Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Penyelidik Bumi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyelidikan kebumian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Penyelidik Bumi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan kebumian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penyelidikan kebumian adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan memakai metode baku untuk mendapatkan data informasi melalui proses perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan, dan menyebarluaskan hasil penyelidikan kebumian, serta mengembangkan metode dan teknologi penyelidikan kebumian.

4. Angka kredit adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional Penyelidik Bumi dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan.

5. Tim penilai angka kredit jabatan fungsional Penyelidik Bumi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyelidik Bumi.

6. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian, penyelidikan, dan penelitian terkait dengan penyelidikan kebumian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis dan evaluasi, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.

7. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Penyelidik Bumi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kebumian dan etika profesi Penyelidik Bumi. www.djpp.kemenkumham.go.id

9. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan penyelidikan kebumian yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

Jabatan fungsional Penyelidik Bumi termasuk dalam rumpun Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan.

(1) Penyelidik Bumi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelidikan kebumian pada instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah. (2) Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Tugas pokok jabatan fungsional Penyelidik Bumi yaitu melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi

perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan, dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian, serta pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian.

(1) Instansi pembina jabatan fungsional Penyelidik Bumi yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembinaan, antara lain: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. menyusun petunjuk teknis jabatan fungsional Penyelidik Bumi; b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Penyelidik Bumi; c. MENETAPKAN standar kompetensi jabatan fungsional Penyelidik Bumi; d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Penyelidik Bumi; e. melakukan sosialisasi jabatan fungsional Penyelidik Bumi serta ketentuan pelaksanaannya; f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang penyelidikan kebumian; g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang penyelidikan kebumian; h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Penyelidik Bumi; i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Penyelidik Bumi; j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Penyelidik Bumi; k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penyelidik Bumi; dan l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Penyelidik Bumi.

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyelidik Bumi yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

1. Pendidikan, meliputi: a. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyelidikan kebumian dan memperoleh sertifikat dan/atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan c. pendidikan dan pelatihan prajabatan.
2. Penyelidikan kebumian, meliputi: a. perencanaan penyelidikan; b. persiapan penyelidikan; c. penyelidikan; d. pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian data; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. pembuatan peta, pelaporan penyelidikan, dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian; dan f. pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian. 3. Pengembangan profesi, meliputi: a. pembuatan karya tulis ilmiah di bidang penyelidikan kebumian; b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang penyelidikan kebumian; dan c. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengembangan penyelidikan kebumian. 4. Penunjang tugas Penyelidik Bumi, meliputi: a. pengajar/pelatih di bidang penyelidikan kebumian; b. peran serta dalam seminar/lokakarya/ simposium/ pertemuan ilmiah di bidang penyelidikan kebumian; c. keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penyelidikan kebumian; d. keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penyelidik Bumi; e. perolehan tanda jasa/penghargaan; dan f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

(1) Jenjang jabatan Penyelidik Bumi dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu : a. Penyelidik Bumi Pertama; b. Penyelidik Bumi Muda; c. Penyelidik Bumi Madya; dan d. Penyelidik Bumi Utama. (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: a. Penyelidik Bumi Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Penyelidik Bumi Muda:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Penyelidik Bumi Madya:
3. Pembina, golongan ruang IV/a;
4. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
5. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. Penyelidik Bumi Utama:
6. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
7. Pembina Utama, golongan ruang IV/e. (3) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan. (4) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Rincian kegiatan Penyelidik Bumi sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Penyelidik Bumi Pertama, meliputi:

1. mengumpulkan data sekunder untuk pembuatan proposal penyelidikan;

2. menyiapkan bahan untuk presentasi proposal penyelidikan;

3. menyiapkan data untuk pembuatan kajian khusus;

4. menyiapkan bahan untuk presentasi proposal kajian khusus;

5. menyiapkan bahan presentasi program kajian khusus;

6. menyiapkan peta kerja; www.djpp.kemenkumham.go.id

7. menghitung besaran fisika bumi untuk koreksi data lapangan dalam penyelidikan aspek kebumian;

8. mengidentifikasi peta topografi;

