Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 41KEPMPAN122000 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN ANGKA KREDITNYA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

yang memenuhi

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu. 3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 4. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. 5. Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. 6. Instansi Pemerintah Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural. 7. Instansi Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
10. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
11. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA serta disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA INSTANSI PEMBINA

Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A mempunyai tugas: a. menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang; b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Perancang; c. melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis Perancang; d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis Perancang; e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis Perancang berkoordinasi dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang telah terakreditasi; f. MENETAPKAN standar kompetensi Jabatan Fungsional Perancang;

g. melakukan uji kompetensi terhadap Perancang untuk kenaikan jenjang jabatan; h. menyusun standar kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Perancang; i. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang; j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Perancang; k. memfasilitasi penyusunan kode etik Jabatan Fungsional Perancang; l. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai Kinerja Instansi; m. melakukan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Perancang; n. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas Jabatan Fungsional Perancang; dan o. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Perancang. (2) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perancang secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Tugas Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Perancang terdiri atas:

a. pendidikan, meliputi:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar;
2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perancang peraturan perundang-undangan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan; dan
3. pendidikan dan pelatihan pra jabatan. b. pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi:
4. perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan;
6. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
7. pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG atau Rancangan Peraturan Daerah;
8. pengundangan peraturan perundang- undangan;
9. memberikan tanggapan/notula/risalah rapat, laporan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, memorandum of understanding, kontrak internasional/kontrak nasional/perjanjian kerjasama dan pengujian peraturan perundang-undangan;
10. memberikan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan;
11. memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah; dan
12. pemetaan produk hukum daerah. c. penyusunan instrumen hukum meliputi:
13. Surat Edaran, Instruksi/Keputusan PRESIDEN, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan

Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 2. perjanjian internasional; 3. persetujuan internasional; 4. memorandum of understanding; 5. kontrak internasional; 6. kontrak nasional/perjanjian kerja sama; 7. Keterangan Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan PRESIDEN atas permohonan uji materiil UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara

Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung dan gugatan serta jawaban gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; 8. kegiatan di bidang bantuan hukum; 9. legal opinion; dan 10. memberikan mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum. d. kegiatan lain dalam perangkapan jabatan. e. pengembangan profesi, meliputi:

1. melakukan kegiatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang hukum; dan

2. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan- bahan lain dibidang hukum. f. penunjang kegiatan Jabatan Fungsional Perancang, meliputi:

3. mengajar, membimbing dan/atau melatih di bidang penyusunan peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum lainnya;

4. mengikuti seminar atau lokakarya;

5. keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan;

6. keanggotaan dalam organisasi profesi;

7. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan

8. mendapat tanda penghargaan/tanda jasa.

9. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Rincian kegiatan Perancang Pertama, sebagai berikut: a. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan konsep usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan; b. mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang- undangan dari unit teknis; c. mengumpulkan data sidang pembahasan dalam rangka penyusunan paling sedikit meliputi: program legislasi nasional/program penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, program penyusunan Rancangan Peraturan PRESIDEN, program penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, program penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga, program legislasi daerah/program pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, penetapan prioritas tahunan; d. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah akademik; e. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; f. merumuskan rancangan peraturan perundang- undangan tingkat kesulitan I; g. mengumpulkan data dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan; h. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; i. mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; j. mengumpulkan data dalam rangka mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur; k. mengumpulkan data dalam rangka memberikan tanggapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; l. merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; m. menyusun notula/risalah rapat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, memorandum of understanding, kontrak internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang-undangan; n. mengumpulkan data dalam rangka kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan; o. merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; p. mengumpulkan data dalam rangka memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah; q. mengumpulkan data dalam rangka pemetaan produk hukum daerah; r. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan PRESIDEN, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; s. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan perjanjian internasional;

t. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan persetujuan internasional; u. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan memorandum of understanding; v. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak internasional; w. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak nasional/perjanjian kerja sama; x. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan keterangan dan kesimpulan Pemerintah/ Dewan Perwakilan Rakyat atas permohonan uji materiil UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara

Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; y. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan somasi; z. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan legal opinion; aa. mengumpulkan data dalam rangka memberikan mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum; bb. menyusun laporan hasil mediasi. (2) Rincian kegiatan Perancang Muda, sebagai berikut: a. menganalisis konsep usul prakarsa dalam rangka menyiapkan konsep usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan; b. menganalisis usul penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang- undangan dari unit teknis; c. merumuskan usul penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang- undangan dari unit teknis;

d. menyusun konsep keterangan pimpinan instansi pusat atau daerah dalam rapat badan legislasi daerah atau panitia legislasi/badan musyawarah/paripurna; e. menganalisis hasil sidang pembahasan tingkat tim perumus/tim sinkronisasi; f. menganalisis data dalam rangka menyiapkan naskah akademik; g. menganalisis data kerangka dasar rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan; h. merumuskan kerangka dasar rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan; i. merumuskan rancangan peraturan perundang- undangan tingkat kesulitan II; j. menyempurnakan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; k. menganalisis data dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan; l. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II; m. menyusun konsep keterangan/penjelasan, pandangan fraksi, jawaban dan/atau sambutan singkat Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; n. menyusun konsep daftar inventarisasi masalah atau menyusun jawaban atas daftar inventarisasi masalah; o. merumuskan hasil sidang Rancangan UNDANG-UNDANG/Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat tim perumus/tim sinkronisasi;

