Permenperin No. 15 Tahun 2026 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Argo - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kontribusi sektor industri agro pada perekonomian nasional perlu dilakukan program peningkatan nilai tambah, penguatan struktur, dan daya saing bagi sektor industri agro; b. bahwa untuk mewujudkan program peningkatan nilai tambah, penguatan struktur, dan daya saing bagi sektor industri agro, perlu melaksanakan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan pada sektor industri agro; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 2. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia. 3. Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan yang selanjutnya disebut Restrukturisasi adalah proses peremajaan dan/atau penambahan mesin dan/atau peralatan dalam rangka meningkatkan atau
mempertahankan efisiensi, efektivitas, dan/atau kinerja produksi. 4. Periode Pembelian adalah kurun waktu pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan pada 1 Juli sebelum tahun berjalan sampai dengan 30 Juni tahun berjalan. 5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 6. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 7. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri. 8. Pemohon adalah Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro. 9. Penerima adalah Pemohon yang mendapat penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada sektor Industri agro. 10. Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi yang selanjutnya disingkat LPPR adalah badan usaha yang membantu pelaksanaan program Restrukturisasi pada Direktorat Jenderal Industri Agro. 11. Tim Teknis adalah tim yang melakukan penilaian terhadap hasil verifikasi LPPR. 12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan pada kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. 13. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 15. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha pada sektor Industri agro. 16. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha pada sektor Industri agro.
Pasal 2
Program
Restrukturisasi
pada
sektor
Industri
agro
diselenggarakan dengan tujuan:
a.
meningkatkan nilai tambah, penguatan struktur, dan
daya saing sektor Industri agro melalui penggunaan
mesin dan/atau peralatan terbaru untuk peningkatan
produktivitas, diversifikasi produk, efisiensi energi,
dan/atau ramah lingkungan;
b.
mendorong industrialisasi sumber daya alam berbasis
agro; dan/atau
c.
meningkatkan ketersediaan bahan baku dan/atau
bahan penolong Industri.
BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO
Bagian Kesatu Umum
Pasal 3
(1)
Program Restrukturisasi pada sektor Industri agro
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan
oleh Menteri.
(2)
Menteri mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan
program Restrukturisasi pada sektor Industri agro
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur
Jenderal.
(3)
Dalam penyelenggaraan program Restrukturisasi pada
sektor Industri agro sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Direktur Jenderal menunjuk LPPR dan membentuk
Tim Teknis.
Pasal 4 (1) Program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi Perusahaan Industri pada sektor Industri agro. (2) Jenis sektor Industri agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5 (1) Program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam bentuk pemberian potongan harga berupa penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan. (2) Setiap Perusahaan Industri dapat menerima pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali dalam tahun anggaran yang berbeda untuk mesin dan/atau peralatan yang berbeda.
Bagian Kedua Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan
Pasal 6
(1)
Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin
dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) diberikan paling banyak:
a.
35% (tiga puluh lima persen) dari harga pembelian
mesin dan/atau peralatan yang diproduksi di
dalam negeri dan dilengkapi dengan sertifikat yang
diberi tanda sah capaian tingkat komponen dalam
negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
yang masih berlaku;
b.
25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian
mesin dan/atau peralatan yang diproduksi di
dalam negeri namun tidak dilengkapi dengan
sertifikat yang diberi tanda sah capaian tingkat
komponen dalam negeri; atau
c.
15% (lima belas persen) dari harga pembelian
mesin dan/atau peralatan yang tidak diproduksi di
dalam negeri.
(2)
Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin
dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) untuk masing-masing Penerima pada
setiap tahun anggaran sesuai dengan ketersediaan
dana dalam daftar isian pelaksanaan anggaran.
(3)
Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar
negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta
asing, penghitungan nilai penggantian sebagian dari
harga
pembelian
mesin
dan/atau
peralatan
menggunakan kurs pajak yang lebih rendah yaitu:
a.
pada tanggal 1 Januari tahun berjalan; atau
b.
pada tanggal pembelian dengan mengacu pada
tanggal yang tercantum pada invois mesin
dan/atau peralatan.
(4)
Dalam hal terdapat perbedaan nilai antara invois,
jumlah
pembayaran,
dan/atau
hasil
verifikasi
kewajaran harga, nilai penggantian sebagian dari harga
pembelian
mesin
dan/atau
peralatan
dihitung
berdasarkan nilai yang terendah.
Pasal 7 (1) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari: a. dana sendiri; b. kredit perbankan; c. kredit lembaga keuangan bukan bank; dan/atau d. kredit penyedia barang. (2) Untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari dana sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penggantian sebagian dari harga
pembelian mesin dan/atau peralatan diberikan dengan ketentuan seluruh pembayaran harus telah lunas yang dibuktikan dengan dokumen bukti transfer. (3) Untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari kredit perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan kredit lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan diberikan dengan ketentuan seluruh pembayaran harus telah lunas yang dibuktikan dengan dokumen: a. nota debit atau debit advice untuk pembayaran dengan sight letter of credit atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); dan/atau b. usance letter of credit atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Berjangka yang belum jatuh tempo dan dilengkapi dengan perjanjian fidusia. (4) Untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari kredit penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dapat diberikan dengan ketentuan telah dilakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan pada saat pengajuan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro.
Bagian Ketiga Kriteria dan Jenis Mesin dan/atau Peralatan
Pasal 8 (1) Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. mesin dan/atau peralatan baru dengan nilai keseluruhan paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); b. digunakan dalam proses produksi dan/atau penunjang proses produksi, baik sebagai mesin dan/atau peralatan utama maupun mesin dan/atau peralatan pendukung; c. digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk; dan d. diproduksi paling lama 4 (empat) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan. (2) Jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keempat Persyaratan Mengikuti Program Restrukturisasi pada Sektor Industri Agro
Pasal 9 (1) Perusahaan Industri sektor Industri agro yang akan mengikuti program Restrukturisasi harus memenuhi persyaratan: a. memiliki akun SIINas; b. telah melakukan penilaian mandiri Indeks Kesiapan Industri 4.0 (INDI 4.0) melalui SIINas; c. berbentuk badan usaha yang berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia; d. memiliki Perizinan Berusaha yang telah berlaku secara efektif dengan KBLI yang sesuai dengan jenis sektor Industri agro yang telah berlaku efektif paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha tersebut diterbitkan; e. telah berproduksi secara komersial; f. memiliki nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan; g. telah menyampaikan laporan data Industri 1 (satu) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan mengikuti program Restrukturisasi sektor Industri agro melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menguasai lahan lokasi kegiatan usaha Industri yang disertai dengan bukti penguasaan lahan; i. telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan yang sesuai dengan kegiatan usaha Industri dan telah terpasang di lokasi produksi dengan ketentuan: 1. keseluruhan nilai pembelian paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan 2. pembelian mesin dan/atau peralatan dilakukan dalam Periode Pembelian; dan j. tidak mengikuti program Restrukturisasi lainnya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada tahun anggaran yang sama. (2) Dalam hal pembinaan jenis sektor Industri agro sepenuhnya di Direktorat Jenderal Industri Agro, Perusahaan Industri sektor Industri agro dikecualikan dari persyaratan memiliki nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. (3) Dalam hal penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha lndustri dilakukan melalui sewa menyewa, bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus berupa akta notaris perjanjian sewa menyewa dengan sisa waktu sewa menyewa paling singkat 3 (tiga) tahun
pada waktu pengajuan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro. (4) Dalam hal mesin dan/atau peralatan merupakan penunjang proses produksi yang memiliki fungsi penyediaan bahan baku dapat terpasang di lokasi selain lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i. (5) Lokasi selain lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lokasi pengolahan bahan baku yang dikuasai oleh pelaku usaha penyedia bahan baku. (6) Pelaku usaha penyedia bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan badan usaha yang memasok bahan baku untuk keperluan Industri. (7) Dalam hal mesin dan/atau peralatan terpasang di lokasi selain lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri harus memiliki perjanjian kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha penyedia bahan baku. (8) Perjanjian kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memiliki sisa jangka waktu berlaku paling singkat 3 (tiga) tahun pada saat pengajuan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro. (9) Dalam hal Perusahaan Industri sektor Industri agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri dan/atau sertifikat Industri hijau, dapat diberikan prioritas mengikuti program Restrukturisasi. (10) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 10
(1)
Nilai pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf i angka 1 yang memperoleh penggantian
sebagian dari harga pembelian dapat termasuk biaya
kemasan, asuransi, dan/atau biaya pengiriman.
(2)
Pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i angka 2
dibuktikan dengan:
a.
dokumen pembelian berupa invois; dan
b.
dokumen pembayaran berupa bukti transfer,
yang masuk dalam Periode Pembelian.
(3)
Penggantian
sebagian
dari
harga
pembelian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
kepada
Pemohon
yang
menyampaikan
dokumen
pembelian berupa invois atau dokumen pembayaran
berupa bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum
Periode
Pembelian
atau
sebelum
pengajuan
permohonan program Restrukturisasi.
pada Sektor Industri Agro
Pasal 11 (1) Pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro dilakukan melalui tahapan: a. permohonan; b. verifikasi; c. pelaporan; d. rapat pembahasan; e. penetapan; dan f. realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan. (2) Waktu pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 12 (1) Pemohon mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan: a. surat permohonan sesuai dengan formulir 1; b. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta bukti pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; c. daftar susunan pengurus perusahaan yang terakhir sesuai dengan formulir 2 beserta kartu tanda penduduk atau paspor pengurus; d. nomor pokok wajib pajak perusahaan; e. Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai dengan jenis sektor Industri agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); f. laporan keuangan 1 (satu) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan program Restrukturisasi; g. bukti telah menyampaikan laporan data Industri untuk periode 1 (satu) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan mengikuti program Restrukturisasi melalui akun SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; h. bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri berupa: 1. bukti kepemilikan hak atas tanah; atau 2. akta notaris perjanjian sewa menyewa lahan lokasi kegiatan usaha Industri; i. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang sesuai dengan formulir 3; j. surat pernyataan tidak mengikuti program Restrukturisasi lainnya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bagian Kelima Tata Cara Pelaksanaan Program Restrukturisasi
bidang
perindustrian
pada
tahun
anggaran
berjalan sesuai dengan formulir 4;
k.
surat pernyataan kebenaran dan keabsahan
dokumen sesuai dengan formulir 5;
l.
surat pernyataan kesediaan masuk dalam daftar
tunggu sesuai dengan formulir 6; dan
m.
dokumen pembelian dan dokumen pembayaran
mesin dan/atau peralatan yang paling sedikit
terdiri atas:
1.
surat keterangan legalisir dokumen oleh:
a)
bank sesuai dengan formulir 7 atau
format yang disediakan oleh bank;
b)
lembaga keuangan bukan bank sesuai
dengan formulir 8 atau format yang
disediakan
oleh
lembaga
keuangan
bukan bank; dan/atau
c)
notaris sesuai dengan formulir 9;
2.
purchase order, order confirmation, dan/atau
sales contract yang dilegalisir oleh notaris;
3.
invois yang dilegalisir oleh notaris;
4.
bill of lading (B/L), packing list (P/L),
pemberitahuan impor barang, dan surat
persetujuan
pengeluaran
barang
yang
dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian
mesin dan/atau peralatan yang dilakukan
secara impor;
5.
bukti pengiriman barang dan serah terima
barang yang dilegalisir oleh notaris, untuk
pembelian mesin dan/atau peralatan di
dalam negeri;
6.
letter of credit (L/C) atau surat kredit
berdokumen dalam negeri yang dilegalisir
oleh bank pembuka (issuing bank);
7.
bukti transfer pembayaran pembelian mesin
dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh
pejabat bank atau pejabat lembaga keuangan
bukan bank yang berwenang di tempat
transaksi pembayaran dilaksanakan;
8.
perjanjian kredit dan pengikatan jaminan
pembelian mesin dan/atau peralatan yang
dilegalisir oleh bank pemberi kredit, untuk
pembelian mesin dan/atau peralatan melalui
kredit perbankan;
9.
perjanjian
pembiayaan
dan
pengikatan
jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan
yang dilegalisir oleh lembaga keuangan bukan
bank, untuk pembelian mesin dan/atau
peralatan melalui kredit lembaga keuangan
bukan bank; dan
10. perjanjian kredit yang dilegalisir oleh notaris,
untuk pembelian mesin dan/atau peralatan
melalui kredit penyedia barang;
n.
rekapitulasi
pembayaran
pembelian
mesin
dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 10;
o.
daftar mesin dan/atau peralatan pada sektor
Industri agro sesuai dengan formulir 11 dan
dilengkapi dengan sertifikat yang diberi tanda sah
capaian tingkat komponen dalam negeri bagi
Pemohon yang membeli mesin dan/atau peralatan
produksi dalam negeri dengan capaian tingkat
komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen);
p.
bukti tangkapan layar hasil pengisian penilaian
mandiri Indeks Kesiapan Industri 4.0 (INDI 4.0);
dan
q.
sertifikat tingkat komponen dalam negeri dan
sertifikat Industri hijau bagi Pemohon yang
memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri
dan sertifikat Industri hijau.
(3)
Dalam hal pembinaan jenis Industri sepenuhnya di
Direktorat
Jenderal
Industri
Agro
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pemohon skala usaha
kecil atau skala usaha menengah yang bukan badan
usaha berbadan hukum dikecualikan dari kelengkapan
bukti pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(4)
Dalam hal mesin dan/atau peralatan terpasang di
lokasi selain lokasi produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (4), Pemohon juga harus melengkapi
permohonan dengan:
a.
perjanjian kerja sama kemitraan antara Pemohon
dan pelaku usaha penyedia bahan baku; dan
b.
bukti penguasaan lokasi tempat mesin dan/atau
peralatan terpasang.
(5)
Bukti penguasaan lokasi tempat mesin dan/atau
peralatan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b berupa:
a.
bukti kepemilikan hak atas tanah atas nama
pelaku usaha penyedia bahan baku; atau
b.
akta notaris perjanjian sewa menyewa lahan lokasi
tempat mesin dan/atau peralatan terpasang
dengan sisa waktu sewa menyewa paling singkat 3
(tiga) tahun dalam hal pelaku usaha penyedia
bahan baku menguasai lahan melalui sewa
menyewa.
(6)
Dalam hal terdapat kondisi yang mengakibatkan laman
SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
diakses, pengajuan permohonan dilakukan secara
manual.
(7)
Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
huruf c, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m angka
1 huruf a), huruf b), dan huruf c), huruf n, dan huruf o
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 13 (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPPR melakukan verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pemeriksaan administratif; dan b. verifikasi lapangan.
Pasal 14
(1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen
persyaratan yang diajukan.
(2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi
persyaratan yang diajukan dinyatakan tidak lengkap
dan/atau tidak sesuai, LPPR memberitahukan kepada
Pemohon untuk melakukan perbaikan kelengkapan
dan/atau kesesuaian data dan dokumen persyaratan.
