Permenkum No. 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
LAYANAN DI BIDANG BADAN USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa untuk mewujudkan layanan di bidang badan
usaha
yang
memberikan
kepastian
hukum
bagi
masyarakat, diperlukan peningkatan tata kelola layanan
di bidang badan usaha;
b.
bahwa peningkatan tata kelola layanan di bidang badan
usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dilakukan secara sistematis, terpadu, dan akuntabel agar
terwujud pelayanan yang efektif, efisien, keterpaduan
proses, dan memberikan kemudahan dalam memberikan
layanan di bidang badan usaha;
c.
bahwa penyelenggaraan layanan di bidang badan usaha
masih diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Hukum,
oleh
karena
itu
diperlukan
penataan
melalui
pengintegrasian dan penyelarasan ketentuan agar tercipta
pengaturan yang terpadu, sistematis, dan tidak tumpang
tindih, sehingga perlu diganti karena sudah tidak sesuai
dengan
perkembangan
hukum
dan
kebutuhan
masyarakat;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Layanan
di Bidang Badan Usaha;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
Peraturan Menteri Hukum Nomor 16 Tahun 2026 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Di Lingkungan Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 691);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG LAYANAN DI BIDANG BADAN USAHA.
BUKU KESATU
LAYANAN PERSEROAN TERBATAS
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Buku Kesatu Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan
hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan
kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
2.
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat
RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang
yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris
dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai
Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
3.
Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat
menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris,
pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki
kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas
dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung
maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari
dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria
sebagaimana
dimaksud
dalam
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
4.
Pemblokiran adalah tindakan menutup Akses Perseroan dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum.
5.
Pembukaan Pemblokiran adalah tindakan membuka kembali
Akses Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
yang sebelumnya dilakukan Pemblokiran.
6.
Pernyataan
Pendirian
adalah
formulir
isian
pendirian
Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara
elektronik.
7.
Pernyataan Perubahan adalah formulir isian perubahan atas
Perseroan perorangan secara elektronik.
8.
Pernyataan Pembubaran adalah formulir isian pernyataan
pembubaran Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu)
orang secara elektronik.
9.
Daftar Perseroan adalah daftar yang memuat data mengenai
Perseroan persekutuan modal.
10. Akses adalah kegiatan memanfaatkan layanan mengenai
Perseroan yang tersedia pada Sistem Administrasi Badan
Hukum oleh notaris dan/atau pemohon.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
KSWP adalah kegiatan yang dilakukan intansi pemerintah
sebelum
memberikan
layanan
publik
tertentu
untuk
memperoleh keterangan status wajib pajak.
12. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan
oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan KSWP
atas layanan publik tertentu pada Kementerian Hukum.
13. Sistem Administrasi Badan Hukum adalah pelayanan jasa
teknologi informasi badan hukum secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum.
14. Administrasi Hukum Umum Online yang selanjutnya disebut
AHU Online adalah sistem pelayanan publik berbasis elektronik
yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 15. Pemohon adalah orang atau pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan data Perseroan. 16. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan niaga untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 19. Hari adalah hari kalender.
Pasal 2 (1) Perseroan terdiri atas: a. Perseroan persekutuan modal; dan b. Perseroan perorangan. (2) Perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. (3) Perseroan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
Pasal 3 (1) Permohonan pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bagi Perseroan persekutuan modal meliputi pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, likuidator Perseroan bubar, atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada notaris; dan b. bagi Perseroan perorangan meliputi pendiri atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, likuidator Perseroan bubar, atau Kurator Perseroan pailit.
Pasal 4 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
BAB II SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
Bagian Kesatu Perseroan Persekutuan Modal
Paragraf 1 Pendirian Perseroan Persekutuan Modal
Pasal 5 Pendirian Perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi formulir pendirian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Pasal 6 (1) Pengisian formulir pendirian Perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas: a. pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap; b. salinan akta pendirian Perseroan; c. minuta akta pendirian Perseroan atau minuta akta perubahan pendirian Perseroan; d. minuta akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan; e. bukti setor modal Perseroan berupa: 1. salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama- sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang; 2. asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak; 3. fotokopi peraturan pemerintah dan/atau keputusan menteri keuangan bagi Perseroan persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri merupakan perusahaan daerah atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; atau 4. salinan neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal. f. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk Perseroan bidang usaha tertentu; g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak; h. salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua
anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan; dan i. dokumen Pemilik Manfaat Perseroan yang terdiri atas: 1. surat kuasa dari direksi kepada notaris terkait penyampaian informasi Pemilik Manfaat; 2. surat pernyataan direksi yang menyatakan nama Pemilik Manfaat; dan 3. surat persetujuan selaku Pemilik Manfaat Perseroan. (2) Dokumen pendukung pendirian Perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf i disimpan oleh notaris.
Pasal 7 (1) Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan mengenai pengesahan pendirian badan hukum Perseroan persekutuan modal pada saat permohonan diterima. (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada notaris secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. (3) Notaris melakukan pencetakan surat keputusan mengenai pengesahan pendirian badan hukum Perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri.
Paragraf 2 Pendaftaran Perubahan Perseroan Persekutuan Modal
Pasal 8
(1)
Perubahan Perseroan persekutuan modal dilakukan terhadap
perubahan:
a.
anggaran dasar; dan
b.
data.
(2)
Perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan
persekutuan modal harus mendapatkan persetujuan atau
diberitahukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(3)
Perubahan
anggaran
dasar
yang
harus
mendapatkan
persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a.
nama Perseroan;
b.
tempat kedudukan Perseroan;
c.
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
d.
jangka waktu berdirinya Perseroan;
e.
besarnya modal dasar;
f.
pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
g.
status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan
terbuka atau sebaliknya.
(4)
Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diberitahukan kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal.
(5)
Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:
a.
perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan
saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham
yang dimiliki;
b.
perubahan susunan atau pengangkatan kembali nama
dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
c.
penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang
tidak disertai perubahan anggaran dasar;
d.
pembubaran Perseroan;
e.
berakhirnya status badan hukum Perseroan;
f. perubahan nama pemegang saham karena ganti nama; dan g. perubahan alamat lengkap Perseroan.
Pasal 9 (1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) dan/atau perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan melalui RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS yang mengikat. (2) Perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. (3) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. (4) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal terjadi perubahan data Perseroan berupa perubahan anggota direksi dan dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal perubahan tersebut. (6) Permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data Perseroan selain perubahan anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. (7) Dalam hal permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat diajukan kepada Menteri.
