal, dan
pengawasan Industri Halal dapat dibantu oleh lembaga
pengelola.
(2)
Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit harus memenuhi kriteria:
a.
memiliki perizinan berusaha di bidang aktivitas dan
konsultasi manajemen lainnya;
b.
memiliki pengalaman di bidang Sertifikasi Halal
paling sedikit 2 (dua) tahun;
c.
terdapat Auditor Halal dan Penyelia Halal yang telah
memiliki
sertifikat
kompetensi
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.
bukan merupakan LPH, LP3H dan/atau lembaga
pelatihan.
(3)
Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memiliki tugas:
a.
melakukan pembelian kuota fasilitas Sertifikasi Halal
kepada
BPJPH
atas
nama
Kementerian
Perindustrian;
b.
melakukan
pembayaran
pelaksanaan
Sertifikasi
Halal kepada BPJPH, LPH, LP3H, dan lembaga
pelatihan;
c.
mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan Penyelia
Halal kepada penerima fasilitas Sertifikasi Halal yang
dilakukan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian
kehalalan Produk (reguler);
d.
mengoordinasikan pelaksanaan audit/pemeriksaan
kehalalan Produk yang dilakukan oleh Auditor Halal
dari LPH serta pelaksanaan pendampingan oleh Pendamping PPH dari LP3H; e. memantau proses pengajuan ketetapan halal oleh Komisi Fatwa atau Komite Fatwa; dan f. melakukan verifikasi kelengkapan data dan dokumen LPH, LP3H, dan lembaga pelatihan dalam proses pembayaran fasilitas Sertifikasi Halal. (4) Lembaga pengelola wajib melaporkan progres pengajuan Sertifikasi Halal masing-masing Perusahaan Industri kepada Menteri melalui Kepala Pusat. (5) Penunjukan lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II BENTUK FASILITAS
Pasal 6 (1) Fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk pembiayaan Sertifikasi Halal: a. melalui pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk (reguler); dan b. melalui pernyataan pelaku usaha (self declare). (2) Pembiayaan Sertifikasi Halal melalui pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk (reguler) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembiayaan: a. pendaftaran; b. pemeriksaan kelengkapan dokumen; c. penyelenggaraan sidang fatwa; d. penerbitan Sertifikat Halal; e. unit cost LPH; f. operasional LPH; g. pemeriksaan kehalalan Produk; h. pengujian laboratorium; i. asistensi terhadap Perusahaan Industri; dan j. pelatihan Penyelia Halal. (3) Pembiayaan Sertifikasi Halal melalui pernyataan pelaku usaha (self declare) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembiayaan: a. pendaftaran; b. pemeriksaan kelengkapan dokumen; c. LP3H; d. Pendamping PPH; e. penyelenggaraan sidang fatwa; f. penerbitan Sertifikat Halal; dan g. asistensi terhadap Perusahaan Industri.
BAB III TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS SERTIFIKASI HALAL
Pasal 7 (1) Perusahaan Industri mengajukan permohonan fasilitas Sertifikasi Halal kepada Kepala Pusat secara elektronik melalui SIINas. (2) Permohonan fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah: a. perizinan berusaha di bidang Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. foto keseluruhan Produk; dan c. foto kemasan.
Pasal 8 (1) Berdasarkan permohonan fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Pusat melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan Perusahaan Industri. (2) Pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, permohonan fasilitas Sertifikasi Halal dikembalikan ke Perusahaan Industri untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian. (4) Dalam hal Perusahaan Industri telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perbaikan permohonan diterima. (5) Dalam hal Perusahaan Industri tidak memperbaiki permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan ditolak secara otomatis. (6) Perusahaan Industri yang telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali, tidak dapat melakukan perbaikan kembali dan permohonan ditolak secara otomatis.
Pasal 9 Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) dinyatakan sesuai, Kepala Pusat: a. menetapkan penerima fasilitas Sertifikasi Halal; atau b. menyampaikan penolakan permohonan fasilitas Sertifikasi Halal.
Pasal 10 Penetapan penerima fasilitas Sertifikasi Halal atau penolakan permohonan fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Kepala Pusat dengan mempertimbangkan:
a. pemenuhan kriteria pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan b. ketersediaan kuota fasilitas Sertifikasi Halal yang dimiliki Kementerian Perindustrian.
Pasal 11 Penetapan penerima fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit memuat: a. nama Perusahaan Industri; b. nama Produk; c. jenis Produk; d. kode KBLI; e. alamat Perusahaan Industri; dan f. skema Sertifikasi Halal.