(4) Pemberitahuan
perbaikan
kelengkapan
dan/atau
kesesuaian
data
dan
dokumen
persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
secara elektronik melalui SIINas.
(5) Pemohon harus melakukan perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
(6) Dalam hal Pemohon tidak melakukan perbaikan
kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen
persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), permohonan dinyatakan gugur
secara elektronik melalui SIINas.
(7) Pemohon
yang
dinyatakan
gugur
sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan permohonan
kembali secara elektronik melalui SIINas.
(8) Dalam hal Pemohon telah melakukan perbaikan
kelengkapan dan/atau kesesuaian data dan dokumen
persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) namun data dan dokumen
masih tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, LPPR
menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal
untuk menolak permohonan.
(9) Berdasarkan
rekomendasi
LPPR
sebagaimana
dimaksud pada ayat (8), Direktur Jenderal melalui
Direktur menerbitkan penolakan permohonan secara
elektronik melalui SIINas kepada Pemohon.
Pasal 15
(1)
Berdasarkan
hasil
pemeriksaan
administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
dinyatakan lengkap dan sesuai, LPPR memberikan
nomor
urut
registrasi
kepada
Pemohon
secara
elektronik melalui SIINas.
(2)
Terhadap Pemohon yang telah diberikan nomor urut
registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPR
menyusun estimasi nilai penggantian sebagian dari
harga
pembelian
mesin
dan/atau
peralatan
berdasarkan data dan dokumen persyaratan yang
diajukan Pemohon.
(3) Penyusunan estimasi nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan nomor urut registrasi dan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran tahun berjalan. (4) Dalam hal pagu anggaran tahun berjalan telah terlampaui, LPPR menempatkan Pemohon yang estimasi nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatannya melampaui pagu anggaran tahun berjalan ke dalam daftar tunggu sesuai dengan nomor urut registrasi.
Pasal 16
(1)
LPPR
menyusun
laporan
hasil
pemeriksaan
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung
sejak
hasil
pemeriksaan
administratif
dinyatakan lengkap dan sesuai.
(2)
Laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
daftar
Pemohon
yang
data
dan
dokumen
persyaratannya dinyatakan lengkap dan sesuai;
b.
hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian
data dan dokumen persyaratan;
c.
daftar
estimasi
nilai
penggantian
Pemohon;
dan/atau
d.
daftar Pemohon yang ditempatkan dalam daftar
tunggu.
(3)
Laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh LPPR secara
elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal
melalui Direktur.
Pasal 17 (1) Terhadap Pemohon yang telah diberikan nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), LPPR melakukan verifikasi lapangan. (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan: a. menilai kewajaran harga mesin dan/atau peralatan; b. menelaah kelayakan penggunaan mesin dan/atau peralatan terhadap peningkatan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk; c. memeriksa dan memastikan bahwa mesin dan/atau peralatan yang diajukan telah terpasang di lokasi produksi sesuai dengan Perizinan Berusaha; d. memasang stiker yang berkualitas baik pada setiap mesin dan/atau peralatan yang dilakukan verifikasi; dan e. melakukan verifikasi perusahaan produsen mesin dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
(3)
Dalam hal mesin dan/atau peralatan merupakan
penunjang proses produksi yang memiliki fungsi
penyediaan bahan baku dapat terpasang di lokasi
selain lokasi produksi.
(4)
Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
hari kerja di luar waktu perjalanan untuk masing-
masing:
a.
Pemohon;
b.
pelaku usaha penyedia bahan baku; dan/atau
c.
produsen
mesin
dan/atau
peralatan
yang
diproduksi di dalam negeri.
(5)
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), LPPR menyusun laporan hasil
verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) hari kerja.
(6)
Laporan
hasil
verifikasi
lapangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh LPPR secara
elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal
melalui Direktur.
Pasal 18
(1)
Berdasarkan
laporan
hasil
verifikasi
lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6),
Direktur Jenderal melalui Direktur menugaskan Tim
Teknis untuk melakukan rapat pembahasan.
(2)
Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk menyusun rekomendasi yang
paling sedikit memuat:
a.
daftar Pemohon untuk disetujui dan/atau ditolak
sebagai calon Penerima program Restrukturisasi
pada sektor Industri agro;
b.
nilai penggantian sebagian dari harga pembelian
mesin dan/atau peralatan untuk masing-masing
calon Penerima program Restrukturisasi pada
sektor Industri agro yang disetujui sebagaimana
dimaksud pada huruf a; dan
c.
daftar Pemohon
dalam daftar tunggu yang
direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut
atau ditolak.
(3)
Daftar
Pemohon
dalam
daftar
tunggu
yang
direkomendasikan
untuk
diproses
lebih
lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun
dengan mempertimbangkan:
a.
jumlah permohonan dari Pemohon sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
huruf
a
yang
direkomendasikan untuk ditolak; dan/atau
b.
sisa anggaran tahun berjalan akibat adanya
pengurangan nilai penggantian sebagian dari
harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang
diberikan
kepada
calon
Penerima
program
Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang
direkomendasikan untuk diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(4)
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disusun dalam berita acara rapat pembahasan Tim
Teknis sesuai dengan formulir 12 untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur. (5) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 19 (1) Berdasarkan berita acara rapat pembahasan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Direktur Jenderal menerbitkan: a. surat penetapan persetujuan permohonan bagi Pemohon yang disetujui sesuai dengan formulir 13; atau b. surat pemberitahuan penolakan bagi Pemohon dan/atau Pemohon dalam daftar tunggu yang ditolak sesuai dengan formulir 14. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dengan paling sedikit mempertimbangkan: a. ketersediaan anggaran pada tahun berjalan; dan b. kesesuaian data dan dokumen persyaratan dengan laporan hasil verifikasi lapangan. (3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 20 (1) LPPR menyusun perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemohon bagi calon Penerima yang telah diterbitkan surat penetapan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sesuai dengan formulir 15. (2) LPPR memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 21 (1) Calon Penerima yang telah menandatangani perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mengajukan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan secara elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal. (2) Pengajuan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin
dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit dilengkapi dengan:
a.
surat
permohonan
realisasi
pencairan
dana
program Restrukturisasi pada sektor Industri agro
sesuai dengan formulir 16;
b.
invois sesuai dengan formulir 17;
c.
kuitansi penerimaan pencairan dana program
Restrukturisasi pada sektor Industri agro sesuai
dengan formulir 18;
d.
faktur pajak pertambahan nilai dan surat setoran
pajak pertambahan nilai yang sudah diisi lengkap;
e.
surat setoran pajak penghasilan yang sudah diisi
lengkap;
f.
surat referensi bank mengenai nama dan nomor
rekening perusahaan dengan melampirkan 1 (satu)
lembar rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir
sesuai dengan nomor rekening yang tercantum
pada perjanjian pemberian penggantian sebagian
dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
g.
berita acara serah terima dana penggantian
sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau
peralatan sesuai dengan formulir 19; dan
h.
berita
acara
pembayaran
dana
penggantian
sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau
peralatan sesuai dengan formulir 20.
(3)
Pengajuan permohonan realisasi pencairan dana
penggantian sebagian dari harga pembelian mesin
dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian
penggantian sebagian dari harga pembelian mesin
dan/atau peralatan.
(4)
Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 22 (1) LPPR melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan disampaikan. (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dinyatakan: a. lengkap dan sesuai, LPPR menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, LPPR menyampaikan pemberitahuan kepada calon Penerima untuk melakukan perbaikan
kelengkapan dan/atau kesesuaian data dan
dokumen permohonan realisasi pencairan dana
penggantian sebagian dari harga pembelian mesin
dan/atau peralatan,
secara elektronik melalui SIINas.
(3)
Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, calon Penerima harus
melengkapi
dan/atau
menyesuaikan
data
dan
dokumen
permohonan
realisasi
pencairan
dana
penggantian sebagian dari harga pembelian mesin
dan/atau peralatan.
(4)
Dalam hal calon Penerima tidak melakukan perbaikan
kelengkapan dan/atau kesesuaian data dan dokumen
permohonan realisasi pencairan dana penggantian
sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau
peralatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), LPPR menyampaikan rekomendasi
kepada Direktur Jenderal melalui Direktur untuk
menolak
permohonan
realisasi
pencairan
dana
penggantian sebagian dari harga pembelian mesin
dan/atau peralatan secara elektronik melalui SIINas.
(5)
Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Direktur Jenderal melalui Direktur
menerbitkan
penolakan
permohonan
realisasi
pencairan dana penggantian sebagian dari harga
pembelian mesin dan/atau peralatan secara elektronik
melalui SIINas.
Pasal 23 (1) Berdasarkan hasil verifikasi LPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan dan menyampaikan surat perintah pembayaran kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar. (2) Pejabat penandatangan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan dan menyampaikan surat perintah membayar kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk mencairkan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
BAB III LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN TIM TEKNIS
Bagian Kesatu Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi
Pasal 24
(1)
Direktur Jenderal menetapkan LPPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melalui mekanisme
pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan paling sedikit:
a.
berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan
hukum Indonesia; dan
b.
memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI 70202
Aktivitas
Konsultasi
Manajemen
dan
Bisnis
Industri
dan/atau
KBLI
70209
Aktivitas
Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya.
(3)
LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
tugas paling sedikit melakukan:
a.
sosialisasi program Restrukturisasi pada sektor
Industri agro;
b.
pemeriksaan administratif terhadap permohonan
yang telah diajukan;
c.
penyusunan estimasi nilai penggantian sebagian
dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan
dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu
anggaran tahun berjalan;
d.
penyusunan
laporan
hasil
pemeriksaan
administratif;
e.
verifikasi keberadaan pabrik Pemohon dan/atau
pelaku usaha penyedia bahan baku dan aktivitas
yang dilakukan sesuai dengan Perizinan Berusaha;
f.
penilaian
kewajaran
harga
mesin
dan/atau
peralatan;
g.
penelaahan
kelayakan
penggunaan
mesin
dan/atau peralatan terhadap peningkatan efisiensi
produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja,
kualitas produk, dan/atau menambah ragam
produk;
h.
verifikasi mesin dan/atau peralatan yang diajukan
telah
terpasang
di
lokasi
pabrik
Pemohon
dan/atau pelaku usaha penyedia bahan baku;
i.
pemasangan stiker yang berkualitas baik pada
setiap mesin dan/atau peralatan yang dilakukan
verifikasi;
j.
verifikasi terhadap legalitas dan keberadaan
produsen mesin dan/atau peralatan dalam negeri;
k.
dokumentasi atas kondisi lingkungan pabrik serta
mesin dan/atau peralatan;
l.
penyusunan laporan hasil verifikasi lapangan
dalam pelaksanaan program Restrukturisasi pada
sektor Industri agro;
m.
penyusunan perjanjian pemberian penggantian
sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau
peralatan;
n.
fasilitasi
pelaksanaan
penandatanganan
perjanjian pemberian penggantian sebagian dari
harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
o.
verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian
dokumen permohonan realisasi pencairan dana
penggantian sebagian dari harga pembelian mesin
dan/atau peralatan; dan
p.
penyusunan
laporan
pelaksanaan
program
Restrukturisasi pada sektor Industri agro kepada
Direktur Jenderal.
Bagian Kedua Tim Teknis
Pasal 25 (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas: a. menyelenggarakan rapat pembahasan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan b. menyusun rekomendasi yang paling sedikit memuat: 1. daftar Pemohon untuk disetujui dan/atau ditolak sebagai calon Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro; 2. nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk masing-masing calon Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan 3. daftar Pemohon dalam daftar tunggu yang direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut atau ditolak, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan administratif dan laporan hasil verifikasi lapangan yang disampaikan oleh LPPR kepada Direktur Jenderal. (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas perwakilan: a. unit kerja di lingkungan kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi pada Direktorat Jenderal Industri Agro; dan b. unit kerja di lingkungan kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha sektor Industri agro. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Teknis dapat melibatkan: a. pakar; b. praktisi;
c. akademisi; dan/atau d. kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV PELAPORAN
Pasal 26 (1) LPPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas pada tahun anggaran yang berjalan. (2) Laporan pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. daftar Pemohon; b. daftar Penerima; c. daftar mesin dan/atau peralatan yang diajukan pada program Restrukturisasi pada sektor Industri agro; dan d. analisis dampak mesin dan/atau peralatan terhadap peningkatan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk.
Pasal 27 (1) Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro wajib menyampaikan laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan secara berkala 1 (satu) kali setiap semester selama 3 (tiga) tahun kepada Direktur Jenderal. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kapasitas terpasang; b. kondisi mesin dan/atau peralatan yang mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan; c. permasalahan teknis yang dihadapi meliputi aspek produksi, tenaga kerja, dan/atau pemasaran; dan d. dampak penggunaan mesin dan/atau peralatan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas paling lambat tanggal 31 Juli untuk semester ganjil dan 31 Januari untuk semester genap. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan formulir 21. (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 28
Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan
program Restrukturisasi pada sektor Industri agro kepada
Menteri secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB V MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 29
(1)
Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor
Industri agro terhadap:
a.
LPPR; dan
b.
Penerima;
(2)
Monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
program
Restrukturisasi pada sektor Industri agro terhadap
LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling sedikit dilakukan dengan mengawasi dan
mengevaluasi kinerja LPPR pada tahun anggaran yang
berjalan.
(3)
Monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
program
Restrukturisasi pada sektor Industri agro terhadap
Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan:
a.
mengevaluasi laporan perkembangan penggunaan
mesin dan/atau peralatan; dan/atau
b.
meninjau
langsung
Penerima
program
Restrukturisasi pada sektor Industri agro tahun
sebelumnya.
(4)
Dalam hal mesin dan/atau peralatan diletakkan di
lokasi pelaku usaha penyedia bahan baku, monitoring
dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan terhadap Penerima dan pelaku
usaha penyedia bahan baku.
(5)
Direktur Jenderal menyampaikan hasil monitoring dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Menteri secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30 (1) Pemohon dan/atau Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila: a. memberikan keterangan, surat, bukti, atau dokumen lainnya yang tidak benar; b. mengundurkan diri dari kepesertaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan mendapatkan nomor urut registrasi oleh LPPR; c. mengajukan permohonan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk mesin dan/atau peralatan yang pernah mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian pada program Restrukturisasi lainnya
dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan/atau d. mengalihkan kepemilikan dan/atau memindahkan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada pihak lain dan/atau lokasi lain untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan dalam hal pengalihan kepemilikan dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank akibat Penerima dinyatakan pailit dan/atau melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan yang disepakati antara bank atau lembaga keuangan bukan bank dan Penerima berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Pasal 31 (1) Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti kembali program Restrukturisasi pada sektor Industri agro. (2) Dalam hal Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kewajibannya, Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro dapat mengikuti kembali program Restrukturisasi pada sektor Industri agro pada tahun berikutnya sejak pemenuhan kewajiban dilakukan. (3) Pemohon dan/atau Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran. (4) Pemohon dan/atau Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c, dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran. (5) Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dikenai sanksi administratif berupa: a. pengembalian seluruh dana program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang telah diterima; dan
b. tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran.