Pasal 10 (1) Permohonan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan oleh pemohon melalui notaris. (2) Permohonan perubahan anggaran dasar dan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan mengisi formulir perubahan. (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus mengunggah salinan akta perubahan dan/atau dokumen pendukung lainnya. (4) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS; b. akta pemindahan hak atas saham; c. surat rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang memberikan izin usaha; d. bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar; e. nomor pokok wajib pajak; f. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain; g. surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang;
h. penetapan atau keputusan ganti nama pemegang saham dari instansi yang berwenang; i. laporan keuangan tahunan; dan/atau j. dokumen Pemilik Manfaat Perseroan yang terdiri atas: 1. surat kuasa dari direksi kepada notaris terkait penyampaian informasi Pemilik Manfaat; 2. surat pernyataan direksi yang menyatakan nama Pemilik Manfaat; dan 3. surat persetujuan selaku Pemilik Manfaat Perseroan. (5) Selain mengisi formulir dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) notaris mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa formulir perubahan dan dokumen yang diunggah telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta bertanggung jawab penuh terhadap formulir perubahan dan dokumen yang diunggah.
Pasal 11 Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) disimpan oleh notaris, yang meliputi: a. akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris; b. notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS; c. akta tentang penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang dibuat notaris, dengan melampirkan: 1. akta tentang persetujuan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan serta rancangan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan dari Perseroan; 2. salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan; dan 3. bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan. d. nomor pokok wajib pajak; e. bukti pembayaran untuk: 1. biaya perubahan anggaran dasar; dan 2. biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. f. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan; g. bukti pengumuman dalam surat kabar, jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal; h. salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan; i. salinan dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j. dokumen Pemilik Manfaat Perseroan yang terdiri atas: 1. surat kuasa dari direksi kepada notaris terkait penyampaian informasi Pemilik Manfaat; 2. surat pernyataan direksi yang menyatakan nama Pemilik Manfaat; dan 3. surat persetujuan selaku Pemilik Manfaat Perseroan.
Pasal 12 (1) Dokumen perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) disimpan oleh notaris, untuk: a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa: 1. akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau 2. akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. perubahan susunan atau pengangkatan kembali nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris; c. penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar berupa: 1. salinan akta penggabungan Perseroan; 2. akta RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan; 3. salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan 4. pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan. d. pembubaran Perseroan berupa: 1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran Perseroan dan bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar jika pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS, atau jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; 2. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan yang dilampiri fotokopi penetapan pengadilan jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan; 3. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan yang dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 4. akta mengenai pernyataan Kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi yang dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 5. akta mengenai pernyataan direksi tentang pembubaran Perseroan berdasarkan surat pencabutan izin usaha dari instansi pemberi izin usaha yang dilampiri fotokopi surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.
e.
berakhirnya status badan hukum Perseroan berupa:
1.
pemberitahuan tertulis dari likuidator atau Kurator
mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses
likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar
mengenai
pelunasan
dan
pembebasan
kepada
likuidator
atau
Kurator,
dan
akta
mengenai
pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi
yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya;
dan
2.
pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil
penggabungan, peleburan, atau pemisahan;
f.
perubahan nama pemegang saham karena pemegang
saham melakukan ganti nama, berupa:
1.
akta pernyataan dan dokumen lainnya tentang ganti
nama pemegang saham; dan
2.
keputusan instansi terkait mengenai perubahan
nama pemegang saham badan hukum atau orang
perseorangan;
g.
fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap
Perseroan
dari
pengelola
gedung,
instansi
yang
berwenang, atau asli surat pernyataan mengenai alamat
lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi
Perseroan;
h.
salinan neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku
bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit;
i.
salinan nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan
surat pemberitahuan tahunan pajak Perseroan; dan
j.
dokumen Pemilik Manfaat Perseroan yang terdiri atas:
1.
surat kuasa dari direksi kepada notaris terkait
penyampaian informasi Pemilik Manfaat;
2.
surat pernyataan direksi yang menyatakan nama
Pemilik Manfaat; dan
3.
surat persetujuan selaku Pemilik Manfaat Perseroan.
(2)
Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak berlaku bagi
Perseroan yang melakukan perubahan anggaran dasar dan
perubahan data di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok
wajib pajak diterbitkan.
(3) Dokumen perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dan huruf e selain disimpan oleh notaris juga harus
disampaikan
kepada
Menteri
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 13 (1) Terhadap permohonan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan Persekutuan modal dilakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian data isian formulir perubahan dengan akta perubahan dan notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS yang diunggah, serta data terakhir yang tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
Pasal 14 (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdapat ketidaksesuaian isian dan/atau kekuranglengkapan dokumen, permohonan
dikembalikan kepada notaris untuk disesuaikan dan/atau dilengkapi. (2) Notaris harus melengkapi kekuranglengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) notaris tidak melengkapi, permohonan ditolak. (4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), notaris dapat mengajukan kembali permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data Perseroan persekutuan modal.
Pasal 15 (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 permohonan dinyatakan sesuai dan lengkap, Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan atau surat penerimaan pemberitahuan. (2) Surat keputusan atau surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada notaris secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. (3) Notaris melakukan pencetakan surat keputusan atau surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri.
Paragraf 3 Laporan Tahunan
Pasal 16 (1) Direksi Perseroan persekutuan modal menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. (2) Persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam akta notaris. (3) Persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri oleh direksi melalui notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta notaris ditandatangani. (4) Penyampaian persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mengunggah dokumen pendukung. (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. akta notaris mengenai persetujuan atas laporan tahunan; dan b. laporan tahunan. (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, minimal memuat: a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris; dan g. gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris Perseroan persekutuan modal untuk tahun yang baru lampau. (7) Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan pada saat persetujuan atas laporan tahunan diterima.
Pasal 17 (1) Perseroan persekutuan modal yang tidak melaksanakan kewajiban atau yang telah melewati batas waktu penyampaian persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; dan b. Pemblokiran Akses.
Pasal 18 (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a disampaikan melalui notifikasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum dan/atau surat elektronik pada saat Perseroan persekutuan modal melewati batas waktu penyampaian persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3). (2) Dalam hal Perseroan persekutuan modal tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal notifikasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum terkait teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan persekutuan modal dikenai sanksi administratif berupa Pemblokiran Akses. (3) Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk penutupan Akses Perseroan persekutuan modal pada Sistem Administrasi Badan Hukum.
Pasal 19 (1) Perseroan persekutuan modal yang dikenai sanksi pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat mengajukan permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum. (2) Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. (3) Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir Pembukaan Pemblokiran Akses dan mengunggah dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).
Pasal 20 Direktur Jenderal melakukan Pembukaan Pemblokiran Akses setelah permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterima secara lengkap.
Bagian Kedua Perseroan Perorangan
Paragraf 1 Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan
Pasal 21 Pendirian Perseroan perorangan dilakukan oleh pendiri dengan mengisi Pernyataan Pendirian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Pasal 22 (1) Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan mengenai pendirian Perseroan perorangan secara elektronik pada saat permohonan diterima. (2) Pendiri melakukan pencetakan surat keputusan mengenai pendirian Perseroan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri.