9. mengidentifikasi peta batimetri;

10. mengidentifikasi foto udara;

11. mengidentifikasi citra satelit;

12. mengidentifikasi citra slide scan sonar;

13. mengidentifikasi foto dasar laut;

14. menyiapkan rencana lintasan penyelidikan di peta kerja;

15. menyiapkan rencana lokasi titik pengukuran di peta kerja;

16. menyiapkan rencana lokasi pengambilan conto di peta kerja;

17. menyiapkan rencana lokasi minatan di peta kerja;

18. menyiapkan rencana lokasi sebaran parameter aspek kebumian di peta kerja;

19. menyiapkan rencana lokasi pengujian di peta kerja;

20. menyiapkan rencana lokasi pemantauan di peta kerja;

21. menyiapkan peralatan lapangan;

22. menyiapkan peralatan laboratorium;

23. mengukur parameter singkapan batuan;

24. mengukur parameter batuan lubang bor/sumur bor;

25. mengukur parameter kedalaman laut;

26. mengukur parameter ketebalan lapisan;

27. mengukur parameter deformasi;

28. mengukur parameter alur sungai/lembah aliran lahar;

29. mengukur parameter aspek geofisika;

30. melakukan plotting lintasan penyelidikan;

31. melakukan plotting lokasi titik pengukuran;

32. melakukan plotting lokasi pengambilan conto;

33. melakukan plotting lokasi minatan;

34. melakukan plotting lokasi sebaran parameter aspek kebumian;

35. melakukan plotting lokasi pengujian; www.djpp.kemenkumham.go.id

36. melakukan plotting lokasi pemantauan;

37. melakukan pemerian aspek kebumian;

38. mengukur parameter temperatur;

39. mengukur parameter PH;

40. mengukur parameter salinitas;

41. mengukur parameter struktur geologi;

42. mengukur parameter penampang geologi;

43. mengukur parameter kolom stratigrafi;

44. mengukur debit mata air/aliran sungai;

45. mengukur debit air tanah (pumpingtes);

46. mengukur daya dukung tanah;

47. mengidentifikasi aspek kebumian;

48. mengukur gelombang laut;

49. mengukur pasang surut;

50. mengukur gravity laut;

51. mengukur heatflow;

52. mengukur seismik laut;

53. mengukur arus laut;

54. mengukur meteorologi maritim;

55. mengukur magnetik di laut;

56. mengidentifikasi kegiatan gunung api;

57. mengidentifikasi dan mengkorelasi satuan batuan;

58. mengidentifikasi akuifer;

59. mengidentifikasi permeabilitas;

60. mengidentifikasi beban titik/point load;

61. mengidentifikasi infiltrasi;

62. mengidentifikasi sifat fisika fluida;

63. mengidentifikasi sifat fisika tanah/batuan/ mineral/fosil;

64. mengidentifikasi sifat fisika tumbuh-tumbuhan;

65. mengidentifikasi sifat kimia fluida;

66. mengidentifikasi sifat kimia tanah/batuan/ mineral/fosil;

67. mengidentifikasi sifat kimia tumbuh-tumbuhan; www.djpp.kemenkumham.go.id

68. mengidentifikasi uap panas bumi;

69. memantau dan mengukur volume kubah lava/air danau kawah;

70. membuat penampang sumur bor;

71. membuat penampang parit uji;

72. membuat penampang sumur uji;

73. membuat penampang geologi;

74. membuat penampang stratigrafi;

75. mengambil sample/conto batu, air, gas, fluida,dan tanah;

76. melakukan pengukuran temperatur dan tekanan fluida panas bumi di permukaan;

77. melakukan pengukuran temperatur dan tekanan fluida panas bumi di sumur;

78. mengukur kualitas masa total fluida panas bumi/hidrokarbon;

79. menguji kandungan dan perilaku reservoir;

80. mengamati dan mengukur arah pergerakan sedimen;

81. mengidentifikasi karateristik aliran sungai;

82. mengidentifikasi karateristik pantai;

83. mengidentifikasi karateristik gua;

84. mengidentifikasi karateristik danau;

