Permenperin No. 12 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk Melalui User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic of Indonesia and The Government Of The Republic Of Korea) - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER
SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN
EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
(COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF KOREA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas implementasi pemanfaatan bahan baku dengan tarif bea masuk melalui user specific duty free scheme dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea), perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea);
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1991, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6818);
Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea
(Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA).
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. User Specific Duty Free Scheme yang selanjutnya disingkat USDFS adalah penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada industri pengguna dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea). 2. Bea Masuk USDFS adalah tarif bea masuk yang ditetapkan berdasarkan penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada industri pengguna dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea). 3. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 4. Surat Keterangan Asal dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) yang selanjutnya disebut SKA IKCEPA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Republik Korea. 5. Industri Pengguna adalah industri yang dapat melakukan importasi Bahan Baku untuk keperluan produksi dengan USDFS dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea). 6. Industri Penunjang adalah industri yang menghasilkan barang atau produk yang merupakan bagian dari produk akhir yang dihasilkan oleh Industri Pengguna. 7. Project Owner adalah pemilik pekerjaan di bidang industri minyak, gas, dan/atau pembangkit listrik. 8. Project Developer adalah perusahaan yang diberikan pekerjaan dan memiliki kontrak kerja sama dengan Project Owner, yang dapat berupa pekerjaan engineering, procurement, dan/atau construction. 9. Subkontraktor adalah perusahaan yang memiliki kontrak kerja sama dengan industri penggerak dan/atau Project Developer, yang dilibatkan untuk melakukan sebagian kegiatan produksinya. 10. Verifikasi Industri adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna untuk memperoleh kepastian dan/atau kebenaran atas kesesuaian persyaratan dan analisis manfaat USDFS. 11. Verifikasi Awal adalah kegiatan pemeriksaan awal terhadap Industri Pengguna yang mengajukan permohonan pemanfaatan Bea Masuk USDFS atas aspek legalitas, jumlah, jenis dan spesifikasi Bahan Baku, kapasitas riil produksi, dan kondisi perusahaan. 12. Verifikasi Produksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna yang telah melalui proses Verifikasi Awal terhadap realisasi importasi dan realisasi penggunaan Bahan Baku dalam
kegiatan produksi yang mendapat Bea Masuk
USDFS.
13. Verifikasi Akhir adalah kegiatan pemeriksaan
terhadap Industri Pengguna yang telah melalui
proses Verifikasi Produksi terhadap realisasi
importasi dan realisasi penggunaan Bahan Baku
dalam kegiatan produksi yang mendapat Bea
Masuk USDFS.
14. Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS yang
selanjutnya disingkat SKVI-USDFS adalah surat
keterangan hasil Verifikasi Awal terhadap Industri
Pengguna
yang
mengajukan
permohonan
pemanfaatan
USDFS,
yang
diterbitkan
oleh
lembaga pelaksana verifikasi dan telah diberikan
Tanda Sah oleh pejabat yang ditunjuk menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian.
15. Bahan Baku Sisa adalah Bahan Baku yang
diimpor oleh Industri Pengguna namun tidak
dimanfaatkan oleh industri penggerak.
16. Barang Sisa adalah Bahan Baku yang telah
melalui proses produksi namun tidak diterima oleh
industri penggerak dikarenakan tidak memenuhi
spesifikasi yang dibutuhkan.
17. Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa
adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri
Pengguna atas Bahan Baku Sisa dan Barang Sisa
dalam rangka pemanfaatan USDFS.
18. Surat Keterangan Verifikasi Bahan Baku Sisa yang
selanjutnya disingkat SKV-BBS adalah surat
keterangan hasil verifikasi Bahan Baku Sisa dalam
rangka pemanfaatan USDFS.
19. Surat Keterangan Verifikasi Barang Sisa yang
selanjutnya
disingkat
SKV-BS
adalah
surat
keterangan hasil verifikasi Barang Sisa dalam
rangka pemanfaatan USDFS.
