Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

4. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.

6. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

7. Tim Penilai Angka Kredit Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP.

8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pol PP dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

9. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pol PP baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Pol PP.

10. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pol PP yang bertugas mengatur dan MENETAPKAN prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pol PP.

11. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.

(1) Jabatan Fungsional Pol PP berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan Perda, dan penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. (2) Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier. 9. Karya … www.djpp.kemenkumham.go.id

Tugas pokok Pol PP yakni Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pol PP yaitu Kementerian Dalam Negeri.

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas, antara lain: a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pol PP; b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP; c. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pol PP; d. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP; e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pol PP; f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis bidang tugas Pol PP; g. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP; h. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP; i. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pol PP, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya; j. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pol PP; k. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pol PP; l. memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Pol PP; m. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik dan etika profesi Pol PP; dan n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pol PP. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pol PP secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Jabatan Fungsional Pol PP terdiri dari: a. Pol PP Tingkat Terampil; dan b. Pol PP Tingkat Ahli. (2) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Pol PP Pelaksana Pemula; b. Pol PP Pelaksana; c. Pol PP Pelaksana lanjutan; dan d. Pol PP Penyelia. (3) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Pol PP Pertama; b. Pol PP Muda; dan c. Pol PP Madya. (4) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu: a. Pol PP Pelaksana Pemula:

Pengatur Muda, golongan ruang II/a. b. Pol PP Pelaksana:

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. c. Pol PP Pelaksana Lanjutan:
4. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
5. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Pol PP Penyelia:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. (5) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu: a. Pol PP Pertama:
3. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
4. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Pol PP Muda:
5. Penata, golongan ruang III/c; dan
6. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Pol PP Madya:
7. Pembina, golongan ruang IV/a;
8. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
9. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan. (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pol PP berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

(1) Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pol PP yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur: a. pendidikan; b. penegakan Perda; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan d. pengembangan profesi. (3) Sub unsur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari: a. pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah; b. diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan c. diklat Prajabatan. (4) Sub unsur penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari: a. pelaksanaan penindakan yustisi b. pelaksanaan penindakan non yustisi; dan c. evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. (5) Sub unsur penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana ayat (2) huruf c, terdiri dari: a. pembuatan rencana induk (master plan); b. pelaksanaan patroli; c. pengamanan dan pengawalan; d. pengendalian massa; e. pendeteksian dini; dan f. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. (6) Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana ayat (2) huruf d, terdiri dari: a. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP; b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP; dan c. penyusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP. (7) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pol PP, terdiri atas: a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang tugas Pol PP; c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai; e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya. (8) Rincian kegiatan dan satuan hasil dari masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (6) diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; (9) Angka kredit kegiatan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan angka kredit paling tinggi yang dapat diberikan per satu satuan hasil kegiatan.

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pol PP sesuai sub unsur, sebagai berikut: a. Penegakan Perda, meliputi:

1. melakukan tindakan yustisi;

2. menjadi saksi dalam penyidikan;

3. menjadi saksi dalam persidangan;

4. melakukan tindakan non yustisi;

5. mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah;

6. melakukan analisis aspek sanksi dalam penegakan Perda;

7. mengikuti penyusunan Perda/Peraturan Kepala Daerah; dan

8. mengevaluasi permasalahan penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi:

9. menyusun rencana program;

10. melakukan evaluasi kegiatan;

11. melakukan patroli; www.djpp.kemenkumham.go.id

12. melakukan pengamanan;

13. melakukan pengawalan;

14. melakukan pengendalian massa;

15. melakukan deteksi dini;

16. melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas; dan

17. melakukan mobilisasi linmas. (2) Pol PP yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pol PP yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pol PP diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pol PP yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), maka Pol PP yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (2) Pol PP yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut: a. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pada awal, tahun setiap Pol PP wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pol PP, sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja dan/atau atasan langsung. (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

(1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pol PP, untuk: a. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan SLTA/Diploma I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma II sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma III/Sarjana Muda sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan f. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pol PP Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (2) Pol PP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (3) Pol PP Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (4) Pol PP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (5) Pol PP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(1) Pol PP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Pol PP yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

(1) Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya, wajib mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok. (2) Pol PP Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya, wajib mengumpulkan paling rendah 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pol PP yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis bantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis bantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis bantu. (2) Jumlah penulis bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pol PP wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). (2) Setiap Pol PP mengusulkan secara hirarki kepada atasannya DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun. (3) Pol PP yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan.