Paragraf 2 Pernyataan Perubahan Perseroan Perorangan
Pasal 23 (1) Terhadap Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan perubahan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pendiri dengan mengisi data yang akan diubah pada Pernyataan Perubahan. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
Pasal 24 (1) Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan mengenai perubahan Perseroan perorangan secara elektronik. (2) Pendiri melakukan pencetakan surat keputusan mengenai perubahan Perseroan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri.
Paragraf 3 Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal
Pasal 25 (1) Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan persekutuan modal jika: a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sebelum menjadi Perseroan persekutuan modal, Perseroan perorangan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik. (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. pernyataan pemegang saham yang memuat perubahan status Perseroan perorangan menjadi Perseroan persekutuan modal; b. perubahan anggaran dasar dari semula Pernyataan Pendirian dan/atau Pernyataan Perubahan Perseroan
perorangan menjadi anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan c. perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
Pasal 26 Pemohon harus mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan formulir isian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran formulir isian dan keterangan tersebut.
Paragraf 4 Laporan Keuangan
Pasal 27 (1) Laporan keuangan Perseroan perorangan dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian formulir isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum paling lama 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. (2) Formulir isian penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. laporan posisi keuangan; b. laporan laba rugi; dan c. catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Daftar Perseroan perorangan. (4) Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik.
Pasal 28 (1) Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian hak Akses atas layanan; atau c. pencabutan status badan hukum. (2) Dalam hal Perseroan perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak kewajiban penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) maka akan disampaikan teguran tertulis secara elektronik. (3) Dalam hal Perseroan perorangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal menyampaikan teguran tertulis kedua secara elektronik. (4) Dalam hal Perseroan perorangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal menghentikan hak Akses Perseroan perorangan atas layanan Sistem Administrasi Badan Hukum. (5) Perseroan perorangan yang dikenai sanksi penghentian hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan permohonan pembukaan hak Akses Perseroan perorangan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (6) Dalam hal Perseroan perorangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan paling lama 5 (lima)
tahun sejak hak Akses atas layanan Sistem Administrasi Badan Hukum dihentikan, Menteri melalui Direktur Jenderal mencabut status badan hukum Perseroan perorangan yang bersangkutan. (7) Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pencabutan status badan hukum Perseroan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan mengumumkan dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Paragraf 5 Pembubaran dan Penghapusan Status Badan Hukum
Pasal 29 (1) Pembubaran Perseroan perorangan dilakukan dengan mengisi Pernyataan Pembubaran secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. (2) Dalam hal Perseroan perorangan dinyatakan pailit, penghapusan Perseroan perorangan dapat dilakukan setelah Kurator melakukan pemberesan atas aset pailit. (3) Menteri melalui Direktur Jenderal mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan perorangan dan menghapus nama Perseroan perorangan dari daftar Perseroan perorangan terhitung sejak Pernyataan Pembubaran didaftarkan secara elektronik. (4) Pemohon melakukan pencetakan surat penerimaan pemberitahuan mengenai pembubaran dan surat Pernyataan Pembubaran secara mandiri.
BAB III PEMBLOKIRAN AKSES DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES PERSEROAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
Bagian Kesatu Pemblokiran Akses
Paragraf 1 Umum
Pasal 30
(1)
Permohonan Pemblokiran Akses diajukan kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal.
(2)
Permohonan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara elektronik dengan mencantumkan
alasan Pemblokiran Akses.
(3)
Permohonan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
(4)
Permohonan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan
pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
Pasal 31 Pemblokiran Akses dilakukan terhadap: a. Perseroan persekutuan modal; dan b. Perseroan perorangan.
Paragraf 2 Pemblokiran Akses Terhadap Perseroan Persekutuan Modal
Pasal 32 (1) Pemblokiran Akses terhadap Perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas: a. Pemblokiran Akses seluruhnya; dan b. Pemblokiran Akses perubahan pemegang saham. (2) Pemblokiran Akses seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan Akses Perseroan ditutup. (3) Pemblokiran Akses perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengakibatkan Akses Perseroan ditutup terhadap perubahan: a. seluruh pemegang saham; atau b. sebagian pemegang saham.
Pasal 33
(1)
Permohonan Pemblokiran Akses seluruhnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diajukan oleh:
a.
pemegang saham atau pemegang saham gabungan yang
tercatat dalam transaksi perubahan pemegang saham
terakhir;
b.
pihak yang pernah tercatat sebagai pemegang saham
dalam hal:
1.
telah dilakukan 1 (satu) kali transaksi perubahan
pemegang saham sebelum transaksi perubahan
pemegang saham terakhir; atau
2.
paling lama 3 (tiga) tahun sejak tercatat sebagai
pemegang saham dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum,
jika terdapat sengketa peralihan saham; atau
c.
instansi pemerintah yang berwenang.
(2)
Terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b, pemohon harus mengisi formulir Pemblokiran
Akses seluruhnya dan mengunggah dokumen persyaratan.
(3)
Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a.
surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri;
b.
putusan atau penetapan pengadilan yang mengabulkan
permohonan Pemblokiran Akses;
c.
bukti pelaporan Pemilik Manfaat; dan
d.
bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
(4)
Dalam hal pemegang saham atau pemegang saham gabungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku
pemilik saham lebih dari 50% (lima puluh persen), selain
mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) juga harus mengunggah laporan keuangan
Perseroan hasil audit tahunan yang tersertifikasi dan laporan
pajak tahunan Perseroan.
(5)
Terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada
Menteri secara elektronik.
(6)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
ditandatangani oleh pejabat paling rendah pimpinan tinggi
pratama, eselon II A, atau yang setingkat.
Pasal 34 (1) Permohonan Pemblokiran Akses perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, diajukan oleh:
a.
pemegang
saham
Perseroan,
jika
yang
diajukan
merupakan saham miliknya sendiri;
b.
ahli waris dari pemegang saham Perseroan dengan
melampirkan surat keterangan hak waris; atau
c.
instansi pemerintah yang berwenang.
(2)
Terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b, pemohon harus mengisi formulir Pemblokiran
Akses perubahan pemegang saham dan mengunggah dokumen
persyaratan.
(3)
Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a.
surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri;
b.
penetapan atau putusan pengadilan atas permohonan
Pemblokiran Akses; dan
c.
bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
(4)
Terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada
Menteri secara elektronik.
(5)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
ditandatangani oleh pejabat paling rendah pimpinan tinggi
pratama, eselon II A, atau yang setingkat.
Pasal 35
(1)
Dalam hal Perseroan persekutuan modal atau pemegang
saham Perseroan persekutuan modal dinyatakan pailit,
permohonan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) diajukan oleh Kurator.
(2)
Terhadap pemegang saham Perseroan persekutuan modal yang
dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
permohonan Pemblokiran Akses hanya dapat dilakukan
terhadap saham miliknya.