Pasal 32
(1)
LPPR dikenai sanksi administratif oleh Direktur
Jenderal apabila:
a.
berdasarkan
hasil
monitoring
dan
evaluasi
terhadap pelaksanaan program Restrukturisasi
pada sektor Industri agro sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
29
ayat
(2)
ditemukan
ketidaksesuaian
pelaksanaan
program
Restrukturisasi pada sektor Industri agro oleh
LPPR dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini; dan/atau
b.
tidak
menyampaikan
laporan
pelaksanaan
program Restrukturisasi pada sektor Industri agro
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
pencabutan penetapan sebagai LPPR; dan/atau
c.
pencantuman dalam daftar hitam untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun sejak terbukti melakukan
pelanggaran.
(3)
Sanksi
administratif
berupa
peringatan
tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan
paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka
waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
(4)
LPPR yang telah dikenai sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dan tidak melakukan perbaikan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikenai
sanksi
administratif
berupa
pencabutan
penetapan sebagai LPPR dan pencantuman dalam
daftar hitam.
(5)
Sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar
hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dapat dikenakan tanpa didahului sanksi administratif
berupa peringatan tertulis dan/atau pencabutan
penetapan sebagai LPPR.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Perusahaan Industri sektor Industri agro yang akan mengikuti program Restrukturisasi namun masih menggunakan KBLI 2020, tetap dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sampai dengan dilakukan
penyesuaian dan pemutakhiran terhadap Perizinan
Berusaha melalui sistem Online Single Submission;
b. Perusahaan Industri yang telah menerima pemberian
potongan harga sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,
tetap
terhitung
sebagai
Penerima
program
Restrukturisasi;
c. Badan usaha yang akan ditetapkan sebagai LPPR namun
masih menggunakan Perizinan Berusaha dengan KBLI
2020, tetap dapat dilanjutkan proses penetapannya
melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan sampai dengan dilakukan penyesuaian dan
pemutakhiran terhadap Perizinan Berusaha melalui
sistem Online Single Submission; dan
d. LPPR yang telah ditetapkan oleh unit kerja pengadaan
barang/jasa sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,
dinyatakan masih tetap berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Pengolahan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 871) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Pengolahan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 433); dan b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 576), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 35 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2026
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO
JENIS SEKTOR INDUSTRI AGRO
JENIS INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN No KBLI Uraian A. INDUSTRI INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU 1 16101 Penggergajian dan Penghalusan Kayu 2 16102 Pengawetan Kayu 3 16104 Pengolahan Rotan 4 16105 Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya 5 16211 Industri Kayu Lapis 6 16212 Industri Venir 7 16213 Industri Kayu Laminasi 8 16219 Industri Panel Kayu Lainnya 9 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu 10 16222 Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu dan Sejenisnya 11 16230 Industri Wadah dari Kayu 12 16295 Industri Kayu Bakar Dan Pelet Dari Kayu Dan Biomassa Lainnya B. INDUSTRI FURNITUR 1 31011 Industri Furnitur dari Kayu 2 31012 Industri Furnitur dari Rotan dan Bambu C. INDUSTRI PENGOLAHAN KARET 1 22121 Industri Karet Asap 2 22122 Industri Karet Lembaran dan Crepe Rubber 3 22123 Industri Karet Remah (Crumb Rubber) 4 22129 Industri Karet Setengah Jadi Lainnya 5 22193 Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur D. INDUSTRI BRIKET ARANG TEMPURUNG KELAPA 1 20115 Industri Kimia Dasar Organik dari Sumber Daya Alam Hayati (pembuatan arang kayu, arang batok kelapa, briket arang batok kelapa, arang dari biomassa lainnya) E. INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA NONPANGAN 1 32905 Industri Serat Sabut Kelapa F. INDUSTRI PENGOLAHAN ATSIRI 1 20294 Industri Minyak Asiri Hulu 2 20296 Industri Minyak Asiri Rantai Tengah G. INDUSTRI PENCETAKAN 1 18111 Pencetakan Umum 2 18112 Pencetakan Khusus
JENIS INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN No KBLI Uraian H. INDUSTRI PENGOLAHAN DAGING 1 10120 Pengolahan dan Pengawetan Daging dan Produk Daging
I. INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DAN BIOTA AIR LAINNYA
1
10215 Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Fermentasi
2
10216 Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pelumatan
3
10217 Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pengalengan
4
10218 Pengolahan dan Pengawetan Ikan menjadi Produk Olahan
5
10219 Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Metode Lainnya
6
10295 Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan
Fermentasi
7
10296 Pengolahan dan Pengawetan Biota Air
Lainnya dengan Pelumatan
8
10297 Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan
Pengalengan
9
10299 Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan
Metode Lainnya
10 10414 Industri Minyak Ikan
J. INDUSTRI PENGOLAHAN BERBASIS RUMPUT LAUT
1
10798 Industri Bahan Makanan dari Rumput Laut
K. INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA
1
10421 Industri Kopra
2
10422 Industri Minyak Mentah Kelapa
3
10423 Industri Minyak Goreng Kelapa
4
10793 Industri Produk Makanan dari Kelapa
L. INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT DAN LEMAK NABATI HEWANI
LAINNYA
1
10411 Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati Bukan Kelapa dan
Kelapa Sawit
2
10412 Industri Margarin
3
10434 Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak
Mentah Inti Kelapa Sawit
4
10435 Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit
5
10436 Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa
Sawit
6
10437 Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
7
10419 Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani
Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit Lainnya
M. INDUSTRI PENGOLAHAN TEPUNG DAN PATI
1
10611 Industri Produk Gilingan Gandum (selain Tepung Terigu) dan
Serelia selain Beras dan Jagung
2
10612 Industri Produk Gilingan Aneka Kacang
3
10613 Industri Produk Gilingan Aneka Umbi, Tanaman Rimpang,
dan Sayuran
4
10614 Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
5
10615 Industri Makanan Sereal
6
10616 Industri Tepung Terigu
7
10621 Industri Pati Ubi Kayu
8
10622 Industri Berbagai Macam Pati Palem
9
10623 Industri Glukosa dan Sejenisnya
10 10629 Industri Pati dan Produk Pati Lainnya
N. INDUSTRI PENGGILINGAN BERAS DAN JAGUNG DAN INDUSTRI
TEPUNG BERAS DAN JAGUNG
1
10633 Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
2
10634 Industri Pati Beras dan Jagung
3
10635 Industri Pemanis dari Beras dan Jagung
O. INDUSTRI GULA LAINNYA DAN KEMBANG GULA
1
10729 Industri Gula Lainnya
2
10739 Industri Kembang Gula Lainnya
P. INDUSTRI BUMBU MASAK DAN MAKANAN LAINNYA
1
10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan
2
10771 Industri Kecap
3
10779 Industri Bumbu Masakan Lainnya
4
10309 Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Buah-buahan
dan Sayuran
5
10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya
6
10799 Industri Produk Makanan Lainnya YTDL
Q. INDUSTRI PRODUK ROTI, BISKUIT, DAN MIE
1
10710 Industri Produk Bakeri
2
10740 Industri Makaroni, Mi, Couscous, dan Produk Sejenisnya
JENIS INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU, DAN BAHAN PENYEGAR No KBLI Uraian R. INDUSTRI PENGOLAHAN HORTIKULTURA 1 10302 Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran 2 10303 Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran 3 10304 Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran 4 10305 Pengalengan Buah-Buahan dan Sayuran 5 10306 Pengolahan Sari Buah-Buahan dan Sayuran 6 10309 Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Buah-Buahan dan Sayuran 7 10504 Industri Es Yang Dapat Dimakan dan Es Pencuci Mulut 8 10733 Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering S. INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU DAN TURUNANNYA 1 10501 Industri Susu Segar dan Krim 2 10502 Industri Susu Bubuk dan Susu Kental
3 10509 Industri Produk Susu Lainnya 4 10503 Industri Es Krim 5 10791 Industri Makanan Bayi dan Makanan Khusus 6 10795 Industri Sari Nabati dan Krimer Nabati T. INDUSTRI BAHAN PENYEGAR 1 10731 Industri Pengolahan Kakao 2 10732 Industri Cokelat dan Kembang Gula dari Cokelat 3 10761 Pengolahan Kopi 4 10762 Pengolahan Teh 5 10797 Industri Infusi Herbal/Herb Infusion U. INDUSTRI MINUMAN 1 10723 Industri Sirop 2 11051 Industri Air Kemasan 3 11053 Industri Minuman Ringan 4 11059 Industri Minuman LainnyaJENIS INDUSTRI KEMURGI, OLEOKIMIA, DAN PAKAN No KBLI Uraian V. INDUSTRI PAKAN HEWAN 1 10801 Industri Ransum Pakan Hewan 2 10802 Industri Konsentrat Pakan Hewan W. INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) 1 10431 Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO
JENIS MESIN DAN/ATAU PERALATAN
A.
Mesin Peralatan Industri Pengolahan Kayu (KBLI 16101, 16102, 16104,
16105, 16211, 16212, 16213, 16219, 16221, 16222, 16230, dan 16295)
1.
Air Pressure Unit
2.
Air Dryer
3.
Air Pressure Tank
4.
Arm Saw
5.
Auto Clipper
6.
Auto Stacker
7.
Bamboo Splitter
8.
Band Saw
9.
Bending Machine
10. Bending Press
11. Boiler
12. Boring Machine
13. Brush Sander Machine
14. Carving Duplicator
15. Chamber Set
16. Coating Machine
17. Cold Press Machine
18. Control System (Programmable Logic Controller)
19. Compressor
20. Computer Numerical Control (CNC)-Based Machine
21. Continuous Dryer
22. Conveyor
23. Cooler
24. Copy Lathe Machine
25. Copy Shaper Machine
26. Core Builder
27. Cross Cut Machine
28. Debarker
29. Dehumidifier
30. Double Planer Machine
31. Dowel Peeler
32. Drum Dryer
33. Dust Collector
34. Edge Banding Machine
35. End Tenoner
36. Finger Jointed Machine
37. Foam Chipper Machine
38. Foam Cutter
39. Glue Mixer
40. Glue Spreader
41. Gun Sprayer
42. Hammer Mill
Heating Room/Kiln Dryer
High Frequency Panel Press
Hot Press
Jointer/Surface Planer
Jumping Saw
Laminating Machine
Laser Cutter
Log Carrier
Mate Forming Machine
Metal Finishing Machine
Moulder
Moulding 5 Head
Moulding 6 Head
Mourtiser
Multi Rip Saw
Packaging Devices
Panel Saw
Patcher Machine
Pelletizer
Planer
Press Dryer
Press Laminating with High Frequency (HF)
Pressure Vacuum
Rip Saw
Robotic Arm
Roller Dryer
Rotary Clamp
Rotary Composer
Rotary Machine
Router Machine
Running Saw
Sander
Sanding Master
Scaff Jointed Machine
Sharpener
Sewing Machine
Side Grinder
Sizer
Spindle Less Rotary Lathe
Spindle Rotary Lathe
Spray Booth
Sprayer Machine
Steam Chamber
Steam Generator
Strapping Machine
Swage and Sharper Machine
Table Band Saw
Tenoner
Textile Cutter Machine
V-jointed Machine
Veneer Guillotine
Veneer Jointing Machine
Veneer Repairer
Veneer Splicing Machine
Veneer Stitching Machine
Welding Machine
Wide Belt Sander
Wood Chipper
Wood Clamp Machine
Wood Feeder
Wood Flaker
B.
Mesin Peralatan Industri Furnitur (KBLI 31011 dan 31012)
1.
Air Pressure Unit
2.
Air Dryer
3.
Air Pressure Tank
4.
Arm Saw
5.
Auto Clipper
6.
Auto Stacker
7.
Bamboo Splitter
8.
Band Saw
9.
Bending Machine
10. Bending Press
11. Boiler
12. Boring Machine
13. Brush Sander Machine
14. Carving Duplicator
15. Chamber Set
16. Coating Machine
17. Cold Press Machine
18. Control System (Programmable Logic Controller)
19. Compressor
20. Computer Numerical Control (CNC)-Based Machine
21. Continuous Dryer
22. Conveyor
23. Cooler
24. Copy Lathe Machine
25. Copy Shaper Machine
26. Core Builder
27. Cross Cut Machine
28. Debarker
29. Dehumidifier
30. Double Planer Machine
31. Dowel Peeler
32. Drum Dryer
33. Dust Collector
34. Edge Banding Machine
35. End Tenoner
36. Finger Jointed Machine
37. Foam Chipper Machine
38. Foam Cutter
39. Glue Mixer
40. Glue Spreader
41. Gun Sprayer
42. Hammer Mill
43. Heating Room/Kiln Dryer
44. High Frequency Panel Press
45. Hot Press
46. Jointer/Surface Planer
47. Jumping Saw
48. Laminating Machine
- Laser Cutter
- Log Carrier
- Mate Forming Machine
- Metal Finishing Machine
- Moulder
- Moulding 5 Head
- Moulding 6 Head
- Mourtiser
- Multi Rip Saw
- Packaging Devices
- Panel Saw
- Patcher Machine
- Pelletizer
- Planer
- Press Dryer
- Press Laminating with High Frequency (HF)
- Pressure Vacuum
- Rip Saw
- Robotic Arm
- Roller Dryer
- Rotary Clamp
- Rotary Composer
- Rotary Machine
- Router Machine
- Running Saw
- Sander
- Sanding Master
- Scaff Jointed Machine
- Sharpener
- Sewing Machine
- Side Grinder
- Sizer
- Spindle Less Rotary Lathe
- Spindle Rotary Lathe
- Spray Booth
- Sprayer Machine
- Steam Chamber
- Steam Generator
- Strapping Machine
- Swage and Sharper Machine
- Table Band Saw
- Tenoner
- Textile Cutter Machine
- V-jointed Machine
- Veneer Guillotine
- Veneer Jointing Machine
- Veneer Repairer
- Veneer Splicing Machine
- Veneer Stitching Machine
- Welding Machine
- Wide Belt Sander
- Wood Chipper
- Wood Clamp Machine
- Wood Feeder
- Wood Flaker
C.
Mesin Peralatan Industri Pengolahan Karet (KBLI 22121, 22122, 22123,
22129, dan 22193)
1.
Bak penampung lateks
2.
Bak pengencer lateks
3.
Six in one sheeter
4.
Rumah asap
5.
Sortation equipment
6.
Weghing
7.
Sheet bale press
8.
Hammermill
9.