20. Tanda Sah Verifikasi Kemampuan Produsen
Dalam
Negeri
adalah
kegiatan
pemeriksaan
terhadap industri dalam negeri yang menyatakan
mampu memproduksi Bahan Baku yang dapat
diimpor dengan USDFS.
21. Tanda Sah adalah pembubuhan tanda tangan oleh
pejabat yang berwenang, baik secara manual
maupun secara elektronik.
22. Periode Importasi adalah rentang waktu selama 12
(dua belas) bulan yang dapat digunakan oleh
Industri Pengguna untuk mengimpor Bahan Baku
sesuai dengan periode impor yang tertera pada
SKVI-USDFS.
23. Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah surveyor
independen
yang
memiliki
kompetensi
dan
ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
24. Sistem
Informasi
Industri
Nasional
yang
selanjutnya
disingkat
SIINas
adalah
suatu
mekanisme
untuk
mempermudah
dan
mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Data tersebut merupakan input yang selanjutnya diolah, dianalisis, dan dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pemerintah dalam menyusun rangkaian kebijakan. 25. Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 27. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. 28. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap jenis industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap jenis industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Setelah ayat (1) Pasal 3 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3 (1) Industri Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. industri penggerak; b. steel service center; dan c. industri pendukung. (2) Industri Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan berstatus sebagai mitra utama kepabeanan atau authorized economic operator. (3) Ketentuan mengenai status mitra utama kepabeanan atau authorized economic operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan tarif bea masuk melalui user specific duty free scheme
dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.
- Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5 Industri penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. industri kendaraan bermotor dan komponennya; b. industri elektrik dan elektronika serta komponennya; c. industri alat berat dan mesin konstruksi; dan d. industri peralatan penunjang energi.
- Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 7 dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1)
Industri
pendukung
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c merupakan industri yang
terkait
dengan
kegiatan
pekerjaan
khusus
terhadap produk dari logam dan barang dari logam
yang menghasilkan barang yang akan digunakan
oleh industri penggerak.
(2)
Industri pendukung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a.
saham
mayoritas
dimiliki
oleh
investor
Indonesia dan/atau Korea; dan
b.
dihapus.
(3) Penggunaan produk dari logam dan barang dari
logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melalui pengolahan oleh steel service center
dengan ketentuan memiliki kontrak kerja sama
dengan industri penggerak.
(4)
Dalam
hal
industri
pendukung
merupakan
industri penggilingan baja, kegiatan pekerjaan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a.
pelapisan (galvanizing);
b.
annealing; dan/atau
c.
drawing.
- Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12 (1) Untuk dapat memanfaatkan USDFS, Industri Pengguna mengajukan permohonan Verifikasi Industri kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi. (1a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SINSW yang terintegrasi dengan SIINas.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a.
melakukan pengisian data berupa:
1.
rencana impor barang, yang memuat:
a)
daftar kebutuhan Bahan Baku yang
mencakup
nama
bahan
baku,
harga, jenis dan spesifikasi teknis
pos tarif/harmonized system, stok,
dan
rencana
jumlah
importasi
Bahan Baku selama 1 (satu) tahun;
dan
b)
rencana produksi yang meliputi
nama struktur produk, rencana
jumlah produksi, dan perhitungan
sendiri
mengenai
konversi
pemakaian Bahan Baku menjadi
hasil produksi; dan
2.
data
kapasitas
produksi
terpasang
sesuai dengan perizinan berusaha yang
dimiliki; dan
b.
mengunggah dokumen berupa:
1.
akta
pendirian
perusahaan
dan
perubahan terakhir atau yang telah
berupa berita acara negara;
2.
perizinan berusaha;
3.
profil perusahaan selama 12 (dua belas)
bulan memuat data:
a)
produksi;
b)
penjualan;
c)
tenaga kerja; dan
d)
pembayaran pajak,
dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4.
gambar alur proses produksi serta daftar
dan layout mesin produksi; dan
5.
dokumen spesifikasi teknis atas Bahan
Baku yang akan di impor.