85. mengidentifikasi karateristik fosil;

86. mengidentifikasi karateristik kenampakan panas bumi/gunung api;

87. mengidentifikasi daerah erosi;

88. mengidentifikasi daerah abrasi;

89. mengidentifikasi daerah sedimentasi;

90. mengidentifikasi daerah laju amblesan tanah (land subsidence);

91. mengidentifikasi bencana geologi letusan gunungapi;

92. mengidentifikasi bencana geologi gempa bumi;

93. mengidentifikasi bencana geologi longsor;

94. mengidentifikasi bencana geologi gerakan tanah;

95. mengidentifikasi bencana geologi tsunami; www.djpp.kemenkumham.go.id

96. mengidentifikasi bencana geologi lahar;

97. mengidentifikasi bencana geologi liquifaktion (peluluhan batuan);

98. melakukan pengukuran potensi lahar/longsor;

99. melaksanakan penyelidikan di lingkungan berisiko tinggi atau berbahaya;

100. melakukan preparasi conto terpilih;

101. melakukan preparasi conto sayatan tipis batuan beku;

102. memilah conto untuk pengujian megaskopis;

103. memilah conto untuk pengujian laboratorium;

104. memeriksa conto secara megaskopis;

105. membuat peta tematik/sistematik yang telah diedit dan layak terbit yang belum memiliki SNI;

106. membuat laporan deskriptif;

107. menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk digital/poster; dan

108. membuat film dokumenter; b. Penyelidik Bumi Muda, meliputi:

109. menganalisis data sekunder untuk pembuatan proposal penyelidikan;

110. memproses data sekunder untuk pembuatan proposal kajian khusus, antara lain pembuktian hipotesis, pembuktian fenomena, gejala geologi, dan pembuatan pemodelan;

111. menganalisis peta isopach;

112. menganalisis peta magnet laut;

113. menganalisis peta gravitasi laut;

114. menganalisis peta landaan tsunami;

115. menganalisis peta terain;

116. menganalisis data geologi;

117. menganalisis data formasi batuan;

118. menganalisis data reservoir;

119. menganalisis data pemboran eksplorasi dan produksi;

120. menganalisis data EOR (enhanced oil recovery); www.djpp.kemenkumham.go.id

121. menganalisis data panas bumi/minyak dan gas bumi;

122. menganalisis data pengukuran geofisika;

123. menguji coba dan mengkalibrasi peralatan lapangan;

124. menguji coba dan mengkalibrasi peralatan laboratorium;

125. menganalisis peta lintasan penyelidikan;

126. menganalisis peta lokasi titik pengukuran;

127. menganalisis peta lokasi pengambilan conto;

128. menganalisis peta lokasi minatan;

129. menganalisis peta lokasi plotting sebaran parameter aspek kebumian;

130. menganalisis peta lokasi pengujian;

131. menganalisis peta lokasi pemantauan;

132. menguji aspek kebumian;

133. menganalisis aspek kebumian;

134. mengkorelasikan aspek kebumian;

135. menganalisis dan mengkorelasi satuan peta;

136. menganalisis pembebanan pondasi;

137. menganalisis karateristik akuifer;

138. menganalisis karateristik mata air;

139. menganalisis karateristik ubahan batuan;

140. menganalisis karateristik tipe endapan/bahan galian;

141. menganalisis karateristik longsoran/gerakan tanah;

142. menganalisis karateristik lingkungan geologi;

143. menganalisis karateristik panas bumi;

144. menganalisis karateristik karst;

145. menganalisis karateristik cagar alam geologi;

146. menganalisis bencana geologi;

147. menguji coba peledakan;

148. melaksanakan penyelidikan di lingkungan berisiko tinggi atau berbahaya;

149. memeriksa conto secara mikroskopis binokuler;

150. memeriksa conto secara mikroskopis polarisasi;

151. memeriksa conto secara mikroskopis elektron; www.djpp.kemenkumham.go.id

152. memeriksa conto secara fisika/kimia konvensional;

153. menganalisis conto secara fisika/kimia instrumen;

154. menganalisis dan menentukan umur nisbi/ paleoklimatologi/paleolatitude;