Creper
10. Centrifuge
11. Prebreaker
12. Hammermil
13. Mixing tank
14. Hanging house
15. Shreder
16. Vortex pump
17. Troley
18. Dryer
19. Extruder
20. Bale press
21. Metal detector
22. Packing equipment and materials
23. Scrubber
24. Roots blower
D. Mesin Peralatan Industri Briket Arang Tempurung Kelapa (KBLI 20115 dengan ruang lingkup pembuatan arang kayu, arang batok kelapa, briket arang batok kelapa, arang dari biomassa lainnya) 1. Screening Machines 2. Disk Mill 3. Mixer 4. Blending Machines 5. Forming Machines 6. Cutting Machines 7. Drying Machines
E. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Kelapa Nonpangan (KBLI 32905) 1. Chrusher Machine 2. Blade/Knife for Chrusher Machine 3. Defibering Machine 4. Spinning Machine 5. Spooling Machine 6. (Turbo) Willowing Machine 7. Belt Conveyor 8. Cutting Machine 9. Beater Cum Siever for Cocohusk Chips 10. Drying Machine 11. Needles Punch Machine 12. Tufting Machine 13. Curley Machine 14. Bristile Machine 15. Fiber Press Machine 16. Cocopeat Press Machine 17. Hot Press Machine
- Chips machine
- Sieving Machine
- Washing machine
F.
Mesin Peralatan Industri Pengolahan Atsiri (KBLI 20294 dan 20296)
1.
Cutting machine
2.
Grinder
3.
Boiler/steam generator
4.
Tangki Distilasi
5.
Kondensor
6.
Solvent extractor
7.
Supercritical CO2 extractor
8.
Florentine flask/Florentine separator
9.
Oil-water separator tank
10. Decanter
11. Centrifuge separator
12. Filter press
13. Cartridge filter
14. Vacuum filter
15. Centrifugal Clarifier
16. Fractional Distillation Unit
17. Vacuum Fractional Distillation
18. Molecular Distillation
19. Mixing Tank/Mixing Reactor
20. Homogenizer
21. Agitator Mixer
22. Dosing/Metering System
23. Aging Tank/Maturation Tank
24. Tangki Penyimpanan Minyak
25. Filling Botol atau Drum
26. Capping Machine
27. Labeling Machine
28. Sealing Machine
29. Coding Machine
30. Gas Chromatography/Gas Chromatography-MS
31. Refraktometer
32. Density Meter/Hydrometer
33. Polarimeter
34. Moisture Analyzer
35. Mesin Pencacah Limbah Biomassa
36. Equalization Tank
37. Surface Aerator
38. Sedimentation Tank
39. Sludge drying system
40. Mesin Jet Pump
41. Chain Block
G. Mesin Peralatan Industri Pencetakan (KBLI 18111 dan 18112) 1. Mesin Cetak Flexo 2. Mesin Cetak Offset 3. Mesin Cetak Gravure 4. Mesin Cetak Digital 5. Mesin Cetak Letterpress 6. Mesin Cetak Screen 7. Mesin Continous Form
- Mesin Computer to plate (CTP)
- Mesin Label Printer
- Mesin Potong Kertas
- Mesin Sablon
- Mesin Cetak Hologram
- Mesin Laminasi & UV
- Mesin Die Cut (pond)
- Mesin Poly Emboss (Hot Print)
H.
Mesin Peralatan Industri Pengolahan Daging (KBLI 10120)
1.
Boiling Machine
2.
Frying Machine
3.
Steamer Machine
4.
Forming Machine
5.
Grading Machine
6.
Sortation Machine
7.
Slicer Machine
8.
Mixing Machine
9.
Grinder Machine
10. Chopper Machine
11. Meat Separator Machine
12. Mechanical Deboned Meat Machine
13. Peeler Machine
14. Compact Grader
15. Portioning Machine
16. Bowl Cutter Machine
17. Filter Machine
18. Stuffer Machine
19. Forming Machine
20. Pasteurization Machine
21. Retort Chamber
22. Sterilization Machine
23. Seaming Machine
24. Smoking Machine
25. Tunnel Freezing Machine
26. Blast Freezing Machine
27. Cooling Machine
28. Individual Quick Freezing Machine
29. Flake Ice Machine
30. Press Machine
31. Flaker Machine
32. Linker Machine
33. Breading Machine
34. Extruder Machine
35. Compressor Machine
36. Predusting Machine
37. Stuffing Machine
38. Slicing Machine
39. Cutting Machine
40. Peeling Machine
41. Filling Machine
42. Flexible Packaging Machine
43. Thermo Forming Packaging Machine
44. Vacuum Packing Machine
45. Sealer Machine
46. Xray Machine
- Chilling Chamber
- Cooling Unit
- Metal Detector
- Oven
- Elevator
- Pompa
- Digital Scales
- Band Saw
- Cooking Chamber
- Smoke House
- Evaporator
- Cold Storage
- Conveyor
- Multihead Weigher
- Boiler
- Trafo
I.
Mesin Peralatan Industri Pengolahan Ikan dan Biota Air Lainnya (KBLI
10215, 10216, 10217, 10218,10219, 10295, 10296, 10297, 10299, dan
10414)
1.
Grading Machine
2.
Washing Machine
3.
Skin Pack Machine
4.
Body Cutting Machine
5.
Seamer Machine
6.
Rotator Drained Machine
7.
Multi Head Filling Machine
8.
Rotary Pouch Machine
9.
Horizontal Retort Machine
10. Turn Table Filling Machine
11. Filling Machine
12. Mixing Machine
13. Automatic Packaging Machine
14. Automatic Vacuum Packaging Machine
15. Forming Machine
16. Beating Machine
17. Pasteurization Line/Machine
18. Sterilization Machine
19. Steamer Machine
20. Steaming and Baking Forming Line/Machine
21. Cooking Machine
22. Frying Machine
23. Smoking Machine
24. Drying Machine
25. Quick Freezing Machine
26. Cooling Machine
27. Chiller Machine
28. Soaking Machine
29. Deboning Machine
30. Peeling Machine
31. Deoiling Machine
32. Spinner Machine
33. Grinding Machine
34. Cutting Machine
35. Filleting Machine
Slicer Machine
Shifter
Press Machine
Pump Feeding Machine
Vibro Separator Machine
Shrimp Tail Machine
Forming Machine
Molding Machine
Pelletizing Machine
Wrapping and Cutting Machine
Extruder Machine
Batter Machine
Breading Machine
Bowl Cutter Machine
Meat Grinder Machine
Dehydrator Machine
Kneading Machine
Thermoforming Vacuum Machine
Milling Machine
Filter Machine
Paste Distributor
Packing Machine
Labelling Machine
Continous Sealer
Ever Roll Carton Sealer Machine
Modified Atmosphere Packaging
Tape Sealer Machine
Packaging Machine
Coloring Filming Wrapping and Cutting Machine
Sealing Machine
Cartoning Machine
Refrigerator
Metal Detector
Radioactive Scanner/Portable Gamma Spectrometer
Condensor
Busch Oil Rotary Vane Vacuum Pump
Vacuum Pump
Conveyor
Digital Scales
Digital Salt Tester
Screw Pump
Transfer Pump
Nitrogen Generator
Compressor
Refrigeration Unit
Refrigeration System & Ice Flake Machine
Cold Storage
External Heating System
Trolley
Trays Arraging Machine
Air Blast Driller
Tube Ice Machine with Evaporator Condenser
Identifier
Separator
Jet Steaming
Decanter
Heat Exchanger
Evaporator
CIP Station
Washing Tank
Rotary Screen Filter
Fermenter Tank
Boiler
Trafo
J.
Mesin Peralatan Industri Pengolahan Berbasis Rumput Laut (KBLI 10798)
1.
Washing Machine
2.
Cutting Machine
3.
Filter Press
4.
Plate Heat Exchanger
5.
Dewatering Machine
6.
Drying Machine
7.
Milling Machine
8.
Press Machine
9.
Screw Machine
10. Mixing Machine
11. Boxpress Machine
12. Crushing machine
13. Gelling Machine
14. Filling Machine
15. Seamer Machine
16. Blending Machine
17. Horizontal Press Machine
18. Spinner Machine
19. Grinding Machine
20. Fibro Screen Machine
21. Rotary Screen Machine
22. Tape Sealer Machine
23. Automatic Packaging Machine
24. Thermo Forming Packaging Machine
25. Rotary Pouch Machine
26. Vacuum Packing Machine
27. Labelling Machine
28. Continous Sealer
29. Ever Roll Carton Sealer Machine
30. Wrapping Machine
31. Packaging Machine
32. Modified Atmosphere Packaging
33. Filling Packing Machine
34. Pillow Packaging Machine
35. Vibrator
36. Cutting Pump
37. Water Cooling Tower
38. Refrigerated Air Dryer
39. Cold Storage
40. Frying Machine
41. Shifter
42. Tangki Pemasakan
43. Tangki Pencucian
44. Metal Detector
45. Rotary Screw Compressor
- Air Pressure Tank
- Trolley
- Conveyor
- Boiler
- Trafo
K.
Mesin Peralatan Industri Pengolahan Kelapa (KBLI 10421, 10422, 10423,
dan 10793)
1.
Coconut Sorting Machine
2.
Dehusking Machine
3.
Deshelling Machine
4.
Paring Machine
5.
White Meat Sorting Machine
6.
Grinder Machine
7.
Bleaching Machine
8.
Dryer Machine
9.
Giratory Machine
10. Filling Machine
11. Press Extractor & Cooling Machine
12. Pasteurization Machine
13. Pasteurization & Centrifuse Machine
14. Mixing Tank Machine
15. Sterilization Machine
16. Parer Grinder Machine
17. Filter Press Machine
18. Vacuum Machine
19. Deodorizer Machine
20. Packing Carton Machine
21. Packing Plastic Machine
22. Neutralizer Machine
23. Spray Dryer Machine
24. Fluidized Bad Cooling Machine
25. Fibro Screen Machine
26. Press Bailing Machine
27. Shreading Machine
28. Rotary Screen Machine
29. Press Block Machine
30. Screening Machine
31. Disk Mill Machine
32. Screw Washing Machine
33. Blending Machine
34. Centrifuses Machine
35. Neutralizer Machine
36. Crusher Machine
37. Filter Press Machine
38. Packaging Machine
39. Forming Machine
40. Mixing Machine
41. Surge Tank
42. Metal Detector
43. Buffer & Storage Tank
44. Aseptic Tank
45. Aseptic Filling Machine & Packing
46. Blending Machine
47. Separatory Funnel Machine
48. Booring Nut
- Trolley
- IQF Spiral Freezer Vertical Air Flow
- Conveyor
- Vacuum Rotary Evaporator
- Double Jacket Ice Bank
- Shifter
- Ribbon Mixer
- Boiler
- Trafo
L. Mesin Peralatan Industri Minyak Kelapa Sawit dan Lemak Nabati Hewani Lainnya (KBLI 10411,10412,10434,10435,10436,10437 dan 10419) 1. Evaporator Machine 2. Ion Exchange Machine 3. Press Machine 4. Milling Machine 5. Filling Machine 6. Rotary Pillow Machine 7. Soft Refinery 8. Dry Fractionation 9. Filling Machine 10. Packaging Machine 11. Filter 12. Crystallizer 13. Washing Tank 14. Fresh Fruit Bunch Incubation Station 15. Fruitlets Separating Station 16. Pasteurisation Station 17. Oil Pressing Station 18. Kernel Recovery Station 19. Heater Station 20. Oil Filtering Station 21. Hydrogenation Reactor 22. Dryer Machine 23. Shifter 24. Chemetator 25. Carton Former 26. Metal Detector 27. Scraped-surface Heat Exchanger 28. Plasticator 29. Bleacher 30. Deodorizer 31. Fat Separator 32. Mixing Tank 33. Filter Press 34. Pin Rotor Machine 35. Sterilizer 36. Deaerator 37. Crude Palm Oil Tank 38. Red Palm Free Fatty Acid Tank 39. Red Palm Oil Tank 40. Feed Tank 41. Drop Tank 42. Filtration Buffer Tank 43. Catalyst Dossing Tank
- Heel Oil Tank
- Hot Water Seal Tank
- Bleached Oil Tank
- Sloop Oil Tank
- Bleaching Feed Tank
- Storage Tank
- Chiller
- Dosing Pump
- Power and Engine Room
- Trolley
- Conveyor
- Cooling Tower
- Plate Heat Exchanger
- High Pressure Pump
- Ammonia Compressor
- Scrubber
- Back Pressure Vessel
- Boiler
- Trafo
- Water Treatment Plant
- Waste Water Treatment Plant
- Power System
- Piping, Valves, Fitting and Insulation
M. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Tepung dan Pati (KBLI 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623 dan 10629) 1. Mesin Pemeras 2. Mesin Juice Heater 3. Mesin Evaporator 4. Mesin Vacuum Pan 5. Mesin Sentrifugal 6. Mesin Sentralizer 7. Mesin Oven 8. Mesin Penyosoh 9. Mesin Disc Mill 10. Mesin Vacuum 11. Mesin Filling 12. Washing Machine 13. Grinding Mill 14. Colloid Mill 15. Washing & Centrifugation Machine 16. Milling & Sifting Machine 17. Purified Fine Flour 18. Mesin Pemotong dan Pengupas 19. Mesin Pemarut 20. Mesin Penyaring Sagu 21. Mesin Pengendapan 22. Mesin Pencucian 23. Dryer 24. Shifter 25. Packing Machine 26. Pin Rasper 27. Fine Fiber Sieve 28. Packaging Machine 29. Mixer Machine 30. Saccharification Machine
- Decoloring Machine
- Mesin Demineralisasi
- Mesin Pengkonsentrasi
- Separator Machine
- Filtration Machine
- Rotary Vacuum Filter
- Press Machine
- Cutting Machine
- Hammer Mill
- Pin Milling Machine
- Roller Milling Machine
- Mesin Permurnian
- Mesin Ekstraksi
- Jet Cooker
- Ion Exchange Column
- Isomerization Column
- Ball Mill
- Molder Machine
- Boiler
- Ethanol Recycler
- Holding Tank
- Receiving Pond
- Extractor Tank
- Rootslurry Pump
- Settling Pond
- Centrifugal Pump
- Elektro Motor
- Tangki Penyimpanan
- Tangki Suplai
- Supply Sandwich Panel
- Supply of Valve Bag Filling Line
- Supply Main Process Equipment
- Trafo
- Trolley
- Conveyor
- Chiller
N. Mesin Peralatan Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung (KBLI 10633,10634 dan 10635) 1. Saccharification Machine 2. Decoloring Machine 3. Packaging Machine 4. Washing Machine 5. Cutting Machine 6. Peeling Machine 7. Shredding Machine 8. Shifter Machine 9. Mixer Machine 10. Vacuum Pan Mesin 11. Oven Machine 12. Evaporator Machine 13. Drying Machine 14. Purified Fine Flour Machine 15. Sentrifugal Machine 16. Polishing Machine
- Separator Machine
- Filter Machine
- Washing & Centrifugation Machine
- Mesin Pengendapan
- Mesin Demineralisasi
- Mesin Pengkonsentrasi
- Sieving Machine
- Milling Machine
- Filtration Machine
- Rotary Vacuum Filter
- Press Machine
- Disc Milling Machine
- Grinding Machine
- Hammer Milling Machine
- Pin Milling Machine
- Roller Milling Machine
- Filling Machine
- Packing Machine
- Sentralizer Machine
- Pin Rasper
- Jet Cooker