(3)
Dalam
hal
permohonan
Verifikasi
Industri
dilakukan oleh steel service center sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, selain data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
melampirkan dokumen berupa:
a.
rencana produksi dan konversi penggunaan
Bahan Baku serta data kapasitas produksi
terpasang dari industri penggerak sebagai
dasar perhitungan rencana produksi dan
konversi penggunaan Bahan Baku;
b.
kontrak kerja sama steel service center
dengan industri penggerak; dan
c.
perizinan berusaha dari industri penggerak
sebagaimana dimaksud pada huruf b.
(4)
Dalam
hal
permohonan
Verifikasi
Industri
dilakukan oleh industri pendukung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, selain data dan informasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
juga
dilengkapi dengan:
a.
rencana
produksi,
konversi
penggunaan
Bahan Baku, dan data kapasitas produksi
terpasang dari industri penggerak dan/atau
steel service center sebagai dasar perhitungan
rencana produksi dan konversi penggunaan
Bahan Baku;
b.
kontrak
kerja
sama
dengan
industri
penggerak dan/atau steel service center; dan
c.
perizinan berusaha dari industri penggerak
dan/atau steel service center sebagaimana
dimaksud pada huruf b.
(5)
Dalam
hal
permohonan
Verifikasi
Industri
dilakukan oleh industri penggerak di bidang
industri peralatan penunjang energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, selain data dan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
juga dilengkapi dengan:
a.
data informasi proyek;
b.
surat
pernyataan
kesediaan
Industri
Pengguna, Project Developer, Subkontraktor,
dan
pihak
lain
yang
terkait
dengan
pemanfaatan Bea Masuk USDFS untuk
diverifikasi dengan melampirkan fotokopi
kontrak kerja sama dengan pemberi kerja;
dan
c.
kontrak kerja sama Industri Pengguna yang
merupakan Subkontraktor dan/atau Project
Developer dengan Project Owner yang saham
terbesarnya dimiliki oleh investor Republik
Indonesia
dan/atau
Korea
pada
saat
permohonan Verifikasi Industri.
- Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15 (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi melaksanakan Verifikasi Awal berdasarkan permohonan Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Verifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksaan kelengkapan dokumen yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja sama antara Industri Pengguna dan Lembaga Pelaksana Verifikasi setelah dokumen dinyatakan lengkap; b. pemeriksaan lapangan terhadap jumlah, jenis, dan spesifikasi Bahan Baku, serta kapasitas riil produksi; dan c. pemeriksaan kondisi perusahaan sebelum memanfaatkan USDFS, yang memuat profil data produksi, penjualan, tenaga kerja, dan pembayaran pajak tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3) Berdasarkan hasil Verifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan SKVI-USDFS melalui SIINas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penandatanganan kontrak kerja sama dan dokumen dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan. (4) SKVI-USDFS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan laporan hasil Verifikasi Awal yang paling sedikit memuat: a. identitas perusahaan, termasuk jenis/kategori Industri Pengguna; b. rekomendasi mengenai Bahan Baku yang terdiri atas nama Bahan Baku, jenis dan spesifikasi teknis, pos tarif/harmonized system, dan jumlah rencana impor barang; c. konversi penggunaan Bahan Baku; d. kapasitas produksi terpasang; dan e. kontrak kerja sama dengan Industri Pengguna lainnya, apabila ada.
Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) SIINas menyampaikan SKVI USDFS yang telah diterbitkan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) kepada Direktur Jenderal untuk ditandasahkan. (2) Penyampaian SKVI-USDFS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan hasil Verifikasi Awal.
Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 20 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20
(1)
Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk
melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian
laporan
hasil
Verifikasi
Awal
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dengan SKVI-
USDFS paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
permohonan Tanda Sah diterima.