155. menganalisis umur mutlak batuan/mineral;

156. menganalisis umur mutlak air bawah tanah;

157. melakukan pengujian fluid inclusion;

158. melakukan pengujian paleomagnetik;

159. mengolah hasil pengukuran topografi;

160. mengolah hasil pengukuran batimetri;

161. mengolah data arus;

162. mengolah data gelombang laut;

163. mengolah data pasang surut;

164. mengolah data pergerakan sedimen;

165. mengolah data erosi/abrasi/sedimentasi;

166. menganalisis data menifestasi kegiatan gunung api/panas bumi;

167. menganalisis volume lembah/alur sungai yang dapat terisi lahar;

168. menganalisis lokasi pusat gempa;

169. menganalisis struktur geologi/stratigrafi data permukaan;

170. menganalisis data untuk menghitung daya dukung tanah/batuan;

171. menganalisis kandungan dan perilaku reservoir;

172. menganalisis data hasil pemompaan uji;

173. menganalisis data hasil pengujian infiltrasi;

174. menganalisis data lahan bekas tambang;

175. menganalisis data lingkungan geologi untuk cagar alam geologi/kawasan lindung geologi/tata ruang;

176. menganalisis data hasil perekaman bawah permukaan;

177. menganalisis data geofisika/hidro-oseanografi;

178. menganalisis data laboratorium fisika fluida;

179. menganalisis data laboratorium fisika tanah/ batuan/mineral/fosil; www.djpp.kemenkumham.go.id

180. menganalisis data laboratorium fisika tumbuh-tumbuhan;

181. menganalisis data laboratorium kimia fluida;

182. menganalisis data laboratorium kimia tanah/ batuan/mineral/fosil;

183. menganalisis data laboratorium kimia tumbuh-tumbuhan;

184. melakukan klasifikasi satuan bentang alam (morfologi);

185. menganalisis data laboratorium tanah;

186. menganalisis data laboratorium batuan;

187. menganalisis data laboratorium mineral/bahan galian/fosil;

188. menganalisis data laboratorium gas;

189. menganalisis penampang data permukaan;

190. menganalisis penampang data bawah permukaan;

191. menganalisis penampang hasil penyondiran;

192. menganalisis data kegiatan gunung api;

193. menganalisis data hasil letusan gunung api;

194. menganalisis data sumur panas bumi/ hidrokarbon (lumpur bor, cementing sumur);

195. menganalisis data untuk menghitung besaran aliran air tanah;

196. menganalisis data hasil pengukuran muka air tanah;

197. menganalisis data untuk menghitung nilai perosokan tanah (settlement);

198. menganalisis data hasil pengukuran sifat fisika tanah / batuan / mineral / tumbuh-tumbuhan/ bahan bakar fosil;

199. menganalisis data hasil pengukuran sifat kimia tanah / batuan / mineral / tumbuh-tumbuhan/ bahan bakar fosil;

200. menganalisis penampang distribusi gelombang laut lateral dan horizontal;

201. membuat peta tematik;

202. membuat peta sistematik skala kecil;

203. membuat peta regional skala kecil;

204. membuat peta tematik/sistematik yang telah diedit dan layak terbit yang belum memiliki SNI;

205. membuat laporan analisis; www.djpp.kemenkumham.go.id

206. menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk leaflet/pamflet, dan;

207. membuat film dokumenter; c. Penyelidik Bumi Madya, meliputi:

208. melakukan evaluasi dan intepretasi data sekunder untuk pembuatan proposal penyelidikan;

209. menyusun proposal penyelidikan;

210. mempresentasikan proposal penyelidikan;

211. melakukan evaluasi data sekunder untuk pembuatan proposal kajian khusus, antara lain pembuktian hipotesis, pembuktian fenomena, gejala geologi, dan pembuatan pemodelan;

212. melakukan intepretasi data sekunder untuk pembuatan proposal kajian khusus;

213. mempresentasikan program kerja;

214. memvalidasi peralatan lapangan;

215. memvalidasi peralatan laboratorium;

216. menginterpretasi aspek kebumian;

217. mengkaji dan mengevaluasi peta lintasan penyelidikan;

218. mengkaji dan mengevaluasi peta lokasi titik pengukuran;

219. mengkaji dan mengevaluasi peta lokasi pengambilan conto;

220. mengkaji dan mengevaluasi peta lokasi minatan/pemantauan;

221. mengkaji dan mengevaluasi peta lokasi plotting sebaran parameter aspek kebumian;

222. mengkaji dan mengevaluasi peta lokasi pengujian;

223. melakukan evaluasi lapangan untuk menafsirkan gejala/indikasi deformasi;

224. melakukan evaluasi lapangan untuk menentukan tipe letusan gunung api;

225. melakukan evaluasi lapangan untuk menentukan karakter lembah/aliran sungai baru/purba;

226. melakukan evaluasi lapangan untuk menafsirkan dinamika pantai;

227. melakukan evaluasi lapangan untuk menentukan kawasan rawan bencana geologi; www.djpp.kemenkumham.go.id

228. melakukan evaluasi lapangan untuk kelayakan lokasi tambang;

229. melakukan evaluasi lapangan untuk lokasi pembuangan tailling;

230. melakukan evaluasi lapangan untuk lokasi buangan limbah;

231. melakukan evaluasi lapangan untuk kelayakan lokasi pemukiman, industri, dan penempatan workshop alat berat;

232. melakukan evaluasi lapangan untuk lokasi pengeboran eksplorasi/produksi;

233. melakukan evaluasi lapangan untuk menentukan penempatan kontruksi infrastruktur;

234. melakukan evaluasi lapangan untuk lokasi stock pile;

235. melakukan evaluasi lapangan untuk menentukan penyebab kebocoran bendungan;

236. melakukan evaluasi lapangan untuk menafsirkan potensi bahan galian dan panas bumi;

237. melakukan evaluasi lapangan untuk menafsirkan potensi air tanah;

238. melakukan evaluasi lapangan untuk menafsirkan potensi geowisata;

239. melakukan evaluasi lapangan untuk menafsirkan potensi bahan bakar fosil/hidrokarbon;

240. melakukan evaluasi lapangan untuk menafsirkan potensi konservasi geologi;

241. melakukan evaluasi lapangan untuk menghitung parameter amblesan tanah;

242. melakukan evaluasi lapangan untuk mengetahui karateristik fluid inclusion;

243. melakukan evaluasi lapangan untuk mengetahui karateristik paleomagnet;

244. melakukan evaluasi kegiatan lapangan untuk interfretasi mintakat (terrain/terrane);

245. melaksanakan penyelidikan di lingkungan berisiko tinggi atau berbahaya;

246. melakukan evaluasi hasil pengujian laboratorium; www.djpp.kemenkumham.go.id

247. melakukan validasi data laboratorium;

248. memproses data aspek geofisika/hidro-oseanografi;

249. melakukan evaluasi dan interpretasi data kedalaman kelautan;

250. melakukan evaluasi dan interpretasi data gravity kelautan;

251. melakukan evaluasi dan interpretasi data magnet kelautan;

252. melakukan evaluasi dan interpretasi data heatflow kelautan;

253. melakukan evaluasi dan interpretasi data rekaman seismik kelautan;

254. melakukan evaluasi struktur geologi/stratigrafi data bawah permukaan;

255. melakukan evaluasi data untuk menghitung stabilitas lereng;

256. melakukan evaluasi potensi lahar/longsoran;

257. melakukan tes produksi (fluida minyak dan gas bumi, fluida geothermal) untuk keekonomian;

258. menghitung volume gross sand/net sand;

259. melakukan evaluasi data uji akuifer untuk penetapan kedudukan saringan sumur bor air;

260. melakukan evaluasi tipe magma/gunungapi;

261. melakukan evaluasi data untuk menghitung besarnya sumber daya/cadangan bahan galian;

262. melakukan evaluasi data untuk menghitung besarnya sumber daya/cadangan panas bumi;

263. melakukan evaluasi data perekaman bawah permukaan;

264. melakukan evaluasi hasil pengujian kualitas fluida;

265. melakukan evaluasi hasil analisis umur mutlak batuan/mineral;

266. melakukan evaluasi hasil analisis umur mutlak fluida bawah permukaan;

267. melakukan evaluasi hasil analisis isotop fluida;

268. melakukan evaluasi hasil pemrosesan data geokimia;

269. melakukan evaluasi hasil pemrosesan data geofisika;

270. melakukan evaluasi anomali geokimia; www.djpp.kemenkumham.go.id

271. melakukan evaluasi anomali geofisika;

272. melakukan evaluasi anomali panas bumi/hidrokarbon;

273. melakukan evaluasi sekuen korelasi stratigrafi (bio/krono/lito/ seismik);

274. menafsirkan dan melakukan evaluasi mosaik permukaan dasar laut dengan cara citra side scan sonar dan pemotretan;

275. melakukan evaluasi data aliran panas/fluida panas;

276. melakukan evaluasi data aliran air tanah;

277. melakukan evaluasi data kandungan air tanah;

278. melakukan evaluasi data neraca air;

279. melakukan evaluasi data perosokan tanah (settlement);

280. melakukan evaluasi data pengujian uap dan fenomena panas bumi/hidrokarbon;

281. melakukan evaluasi data untuk konservasi bahan galian produksi/galian lain dan mineral ikutan/bahan galian tertinggal pascatambang/ recovery/nilai tambah/reklamasi;

282. melakukan evaluasi data kegiatan penambangan dan pengangkutan produksi bahan galian;

283. melakukan evaluasi data pengolahan produksi bahan galian;

284. melakukan evaluasi data kawasan/daerah akibat bencana alam geologi;

285. melakukan evaluasi data untuk menentukan zona risiko bencana alam geologi;

286. melakukan evaluasi data untuk menentukan status/tingkat kegiatan gunungapi;

287. membuat peta sistematik skala besar;

288. membuat peta regional skala besar;

289. membuat peta tematik/sistematik yang telah diedit dan layak terbit yang belum memiliki SNI;

290. membuat laporan interpretasi;

291. membuat laporan kompilasi;

292. membuat laporan akhir/final hasil aspek kebumian;

293. menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk booklet; www.djpp.kemenkumham.go.id

294. menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk maket dan brosur;

295. menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk komik;

296. membuat film dokumenter;

297. melakukan penyuluhan/ sosialisasi kebencanaan geologi;

298. melakukan penyuluhan/sosialisasi informasi aspek kebumian; dan

299. melakukan penyuluhan/sosialisasi peta tematik/ sistematik yang telah terbit memiliki nomor SNI. d. Penyelidik Bumi Utama, meliputi:

300. menelaah dan mengesahkan proposal penyelidikan;

301. menyusun proposal kajian khusus;

302. mempresentasikan proposal kajian khusus;

303. menelaah dan mengesahkan proposal kajian khusus;

304. menelaah dan mengesahkan program kerja;

305. melakukan kajian lapangan untuk menentukan prospek ekonomi, antara lain mineral, batu bara, hidrokarbon dan energi baru dan terbarukan;

306. melakukan pembuktian lapangan untuk pemodelan;

307. melakukan pembuktian lapangan untuk hipotesis;

308. melakukan pembuktian lapangan untuk kajian khusus;

309. melakukan pembuktian lapangan untuk fenomena/gejala geologi;

310. melakukan pembuktian lapangan untuk menentukan prospek ekonomi bahan galian/ bahan bakar fosil;

311. melakukan pembuktian lapangan untuk menentukan prospek ekonomi energi baru dan terbarukan;

312. melaksanakan penyelidikan di lingkungan berisiko tinggi atau berbahaya;

313. menelaah dan menentukan zona risiko bencana alam geologi dengan pemodelan;

314. menelaah dan menentukan status/tingkat kegiatan gunung api dengan pemodelan;

315. menelaah dan menentukan kajian khusus; www.djpp.kemenkumham.go.id

316. menelaah dan menentukan fenomena gejala geologi;

317. menelaah dan menentukan prospek ekonomi mineral, batu bara, hidrokarbon dan energi baru dan terbarukan

318. membuat pemodelan aspek kebumian;

319. melakukan pembuktian hipotesis;

320. membuat peta tematik/sistematik yang telah diedit dan layak terbit yang belum memiliki SNI;

321. membuat laporan sintesis;

322. membuat laporan pembuktian kebenaran hipotesis;

323. membuat laporan hasil kajian khusus;

324. membuat laporan hasil pembuktian fenomena/gejala geologi;

325. membuat laporan pemodelan;

326. membuat film dokumenter;

327. menentukan kelaikan film dokumenter kebumian;

328. mengungkapkan fenomena baru yang secara nyata meningkatkan kemampuan dalam pengembangan penyelidikan kebumian;

329. mengungkapkan teori baru yang secara nyata meningkatkan kemampuan dalam pengembangan penyelidikan kebumian;

330. mengungkapkan metoda/sistem baru yang secara nyata meningkatkan kemampuan dalam pengembangan penyelidikan kebumian;

331. melakukan pembaharuan teori yang memiliki nilai perbaikan / penyempurnaan yang secara nyata menambah perbendaharaan penyelidikan kebumian;

332. melakukan pembaharuan metoda/sistem yang memiliki nilai perbaikan/penyempurnaan yang secara nyata menambah perbendaharaan penyelidikan kebumian;

333. melakukan pengembangan metode penyelidikan penyelidikan kebumian;

334. melakukan pengembangan metode eksplorasi penyelidikan kebumian;

335. melakukan pengembangan metode pemantauan penyelidikan kebumian;

336. melakukan pengembangan sistem penyelidikan kebumian; www.djpp.kemenkumham.go.id

337. mengungkapkan penemuan obyek/fenomena baru di bidang penyelidikan kebumian; dan

338. menerapkan teori metoda/sistem baru hasil pengembangan /penyempurnaan/pembaharuan sendiri dalam bidang penyelidikan kebumian. (2) Penyelidik Bumi yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Penyelidik Bumi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyelidik Bumi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Penyelidik Bumi lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Penyelidik Bumi yang melaksanakan tugas penyelidikan kebumian satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau b. Penyelidik Bumi yang melaksanakan tugas penyelidikan kebumian satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama terdiri dari: a. pendidikan; b. penyelidikan kebumian; dan c. pengembangan profesi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Unsur penunjang terdiri dari: a. pengajar/pelatih di bidang penyelidikan kebumian; b. peran serta dalam seminar/lokakarya/ simposium/ pertemuan ilmiah di bidang penyelidikan kebumian; c. keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penyelidikan kebumian; d. keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penyelidik Bumi; e. perolehan tanda jasa/penghargaan; dan f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya. (4) Rincian kegiatan Penyelidik Bumi dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyelidik Bumi, untuk: a. Penyelidik Bumi dengan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Penyelidik Bumi dengan pendidikan Pascasarjana Strata Dua (S2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. Penyelidik Bumi dengan pendidikan Pascasarjana Strata Tiga (S3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(1) Penyelidik Bumi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang disyaratkan harus terdapat 2 (dua) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penyelidik Bumi Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penyelidik Bumi Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif disyaratkan harus terdapat 4 (empat) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. (3) Penyelidik Bumi Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang disyaratkan harus terdapat 6 (enam) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. (4) Penyelidik Bumi Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang disyaratkan harus terdapat 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. (5) Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang disyaratkan harus terdapat 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. (6) Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang disyaratkan harus terdapat 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. (7) Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penyelidik Bumi Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit kumulatif yang disyaratkan harus terdapat 14 (empat belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. (8) Penyelidik Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, angka kredit kumulatif yang disyaratkan harus terdapat 16 (enam belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

(1) Penyelidik Bumi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. (2) Penyelidik Bumi pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam www.djpp.kemenkumham.go.id

masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua harus mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Penyelidik Bumi Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

(1) Penyelidik Bumi yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang penyelidikan kebumian, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyelidik Bumi wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). (2) Setiap Penyelidik Bumi mengusulkan secara hirarkhi DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada pejabat yang berwenang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Penyelidik Bumi yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit: a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat eselon I yang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Penyelidik Bumi Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat eselon II yang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; c. Pejabat eselon II yang membidangi penyelidikan kebumian bagi Penyelidik Bumi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Tim Penilai bagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat eselon I yang ditunjuk selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat; b. Tim Penilai bagi Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat eselon II yang ditunjuk selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja; c. Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi penyelidikan kebumian selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi d. Tim Penilai Penyelidik Bumi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan e. Tim Penilai Penyelidik Bumi bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi penyelidikan kebumian, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penyelidik Bumi. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. (4) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang harus berasal dari pejabat fungsional Penyelidik Bumi. (5) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyelidik Bumi yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyelidik Bumi; dan c. dapat aktif melakukan penilaian. (6) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyelidik Bumi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja. (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja. (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja. (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Tim Penilai Pusat; b. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Unit Kerja; c. Pejabat eselon II yang membidangi penyelidikan kebumian untuk Tim Penilai Instansi; d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi; dan e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi.

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Penyelidik Bumi Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral . b. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Penyelidik Bumi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; c. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat eselon II yang membidangi penyelidikan kebumian untuk angka kredit Penyelidik Bumi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; d. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Penyelidik Bumi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan e. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Penyelidik Bumi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyelidik Bumi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Penyelidik Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyelidik Bumi yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV di bidang Geologi, Geodesi, Geofisika, Geokimia, Pertambangan, Perminyakan, dan kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyelidikan kebumian; dan d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil. (3) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi.

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); b. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Penyelidik Bumi; c. memiliki pengalaman di bidang penyelidikan kebumian paling kurang 2 (dua) tahun; dan d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penyelidik Bumi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi .

(1) Bagi Penyelidik Bumi yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dan belum mengikuti diklat penjenjangan, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri ESDM selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi.

(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi dilaksanakan sesuai formasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi dilaksanakan sesuai dengan formasi Penyelidik Bumi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi dilaksanakan sesuai dengan formasi Penyelidik Bumi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing- masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN. (2) Formasi jabatan fungsional Penyelidik Bumi dilingkungan: a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral paling sedikit 200 (dua ratus) orang dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang. b. Instansi pusat selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. d. Khusus Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki kompleksitas geologi yang tinggi dimungkinkan untuk memiliki jumlah penyelidik bumi lebih dari yang ditetapkan pada huruf c. (3) Penetapan formasi jabatan fungsional Penyelidik Bumi didasarkan pada indikator, antara lain: a. jumlah kegiatan penyelidikan kebumian dalam 1 (satu) tahun terdiri atas:

1. ilmu kebumian;
2. sumber daya geologi; dan
3. bencana geologi. b. jumlah kegiatan penyebarluasan informasi kebumian dalam 1 (satu) tahun berupa memasyarakatkan dan menerbitkan hasil penyelidikan kebumian. (4) Formasi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

(1) Penyelidik Bumi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, www.djpp.kemenkumham.go.id

apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Penyelidik Bumi Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi. (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelidik Bumi dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Penyelidik Bumi; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(1) Penyelidik Bumi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dan ayat (2), diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan. (2) Penyelidik Bumi yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah. (3) Penyelidik Bumi Pertama dan Penyelidik Bumi Muda yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun. (4) Penyelidik Bumi Madya dan Penyelidik Bumi Utama yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi apabila berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun. (5) Penyelidik Bumi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi apabila telah selesai cuti di luar tanggungan negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Penyelidik Bumi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d, diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi apabila telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. (7) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit dari tugas pokok yang diperoleh selama pembebasan sementara. (8) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b dan huruf d dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan ditambah angka kredit dari pengembangan profesi apabila ada, yang diperoleh selama pembebasan sementara. (9) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a dan huruf c menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya.

Penyelidik Bumi diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan. c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan.

(1) Penyelidik Bumi yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemberhentian dan penurunan jabatan dari jabatan fungsional Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK. WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya, dan harus sudah selesai dinilai paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan ditetapkan, semua ketentuan pelaksanaan mengenai Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/ MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2013 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id