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP bagi Pol PP Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Kepala Satpol PP Provinsi bagi Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
3. Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota bagi Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan kewenangannya pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibantu oleh: a. Tim Penilai bagi Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. b. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi. c. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan pejabat yang memiliki kompetensi di bidang Pol PP, untuk Tim Penilai Pusat. (2) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan Pol PP untuk Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota. (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang wakil ketua merangkap anggota; c. seorang sekretaris merangkap anggota; d. paling kurang 4 (empat) anggota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pol PP bagi Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota. (6) Apabila anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Pol PP, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pol PP. (7) Syarat untuk menjadi Anggota, sebagai berikut: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pol PP yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pol PP; dan c. dapat aktif melakukan penilaian.

(1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian Angka Kredit Pol PP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Pusat. (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian Angka Kredit Pol PP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat. (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP untuk Tim Penilai Pusat. b. Kepala Satpol PP Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi. c. Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) PNS yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Pol PP ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina.

Usul penetapan angka kredit Pol PP diajukan oleh:

1. Kepala Satpol PP Provinsi, Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP bagi Pol PP Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Sekretaris Satpol PP Provinsi kepada Kepala Satpol PP Provinsi bagi Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, di lingkungan Provinsi.
3. Sekretaris Satpol PP Kabupaten/Kota kepada Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, di lingkungan Kabupaten/Kota.

(1) Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pol PP yang bersangkutan.

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan; d. sehat jasmani dan rohani; e. mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; (2) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsinal Pol PP Tingkat Ahli harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan; d. sehat jasmani dan rohani; e. mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (3) Pengangkatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Pol PP melalui pengangkatan Calon PNS. (4) Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pol PP setelah diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP. (5) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

(1) Pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP harus memenuhi syarat: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2); b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pol PP; c. memiliki pengalaman di bidang tugas Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun; dan d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(1) Pol PP Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pol PP Tingkat Ahli, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tersedia formasi untuk Pol PP Tingkat Ahli; g. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi bidang Ilmu Pemerintahan, Sosiologi, Politik, Hukum, dan Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina; b. mengikuti dan lulus diklat fungsional Pol PP Tingkat Ahli; dan c. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan. (2) Pol PP Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Pol PP Tingkat Ahli diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

(10) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pol PP yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi Pembina Jabatan Fungsional Pol PP www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pol PP dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pol PP yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator antara lain: a. Kriteria umum, meliputi:

1. jumlah penduduk;
2. luas wilayah;
3. jumlah APBD; dan
4. rasio belanja aparatur. b. Kriteria teknis bagi pemerintah provinsi, meliputi:
5. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
6. jumlah Perda;
7. kondisi geografis;
8. aspek karakteristik daerah;
9. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan; dan
10. jumlah kabupaten/kota. c. Kriteria teknis bagi pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
11. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
12. jumlah Perda;
13. jumlah Peraturan Kepala Daerah;
14. kondisi geografis;
15. aspek karakteristik daerah;
16. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan;
17. jumlah kecamatan; dan
18. jumlah desa/kelurahan. www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Kriteria umum dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina.

(1) Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c, dan Pol PP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok. (3) Pol PP Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. (4) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pol PP dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pol PP; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(1) Pol PP yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diangkat kembali dalam www.djpp.kemenkumham.go.id

Jabatan Fungsional Pol PP setelah mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan. (2) Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. (3) Pol PP yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun. (4) Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. (5) Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP, apabila telah selesai menjalani tugas belajar. (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya dan ditambah Angka Kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara. (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki. (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dibebaskan sementara.

Pol PP diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan; atau c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pol PP yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

(1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas Pol PP dapat disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pol PP. (2) PNS yang disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; d. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun; e. sehat jasmani dan rohani; f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan g. mengikuti dan lulus uji kompetensi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) PNS yang disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; d. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun; e. sehat jasmani dan rohani; f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan g. mengikuti dan lulus uji kompetensi. (4) Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Angka Kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian (inpassing).

Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pol PP dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, mengundangkan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id