(3)
Permohonan Pemblokiran Akses yang diajukan oleh Kurator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengunggah surat
permohonan yang ditujukan kepada Menteri dan dokumen
pendukung berupa:
a.
putusan pailit oleh pengadilan niaga; atau
b.
penetapan pengadilan niaga, jika terjadi penggantian
Kurator.
Paragraf 3
Pemblokiran Akses Terhadap Perseroan Perorangan
Pasal 36
(1)
Permohonan
Pemblokiran
Akses
terhadap
Perseroan
perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b
dapat diajukan oleh:
a.
pemilik;
b.
pihak yang pernah tercatat sebagai pemilik, jika terdapat
sengketa
terkait
peralihan
kepemilikan
Perseroan
perorangan; atau
c.
instansi pemerintah yang berwenang.
(2)
Dalam mengajukan permohonan Pemblokiran Akses terhadap
Perseroan perorangan, pemohon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b harus mengunggah surat permohonan yang
ditujukan kepada Menteri dan dokumen:
a.
surat gugatan yang telah didaftarkan dan mendapatkan
nomor register dari kepaniteraan pengadilan dalam
perkara perdata tentang sengketa terkait kepemilikan
atau sengketa tata usaha negara; dan/atau
b.
pendaftaran penyelesaian sengketa di luar pengadilan,
yang berkaitan dengan pencatatan data badan hukum Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum.
Pasal 37
(1)
Dalam hal Perseroan perorangan yang dinyatakan pailit,
permohonan Pemblokiran Akses diajukan oleh Kurator.
(2)
Permohonan Pemblokiran Akses yang diajukan oleh Kurator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengunggah surat
permohonan yang ditujukan kepada Menteri dan dokumen
pendukung berupa:
a.
putusan pailit oleh pengadilan niaga; atau
b.
penetapan pengadilan niaga, jika terjadi penggantian
Kurator.
Paragraf 4
Persetujuan dan Penolakan Permohonan
Pemblokiran Akses
Pasal 38
(1)
Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menyetujui atau
menolak permohonan Pemblokiran Akses.
(2)
Dalam proses memberikan persetujuan atau penolakan
permohonan Pemblokiran Akses, Direktur Jenderal dapat
melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terkait untuk
melakukan klarifikasi sebagai bahan pertimbangan.
(3)
Persetujuan atau penolakan Pemblokiran Akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara elektronik kepada
pemohon.
Pasal 39
(1)
Permohonan Pemblokiran Akses dapat diajukan oleh kuasa
pemohon.
(2)
Permohonan yang diajukan oleh kuasa pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mengunggah surat kuasa dari
pemohon yang dimuat dalam bentuk akta notaris.
Bagian Kedua Pembukaan Pemblokiran Akses
Paragraf 1 Umum
Pasal 40
(1)
Terhadap Perseroan yang telah dilakukan Pemblokiran Akses
dapat diajukan Pembukaan Pemblokiran Akses.
(2)
Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal.
(3)
Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik dengan
mencantumkan alasan Pembukaan Pemblokiran Akses.
(4)
Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui Sistem Administrasi
Badan Hukum.
(5)
Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
penerimaan
negara
bukan
pajak
yang
berlaku
pada
Kementerian Hukum.
Pasal 41
Pembukaan Pemblokiran Akses dilakukan terhadap:
a.
Perseroan persekutuan modal; dan
b.
Perseroan perorangan.
Paragraf 2 Pembukaan Pemblokiran Akses Terhadap Perseroan Persekutuan Modal
Pasal 42
(1)
Pembukaan
Pemblokiran
Akses
terhadap
Perseroan
persekutuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf a terdiri atas:
a.
Pembukaan Pemblokiran Akses seluruhnya; dan
b.
Pembukaan Pemblokiran Akses perubahan pemegang
saham.
(2)
Pembukaan Pemblokiran Akses seluruhnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan jika Perseroan:
a.
tidak dalam keadaan bersengketa; dan
b.
tidak menjadi pihak dalam suatu perkara tata usaha
negara.
(3)
Pembukaan Pemblokiran Akses perubahan pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan jika
Perseroan:
a.
tidak terdapat sengketa terkait peralihan saham;
b.
tidak dalam keadaan bersengketa tata usaha negara yang
berkaitan dengan pencatatan saham Perseroan; dan
c.
tidak dalam keadaan sengketa waris.
Pasal 43
(1)
Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses seluruhnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dapat
diajukan oleh:
a.
pemegang saham atau gabungan pemegang saham yang
tercatat dalam transaksi perubahan pemegang saham
terakhir;
b.
pihak yang pernah tercatat sebagai pemegang saham
dalam hal:
1.
telah dilakukan 1 (satu) kali transaksi perubahan
pemegang saham sebelum transaksi perubahan
pemegang saham terakhir; atau
2.
paling lama 3 (tiga) tahun sejak tercatat sebagai
pemegang saham dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum,
jika terdapat sengketa peralihan saham; atau
c.
instansi pemerintah yang berwenang.
(2)
Terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b, permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses
seluruhnya diajukan dengan mengisi formulir Pembukaan
Pemblokiran Akses seluruhnya dan mengunggah dokumen
persyaratan.
(3)
Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a.
surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri;
b.
dokumen berupa:
1.
surat pernyataan/kesepakatan perdamaian yang
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham atau
akta perdamaian;
2.
putusan
atau
penetapan
pengadilan
atau
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
mengabulkan permohonan Pembukaan Pemblokiran
Akses; atau
3.
penetapan pencabutan perkara.
c.
bukti pelaporan Pemilik Manfaat; dan
d.
bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
(4)
Dalam hal pemegang saham atau pemegang saham gabungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku
pemilik saham lebih dari 50% (lima puluh persen), selain
mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) juga harus mengunggah laporan keuangan
Perseroan hasil audit tahunan yang tersertifikasi dan laporan
pajak tahunan Perseroan.
(5)
Terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada
Menteri secara elektronik.
(6)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
ditandatangani oleh pejabat paling rendah pimpinan tinggi
pratama, eselon II A, atau yang setingkat.
Pasal 44
(1)
Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses perubahan
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(1) huruf b, diajukan oleh:
a.
pemegang
saham
Perseroan,
jika
yang
diajukan
merupakan saham miliknya sendiri;
b.
ahli waris dari pemegang saham Perseroan dengan
melampirkan surat keterangan hak waris; atau
c.
instansi pemerintah yang berwenang.
(2)
Terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b, pemohon harus mengisi formulir Pembukaan
Pemblokiran
Akses
perubahan
pemegang
saham
dan
mengunggah dokumen persyaratan.
(3)
Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a.
surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri:
b.
dokumen berupa:
1.
pernyataan/kesepakatan
perdamaian
yang
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham atau
akta perdamaian;
2.
penetapan pencabutan perkara; atau
3.
putusan
atau
penetapan
pengadilan
atau
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
mengabulkan
permohonan
Pembukaan
Pemblokiran Akses.
c.
bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
(4)
Terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada
Menteri secara elektronik.