- Ion Exchange Column
- Isomerization Column
- Tangki Penyimpanan
- Tangki Suplai
- Supply Sandwich Panel
- Supply of Valve Bag Filling Line
- Supply Main Process Equipment
- Centrifugal Pump
- Extractor Tank
- Rootslurry Pump
- Vacuum Pump
- Ethanol Recycler
- Settling Pond
- Storage Tank
- Supply Tank
- Boiler
- Trafo
- Trolley
- Conveyor
- Chiller
- Feed Pump
- Screw Compressor
- Filling Pump
O. Mesin Peralatan Industri Gula Lainnya dan Kembang Gula (KBLI 10729 dan 10739) 1. Cane Cutter 2. Sugarcane Juice Extractor 3. Juice Clarification Machine 4. Rotary Screen Filter 5. Centrifuge Clarifier 6. Filter Press 7. Decoloring Machine 8. Filtering Machine 9. Shredding Machine
- Cutting Machine
- Mixing Machine
- Juice Heater
- Vacuum Pan Machine
- Evaporator Machine
- Rotary Dryer Machine
- Ion Exchange Machine
- Centrifugal Machine
- Sugar Dryer and Cooler
- Rotary Vacuum Filter
- Shifter
- Forming Machine
- Moulding Machine
- Roller Milling
- Ball Mill Machine
- Filling Machine
- Continuous Sealer
- Hand Sealer
- Packaging Machine
- Sewing Machine
- Sugar Boiling / Melting Machine
- Candy Cutting Machine
- Candy Pouring Machine
- Clarifier Tank
- Boiler
- Storage Tank
- Trafo
- Turbin Generator
- Trolley
- Conveyor
- Feed Pump
- Screw Compressor
- Filling Pump
- Metal Detector
P. Mesin Peralatan Industri Bumbu Masak dan Makanan Lainnya (KBLI 10750, 10771, 10779, 10309, 10794 dan 10799) 1. Spray Dryer 2. Vacuum Dryer 3. Microwave Dryer 4. Dishtoner Machine Gravity 5. Freeze Dryer 6. Autoclave 7. Grinding Machine 8. Vibrator 9. Packing Machine 10. Granule Packing Machine 11. Mixer 12. Extruder Machine 13. Polishing machine 14. Evaporator 15. Homogenizer Machine 16. Mesin Pengering 17. Mesin Ekstraksi 18. Slicer Machine
- Sealer Machine
- Automatic Double Decker Water Bath Sterilizer Machine
- Pasteurization Machine
- Sterilization Machine
- Air Drying Machine
- Vibrating Screen Machine
- Cutting Machine
- Cooling Machine
- Tape Sealing Machine
- Shredding Machine
- Rotary Granulator
- Granule Packing Machine
- Atmosphere Modified Packaging
- Crushing Machine
- Granulator Machine
- Press Machine
- Agitator
- Water Bath Sterilizer Machine
- Spray Dryer Machine
- Vacuum Dryer Machine
- Microwave Dryer Machine
- Freeze Dryer Machine
- Shifter Machine
- Polishing Machine
- Extruder Machine
- Shredding Machine
- Granulator Machine
- Filling Machine
- Continuous Sealer
- Hand Sealer
- Packaging Machine
- Sewing Machine
- Metal Detector
- Plate Heat Exchanger (PHE)
- Evaporator Tank
- Homogenizer Tank
- Air Compressor
- Vaporizer Machine
- Steam Generator
- Dehumidifier
- Nitrogen Generator Equipment
- Cooling Tower
- Plate Heat Exchanger
- Air Cooled Chiller
- Cooling Fan
- Centrifugal Blower
- Hand Pallet
- Boiler
- Trafo
Q. Mesin Peralatan Industri Produk Roti, Biskuit, dan Mie (KBLI 10710 dan 10740) 1. Bread Slicer 2. Roller Cutting Machine 3. Guillotine Cutter 4. Grinding Machine
- Crusher
- Chopper
- Milling Machine
- Mixer
- Dough Mixer
- Blender
- Ball Mill
- Homogenizer
- Emulsifier
- Cooker Mixer
- Dough Moulder
- Forming Machine
- Extruder Machine
- Frying Machine
- Steamer
- Baking Production Line
- Hot Air Rotatory Oven
- Drum Dryer
- Belt Dryer
- Dryer
- Colloid Mill
- Refinery Machine
- Centrifuge
- Separator
- Packaging Machine
- Washing Machine
- Conveyor Washing
- Tableware Disinfection Machine
- Oven Machine
- Ozone Generator
- Steam Sterilizer
- Steam Tunnel/Steam Box
- Steam Generator
- Burner
- Boiler
- Water Bath
- Chiller
- Freezer
- Cold Room
- Flake Ice Machine
- Cooling Tunnel
- Cooling Conveyor
- Vacuum Cooler
- Refrigeration Unit
- Oil Filter
- Water Purifier
- Dehumidifier
- Nitrogen Generator
- Conveyor
R. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Hortikultura (KBLI 10302, 10303, 10304, 10305, 10306, 10309, 10504, dan 10733) 1. Aseptic Filling Machine 2. Aseptic Tank 3. Atomizer
Batch Freezer
Blast Freezer
Blender
Block Quick Freezer (BQF)
Centrifugal Machine
Chiller
Code Printer Machine
Cold Storage
Controlled Atmosphere Storage (CAS)
Conveyor
Cooking Machine
Cooling Machine
Cooling System
Cooling Tower
Cooling Tunnel
Crusher
Cutting Machine
Dehydrator
Double Jacket Tank
Drum Dryer
Drum Roll
Dryer
Edible Coating Technology
Evaporator
Extractor
Extruder
Fan Duster
Filling Machine
Filtration Machine/Unit
Freeze Dryer
Grading Machine
Granulator
Grinder
High-Pressure Pump
Holding Tank
Homogenizer
Homogenizer Tank
Hopper
Hot Filling Machine
Individual Quick Freezer (IQF)
Labeling Machine
Lifting Machine
Metal Catcher/Detector
Milling Machine
Mixing Machine
Molding Machine
Nitrogen Sealing Machine
Oven Dryer
Packaging Line Machine
Pasteurizer
Plate Heat Exchanger (PHE)
Pulper
Reactor Tank
Retort Machine
Roaster
Screw Pump
Sealer
Shelling Machine
Shells & Kernels Separator
Slicer
Sorting Machine
Spinning Cone Column
Spray Dryer
Squisher
Standing Pouch Machine
Steam Boiler
Sterilization Tank
Storage Tank
Tilting Machine
Tray
Tri Blender/Shear Pump
Ultra High Thermal (UHT) Sterilizer
Vacuum Fryer
Vacuum Sealer
Washing Machine
Water Treatment Unit
Weighing Scale
S. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Susu dan Turunannya (KBLI 10501, 10502, 10503, 10509, 10791, dan 10795) 1. Accumulator 2. Aging Chamber 3. Aging Tank 4. Air Compressor 5. Aseptic Filling Machine 6. Aseptic Tank 7. Bak Penampungan Terbuka 8. Balance Tank 9. Blending Tank 10. Blending Unit 11. Buffer Tank 12. Can Coding 13. Carton Coding 14. Carton Sealer 15. Case Packer 16. Check Weigher 17. Cheese Cutter 18. Cheese Grater 19. Cheese Presser 20. Cheese Vat 21. Chiller Plant 22. Cold Storage 23. Conveyor 24. Cooker Machine 25. Cooling Tunnel 26. Cooling Unit 27. Crystallization Tank 28. Curd Cutter 29. Deaerator 30. Dissolving Tank 31. Dryer
Dryer Feed Tank
Emulsifier Tank
Evaporator
Evaporator Tank
Filling Machine
Filter
Flash Cooler
Folding Machine
Freezer
Heater
High Shear Mixer
High-Pressure Pump
Holding Tube
Homogenizer
Homogenizer Tank
Hopper
Hot Water Tank
Hydration Tank
Incubation Tank
Isotank
Lactodensimeter
Metal Detector
Milk Heating System
Milk Powder Mixer
Milk Receiving Tank
Milk Storage Tank
Mixer
Mixing Tank
Moulds
Packaging Line Machine
Packing Machine
Palletizer
Depalletizer
Particle Tank
Pasteurizer
Plate Cooler
Plate Heat Exchanger (PHE)
Premix Tank
Raw Milk Storage Tank
Recombination Tank
Retort
Sealer
Seeding Tank
Separator
Silo
Small Ingredients Tank
Spectrophotometer
Spray Ball
Spray Dryer
Stabilizer Tank
Steam Boiler
Storage Tank
Straw Applicator
Sugar Bag Cutting
Sugar Silo
Transfer Tank
Ultra High Thermal (UHT) Filling Machine
Ultra High Thermal (UHT) Sterilizer
Vacuum Lifter
Warm Process Water Tank
Weighing Scale
Whey Drainage System
Filtration Machine/Unit
T.
Mesin Peralatan Industri Bahan Penyegar (KBLI 10731, 10732, 10761,
10762, dan 10797)
1.
Agglomerate Powder Spray
2.
Air Brush Spray
3.
Bag Filter
4.
Bag Shaper
5.
Ball Mill
6.
Ball Tea
7.
Blending Machine
8.
Blower
9.
Boiler
10. Bottle Washer
11. Buffer Tank
12. Cabinet Dryer
13. CFU (Continuous Fermenting Unit)
14. Chemical Dosing
15. Chemical Storage
16. Chiller
17. Chocolate Conche
18. Chocolate Depositor
19. Chocolate Panning Machine
20. Chopper
21. Clarifier
22. Classifier
23. Cocoa Bean Breaker
24. Cocoa Bean Polisher
25. Cocoa Butter Press Machine
26. Cocoa Cake Crusher
27. Cocoa Chopper
28. Cold Storage
29. Color Sorter
30. Conveyor
31. Cooling Machine
32. Cooling System
33. Cooling Tower
34. Cooling Tunnel
35. Cooling Unit
36. CTC (Crushing, Tearing, Curling) Machine
37. Dehumidifier
38. Dehydrator
39. Destoner
40. Dryer
41. Dumping Station
42. ECP (Endless Chain Pressure)
43. Emulsifying Mixer
44. Enrober Machine
45. Evaporator
Extract Tank
Extractor
Fermentation Machine
Filling Machine
Filtration Machine/Unit
Flow Wapper
Fluidized Bed Dryer (FBD)
Free Fatty Acid (FFA) Analysis Equipment
Freeze Dryer
Grader
Gravity Separator
Green Leaf Shifter
Grinder
Heat Exchanger
Hollow spinner
Homogenizer
Hopper
Horizontal Wrapping
Humidifier
Intermediate Tank
Krat Washer
Labeling Machine
Leaf Conditioner
Magnet Trap
Melanger
Melter Sugar Grinder
Metal Detector
Mist Blower
Mixer
Mixing Tank
Moisture Analyzer
Molding Machine
Moon Type Roller
Myddleton Sorter
Open Top Roller
Packaging Machine
Palletizer
Pan Firing
Pillow Packaging Machine
Polisher
Pre-Cleaner
Press Cap Roller
Raw Butter Tank
Refiner
Roaster
Roller Machine
Rotary Dryer
Rotary Panner
Rotary Wet Sorter
Rotary-Sieve
Rotor Vane
Sealing Machine
Separator
Shifter
Shrink Labeling Machine
Silo
Sorting Machine
Spectrophotometer or Chromameter
Spray Dryer
Steamer
Sterilizer
Stone Milling
Storage Tank
Sugar Dissolver Tank
Tea Bag Packer
Tea Ball Machine
Tea Filler
Tea Googhi Sifter
Tea Roller
Temperature Controller
Tempering Machine
Thermohygrometer
UHT Pasteurizer
UHT Sterilizer
Vacuum Packaging
Vacuum Pump
Vibro Blank
Vibro Fluidized Bed Dryer (VFBD)
Vibro Mesh
Vibro-Sieve
Water Treatment Machine
Weighing Scale
Winnower
Withering Through
Volumetric
U. Mesin Peralatan Industri Minuman (KBLI 10723, 11051, 11053, dan 11059) 1. Air Compressor 2. Aseptic Filling Machine 3. Aseptic Tank 4. Blender Machine 5. Blending Tank 6. Boiler 7. Boiling Tank 8. Bottle Crowner Machine 9. Bottle Dryer 10. Bottle Washer 11. Bottle/Can Inspection Machine 12. Buffer Tank 13. Canning Line 14. Capping Machine/Applicator 15. Carbonation Tank 16. Carbonation Unit 17. Cardboard/Case Packer 18. Carton Packing Machine 19. Chiller 20. Clarifier 21. Coding Machine 22. Cold Storage 23. Conveyor 24. Cooling Machine
Cooling Plant
Cooling Tank
Cooling Tower
Cooling Tunnel
Dehumidifier
Depalletizer
Dryer Machine
Evaporator
Extract Tank
Fermentation Tank
Filling Machine
Filling Tank
Filtration Machine/Unit
Flow Meter
Granulator
Heater
High-Pressure Processing
High-Pressure Pump
Homogenizer
Hopper
Hot Water Tank
Inline Meter
Ionizer
Krat Washer
Labeling Machine
Leak Detector
Level Volume Detector
Malt/Grain Transfer System
Mash Filter
Metal Catcher/Detector
Milling Machine
Mixer
Mixing Tank
Molding Machine
Ozonator
Packaging Machine
Palletizer
Pasteurizer
Plate Heat Exchanger
Retort
Reverse Osmosis System
River Container
Sealer
Seamer Machine
Separator
Shrink Label Machine
Sifter
Spray Dryer
Steam Boiler
Steam Tunnel
Sterilization Machine
Storage Tank
Straw Applicator
Sugar Dissolver Tank
Turbular Heat Exchanger
Ultra High Thermal (UHT) Sterilizer
Warmer Machine
Water Reclamation Plant (WRP) Equipment
Water Treatment Plant (WTP) Equipment
Weighing Scale
X-Ray Machine
Premix Tank
Flow Meter
Inline Meter
V. Mesin Peralatan Industri Pakan Hewan (KBLI 10801 dan 10802) 1. Bin Production 2. Weighing Dosing 3. Mixing Machine 4. Conditioning Machine 5. Pelletizing Machine 6. Crumbler Machine 7. Crushing Machine 8. Rotary Grading Sieve 9. Cooler Machine 10. Packing Machine 11. Panel Controller Production
W. Mesin Peralatan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) (KBLI 10431) 1. Thresher 2. Rotary Feeder 3. Conveyor Berpemanas 4. Demesocarper 5. Nut Hopper 6. Impurities Removal Unit 7. Single Screw Press 8. Crude Oil Tank 9. Vibro Screen 10. Filter Press 11. Vaccum Dryer 12. Storage Tank 13. Mixer/Reaktor 14. Multipurpose Reactor 15. Centrifugal Separator 16. Plate Hit Exchanger/Start Up Heater
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO
FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO
Formulir 1 Surat Permohonan
kop surat perusahaan
Nomor :
(tempat), (tanggal,bulan,tahun)
Lampiran : Hal : Permohonan Mengikuti Program
Restrukturisasi Mesin dan/atau
Peralatan pada Sektor Industri Agro
Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.18
Jakarta Selatan
Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro tahun anggaran 20.., Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dengan rincian sebagai berikut: Nama Perusahaan : ………….. Nama Kawasan Industri* : ………….. Nomor Pokok Wajib Pajak : ………….. Alamat Kantor : ………….. Telp/Fax : ………….. Alamat email : ………….. Alamat Pabrik : ………….. Telp/Fax : ………….. Jenis Industri : ………….. Nomor Perizinan Berusaha / Nomor Induk Berusaha : ………….. Total Harga Mesin/Peralatan yg Dibeli : ............ (sesuai valuta) Eq Rp………………………………………….**)
Sumber Pembiayaan
: Dana
Sendiri/Kredit
Bank/Kredit
LKBB/
Kredit Penyedia Barang**)
Nama Bank/Kredit LKBB/Kredit
Penyedia Barang yang Membiayai) :
…………..