(2)
Dalam hal pemeriksaan kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) SKVI-USDFS telah sesuai
dengan laporan hasil Verifikasi Awal, Direktur
Jenderal memberikan Tanda Sah pada SKVI-
USDFS melalui SIINas.
(3)
Dalam
hal
pemeriksaan
kesesuaian
laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKVI-USDFS
tidak sesuai dengan laporan hasil Verifikasi Awal,
Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan
terhadap permohonan Tanda Sah SKVI-USDFS
melalui SIINas.
(4) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Tanda Sah SKVI-USDFS kepada Direktur. (5) SIINas menyampaikan SKVI-USDFS yang telah ditandasahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SINSW. (6) SINSW meneruskan SKVI-USDFS yang telah ditandasahkan kepada sistem komputer pelayanan kepabeanan (Customs-Excise Information System and Automation (CEISA)) dan Industri Pengguna.
- Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21 (1) Industri Pengguna dapat mengajukan permohonan perubahan rencana impor Bahan Baku. (2) Perubahan rencana impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan dapat dilakukan selama belum diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan tarif Bea Masuk USDFS. (3) Dalam hal telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan tarif Bea Masuk USDFS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Industri Pengguna hanya dapat melakukan perubahan identitas Industri Pengguna, nama Bahan Baku, jenis, dan spesifikasi Bahan Baku. (3a) Perubahan identitas Industri Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa nama dan/atau alamat kedudukan. (4) Perubahan nama Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang jenis, dan spesifikasi lainnya sama dengan nama Bahan Baku sebelumnya. (5) Perubahan SKVI nama Bahan Baku, jenis, dan spesifikasi Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang Bahan Baku yang diajukan belum dilakukan realisasi importasi.
- Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27 (1) Industri Pengguna wajib mengajukan permohonan Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa terhadap Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa. (2) Bahan Baku Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria: a. Bahan Baku dalam bentuk gulungan, lembaran, atau bentuk lainnya sesuai dengan
kondisi pada saat importasi yang belum
mengalami proses lebih lanjut;
b.
Bahan Baku yang telah dilakukan kegiatan
produksi oleh steel service center dan/atau
industri pendukung namun belum dijual atau
dipindahtangankan
kepada
industri
penggerak, tidak termasuk skrap; dan/atau
c.
Bahan Baku yang cacat (defect).
(3)
Skrap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b berupa sisa Bahan Baku yang merupakan
potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari
proses produksi yang secara bentuk dan fungsi
tidak sesuai dengan kondisi pada saat importasi
serta tidak dapat digunakan kembali untuk proses
produksi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh
industri penggerak.
- Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33 Bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas periode pemanfaatan dua tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) menjadi persyaratan pengajuan permohonan pemanfaatan SKVI-USDFS periode berikutnya.
Setelah ayat (2) Pasal 34 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: Pasal 34 (1) Industri Pengguna dapat melakukan penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa. (2) Bahan Baku Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). (3) Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pemberlakuan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (4) Penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa diutamakan untuk pemenuhan Bahan Baku industri kecil dan menengah.
Setelah ayat (5) Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35 (1) Terhadap Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa yang akan dijual atau dipindahtangankan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Industri Pengguna menyampaikan permohonan persetujuan penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa kepada Direktur Jenderal. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan: a. SKV-BBS dan/atau SKV-BS yang telah diberikan Tanda Sah; dan b. bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan validasi. (5) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan atau penolakan permohonan penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. (6) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktur.
- Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44 (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terbadap pemanfaatan USDFS berdasarkan laporan hasil Verifikasi Akhir dan Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa yang diperoleh dari Lembaga Pelaksana Verifikasi. (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan: a. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri intemasional; dan b. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan tarif bea masuk USDFS. (3) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja atau instansi teknis terkait. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan
lapangan dan/atau tindakan pengawasan lain yang diperlukan.
- Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52
(1)
Industri Pengguna yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
dan Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
tidak
dapat
mengajukan
permohonan
pemanfaatan Bahan Baku dengan Bea Masuk
USDFS; dan/atau
c.
rekomendasi pemblokiran akses kepabeanan.
(2)
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
(3)
Sanksi
administratif
berupa
tidak
dapat
mengajukan permohonan pemanfaatan Bahan
Baku dengan Bea Masuk USDFS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan selama
1 (satu) tahun berikutnya.
(4)
Sanksi
administratif
berupa
rekomendasi
pemblokiran
akses
kepabeanan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
(5)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.
- Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 54A Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52, dan Pasal 53 tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 55A Dalam hal terjadi perubahan pengaturan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia 5 (lima) digit yang ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik: a. dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran terhadap perizinan berusaha Industri Pengguna melalui sistem online single submission sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
b. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima) digit yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini mengikuti ketentuan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia yang baru.
- Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2026
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1
TAHUN
2023
TENTANG
PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN
BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK
MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE
SCHEME DALAM RANGKA PERJANJIAN
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA
PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA
DAN
PEMERINTAH
REPUBLIK KOREA (COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
KOREA)
INDUSTRI PENGGUNA YANG DAPAT MEMANFAATKAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA)
A.
Kelompok industri yang termasuk dalam industri penggerak
I.
Kelompok Industri Kendaraan Bermotor dan komponennya,
mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI
sebagai berikut:
No.
KBLI 2020
Uraian
1.
29101
Industri Kendaraan
Bermotor
Roda Empat atau Lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasion wagon dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, mesin piston bolak balik nyala kompresi (diesel atau semi diesel), atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan,
No.
KBLI 2020
Uraian
ambulans, mobil salju, mobil
golf,
kendaraan
amfibi,
perpustakaan mobil (travelling
libraries), mobil berlapis baja,
lori pencampur beton dan ATV,
go
cart,
mobil
balap
dan
sejenisnya. Kelompok ini juga
mencakup usaha pembuatan
mesin
kendaraan
bermotor,
chasis
mesin
dan
industri
pembangunan kembali mesin
kendaraan bermotor.
2.
29200
Industri
Karoseri
Kendaraan
Bermotor
Roda
Empat atau Lebih
dan Industri Trailer
dan Semi Trailer
Kelompok ini mencakup usaha
pembuatan bagian-bagian mobil
atau
karoseri
kendaraan
bermotor, seperti bak truk, bodi
bus, bodi pick up, bodi untuk
kendaraan
penumpang,
dan
kendaraan
bermotor
untuk
penggunaan
khusus,
seperti
kontainer, caravan dan mobil
tangki. Termasuk pembuatan
trailer, semi trailer dan bagian-
bagiannya.
3.
29300
Industri
Suku
Cadang dan Aksesori
Kendaraan Bermotor
Roda
Empat
Atau
Lebih
Kelompok ini mencakup usaha
pembuatan komponen dan suku
cadang
kendaraan
bermotor
roda empat atau lebih, seperti
leaf sporing, radiator, fuel tank,
muffle,
rem,
gearboxes/persnelling, AS roda,
road wheel, suspension shock
absorber,
silencer,
pipa
pembuangan,
kataliser
pengubah,
kopling,
roda
kemudi, sistem kolom kemudi
dan kotak kemudi; suku cadang
dan
aksesori
untuk
bodi
karoseri kendaraan bermotor,
seperti sabuk pengaman, pintu,
bamper, airbag; tempat duduk
mobil;
peralatan
listrik
kendaraan
bermotor,
seperti
generator,
alternator,
busi,
ignition
wiring
harnesses/starter, sistem buka
tutup
pintu
dan
jendela
otomatis,
pemasangan
argometer
ke
dalam
panel
instrumen, pengatur voltawse;
inverter
untuk
kendaraan
bermotor roda empat atau lebih;
dan lain-lain.