(5)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
ditandatangani oleh pejabat paling rendah pimpinan tinggi
pratama, eselon II A, atau yang setingkat.
Pasal 45 (1) Dalam hal Perseroan persekutuan modal atau pemegang saham Perseroan persekutuan modal dinyatakan pailit, permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diajukan oleh Kurator. (2) Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses yang diajukan oleh Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mengunggah surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri dan bukti pemberesan harta pailit.
Paragraf 3 Pembukaan Pemblokiran Akses Terhadap Perseroan Perorangan
Pasal 46
(1)
Permohonan
Pembukaan
Pemblokiran
Akses
terhadap
Perseroan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf b dapat diajukan oleh:
a.
pemilik;
b.
pihak yang pernah tercatat sebagai pemilik, jika adanya
sengketa
terkait
peralihan
kepemilikan
Perseroan
perorangan; dan
c.
instansi pemerintah yang berwenang.
(2)
Dalam mengajukan permohonan Pembukaan Pemblokiran
Akses terhadap Perseroan perorangan, pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melampirkan:
a.
fotokopi pernyatan pendirian; atau
b.
pernyataan perubahan yang terakhir tercatat dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum.
(3)
Dalam mengajukan permohonan Pembukaan Pemblokiran
Akses terhadap Perseroan perorangan, pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menggungah surat
permohonan yang ditujukan kepada Menteri dan dokumen:
a.
surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa terkait
kepemilikan ataupun sengketa tata usaha negara yang
berkaitan dengan pencatatan kepemilikan Perseroan
perorangan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;
b.
akta perdamaian;
c.
penetapan pencabutan perkara;
d.
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; atau
e.
penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan,
terkait sengketa kepemilikan Perseroan perorangan.
(4)
Terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada
Menteri secara elektronik.
(5)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
ditandatangani oleh pejabat paling rendah pimpinan tinggi
pratama, eselon II A, atau yang setingkat.
Pasal 47 (1) Dalam hal Perseroan perorangan dinyatakan pailit, permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses diajukan oleh Kurator. (2) Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses yang diajukan oleh Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengunggah surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri dan bukti pemberesan harta pailit.
Paragraf 4 Persetujuan dan Penolakan
Pasal 48
(1)
Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menyetujui atau
menolak permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses.
(2)
Dalam proses memberikan persetujuan atau penolakan
terhadap
permohonan
Pembukaan
Pemblokiran
Akses,
Direktur Jenderal dapat melakukan pemanggilan kepada para
pihak yang terkait untuk melakukan klarifikasi sebagai bahan pertimbangan. (3) Persetujuan atau penolakan Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.
Pasal 49
(1)
Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses dapat diajukan
oleh kuasa pemohon.
(2)
Permohonan yang diajukan oleh kuasa pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mengunggah surat kuasa dari
pemohon yang dimuat dalam bentuk akta notaris.
BAB IV PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK BAGI LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KEMENTERIAN HUKUM
Pasal 50 Jenis layanan publik tertentu yang diberikan dalam rangka pelaksanaan KSWP pada Kementerian Hukum meliputi: a. perubahan anggaran dasar Perseroan; b. pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan; dan c. pemberitahuan perubahan data Perseroan.
Pasal 51 (1) Menteri melaksanakan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. (2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid atau tidak valid. (3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid, proses pemberian layanan publik tertentu dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status tidak valid, permohonan layanan publik tertentu tidak diproses lebih lanjut. (5) Permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali setelah pemohon memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.
Pasal 52 Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan secara elektronik melalui AHU Online yang terhubung dengan sistem informasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
Pasal 53 Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
DAFTAR PERSEROAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 54 (1) Daftar Perseroan dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi mengenai data tentang Perseroan yang dikelola berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.
Bagian Kedua Tata Cara Pencatatan dan Penyimpanan Daftar Perseroan Pasal 55 (1) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diselenggarakan oleh Menteri. (2) Untuk menyelenggarakan Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menugaskan kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal wajib membuat Daftar Perseroan yang memuat data tentang Perseroan yang meliputi: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c. jangka waktu pendirian Perseroan; d. permodalan Perseroan yang meliputi: 1. modal dasar; 2. modal ditempatkan dan disetor; 3. jumlah saham dan nilai nominal saham; dan 4. bentuk setoran saham dan besaran nilainya; e. alamat lengkap Perseroan yang meliputi: 1. nama jalan, nomor kantor, dan nomor Rukun Tetangga/Rukun Warga; 2. kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi; dan 3. kode pos, nomor telepon, dan faksimile; f. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan; g. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar; h. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri; i. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar; j. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; k. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri; l. berakhirnya status badan hukum Perseroan; dan m. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit. (4) Dalam hal terjadi perubahan data Perseroan, perubahan data tersebut harus dimasukkan dalam Daftar Perseroan. (5) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
b. perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; c. perubahan alamat lengkap Perseroan; d. pembubaran Perseroan; e. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, dan pemisahan; dan f. berakhirnya proses likuidasi.
Pasal 56 Data tentang Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dimasukkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan dikeluarkannya: a. keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan; b. keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan; c. surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan; dan/atau d. surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.
Pasal 57 (1) Pengolahan data tentang Perseroan dalam Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan berdasarkan Sistem Administrasi Badan Hukum. (2) Setiap Daftar Perseroan diberi nomor urut Daftar Perseroan dan setiap awal tahun dimulai dengan nomor urut angka 1 (satu). (3) Nomor urut Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan atau yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menteri. (4) Format Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktur Jenderal.
Pasal 58 (1) Direktur Jenderal wajib menyimpan data mengenai Perseroan dalam Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 57. (2) Penyimpanan data mengenai Perseroan dalam Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Sistem Administrasi Badan Hukum dan disimpan dalam penyimpan data tersendiri.
Bagian Ketiga Tata Cara Memperoleh Data Perseroan
Pasal 59
(1)
Data Perseroan diajukan oleh Pemohon dengan mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
oleh Pemohon dengan mengisi formulir.
(4)
Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
a.
nama Perseroan;
b.
nomor induk kependudukan;
c.
alamat surat elektronik;
d.
tujuan permohonan; dan
e. nomor bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. (6) Setelah mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon mendapatkan Data Perseroan.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 60 (1) Dalam hal: a. notaris atau pemohon yang tempat kedudukannya terjadi kendala jaringan internet berdasarkan pengumuman resmi dari pemerintah daerah; atau b. Sistem Administrasi Badan Hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri, notaris atau pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran pendirian, perubahan, pembubaran badan hukum Perseroan, Pemblokiran Akses, dan Pembukaan Pemblokiran Akses secara nonelektronik. (2) Tata cara pengajuan permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 61 (1) Permohonan informasi atau pencarian/unduh data Perseroan persekutuan modal atau Perseroan perorangan dalam status terblokir dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (2) Informasi atau pencarian/unduh data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Direktur Jenderal dengan menambahkan keterangan status blokir.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang diproses, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
Pasal 63 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Perseroan yang sedang dalam Pemblokiran Akses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap diblokir. b. Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang diproses, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum.