p. menganalisis Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur; q. menyunting Naskah peraturan perundang- undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, Berita Daerah; r. menganalisis data dalam rangka memberikan tanggapan, notula/risalah rapat, laporan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, memorandum of understanding, kontrak internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang-undangan; s. merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II; t. menyempurnakan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; u. memberikan tanggapan dalam penyusunan perjanjian internasional, persetujuan internasional, memorandum of understanding, kontrak internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang-undangan; v. menyusun laporan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, memorandum of understanding, kontrak internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang- undangan; w. menganalisis data dalam rangka melakukan kajian atau evaluasi peraturan perundang- undangan;

x. merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II; y. menganalisis data dalam rangka memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah; z. menganalisis data dalam rangka melakukan pemetaan produk hukum daerah; aa. menganalisis data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan PRESIDEN, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; bb. menganalisis data dalam rangka penyusunan perjanjian internasional; cc. menganalisis data dalam rangka penyusunan persetujuan internasional; dd. menganalisis data dalam rangka penyusunan memorandum of understanding; ee. menganalisis data dalam rangka penyusunan kontrak internasional; ff. menganalisis data dalam rangka penyusunan kontrak nasional/perjanjian kerja sama; gg. menganalisis data dalam rangka penyusunan keterangan dan kesimpulan Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat atas permohonan uji materiil UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; hh. menganalisis data dalam rangka penyusunan somasi; ii. menganalisis data dalam rangka penyusunan legal opinion;

jj. menganalisis konsep mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum. (3) Rincian kegiatan Perancang Madya, sebagai berikut: a. merumuskan konsep awal usul prakarsa dalam rangka menyiapkan konsep usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan; b. menyempurnakan konsep awal usul prakarsa dalam rangka menyiapkan konsep usul prakarsa penyusunan peraturan perundang- undangan; c. menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan dari unit teknis; d. menyempurnakan konsep keterangan pimpinan instansi pusat atau daerah dalam rapat badan legislasi atau panitia legislasi/badan musyawarah/paripurna; e. menganalisis hasil sidang pembahasan tingkat panitia kerja; f. merumuskan naskah akademik; g. menyempurnakan naskah akademik; h. merumuskan rancangan peraturan perundang- undangan tingkat kesulitan III; i. menyempurnakan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II; j. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III; k. menelaah konsep dalam rangka menyusun keterangan/penjelasan, pandangan fraksi, jawaban dan/atau, sambutan singkat Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat/ Pemerintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

l. merumuskan hasil sidang Rancangan UNDANG-UNDANG/Rancangan Peraturan Daerah tingkat panitia kerja; m. merumuskan Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur; n. merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III; o. menyempurnakan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II; p. merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III; q. merumuskan materi konsultasi langsung produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah; r. merumuskan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan PRESIDEN, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; s. menyempurnakan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan PRESIDEN, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; t. merumuskan perjanjian internasional; u. menyempurnakan perjanjian internasional; v. merumuskan persetujuan internasional; w. menyempurnakan persetujuan internasional; x. merumuskan memorandum of understanding; y. menyempurnakan memorandum of understanding; z. merumuskan kontrak internasional; aa. menyempurnakan kontrak internasional;

bb. merumuskan kontrak nasional/perjanjian kerjasama; cc. menyempurnakan kontrak nasional/perjanjian kerjasama; dd. merumuskan keterangan dan kesimpulan Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat atas permohonan uji materiil UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang- undangan di bawah UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; ee. menyempurnakan keterangan dan kesimpulan Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat atas permohonan uji materiil UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan Uji Materiil peraturan perundang- undangan di bawah UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; ff. merumuskan somasi; gg. merumuskan legal opinion. (4) Rincian kegiatan Perancang Utama, sebagai berikut: a. menganalisis hasil sidang pembahasan tingkat pleno badan legislasi; b. menyempurnakan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III; c. menyempurnakan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan; d. menyempurnakan konsep dalam rangka menyusun keterangan /penjelasan, pandangan fraksi, jawaban dan/atau sambutan singkat

Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat/Pemerintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. menyempurnakan konsep daftar inventaris masalah atau jawaban atas daftar inventaris masalah; f. merumuskan hasil sidang Rancangan UNDANG-UNDANG/Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat rapat kerja; g. menyempurnakan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III; h. menyempurnakan somasi; i. menyempurnakan legal opinion. (5) Perancang Pertama sampai dengan Perancang Utama yang melaksanakan kegiatan penunjang kegiatan Perancang diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 5. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. penunjang. (2) Unsur utama terdiri atas: a. pendidikan; b. penyusunan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan instrumen hukum; d. kegiatan lain perangkapan jabatan; dan e. pengembangan profesi. (3) Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.

(4) Rincian kegiatan Perancang dan angka kredit masing-masing butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. 6. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi yang melaksanakan tugas di bidang hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan pada Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perancang melalui penyesuaian dalam jabatan. (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit kumulatif bagi Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan tingkat pendidikan, pangkat, dan jumlah masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai pengangkatan, syarat, dan tata cara penyesuaian Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 7. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA serta disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA RANGKAP JABATAN

Perancang dapat merangkap Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi pada unit kerja di lingkungan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Ketentuan mengenai rangkap jabatan Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A diatur dengan peraturan Instansi Pembina. 8. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B dan Pasal 29C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kegiatan tugas jabatan yang telah dilakukan Perancang sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, jenjang Jabatan Fungsional Perancang Pertama, Jabatan Fungsional Perancang Muda, Jabatan Fungsional Perancang Madya, dan Jabatan Fungsional Perancang Utama diakui sebagai jenjang Jabatan Fungsional Keahlian sampai dengan diundangkannya PERATURAN PEMERINTAH mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2016 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd YUDDY CHRISNANDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA