Peraturan Menteri Nomor p-11-menlhk-setjen-kum-1-1-2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Penugasan Untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil Bidang Sanitasi Dan Perlindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. DAK Penugasan adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional dengan menu yang terbatas dan lokus yang ditentukan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan PeraturanDaerah.
5. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik adalah perangkat untuk memproses atau mengolah sisa/limbah dari kegiatan masyarakat pada pemukiman padat

penduduk sehingga layak dibuang ke media lingkungan hidup atau dimanfaatkan kembali. 6. Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil, yang selanjutnya disingkat IPAL USK adalah perangkat untuk memproses atau mengolah Limbah yangdihasilkan dari limbah Usaha Skala Kecil sehingga layak dibuang ke media lingkungan hidup atau dimanfaatkan kembali. 7. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 8. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem. 9. Kesatuan Pengelolaan Hutan, selanjutnya disingkat KPH adalah unit pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukkannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. 11. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

12. Lahan Kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.

13. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

14. Hutan dan Lahan Kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.

15. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

16. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas paling sedikit 0,25 ha (dua puluh lima perseratus hektar), penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 % (lima puluh persen).

17. Hutan Mangrove adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah alluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut.

18. Hutan Pantai adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh ditepi pantai dan berada diatas garis pasang tertinggi.

19. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.

20. Multi Purpose Trees Species (MPTS) adalah jenis-jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu.

21. Penanaman Pengkayaan Rehabilitasi Hutan adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada kawasan hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon sejumlah 200-700 (dua ratus sampai dengan tujuh ratus) batang/hektar, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.

22. Pemeliharaan Tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya dalam luasan dan kurun waktu tertentu agar tanaman tumbuh sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil yang ditentukan.

23. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

24. Pendampingan adalah aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

25. Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

26. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang selanjutnya disingkat RP RHL adalah rencana manajemen (management plan) dalam rangka

penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan. 27. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang selanjutnya disingkat RTn RHL adalah rencana rehabilitasi hutan dan lahan yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional berisi lokasi definitif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, volume kegiatan, kebutuhan bahan dan upah serta kegiatan pendukung. 28. Taman Hutan Raya, yang selanjutnya disebut Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan atau satwa, budaya, pariwisata dan rekreasi. 29. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, yang selanjutnya disebut KPHL adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung yang dikelola pemerintah daerah. 30. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disebut KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi yang dikelola pemerintah daerah. 31. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota, adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air limbah usaha skala kecil bidang sanitasi. 32. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah SKPD yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan Provinsi untuk kegiatan perlindungan daerah hulu sumber air irigasi bidang irigasi. 33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. tujuan, sasaran dan komponen DAK Penugasan Pembangunan IPAL USK Bidang Sanitasi dan Perlindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi; b. perencanaan dan penganggaran; c. kelembagaan; dan d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(1) DAK Penugasan Pembangunan IPAL USK Bidang Sanitasi bertujuan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dari limbah cair untuk mendukung peningkatan kualitas air terutama pada wilayah yang berada pada 15 (lima belas) DAS Prioritas Nasional. (2) Sasaran DAK Penugasan Pembangunan IPAL USK Bidang Sanitasi yaitu berkurangnya pencemaran dari limbah cair dan sampah yang masuk ke lingkungan terutama wilayah yang berada pada 15 (lima belas) DAS prioritas nasional. (3) Komponen/Sub Kegiatan dalam DAK Penugasan Pembangunan IPAL USK Bidang Sanitasiterdiri dari

Pembangunan IPAL USK IPAL Batik, IPAL Digester Ternak dan IPAL Usaha Tahu. (4) Kegiatan, spesifiksasi dan tata cara pelaksanaan DAK Penugasan Pembangunan IPAL USK Bidang Sanitasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) DAK Penugasan Perlindungan Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi bertujuan untuk memulihkan kesehatan atau meningkatkan daya dukung dan daya tampung DAS yang merupakan hulu pada daerah Irigasi. (6) Sasaran DAK Penugasan Perlindungan Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung DAS dan peningkatan tangkapan air pada kawasan Hulu Daerah Irigasi di 15 (lima belas) DAS Prioritas Nasional. (7) Komponen Kegiatan dalam DAK Penugasan Perlindungan Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasiberupakegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. (8) Kegiatan, spesifiksasi dan tata cara pelaksanaan DAK Penugasan Perlindungan Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

15 (lima belas) DAS Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) meliputi DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Serayu, DAS Solo, DAS Brantas, DAS Asahan Toba, DAS Siak, DAS Musi, DAS Way Sekampung, DAS Jeneberang, DAS Saddang, DAS Moyo, DAS Limboto-Bone Bolango, dan DAS Kapuas.

BAGIAN IV LOKASI

(1) Penyelenggaraan DAK Penugasan Pembangunan IPAL USK Bidang Sanitasi dilaksanakan pada lokasi daerah usaha skala kecil yang berada pada wilayah 15 (lima belas) DAS Prioritas Nasional. (2) Penyelenggaraan DAK Penugasan Perlindungan Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi dilaksanakan pada lokasi 15 (lima belas) DAS Prioritas Nasional yang merupakan daerah hulu sumber air irigasi.

(1) DAK Penugasan Pembangunan IPAL USK Bidang Sanitasi diselenggarakan oleh SKPD Kabupaten/kota yang diserahi tugas dan wewenang serta bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. (2) DAK Penugasan Perlindungan Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi diselenggarakan oleh SKPD Provinsi yang diserahi tugas dan wewenang serta bertanggung jawab di bidang kehutanan. (3) Perencanaan penggunaan DAK Penugasan Pembangunan IPAL USK Bidang Sanitasi dan Perlindungan Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi di pusat dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (4) Aspek pelaksanaan teknis DAK Penugasan Pembangunan IPAL USK Bidang Sanitasi dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

(5) Aspek pelaksanaan teknis DAK Penugasan Perlindungan Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung. (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan IPAL USK Bidang Sanitasidan Perlindungan Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK Penugasan Pembangunan IPAL USK Bidang Sanitasi dan Perlindungan Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi di Pusat dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Kepala SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DAK yang terdiri atas : a. laporan triwulan kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan serapan anggaran DAK; dan b. laporan akhir capaian pelaksanaan kegiatan. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelaporan secara on-line pemantauan dan evaluasi (e-monev).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 201730 November 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd ttd. SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 20176 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd ttd. WIDODO EKATJAHJANA