BUKU KEDUA PENGESAHAN KOPERASI
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 64
Dalam Buku Kedua Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2.
Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
3.
Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya
yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk
menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama
yang bersangkutan masih menjadi anggota.
4.
Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak
harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi
dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat
diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi
anggota.
5.
Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan
hak atas uang dan/atau barang kepada Koperasi.
6.
Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat
oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan
memuat Anggaran Dasar Koperasi.
7.
Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis
sebagaimana
dimaksud
dalam
peraturan
perundang-
undangan di bidang perkoperasian.
8.
Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah akta
perjanjian yang dibuat oleh anggota Koperasi dalam rangka
perubahan anggaran dasar suatu Koperasi yang berisi
pernyataan dari para anggota Koperasi atau kuasanya yang
ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu Rapat Anggota
perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan
anggaran dasar.
9.
Pendiri adalah orang perorangan atau beberapa Koperasi yang
memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri
menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
10. Kuasa Pendiri adalah beberapa orang diantara Pendiri yang
diberi kuasa oleh Pendiri untuk menandatangani akta
pendirian dan mengurus permohonan pengesahan Akta
Pendirian Koperasi.
11. Sistem Administrasi Badan Hukum adalah pelayanan jasa
teknologi informasi badan hukum secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum.
12. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
dua atau lebih Koperasi untuk menggabungkan diri dengan
Koperasi yang lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva,
pasiva dan anggota dari Koperasi yang menggabungkan diri
beralih karena hukum kepada Koperasi yang menerima
Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Koperasi
yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
13. Pembagian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
badan hukum Koperasi untuk memisahkan satu atau beberapa
usaha menjadi badan hukum Koperasi baru berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- Hari adalah hari kalender.
Pasal 65
Pengesahan Koperasi meliputi:
a.
pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
b.
perubahan Anggaran Dasar Koperasi; dan
c.
pembubaran Koperasi.
BAB II PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Bagian Kesatu Umum
Pasal 66
(1)
Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan
oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)
Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pendiri; atau
b. Kuasa Pendiri,
yang memberikan kuasa kepada notaris.
(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
Pasal 67 (1) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Koperasi. (2) Nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. memberikan identitas resmi yang spesifik untuk setiap Koperasi yang berbadan hukum; dan b. menghindarkan penyalahgunaan nama Koperasi untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Permohonan Pengajuan Nama Koperasi
Pasal 68
(1)
Permohonan pengajuan nama Koperasi diajukan oleh pemohon
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)
Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
Pendiri; atau
b.
Kuasa Pendiri,
yang memberikan kuasa kepada notaris.
(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
Pasal 69
(1)
Pengajuan nama Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 dilakukan dengan mengisi formulir pengajuan nama
Koperasi.
(2)
Formulir pengajuan nama Koperasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) minimal memuat:
a.
nama Koperasi yang diajukan; dan
b. jenis Koperasi. (3) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. produsen; b. konsumen; c. pemasaran; d. jasa; e. simpan pinjam; f. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan g. jenis lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan atau merupakan program pemerintah. (4) Selain mengisi formulir pengajuan nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengisi formulir pernyataan yang menyatakan nama Koperasi yang diajukan telah sesuai dengan persyaratan dan pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Koperasi yang diajukan.
Pasal 70
(1)
Nama Koperasi yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
a.
terdiri dari minimal 3 (tiga) kata setelah frasa Koperasi
dan jenis Koperasi, kecuali nama Koperasi untuk Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih atau jenis lain yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau
merupakan program pemerintah;
b.
ditulis dengan huruf latin;
c.
belum dipakai secara sah oleh Koperasi lain;
d.
tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau
kesusilaan;
e.
tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga
negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional,
kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
dan
f.
tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau
rangkaian huruf, yang tidak membentuk kata.
(2)
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengajuan penamaan untuk Koperasi yang melaksanakan
usaha tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan harus memuat
frasa “TKBM” sebelum penyebutan nama Koperasi.
(3)
Dalam hal Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah wajib mencantumkan kata
“Syariah” di belakang nama Koperasi.
(4)
Dalam hal terdapat kesamaan nama desa atau kelurahan pada
Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, nama Koperasi
ditambahkan nama kecamatan dan/atau kabupaten/kota.
Pasal 71 (1) Persetujuan pemakaian nama Koperasi diberikan oleh Menteri secara elektronik. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. nomor pemesanan nama Koperasi; b. nama Koperasi yang dapat dipakai; c. tanggal pengajuan; dan d. tanggal kedaluwarsa. (3) Persetujuan pemakaian nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) nama Koperasi.
Pasal 72 Dalam hal nama Koperasi tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Koperasi yang diajukan sesuai dengan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Menteri menolak nama Koperasi tersebut secara elektronik.
Pasal 73 Pemakaian nama Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak persetujuan pemakaian nama diberikan.
Bagian Ketiga Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Pasal 74 (1) Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. (3) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. (4) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian Koperasi telah ditandatangani. (5) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir pengesahan Akta Pendirian Koperasi. (6) Apabila permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan tidak dapat diajukan kepada Menteri. (7) Dalam hal permohonan tidak dapat diajukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon mengajukan kembali permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 75 (1) Pengisian formulir pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen untuk pendirian Koperasi yang telah lengkap. (3) Dokumen untuk pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh notaris, yang terdiri atas: a. minuta Akta Pendirian Koperasi, beserta berkas pendukung akta; b. berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan; c. surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar Simpanan Pokok serta dapat ditambah Simpanan Wajib dan Hibah; dan d. rencana kerja Koperasi. (4) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus mengunggah Akta Pendirian Koperasi dan berita acara rapat pendirian Koperasi ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.
Pasal 76
Selain dokumen pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (3), terhadap pengesahan Akta Pendirian Koperasi
simpan pinjam dan Koperasi yang memiliki unit usaha simpan
pinjam diajukan dengan tambahan persyaratan khusus yang
meliputi:
a.
rencana kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
b.
administrasi dan pembukuan;
c.
nama dan riwayat hidup calon pengelola; dan
d.
daftar sarana kerja.
Pasal 77 Pemohon harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa: a. formulir pengesahan akta pendirian Koperasi dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. pemohon bertanggung jawab penuh terhadap formulir pendirian Koperasi dan dokumen pendukung.
Pasal 78 (1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Akta Pendirian Koperasi pada saat permohonan diterima. (2) Keputusan Menteri sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon secara elektronik. (3) Pengesahan Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi. (4) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
BAB III PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
Bagian Kesatu Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Pasal 79 (1) Anggaran Dasar Koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap: a. perubahan bidang usaha; b. Penggabungan; dan c. Pembagian. (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan Menteri. (3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia.