Alamat Bank/LKBB/
Penyedia Barang yang Membiayai) :
…………..
Untuk bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai
berikut:
1.
akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta bukti pengesahan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum*);
2.
daftar susunan pengurus terakhir perusahaan beserta kartu tanda
penduduk atau paspor pengurus;
3.
nomor pokok wajib pajak perusahaan;
4.
perizinan berusaha;
5.
laporan keuangan 1 tahun sebelumnya*****);
6.
bukti telah menyampaikan laporan data Industri melalui akun SIINas
untuk periode 1 (satu) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan
program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan*****);
7.
bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri******);
8.
daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang;
9.
surat pernyataan tidak mengikuti program Restrukturisasi Mesin
dan/atau Peralatan lainnya dari Kementerian Perindustrian pada tahun
anggaran berjalan;
10. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen;
11. surat pernyataan kesediaan masuk dalam daftar tunggu; dan
12. dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan:
a.
surat keterangan legalisir dokumen oleh bank/lembaga keuangan
bukan bank/notaris);
b.
purchase order, order confirmation, dan/atau sales contract yang
dilegalisir oleh notaris;
c.
invois yang dilegalisir oleh notaris;
d.
bill of lading (B/L), packing list (P/L), pemberitahuan impor barang,
surat persetujuan pengeluaran barang yang dilegalisir oleh notaris,
untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan secara
impor;
e.
bukti pengiriman barang dan serah terima barang yang dilegalisir
oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan di dalam
negeri;
f.
letter of credit (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri
yang dilegalisir oleh bank pembuka (issuing bank);
g.
bukti transfer pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan
yang dilegalisir oleh pejabat bank/lembaga keuangan bukan bank
yang berwenang di tempat transaksi pembayaran dilaksanakan;
h.
perjanjian kredit dan pengikatan jaminan pembelian mesin
dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh bank pemberi kredit, untuk
pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit perbankan;
i.
perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan pembelian mesin
dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh lembaga keuangan bukan
bank, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit
lembaga keuangan bukan bank;
j.
perjanjian kredit yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian
mesin dan/atau peralatan melalui kredit penyedia barang;
13. rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan;
14. daftar mesin dan/atau peralatan pada Sektor Industri Agro dan
dilengkapi dengan sertifikat yang diberi tanda sah capaian tingkat
komponen dalam negeri bagi Pemohon yang membeli mesin dan/atau
peralatan produksi dalam negeri dengan capaian tingkat komponen
dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
15. bukti tangkapan layar hasil pengisian penilaian mandiri indeks kesiapan
industri 4.0 (INDI 4.0); dan
16. sertifikat tingkat komponen dalam negeri dan/atau sertifikat Industri
hijau***).
Demikian, permohonan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Meterai Rp10.000,00
- Cap Perusahaan
……………………
Direktur Utama*******)
*)
**)
Jika berlokasi di Kawasan Industri
Gunakan kurs untuk penetapan pajak dan bea masuk berdasarkan
ketentuan
yang
berlaku
pada
saat
tanggal
pembelian
mesin/peralatan (sesuai tanggal invois).
***)
Pilih yang sesuai /coret yang tidak perlu.
****)
Dalam hal jenis Industri pembinaan sepenuhnya di Direktorat
Jenderal Industri Agro, Pemohon skala usaha kecil atau skala usaha
menengah yang bukan badan usaha berbadan hukum dikecualikan
dari
kelengkapan
bukti
pengesahan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
*****)
kecuali yang beroperasi komersial kurang dari 1 (satu) tahun.
******)
Dalam hal mesin dan/atau peralatan merupakan penunjang proses
produksi yang memiliki fungsi menjaga kualitas bahan baku dengan
kriteria tertentu dapat terpasang di lokasi selain lokasi produksi,
Pemohon harus melengkapi permohonan dengan:
a.
perjanjian kerja sama kemitraan antara Pemohon dan pelaku
usaha penyedia bahan baku; dan
b.
bukti penguasaan lokasi tempat mesin dan/atau peralatan
terpasang.
*******) Dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang
setara dengan Direktur Utama.
Formulir 2 Daftar Susunan Pengurus Perusahaan yang Terakhir
kop surat perusahaan
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN YANG TERAKHIR
Nama
perusahaan
:
Lokasi pabrik
:
Sesuai dengan Akta Notaris …. Nomor …. tanggal …. susunan pengurus terakhir …………………*) adalah sebagai berikut:
No. Nama) Jabatan) KTP/Paspor***) Kewarganegaraan No Jatuh Tempo
Direksi
1
2
3
Komisaris
1
2
3
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Meterai Rp10.000,00
- Cap Perusahaan
…………………… Direktur Utama****)
*)
diisi nama Perusahaan.
**)
dalam hal berbentuk selain perseroan maka diisi sesuai dengan
struktur kepengurusan badan usaha
***)
pilih yang sesuai.
****) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara
dengan Direktur Utama.
Formulir 3 Daftar Mesin dan/atau Peralatan yang telah Dibeli dan Terpasang
DAFTAR MESIN/PERALATAN YANG TELAH DIBELI DAN TERPASANG
Nama perusahaan :
Lokasi produksi dan/atau lokasi penyimpanan bahan baku yang dikuasai oleh pelaku usaha penyedia bahan baku :
Sumber pembiayaan : Dana Sendiri/Kredit Bank/Kredit LKBB/Kredit Penyedia Barang*)
No Kelompok
M/P
Nama
Mesin/
Peralatan
(M/P)
Merk/
Tipe/
Spek
Teknis
Tahun
Pembelian
M/P
Jumlah
Unit
M/P
Harga
Satuan
Harga
Total
Nama
Produsen/
Penyedia
Barang
M/P, dan
No.
Telepon
Cara
Pembayaran
(via L/C/
SKBDN/
Tunai) )
Bukti
Dokumen
(PO/OC/
SC/KK/
invois/
invois
komersial))
Bukti
Transfer
Pembayaran
Dana
Sendiri
Perjanjian
Kredit/
Pembiayaan
Tanggal
Kedatangan
M/P
Tujuan
Pembelian
M/P
(Penggantian/
Penambahan*
)
Dampak/
Manfaat M/P
(efisiensi/
kapasitas/
produktivitas/
kualitas/
ragam
produk*)
No Tgl Nilai
No
Tgl
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
A
MESIN/PERALATAN YANG DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI YANG DILENGKAPI DENGAN TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PALING SEDIKIT
25% YANG MASIH BERLAKU
1
2
3
4
5
SUB TOTAL
B
MESIN/PERALATAN YANG DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI
1
2
SUB TOTAL
TOTAL
C MESIN/PERALATAN TIDAK DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI 1
2
SUB TOTAL
TOTAL
PETUNJUK PENGISIAN:
1.
Isi seluruh kolom dengan lengkap dan benar sesuai dokumen yang ada;
2.
Formulir ini dibuat untuk masing-masing pabrik;
3.
Kolom 2: Isi dengan berpedoman Lampiran II;
4.
Kolom 3 & 4: Isi sesuai dengan data yang ada pada dokumen pembelian;
5.
Kolom 7 & 8: Isi sesuai valuta asing yang tertera dalam dokumen pembelian;
6.
Kolom 9: Isi dengan lengkap;
7.
Kolom 10: Pilih yang sesuai
8.
Kolom 11: Pilih yang sesuai
9.
Kolom 12 dan 14: Isi dengan lengkap sesuai dokumen yang ada;
10. Kolom 13: berikan centang (V) apabila menggunakan dana sendiri;
11. Kolom 15: Isi tanggal, bulan dan tahun;
12. Kolom 16: Pilih yang sesuai;
13. Kolom 17: Pilih yang sesuai.
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Meterai Rp10.000,00
- Cap Perusahaan
…………………… Direktur Utama**)
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu. **) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.
Formulir 4 Surat Pernyataan Tidak Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya dari Kementerian Perindustrian pada Tahun Anggaran Berjalan
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGIKUTI PROGRAM RESTRUKTURISASI
MESIN DAN/ATAU PERALATAN LAINNYA DARI KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN
PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
:
NIK
:
Jabatan
:
Nama Perusahaan
:
Alamat Perusahaan
:
Bertindak selaku perwakilan dari perusahaan ........
Dengan ini menyatakan bahwa:
- perusahaan kami hanya mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro dimaksud pada Direktorat Jenderal Industri Agro, dan tidak sedang mengajukan permohonan mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- apabila di kemudian hari terbukti bahwa kami juga mengajukan permohonan pada unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari.
(tempat), (tanggal, bulan, tahun) Yang menyatakan,
Meterai Rp10.000,00
- Cap Perusahaan
…………………… Direktur Utama/Direktur*)
*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.
Formulir 5 Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen
kop surat perusahaan
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIK : Jabatan :
Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :
Bertindak selaku perwakilan dari perusahaan …..
Dengan ini memberikan pernyataan bahwa semua dokumen yang kami sampaikan adalah benar.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab serta mempunyai akibat hukum dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari.
(tempat), (tanggal, bulan, tahun) Yang menyatakan,
Meterai Rp10.000,00
- Cap Perusahaan
…………………… Direktur Utama/Direktur*)
*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.
Formulir 6 Surat Pernyataan Kesediaan Masuk dalam Daftar Tunggu
kop surat perusahaan
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MASUK DAFTAR TUNGGU
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
:
NIK
:
Jabatan
:
Nama perusahaan
:
Alamat perusahaan
:
Bertindak selaku perwakilan dari perusahaan …..
Dengan ini memberikan pernyataan bahwa: 1. sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ……. Tahun ……. tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro, dengan ini kami bersedia dimasukkan ke dalam daftar tunggu; dan 2. apabila ternyata permohonan kami tidak dapat diproses lebih lanjut, maka kami dapat menerima dan memakluminya.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab serta mempunyai akibat hukum dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari.
(tempat), (tanggal, bulan, tahun) Yang menyatakan,
Meterai Rp10.000,00
- Cap Perusahaan
…………………… Direktur Utama/Direktur*)
*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.
Formulir 7 Surat Keterangan Legalisir Dokumen oleh Bank
kop surat bank
SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN OLEH BANK
No.
: …. (tempat), tanggal,
bulan, tahun)
Lampiran
: …. (….) lembar
Hal
: Surat Keterangan Legalisir
Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan/ Direktur Industri
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan/ Direktur Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar/ Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan
Pakan*)
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17
Jakarta Selatan
Dengan hormat,
Dalam rangka keikutsertaan PT/CV/Firma/Perseorangan) ……. pada program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20… dan sesuai dengan surat PT/CV/Firma/Perseorangan) …… tanggal …… berikut dokumen yang disampaikan kepada bank kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:
- Kami telah memeriksa dan melegalisir seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV/Firma/Perseorangan*) ……… dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisir dokumen dalam program dimaksud di atas.
- Seluruh transaksi yang tertera dalam dokumen di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui bank kami. Rincian dokumen transaksi yang telah kami legalisir tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisir terlampir (Nomor ................. tanggal ....................) telah pula kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisir ini.
Demikian surat keterangan legalisir ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.
Tanda tangan Pejabat Bank + Cap Bank
Nama Pejabat Bank *) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.
Lampiran Formulir 7
kop surat bank
LAMPIRAN SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN OLEH BANK UNTUK PT/CV/Firma/Perseorangan *) ……..
No. …….. Tanggal ……
No. Nama Dokumen Nomor Dokumen Tanggal Dokumen Nominal Transaksi Penerima Pembayaran
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Tandatangan pejabat bank + cap bank
Nama pejabat bank
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.
Formulir 8 Surat Keterangan Legalisir Dokumen oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank
kop surat LKBB
SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
No. : …. (tempat, tanggal-bulan-tahun) Lampiran : …. (….) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisir
Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan/ Direktur Industri
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan/ Direktur Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar/ Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan
Pakan*)
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17
Jakarta Selatan
Dengan hormat,
Dalam rangka keikutsertaan PT/CV/Firma/Perseorangan)…….pada program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20…dan sesuai dengan surat PT/CV/Firma/Perseorangan) …… tanggal …… berikut dokumen yang disampaikan kepada perusahaan kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:
- Kami telah memeriksa dan melegalisir seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV/Firma/Perseorangan*) ……… dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisir dokumen dalam program dimaksud di atas.
- Seluruh transaksi yang tertera dalam dokumen dimaksud di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui perusahaan kami. Rincian dokumen transaksi yang telah kami legalisir tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisir terlampir (Nomor ................ tanggal ....................) telah pula kami tanda tangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisir ini.
Demikian surat keterangan legalisir ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.
Tanda tangan Pejabat + Cap Lembaga Keuangan Bukan Bank
Nama Pejabat Lembaga Keuangan Bukan Bank *) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.
Lampiran Formulir 8
kop surat LKBB
LAMPIRAN
SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN
OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
UNTUK PT/CV/Firma/Perseorangan*) ……..
No. …….. Tanggal ……
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.
No. Nama Dokumen No. Dokumen Tanggal Dokumen Nominal Transaksi Penerima Pembayaran
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Tanda tangan pejabat + cap Lembaga Keuangan Bukan Bank
Nama pejabat Lembaga Keuangan Bukan Bank
Formulir 9 Surat Keterangan Legalisir Dokumen oleh Notaris
kop surat notaris
SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN OLEH NOTARIS
No. : …. (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Lampiran : …. (….) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisir
Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan/ Direktur Industri
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan/ Direktur Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar/ Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan
Pakan*)
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17
Jakarta Selatan
Dengan hormat,
Dalam rangka keikutsertaan PT/CV/Firma/Perseorangan) …….pada program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20… dan sesuai dengan surat PT/CV/Firma/Perseorangan) …… tanggal ……berikut dokumen yang disampaikan kepada kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:
- Kami telah memeriksa dan melegalisir seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV/Firma/Perseorangan*) ……… dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisir dokumen dalam program dimaksud di atas.