4.
30911
Industri
Sepeda
Kelompok ini mencakup usaha
pembuatan
dan
perakitan
No. KBLI 2020 Uraian Motor Roda Dua dan Tiga secara lengkap dari macam- macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, a side-cars dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor. 5. 30912 Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot. Termasuk inverter untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga. 6. 27900 Industri Peralatan Listrik Lainnya Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), peralatan sinyal listrik seperti alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, seperti charger (pengisi) baterai padat, alat pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter gigi), tanning beds, peralatan solid state inverter, peralatan rektifikasi, fuel cells, penyuplai daya teregulasi dan tidak teregulasi, UPS (uninterruptible power supllies), supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level voltase), kabel peralatan, kabel sambungan, perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat dan berkonektor, karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk karbon dan grafit listrik lainnya, akselerator partikel, kapasitor, resistor, kondenser listrik dan komponen sejenisnya, elektromagnet, papan skor
No. KBLI 2020 Uraian listrik, reklame listrik, insulator (penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan solder listrik, besi solder tangan dan pembuatan peralatan modul fotovoltaik (panel surya), rokok elektrik (vape). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya. 7. 28140 Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bola dan bantalan poros (ball and roller bearings), termasuk bola, bantalan guling, ring dan bagian-bagian lain dari bearings. Termasuk pula pembuatan komponen dan suku cadang peralatan transmisi mekanik, antara lain cam shafts, poros engkol (crank shafts), engkol, kerangka bearing dan bearing poros sederhana, persneling, roda gigi, bantalan blok, kopling dan poros kopling, roda gendeng dan kerek/katrol, mata rantai bersambung, rantai transmisi tenaga (rantai keteng) dan sebagainya.
II. Kelompok Industri Elektrik dan Elektronika dan komponennya mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut: No. KBLI 2020 Uraian 1. 27510 Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap debu (vacuum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers, dan sebagainya) dan peralatan listrik lainnya seperti sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, pengasah pisau listrik dan sebagainya. Termasuk kulkas (refrigerator), mesin pencuci piring, mesin pencuci dan pengering pakaian, unit pembuangan/tempat sampah dan kap ventilasi. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya
dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 28262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 28262. 2. 27520 Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga Kelompok ini mencakup pembuatan kompor (misalnya oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters, pembuat kopi dan teh, frypans, roasters, penggorengan dan pemanggang listrik dan hoods dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, kipas angin dan pemanas ruangan. Termasuk industri peralatan elektrotermal rumah tangga, seperti alat pemanas air listrik, selimut listrik, alat listrik untuk perawatan rambut (pengering, sisir, sikat, pengeriting), setrika listrik, alat resistor pemanas listrik dan lain-lain. 3. 26410 Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi Kelompok ini mencakup pembuatan televisi, seperti pesawat penerima televisi dan kombinasi, monitor televisi dan pertunjukan. Termasuk perakitan televisi. 4. 26420 Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan audio dan video elektronik untuk hiburan di rumah (home entertainment) untuk rumah tangga dan kendaraan bermotor, seperti pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder dan video recorder. Termasuk industri peralatan stereo, pemutar CD dan VCD/DVD, kamera video jenis rumah tangga dan jukebox. 5. 26490 Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier dan sebagainya. Termasuk industri mesin karaoke, headphone (radio, stereo, komputer) dan konsol
video game dan lainnya.
- 27900 Industri Peralatan Listrik Lainnya Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), peralatan sinyal listrik seperti alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, seperti charger (pengisi) baterai padat, alat pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter gigi), tanning beds, peralatan solid state inverter, peralatan rektifikasi, fuel cells, penyuplai daya teregulasi dan tidak teregulasi, UPS (uninterruptible power supllies), supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level voltase), kabel peralatan, kabel sambungan, perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat dan berkonektor, karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk karbon dan grafit listrik lainnya, akselerator partikel, kapasitor, resistor, kondenser listrik dan komponen sejenisnya, elektromagnet, papan skor listrik, reklame listrik, insulator (penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan solder listrik, besi solder tangan dan pembuatan peralatan modul fotovoltaik (panel surya), rokok elektrik (vape). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.
III. Kelompok Industri Alat Berat dan Mesin Konstruksi mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut: No. KBLI 2020 Uraian 1. 28240 Industri Mesin Penambangan, Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan
No. KBLI 2020 Uraian Penggalian dan Konstruksi pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, mesin pengeboran, pemotongan dan mesin terowongan dan sinking (baik untuk penggunaan di bawah tanah atau tidak), traktor yang digunakan dalam kegiatan pertambangan dan konstruksi, mesin pemindah tanah, seperti bulldozer, angle dozer, graders, scrapers, leveler, sekop, sekop pemuatan dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan konstruksi, dan mesin pencampur beton dan mortar, mesin pile-driver dan pile ekstraktor, penyebar mortar dan aspal, mesin penghalus permukaan beton dan lain-lain, traktor tracklaying dan traktor yang digunakan dalam konstruksi atau pertambangan, pisau bulldozer dan angle dozer dan truk dumping off-road. Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya. Pembuatan traktor untuk pertanian dimasukkan dalam kelompok 28210.
IV. Kelompok Industri Peralatan Penunjang Energi mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut: No. KBLI 2020 Uraian 1. 28111 Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti mesin uap, turbin dan bagian-bagiannya, turbin uap dan turbin sejenis lainnya, turbin hidrolik, kincir air dan regulatornya, turbin angin dan turbin gas/udara, kecuali turbojet atau turbo baling-baling untuk pesawat terbang; perangkat turbin-ketel (boiler-turbine),
No. KBLI 2020 Uraian perangkat generator-turbin dan kincir angin. 2. 27112 Industri Mesin Pembangkit Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter. Termasuk generator tenaga (kecuali alternator pengisi baterai untuk mesin pembakaran dalam), perangkat generator motor (kecuali perangkat generator turbin) dan perangkat generator penggerak utama. 3. 27113 Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator. Termasuk transformator distribusi listrik, transformator arc-welding, flourescent ballast atau lighting ballast, transformator sub stasiun untuk distribusi tenaga listrik dan pengatur transmisi dan distribusi voltase listrik. 4. 27120 Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/ bagiannya, seperti control panel otomatis, ligthing distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup. Termasuk sakelar pemutus aliran listrik, angker dinamo untuk pabrik, surge suppressor/penindas sentakan listrik (untuk distribusi tingkat voltase), panel kontrol untuk distribusi tenaga listrik, relay listrik, pipa/saluran peralatan papan penghubung/switchboard aliran listrik, sekering listrik, peralatan pemindah tenaga (power switching), saklar tenaga listrik
No. KBLI 2020 Uraian (kecuali tombol tekan, snap, solenoida, tumbler) dan KWH meter. 5. 25120 Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk tandon, tangki dan wadah dari logam yang secara umum dibuat untuk perlengkapan/tempat penyimpanan atau untuk keperluan industri dan ketel pemanas dan radiator. 6. 43223 Instalasi Minyak dan Gas Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.
B. Kelompok industri yang termasuk dalam Steel Service Center No. KBLI 2020 Uraian 1. 25920 Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam Kelompok ini hanya mencakup kegiatan jasa industri pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam termasuk kegiatan pembentukan logam atau barang-barang dari logam.
C. Kelompok industri yang termasuk dalam industri pendukung
No. KBLI 2020 Uraian 1. 24102 Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) Kelompok ini hanya mencakup usaha penggilingan baja yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya.
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas implementasi pemanfaatan bahan baku dengan tarif bea masuk melalui user specific duty free scheme dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea), perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1991, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6818);
Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea
(Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