Pasal 80 (1) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. (3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, permohonan pengesahan
perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat diajukan kepada Menteri.
Pasal 81 (1) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diajukan oleh pemohon secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. (2) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukung.
Pasal 82 (1) Dalam hal permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 terdapat perubahan nama Koperasi, permohonan pengesahan Anggaran Dasar Koperasi diajukan setelah pemakaian nama memperoleh persetujuan Menteri. (2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengajuan nama Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan perubahan nama Koperasi.
Pasal 83 (1) Pengisian formulir perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen untuk perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah lengkap. (3) Dokumen untuk perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai perubahan bidang usaha meliputi: a. minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibuat oleh notaris; dan b. berita acara Rapat Anggota. (4) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Anggaran Dasar Koperasi mengenai Penggabungan atau Pembagian Koperasi, harus dilengkapi dengan neraca yang baru dari Koperasi yang menerima Penggabungan atau Koperasi yang dibagi. (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus disimpan oleh notaris.
Pasal 84 Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, terhadap perubahan Anggaran Dasar Koperasi simpan pinjam dan Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam diajukan dengan tambahan persyaratan khusus yang meliputi: a. rencana kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; b. administrasi dan pembukuan; c. nama dan riwayat hidup calon pengelola; dan d. daftar sarana kerja.
Pasal 85 Pemohon harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa:
a. formulir pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan/atau Pasal 84 telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. pemohon bertanggung jawab penuh terhadap formulir pendirian Koperasi, dan dokumen pendukung.
Pasal 86 (1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada saat permohonan diterima. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon secara elektronik. (3) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
Bagian Kedua Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Pasal 87 (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) harus dilaporkan kepada Menteri. (2) Pelaporan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak akta perubahan ditandatangani. (3) Pelaporan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan mengisi formulir pelaporan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
Pasal 88 (1) Selain mengisi formulir pelaporan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen untuk perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah lengkap. (3) Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh notaris, yang meliputi: a. minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibuat oleh notaris; dan b. berita acara Rapat Anggota. (4) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus mengunggah Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan berita acara Rapat Anggota ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.
Pasal 89 Pemohon harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa: a. formulir pelaporan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. pemohon bertanggung jawab penuh terhadap formulir pelaporan perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan dokumen pendukung.
Pasal 90 (1) Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penerimaan laporan perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada saat pelaporan diterima. (2) Surat pemberitahuan penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon secara elektronik. (3) Pemohon dapat langsung melakukan pencetakan sendiri surat pemberitahuan penerimaan laporan.
BAB IV PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 91 (1) Pembubaran Koperasi yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus disampaikan kepada Menteri secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. (2) Penyampaian pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi. (3) Penyampaian pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Surat Keputusan Pembubaran Koperasi dan/atau dokumen lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 92 Menteri menerbitkan surat keterangan penghapusan status Badan Hukum Koperasi dan menghapus dari basis data Sistem Administrasi Badan Hukum setelah mendapatkan Surat Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3).
BAB V
KOORDINASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
PENGESAHAN KOPERASI
Pasal 93 (1) Menteri mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi pengesahan Koperasi bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan pembubaran Koperasi. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan melalui: a. pertemuan kedinasan; dan b. pertukaran data dan informasi.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 94 (1) Dalam hal permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat diajukan secara elektronik karena: a. notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau b. Sistem Administrasi Badan Hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri,
pemohon dapat mengajukan permohonan secara nonelektronik. (2) Tata cara pengajuan permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
BUKU KETIGA
PENERBITAN SERTIFIKAT PENDAFTARAN BADAN HUKUM BADAN
USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
Pasal 95
Dalam Buku Ketiga Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa
adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau
bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan
aset,
mengembangkan
investasi
dan
produktivitas,
menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis
usaha
lainnya
untuk
sebesar-
besarnya
kesejahteraan
masyarakat desa.
2.
Sistem Administrasi Badan Hukum adalah pelayanan jasa
teknologi informasi badan hukum secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum.
3.
Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah
sistem pengolahan data desa, data pembangunan desa, dan
informasi lain terkait pembangunan desa yang disediakan oleh
kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan
desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pembangunan daerah tertinggal, dilakukan secara
terpadu dengan memanfaatkan perangkat lunak, perangkat
keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan
sebagai
informasi
yang
berguna
dalam
meningkatkan
efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik serta sebagai
dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa.
4.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
Pasal 96
BUM Desa terdiri atas:
a. BUM Desa; dan
b. BUM Desa bersama.
Pasal 97
(1)
Pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan melalui
aplikasi SID.
(2)
Pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh
kementerian
yang
menyelenggarakan
suburusan
pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah
tertinggal.
(3)
Data BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah lolos verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Menteri melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum.
(4)
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan
sertifikat
pendaftaran
pendirian
badan
hukum
BUM
Desa/BUM Desa bersama secara elektronik.
Pasal 98
(1)
Ketentuan
mengenai
pendaftaran
badan
hukum
BUM
Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
97 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku mutatis mutandis
terhadap perubahan anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa
bersama.
(2)
Perubahan anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
nama;
b.
tempat kedudukan;
c.
maksud dan tujuan pendirian;
d.
modal;
e.
jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan
umum;
f.
nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan
pengawas;
g.
hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang
serta
tata
cara
pengangkatan,
penggantian
dan
pemberhentian
penasihat,
pelaksana
operasional,
dan/atau pengawas; dan
h.
ketentuan pokok penggunaan, pembagian, dan/atau
pelaksanaan serta pemanfaatan hasil usaha.
(3)
Menteri menerbitkan sertifikat pendaftaran perubahan badan
hukum BUM Desa/BUM Desa bersama secara elektronik
terhadap
perubahan
nama
dan
tempat
kedudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
(4)
Menteri
menerbitkan
surat
penerimaan
pemberitahuan
perubahan anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama
secara
elektronik
terhadap
perubahan
anggaran
dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan
huruf h.
Pasal 99
Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) dan Pasal
98 ayat (3) memuat informasi:
a.
nama BUM Desa/BUM Desa bersama;
b.
kedudukan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
c.
nomor dan tanggal sertifikat.