- Rincian dokumen yang telah kami legalisir tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisir terlampir (Nomor ................ tanggal ....................) dan telah kami tanda tangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisir ini.
Demikian surat keterangan legalisir ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.
Tanda tangan notaris + cap
Nama notaris
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.
Lampiran Formulir 9
kop surat notaris
LAMPIRAN
SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN OLEH NOTARIS
UNTUK PT/CV/Firma/Perseorangan*) ……..
No. …….. Tanggal ……
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.
No. Nama Dokumen No. Dokumen Tanggal Dokumen Nominal Transaksi Penerima Pembayaran
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Tanda tangan notaris + cap
Nama notaris
Formulir 10 Rekapitulasi Pembayaran Pembelian Mesin dan/atau Peralatan
REKAPITULASI PEMBAYARAN PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN
Nama perusahaan
:
Lokasi pabrik
:
Sumber pembiayaan
: Dana Sendiri/Kredit Bank/Kredit LKBB/Kredit Penyedia Barang*)
No. Jenis Mesin PO/SC/OC/KK/ invois/komersial invois Bukti Pembayaran Nama Bank Selisih (4) dan (5) Penyebab Selisih Keterangan Tanggal Nilai Tanggal Nilai (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1
Rp
Rp
USD
USD
Sub Jumlah
2
GBP
GBP
Rp
Rp
Sub Jumlah
3
Rp
Rp
Sub Jumlah
Rp ………
Rp ………
4
Jumlah
Rp
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu. **) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.
PETUNJUK PENGISIAN:
- Urutan mesin/peralatan harus sama dengan urutan pada Formulir 3;
- Dibuat per masing-masing pabrik;
- Bila terdapat perbedaan penerbit invois dan penerima pembayaran agar dijelaskan pada kolom (10);
- Bila terdapat pembayaran gabungan agar dijelaskan pada kolom (10). (tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Meterai Rp10.000,00
- Cap Perusahaan
…………………… Direktur Utama**)
Formulir 11 Daftar Mesin dan/atau Peralatan Sektor Industri Agro
DAFTAR MESIN DAN/ATAU PERALATAN SEKTOR INDUSTRI AGRO DENGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI MINIMAL 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN)
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Cap Perusahaan
…………………… Direktur Utama*)
*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.
Nama
perusahaan
:
Lokasi pabrik
:
No.
Nama
Mesin/
Peralatan
Nilai
Pembe-
lian (Rp)
Produsen/
Penjual
Ala-
mat
Pen-
jual
Nara-
hubung
Telp/
fax
Ket.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
2
3
dst.
TOTAL
PETUNJUK PENGISIAN:
- Cantumkan seluruh mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri dengan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
- Cantumkan dengan jelas nama, alamat, telepon/fax, dan narahubung dari penjual/produsen;
- Lampirkan sertifikat yang diberi tanda sah Tingkat Komponen Dalam Negeri yang masih berlaku.
Formulir 12 Format berita acara rapat pembahasan Tim Teknis
BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN TIM TEKNIS
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA
SEKTOR INDUSTRI AGRO
TAHUN ANGGARAN ……..
Nomor : . . . . . ./RTT/. . . . ./20….
- Pada hari ini tanggal ………… bulan ……… tahun ………………. bertempat
di..................., Tim Teknis, telah mengadakan rapat pembahasan
permohonan mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan
pada Sektor Industri Agro Tahun Anggaran …….. …….. yang diajukan oleh
:
a. Nama Perusahaan
: ................................................................ b. Jenis Industri
: ................................................................ c. Nomor Registrasi
: ................................................................ d. Alamat Perusahaan
: ................................................................
Kabupaten/Kota
: ................................................................
e.
Alamat Pabrik
: ................................................................
Kabupaten/Kota
: ................................................................
f.
Nilai Investasi
: USD......................
EUR ......................
..............................
Eq. Rp. ……………..
g.
Sumber Pembiayaan
:
h.
Keikutsertaan Program : 2026/20.....*)
Rapat Tim Teknis dipimpin oleh Ketua Tim Teknis dan dihadiri oleh Anggota Tim Teknis sesuai Daftar Hadir terlampir tanggal …………………..
Substansi Rapat :
a. Laporan hasil verifikasi dokumen dan konfirmasi legalisir dokumen oleh Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi (LPPR) :
- Pemohon telah melengkapi permohonan mengikuti Program Restruturisasi Mesin/Peralatan Industri Peralatan pada Sektor Industri Agro berikut seluruh/sebagian besar*) kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor .... Tahun .... tentang ...., sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif dari LPPR No...... tanggal........
- Hasil pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan. LPPR telah melaksanakan konfirmasi atas legalisisasi dokumen dan bukti pembayaran kepada pihak-pihak yang melegalisir dokumen dengan hasil sebagai berikut :
No Pihak Yang Melegalisir Surat Hasil Konfirmasi Nomor Tanggal Dokumen Pembelian Mesin dan/atau peralatan
1
2
...
Dokumen Perjanjian kredit/Pembayaran
1
2
...
Terdapat dokumen mesin/pembayaran yang tidak dilegalisir/tidak
diperoleh konfirmasi legalisir, yaitu :
a. ............
b. ...........
3) Hasil pemeriksaan dokumen oleh LPPR terbukti bahwa lahan
pabrik merupakan lahan milik sendiri/yang disewa sesuai
Perjanjian Nomor …. tanggal ……….. Notaris ……….. berlaku
sampai …………. dan sisa sewanya masih memenuhi ketentuan
dengan sisa waktu sewa ...............tahun..............bulan )
b.
LPPR telah melaksanakan verifikasi lapangan dengan hasil sebagai
berikut :
1)
Verifikasi lapangan dan verifikasi terhadap mesin/peralatan :
Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh LPPR sesuai
dengan Laporan Hasil Verifikasi Lapangan No. ............ tanggal
................ dinyatakan bahwa :
a) Mesin/peralatan yang akan dibeli oleh pemohon dan di ajukan
pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada
Sektor Industri Agro Tahun anggaran ..... merupakan
mesin/peralatan baru (bukan bekas/rekondisi) dengan tahun
pembuatan ………. yang seluruhnya telah terpasang di lokasi
pabrik sesuai dengan surat pernyataan bermeterai dari pihak
LPPR (Nomor ............... tgl........................). Mesin/Peralatan
yang di ajukan secara keseluruhan terdiri dari ................
(..............) jenis mesin berjumlah ............. (........) unit dan
............... (..............) jenis peralatan berjumlah ..............
(...........) unit, yang dapat meningkatkan efisiensi produksi,
kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk,
dan/atau menambah ragam produk.
b) Berkaitan dengan huruf a di atas dan berdasarkan hasil
verifikasi yang dilakukan oleh LPPR, ditemukan :
Tidak ada/terdapat *) mesin/peralatan yang diajukan Pada
TA....... (berjalan) dengan jenis mesin/peralatan yang pernah
mendapatkan bantuan pada Program Restrukturisasi Mesin
dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro Tahun Anggaran
2026/20...) yaitu :
- Mesin/peralatan nomor .............,...........,.............. telah datang dan terpasang dengan nomor seri berbeda dengan program tahun sebelumnya.
- Mesin/peralatan nomor .............,...........,.............. telah datang dan terpasang namun nomor serinya sama dengan program tahun sebelumnya /tidak dapat diverifikasi, sehingga tidak dapat diikutkan dalam program. c) Dari Daftar Mesin/Peralatan yang diajukan seluruhnya/sebagian besar/tidak ada*) yang sesuai dengan Petunjuk Teknis dan dapat diikutkan dalam program. d) Mesin/peralatan yang tidak dapat diikutkan adalah mesin/peralatan nomor .............,...........,..............karena ............., sesuai Lampiran Laporan Hasil Verifikasi Lapangan dari LPPR. e) Dengan menggunakan data pembanding yang sesuai, maka harga mesin/peralatan yang diajukan wajar/relatif lebih tinggi/lebih rendah *) dibandingkan dengan harga wajar
mesin/peralatan sehingga digunakan harga pembanding/harga pengajuan*) seperti pada Laporan Hasil Verifikasi Lapangan dari LPPR. f) Mesin/peralatan yang diajukan berdasarkan laporan hasil Verifikasi Lapangan LPPR telah datang dan terpasang dilokasi pabrik dan ditempatkan di : ▪ Mesin-mesin telah ditempatkan di beberapa lokasi, yaitu :
Mesin Nomor .....,...., dan di Pabrik ...... Jl............................ ..............................................
Mesin
Nomor
.....,....,
dan
di
Pabrik
......
Jl............................ ..............................................
▪ Penempatan di Gedung lama/gedung baru/ruang baru*).
2). Hasil
verifikasi
lapangan
oleh
LPPR
terhadap
dokumen
mesin/peralatan dan bukti bayar :
a) Seluruh dokumen mesin/peralatan yang disetujui pada rapat
pembahasan
tim
teknis
sesuai
dengan
fisik
mesin/peralatannya, kecuali M/P nomor *) ...................
b) LPPR tidak menemukan hal-hal yang meragukan atas
kebenaran dokumen mesin/peralatan yang disetujui Rapat
Pembahasan Tim Teknis.
4.
Kesimpulan Rapat :
a.
Berdasarkan substansi rapat di atas, Rapat Tim Teknis sepakat untuk
mengusulkan PT................. dapat/tidak dapat mengikuti Program
Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro
Tahun Anggaran 20........
b.
Nilai
maksimum
penggantian
sebagian
dari
harga
pembelian
mesin/peralatan yang diusulkan untuk mendapat penetapan dari
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Industri Agro adalah sebesar
USD............ + EUR .............. + ............... equivalen dengan
Rp............... (sesuai kurs pajak terendah antara 1 Januari 20..... dan
kurs pajak sesuai tanggal invois). Nilai Mesin dan/atau Peralatan yang
ditetapkan oleh KPA Ditjen Industri Agro menjadi dasar penerbitan
perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian
(P3SH).
c.
Nilai penggantian sebagian dari harga pembelian yang dapat
direalisasikan melalui KPPN adalah sebesar nilai P3SH setelah
ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan Pemohon.
d.
Rincian Mesin/Peralatan dan Nilai Verifikasi sesuai Laporan Verifikasi
Lapangan dari LPPR No. ........tanggal ................... (terlampir).
………., …………20.....
Ketua Tim Teknis
LPPR
(......................)
(........................)
Notulis
(............................)
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.
Catatan:isi berita acara pembahasan tim teknis disesuaikan dengan hasil pembahasan dan substansi dalam rapat pembahasan.
Formulir 13 Format Surat Penetapan Persetujuan Permohonan bagi Pemohon Yang Disetujui
Nomor
: ..........................
Jakarta,..........................
Lampiran : 1 ( satu ) berkas
Hal
: Penetapan Persetujuan
Permohonan mengikuti Program
Restrukturisasi Mesin/Peralatan
Yth,
Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan/
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar/
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan/
Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan*)
selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Merujuk surat Saudara/i ..................... tanggal …………………… perihal
Usulan Peserta Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada Sektor Industri Agro Tahun Anggaran .......... (Hasil Rapat Pembahasan Tim Teknis ke ...........), kami dapat menyetujui usulan Saudara/i dan menetapkan …… (……………) perusahaan sebagai calon penerima Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan. Rincian perusahaan tersebut sesuai Lampiran Surat Penetapan ini dan menjadi pedoman pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan (P3SH). Demikian, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
DIREKTUR JENDERAL,
(.......................)
Tembusan :
- Menteri Perindustrian
- Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
- Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian
- Dirjen Perbendaharaan
- Sesditjen Industri Agro
- Kepala KPPN Jakarta VII
- Bendahara Pengeluaran
- .................. selaku Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi (LPPR)
- Pertinggal.
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.
Formulir 14 Format Surat Pemberitahuan Penolakan bagi Pemohon dan/atau Pemohon Dalam Daftar Tunggu yang Ditolak
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BAGI PEMOHON DAN/ATAU
PEMOHON DALAM DAFTAR TUNGGU YANG DITOLAK DALAM PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA SEKTOR INDUSTRI
AGRO
Nomor
: ............................
Jakarta,...................20..
Lampiran : -
Hal
: Penolakan Permohonan Mengikuti
Program Restrukturisasi
Yth, PT. ............................ di. .............................
Merujuk pada permohonan perusahaan Saudara/i untuk mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro Tahun Anggaran ........, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut: 1. Sesuai hasil pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan Saudara, baik verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian data dan/atau dokumen maupun hasil verifikasi lapangan), permohonan Saudara belum dapat disetujui karena: a. ………………… b. ………………… c. Ketersediaan anggaran pada tahun berjalan telah terlampaui) 2. Kementerian Perindustrian mengucapkan terima kasih atas komitmen perusahaan Saudara dalam melakukan investasi mesin/peralatan untuk meningkatkan daya saing perusahaan Saudara dan industri agro nasional. Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
DIREKTUR JENDERAL,
(..............................) Tembusan :
- Menteri Perindustrian RI;
- Sesditjen Industri Agro;
- Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan/Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar/Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan/Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan*);
- LPPR.
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.
Formulir 15 Format Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan
PERJANJIAN PEMBERIAN PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN
Nomor: .................../........ /P3SH/.../20....
Pada hari ini ..........., di ............ tanggal .............................bulan .............................. Tahun Dua Ribu ............. (....../..... /20...), kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Nama : ........................................................................................
NIP : ........................................................................................
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Industri Agro berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor .................................
Alamat : Gedung Kementerian Perindustrian
Jalan …………………………………………………………………
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Agro, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama
: ……………………………………………….......................
Jabatan : ……………………………………………….......................
Nama Perusahaan : PT….………………………………………………...…..…….
Alamat : ………………………………………..……….…..…............
………………………………………..……….…..…............
Telp ……………..…………Fax .……………………………
Akte Pendirian : Notaris …………… No…………………..Tanggal ……./…./……., telah diumumkan dalam BNRI No………… Tambahan BNRI No. ……, tgl. …./……/…………………….
Rekening Bank : No. ……………………… atas nama ………….…………
Nama Bank
: Bank ……………..……., Cab……………….…………….
Dalam
hal
ini
bertindak
untuk
dan
atas
nama
Perusahaan
PT.........................., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Bahwa berdasarkan:
- Undang-Undang Nomor ….. tahun …… tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20....;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …….. Tahun 20.... Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro.