Pasal 12 Penetapan penerima fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a atau penolakan permohonan fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
Pasal 13 (1) Perusahaan Industri yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kode fasilitas. (2) Kode fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Perusahaan Industri dalam melakukan permohonan Sertifikasi Halal kepada LPH atau LP3H sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 14 Fasilitas Sertifikasi Halal diberikan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) Perusahaan Industri.
BAB IV PEMBAYARAN FASILITAS SERTIFIKASI HALAL
Pasal 15 Unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi di bidang Industri Halal, dan pengawasan Industri Halal melakukan pembayaran: a. biaya pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penyelenggaraan sidang fatwa, penerbitan Sertifikat Halal, unit cost LPH, operasional LPH, dan pemeriksaan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dan biaya pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, LP3H, Pendamping PPH, penyelenggaraan sidang fatwa, dan penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f kepada BPJPH saat pembelian kuota fasilitas Sertifikasi Halal; b. biaya pengujian laboratorium dan asistensi terhadap Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h dan huruf i kepada LPH;
c. biaya pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j kepada lembaga pelatihan; dan d. biaya asistensi terhadap Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g kepada LP3H.
Pasal 16 Pembayaran biaya kepada BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala BPJPH.
Pasal 17
(1)
LPH, lembaga pelatihan, dan/atau LP3H menyampaikan
permohonan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf d kepada
Kepala Pusat.
(2)
Dalam hal pelaksanaan Sertifikasi Halal dibantu oleh
lembaga
pengelola,
permohonan
pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
lembaga pengelola.
(3)
Dalam menyampaikan permohonan pembayaran biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LPH dan
LP3H paling sedikit menyampaikan dokumen:
a.
laporan asistensi terhadap Perusahaan Industri;
b.
laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
c.
bukti tangkapan layar yang menerangkan bahwa
proses Sertifikasi Halal sudah sampai pada Komisi
Fatwa atau Komite Fatwa.
(4)
Dalam menyampaikan permohonan pembayaran biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lembaga
pelatihan paling sedikit menyampaikan dokumen:
a.
faktur/tagihan (invoice);
b.
laporan pelaksanaan kegiatan;
c.
sertifikat pelatihan;
d.
foto atau dokumentasi kegiatan; dan
e.
laporan pertanggungjawaban keuangan.
Pasal 18 (1) Berdasarkan permohonan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Pusat menugaskan PPK untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pembayaran biaya diterima. (3) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap dan sesuai, permohonan dikembalikan kepada LPH, LP3H, atau lembaga pelatihan untuk dilakukan perbaikan. (4) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, PPK menerbitkan surat perintah pembayaran dan
melakukan proses pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19 (1) Dalam hal pelaksanaan Sertifikasi Halal dibantu oleh lembaga pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), lembaga pengelola melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pembayaran biaya diterima. (3) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap dan sesuai, permohonan dikembalikan kepada LPH, LP3H, atau lembaga pelatihan untuk dilakukan perbaikan. (4) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, lembaga pengelola melakukan pembayaran kepada LPH, LP3H, dan/atau lembaga pelatihan.
Pasal 20
Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran biaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf d oleh
unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang
menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, pelaksanaan
fasilitasi di bidang Industri Halal, dan pengawasan Industri
Halal maka:
a.
LPH;
b.
LP3H; atau
c.
lembaga pelatihan,
harus melakukan pengembalian ke kas negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 21 (1) Kepala Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitas Sertifikasi Halal. (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap: a. LPH; b. LP3H; dan c. lembaga pelatihan. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan dan/atau akhir pemberian fasilitas Sertifikasi Halal. (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan untuk penunjukan LPH, LP3H dan lembaga pelatihan dalam pelaksanaan fasilitas Sertifikasi Halal tahun berikutnya.
BAB VI PELAPORAN
Pasal 22 (1) Kepala Pusat menyampaikan laporan pelaksanaan fasilitas Sertifikasi Halal kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi: a. penggunaan anggaran; dan b. realisasi output pelaksanaan fasilitas Sertifikasi Halal.
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23 Perusahaan Industri yang mengundurkan diri dari pelaksanaan fasilitas Sertifikasi Halal setelah ditetapkan sebagai penerima fasilitas Sertifikasi Halal dikenai sanksi administratif berupa tidak diperbolehkan mengikuti fasilitas Sertifikasi Halal dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2026
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk penguatan ekosistem industri halal dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, perlu melakukan pengembangan industri halal nasional; b. bahwa untuk melakukan pengembangan industri halal nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan fasilitas sertifikasi halal untuk perusahaan industri; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan fasilitas sertifikasi halal perlu mengatur ketentuan dan tata cara fasilitas sertifikasi halal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998); 7. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363); 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34); 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 990);