- Surat Pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- …………../20.... tanggal …………. Direktorat Jenderal Industri Agro;
- Surat permohonan PT ……………………… tentang Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro Nomor…………… tanggal …./…./……
- Surat Penetapan Direktur Jenderal Industri Agro selaku KPA Nomor ..... tanggal ..... /...../..... Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:
Pasal 1
Tujuan
Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro
dimaksudkan untuk:
a. meningkatkan nilai tambah, penguatan struktur, dan daya saing
sektor Industri agro melalui penggunaan mesin/peralatan terbaru untuk
peningkatan produktivitas, diversifikasi produk, efisiensi energi, dan/atau
ramah lingkungan;
b. mendorong industrialisasi sumber daya alam berbasis agro; dan/atau
c. meningkatkan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong
Industri.
Pasal 2 Ruang Lingkup Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro diwujudkan dalam bentuk pemberian potongan harga berupa penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai daftar terlampir yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Pasal 3
Nilai Penggantian
(1)
PIHAK PERTAMA memberikan penggantian sebagian dari harga pembelian
mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk dana segar
sebesar Rp…………………….,- (…………………………………... Rupiah) yang
ditetapkan dengan menggunakan nilai Kurs Pajak yang berlaku dengan
pembulatan dalam jutaan Rupiah terendah sesuai penetapan persetujuan
oleh PIHAK PERTAMA.
(2)
PIHAK PERTAMA akan merealisasikan penggantian sebagian dari harga
pembelian mesin dan/atau peralatan setelah menerima Surat Permohonan
Realisasi Pencairan Dana Program dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi
dengan dokumen sebagaimana terlampir dan memenuhi syarat sesuai
ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …….. Tahun
20.... tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada
Sektor Industri Agro.
(3)
Realisasi pembayaran nilai penggantian sebagian dari harga dilakukan
secara sekaligus melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
ke rekening PIHAK KEDUA.
Pasal 4 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA (1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengawasan dan meminta laporan pelaksanaan pemasangan dan pemanfaatan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik secara langsung maupun melalui penugasan Pihak Ketiga. (2) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini apabila: a. Bukti-bukti pembayaran dan atau dokumen mesin dan/atau peralatan dan atau legalisirnya diragukan keabsahannya; atau b. Pengajuan Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal P3SH. (3) PIHAK PERTAMA wajib membayar penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2).
Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
(1)
PIHAK KEDUA berhak mendapat penggantian sebagian dari harga
pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2).
(2)
PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tujuan dan ruang lingkup Program
Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro
sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2.
(3)
PIHAK KEDUA wajib memenuhi persyaratan Permohonan Realisasi
Pencairan Dana Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
dengan melampirkan Kuitansi dan dokumen lainnya sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …….. Tahun 20.... tentang
Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri
Agro selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal P3SH atau
selambat-lambatnya tanggal ………… 20.....
(4)
PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan perkembangan penggunaan
mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK PERTAMA setiap semester
dengan ketentuan paling lambat tanggal 31 Juli untuk semester ganjil dan
31 Januari untuk semester genap selama 3 (tiga) tahun.
(5)
PIHAK KEDUA wajib memberikan akses bagi PIHAK PERTAMA atau Pihak
Lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan hak-
haknya.
Pasal 6 Sanksi Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana mestinya, memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan/atau ternyata memberikan keterangan palsu/dokumen palsu/melakukan penipuan dengan tujuan memperoleh dana program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat dari PIHAK PERTAMA tentang kewajiban pengembalian dana program dimaksud.
Pasal 7 Keadaan Kahar (Force Majeure) (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau force majeure adalah keadaan, kejadian, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan/ kemampuan kedua belah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, seperti peperangan, epidemi, huru-hara, atau bencana alam. (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, dilengkapi dengan bukti berupa keterangan tertulis dari instansi yang berwenang. (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilakukan perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan setiap perubahan dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan ke dalam Addendum P3SH yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Pasal 8 Pernyataan dan Jaminan (1) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa semua dokumen dan informasi tentang mesin dan/atau peralatan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan mesin dan/atau peralatan yang dibeli dan tidak ada rekayasa atau manipulasi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa semua legalisir atas dokumen mesin dan/atau peralatan serta bukti-bukti pembayaran dan dokumen lainnya yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar telah mendapatkan legalisir dari pejabat yang berwenang dan tidak ada yang direkayasa atau dimanipulasi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan menjadi bukti yang sah.
Pasal 9
Penutup
(1)
Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) terlampaui,
maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan pengunduran waktu
kepada PIHAK PERTAMA dengan memberikan alasan dan bukti-bukti
keterlambatan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum batas
waktu tersebut berakhir.
(2)
Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam perjanjian ini apabila dianggap
perlu, oleh kedua belah pihak akan diatur dengan Addendum P3SH.
(3)
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) rangkap
diantaranya bermeterai cukup dan kesemuanya mempunyai kekuatan
hukum yang sama.
Jakarta, ..................... 20 ..
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
(................................)
(..............................)
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.
meterai Rp. 10.000,-
Formulir 16 Format Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro
(kop perusahaan)
SURAT PERMOHONAN REALISASI
PENCAIRAN DANA PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO
No.
: ……………………………………
……….,………… , 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal
: Permohonan Realisasi Pencairan
Yth, Pejabat pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian di Tempat
Dengan hormat, Merujuk Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan (P3SH) Nomor….…. tanggal …………….. 20.... antara Kementerian Perindustrian dan PT/CV/Firma/Perseorangan*) ……………, untuk realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dimaksud di atas, dengan ini kami mohon pencairan dana tersebut dapat kami terima dan dicairkan melalui rekening a/n PT. …… pada Bank ….. cabang .............. dengan nomor rekening …………………
Sebagai kelengkapan administrasi realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan tersebut, terlampir dokumen berupa:
- Invois, rangkap 2 (dua) bermeterai cukup,
- Kuitansi, rangkap 2 (dua) bermeterai cukup,
- Cetakan hasil pindai NPWP Perusahaan, rangkap dua,
- Faktur Pajak-PPN yang sudah diisi lengkap,
- SSP PPN yang sudah diisi lengkap,
- SSP PPh yang sudah diisi lengkap,
- Surat Referensi Bank tentang nama dan nomor rekening sesuai nomor rekening yang tercantum pada P3SH, 1 (satu) asli dan 1 (satu) cetakan hasil pindai,
- Berita acara serah terima dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan 1 (satu) cetakan hasil pindai, dan
- Berita acara pembayaran dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan 1 (satu) cetakan hasil pindai.
Demikian, atas bantuan dan realisasi pencairan dana program tersebut, kami sampaikan terima kasih.
Meterai Rp.10.000+TTD+Stempel Perusahaan
( …………………………) Direktur Utama/Direktur**)
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu. **) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.
Formulir 17 Format Invois
(Kop Surat Perusahaan)
INVOIS
Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustriaan
……………………………………………………
……………………………………………………
No. :
Tanggal :
Realisasi penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.... berdasarkan Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Mesin dan/atau Peralatan No……….., tanggal ……../........../20.... dan Berita Acara Serah Terima Penggantian Sebagian Dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan tanggal……….
Terbilang: ………………………………………………… Rp…………………………………
Nomor Rekening
:………….( Sesuai P3SH )
Atas
Nama
Rekening
:……………………………………
Bank
:…………...…( Sesuai P3SH )
Cabang
:
………………………………………
NPWP
:………………………………………
Atas Nama
:PT/CV/ Firma/Perseorangan*)
…… (Sesuai P3SH)
PT……………………………………
Meterai Rp.10.000+TTD+Stempel Perusahan
………………………………………. Direktur Utama/Direktur**)
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu. **) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.
Formulir 18 Format Kuitansi Penerimaan Pencairan Dana Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro
(Kop Surat Perusahaan)
KUITANSI
No. Kuitansi :……………………… Tanggal ……./……./…….
Sudah terima dari :
Banyaknya uang :
Untuk pembayaran :
Jumlah Rp :
PT/CV/Firma/Perseorangan*) ………………………..
(Meterai Rp.10.000+TTD+Stempel Perusahaan)
(……………………..) Direktur Utama/Direktur **)
*)
pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.
**)
dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara
dengan Direktur Utama.
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Industri Agro
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta
Selatan
Terbilang
……………….…………………………………….
Realisasi
penggantian
sebagian
dari
harga
pembelian mesin dan/atau peralatan pada program
Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada
Sektor Industri Agro, Kementerian Perindustrian
Tahun Anggaran 20.... berdasarkan Perjanjian
Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Mesin
dan/atau
Peralatan
No………..,
tanggal
……../........../20.... dan Berita Acara Serah Terima
Penggantian Sebagian Dari Harga Pembelian Mesin
dan/atau Peralatan tanggal……….
………………..
Formulir 19 Format Berita Acara Serah Terima Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan
BERITA ACARA
SERAH TERIMA DANA PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA
PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN PROGRAM RESTRUKTURISASI
MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO
NO. …………………………..
Pada hari ini …….……… tanggal …………..…bulan ……… tahun Dua Ribu ……………. (…. /…. / 20....), bertempat di Jakarta. Yang bertandatangan dibawah ini:
- ...................................... :
Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan/Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar/Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan/Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan *) yang berkedudukan di Kementerian Perindustrian, Jl…………………….., bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Industri Agro, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. - ...................................... :
Direktur Utama / Direktur PT/CV/Firma/Perseorangan) .................. yang berkedudukan di ......................... Jl..........................................., bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Perseorangan) ......................., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Kedua belah pihak sepakat, untuk: - PIHAK PERTAMA menyerahkan dana dari Pemerintah c.q. Kementerian Perindustrian melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung ke rekening bank PIHAK KEDUA senilai Rp ........................,- (.........................................) sebagai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Nomor :..... /......../P3SH/.../20.... tanggal .......bulan......... 20...., Kuitansi Nomor ........... tanggal ....... 20.... dan Invois Nomor........ tanggal ........ 20.....
- PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan uang senilai Rp ................................,-( ..............................................................................) dari PIHAK PERTAMA untuk penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana tercantum dalam P3SH, Invois dan Kuitansi dimaksud.
- Apabila PIHAK KEDUA memindahtangankan mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari dana tersebut kepada pihak lain dalam masa 3 (tiga) tahun sejak direalisasikan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA tersebut ke Kas Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Agro.
- PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan perkembangan penggunaan
mesin dan/atau peralatan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk semester ganjil dan 31 Januari untuk semester genap.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT/CV/Firma/Perseorangan*)....................
(.................................. )
(…………………………. )
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.
Formulir 20 Berita Acara Pembayaran Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan
BERITA ACARA PEMBAYARAN
DANA PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU
PERALATAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO
NO : ............................................
Pada hari ini …….……… tanggal …………..…bulan ……… tahun …..…………….,
yang bertanda tangan dibawah ini :
I.
Nama
:
…………………………………………………………………………
Jabatan
:
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat
Jenderal
Industri
Agro,
Kementerian
Perindustrian
Alamat
:
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt.9, Jakarta Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Direktorat Jenderal Industri
Agro, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
II.
Nama
:
……………………………………………………………………..
Jabatan : ……………………………………………………….…………….
Alamat : .................................................................................... Dalam hal ini bertindak untuk atas nama ………………………………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Dengan mendasarkan :
- Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Sektor Industri Agro antara Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian dengan ...................................... Nomor : .................................... tanggal ................... 20..., tentang Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Sektor Industri Agro.
- Berita Acara Serah Terima Penggantian Sebagian Dari Harga Pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Sektor Industri Agro Nomor : .............................. tanggal ................... 20... .
- Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Penggantian Sebagian Dari
Harga Pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Sektor
Industri Agro Nomor : ............................. tanggal .................... 20... .
Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA
sebesar Rp ............................. (.........................................................) termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pembayaran
dilakukan
melalui
....................................................................................
Nomor
Rekening:
........................................... atas nama ..................................... dengan beban
tetap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII.
Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk digunakan seperlunya.
*) Pilih yang sesuai
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.
PIHAK PERTAMA
(…………………………. ) PIHAK KEDUA PT/CV/ Firma/Perseorangan*)........................
(…………………………. )
Formulir 21 Laporan Perkembangan Penggunaan Mesin dan/atau Peralatan
kop surat perusahaan
LAPORAN
PERKEMBANGAN PENGGUNAAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO TAHUN ANGGARAN ......
Nomor : …………………………………………………………….
Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 lantai 18
Jakarta Selatan
Dengan hormat,
Sesuai dengan kewajiban perusahaan kami yang tercantum dalam Surat Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Nomor ………. tanggal …………, bersama ini kami sampaikan Laporan Perkembangan Penggunaan Mesin dan/atau Peralatan untuk periode laporan 6/12/18/24/30/36*) bulan sejak realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan tersebut sebagaimana terlampir.
Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
PT/CV/Firma/Perseorangan*) ……………………………………….
Tanda tangan + cap
Nama
: ………………………………
Jabatan : Direktur Utama/Direktur**)
Tembusan:
Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan/Direktur Industri
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar/Direktur Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan/Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan*)
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu. **) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama
Lampiran Formulir 21
LAMPIRAN PERKEMBANGAN PENGGUNAAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO TAHUN ANGGARAN ......
Periode Bulan: 6/12/18/24/30/36*)
A. Tujuan dan sasaran pembelian mesin/peralatan
B. Realisasi program
C. Dampak penggunaan mesin dan/atau peralatan
Tujuan pembelian mesin/peralatan : Peremajaan/perluasan/investasi baru*)
Sasaran investasi mesin/peralatan : Peningkatan kapasitas/efisiensi/mutu/produktivita s*)
Nilai pembelian : Eq Rp ……………
Pemasangan mesin/peralatan : Bulan …… s/d …………tahun ......
Kapasitas terpasang : .............. ton/tahun
Nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan : Rp .........
Tanggal penerimaan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan : ........ No. Jenis data Satuan Sebelum program Setelah program
Konsumsi energi listrik Kwh
Konsumsi bahan baku m3/ton*
Biaya tenaga kerja Rp/hari
Kapasitas produksi m3/ton*
Jumlah tenaga kerja orang
Nilai total penjualan Rp
Nilai ekspor Rp
Nilai penjualan domestik Rp
Efisiensi proses %
Peningkatan mutu %
Peningkatan produktivitas %
Air baku m3
D. Keberadaan mesin/peralatan yang mendapat dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan (sesuai dengan daftar mesin dan/atau peralatan pada realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan)
E. Permasalahan teknis yang dihadapi meliputi aspek produksi, tenaga kerja, dan/atau pemasaran dll
Tembusan: Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan/ Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan/ Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar/ Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan*)
*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu. **) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.
*) Coret yang tidak perlu
No. Nama Mesin dan/atau Peralatan Merk Jum- lah Unit Kondisi Mesin dan/atau Peralatan Lokasi penem- patan Ket. (Baik/ Rusak) Berope- rasi Tidak berope- rasi
No. Permasalahan Usulan solusi
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Cap Perusahaan
…………………… Direktur Utama/Direktur**)
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk memperkuat kontribusi sektor industri agro pada perekonomian nasional perlu dilakukan program peningkatan nilai tambah, penguatan struktur, dan daya saing bagi sektor industri agro; b. bahwa untuk mewujudkan program peningkatan nilai tambah, penguatan struktur, dan daya saing bagi sektor industri agro, perlu melaksanakan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan pada sektor industri agro; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