BUKU KEEMPAT PENYELENGGARAAN LAYANAN JASA HUKUM PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 100 Dalam Buku Keempat Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. 2. Persekutuan Firma yang selanjutnya disebut Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan. 3. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih
sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. 4. Sekutu Komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV, serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. 5. Sistem Administrasi Badan Usaha adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 6. Formulir Isian Pendaftaran yang selanjutnya disebut Formulir Pendaftaran adalah formulir isian untuk permohonan pendaftaran pendirian, perubahan, atau pembubaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV. 7. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Menteri atas pendaftaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV. 8. Pemblokiran Akses adalah tindakan menutup Akses Persekutuan Perdata, Firma, dan CV dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. 9. Pembukaan Pemblokiran Akses adalah tindakan membuka kembali Akses Persekutuan Perdata, Firma, dan CV dalam Sistem Administrasi Badan Usaha yang sebelumnya dilakukan Pemblokiran Akses. 10. Data adalah data Persekutuan Perdata, Firma, dan CV yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. 11. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pasal 101 Layanan jasa hukum Persekutuan Perdata, Firma, dan CV terdiri atas: a. pendaftaran pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV; b. pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, dan CV; c. pendaftaran pembubaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV; d. Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata, Firma, dan CV; e. Pembukaan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata Firma, dan CV; dan f. pencarian/unduh Data.
Pasal 102 Layanan jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
BAB II PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER
Pasal 103 (1) Pendaftaran pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV diajukan kepada Direktur Jenderal oleh pendiri bersama-sama atau para sekutu melalui Notaris.
(2)
Pendaftaran pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan
Usaha.
(3)
Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran pendirian
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
Notaris
harus
melakukan pengecekan nama Persekutuan Perdata, Firma,
atau CV terlebih dahulu pada laman resmi Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum.
(4)
Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a.
ditulis dengan huruf latin;
b.
belum dipakai secara sah oleh Persekutuan Perdata,
Firma, atau CV lain yang sejenis dalam Sistem
Administrasi Badan Usaha;
c.
tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau
kesusilaan;
d.
tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga
negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional;
dan
e.
tidak hanya terdiri atas angka atau rangkaian angka,
huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
Pasal 104
(1)
Pendaftaran pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
103 harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal akta pendirian
Persekutuan Perdata, Firma, dan CV ditandatangani.
(2)
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran.
(3)
Apabila pendaftaran pendirian Persekutuan Perdata, Firma,
dan CV melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan
Perdata, Firma, dan CV tidak dapat diajukan kepada Direktur
Jenderal.
Pasal 105
(1)
Selain mengisi Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 104 ayat (2), Notaris juga harus mengunggah
dokumen pendukung.
(2)
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a.
akta pendirian Persekutuan Perdata, Firma, atau CV; dan
b.
surat pernyataan yang bermeterai cukup.
(3)
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dibuat oleh Notaris yang minimal memuat:
a.
pernyataan
dari Notaris
yang menyatakan
bahwa
dokumen pendukung pendirian Persekutuan Perdata,
Firma, atau CV telah lengkap; dan
b.
pernyataan
dari Notaris
yang menyatakan
bahwa
Formulir Pendaftaran dan dokumen pendukung telah
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan, serta bertanggung jawab penuh terhadap
Formulir Pendaftaran dan dokumen pendukung.
Pasal 106
Dokumen Pendaftaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV yang
harus disimpan oleh Notaris, meliputi:
a.
minuta akta pendirian Persekutuan Perdata, Firma, atau CV
yang minimal memuat:
1.
identitas pendiri yang terdiri atas nama pendiri, domisili,
dan pekerjaan;
- kegiatan usaha;
- hak dan kewajiban para pendiri; dan
- jangka waktu Persekutuan Perdata, Firma, atau CV;
b. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Persekutuan Perdata, Firma, atau CV; dan
c. data pemilik manfaat Persekutuan Perdata, Firma, atau CV.
Pasal 107
(1)
Direktur Jenderal menerbitkan SKT pendirian Persekutuan
Perdata, Firma, dan CV pada saat permohonan diterima.
(2)
SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Notaris secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan
Usaha.
(3)
Notaris
dapat
langsung
melakukan
pencetakan
SKT
Persekutuan Perdata, Firma, dan CV secara mandiri.
(4)
SKT
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
harus
ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta
memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar
ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.
BAB III PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER
Pasal 108
(1)
Pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata,
Firma, dan CV diajukan kepada Direktur Jenderal oleh pendiri
bersama-sama atau para sekutu melalui Notaris.
(2)
Pendaftaran
perubahan
anggaran
dasar
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui
Sistem Administrasi Badan Usaha.
(3)
Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap:
a.
nama Persekutuan Perdata, Firma, atau CV;
b.
kegiatan usaha;
c.
kedudukan dan/atau alamat;
d.
sekutu;
e.
pengurus;
f.
jangka waktu Persekutuan Perdata, Firma, atau CV;
dan/atau
g.
ketentuan lainnya pada anggaran dasar.
Pasal 109
(1)
Pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata,
Firma, dan CV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 harus
disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar
Persekutuan Perdata, Firma, dan CV ditandatangani.
(2)
Pendaftaran
perubahan
anggaran
dasar
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi
Formulir Pendaftaran.
(3)
Apabila pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan
Perdata, Firma, dan CV melebihi jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), permohonan pendaftaran perubahan
anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, dan CV tidak
dapat diajukan kepada Direktur Jenderal.
Pasal 110
(1)
Dalam
hal
pendaftaran
perubahan
anggaran
dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 terdapat perubahan
nama Persekutuan Perdata, Firma, dan CV, pendaftaran
perubahan
anggaran
dasar
harus
didahului
dengan
pengecekan nama.
(2)
Pengecekan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan kriteria nama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4).
Pasal 111
(1)
Selain mengisi Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 ayat (2), Notaris juga harus mengunggah
dokumen pendukung.
(2)
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a.
akta perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata,
Firma, atau CV; dan
b.
surat pernyataan yang bermeterai cukup.
(3)
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dibuat oleh Notaris yang minimal memuat:
a.
pernyataan
dari Notaris
yang menyatakan
bahwa
dokumen
pendukung
perubahan
anggaran
dasar
Persekutuan Perdata, Firma, atau CV telah lengkap; dan
b.
pernyataan
dari Notaris
yang menyatakan
bahwa
Formulir Pendaftaran dan dokumen pendukung telah
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang
undangan, serta bertanggung jawab penuh terhadap
Formulir Pendaftaran dan dokumen pendukung.
Pasal 112
Dokumen perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma,
dan CV yang harus disimpan oleh Notaris, meliputi:
a.
minuta akta tentang perubahan anggaran dasar Persekutuan
Perdata, Firma, atau CV yang dibuat Notaris;
b.
fotokopi nomor pokok wajib pajak;
c.
data pemilik manfaat Persekutuan Perdata, Firma, atau CV;
dan
d.
bukti pendukung lainnya.
Pasal 113
(1)
Direktur Jenderal menerbitkan SKT perubahan Persekutuan
Perdata, Firma, dan CV pada saat permohonan diterima.
(2)
SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Notaris secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan
Usaha.
(3)
Notaris
dapat
langsung
melakukan
pencetakan
SKT
Persekutuan Perdata, Firma, dan CV secara mandiri.
(4)
SKT
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
harus
ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta
memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar
ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.
BAB IV PENDAFTARAN PEMBUBARAN PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER
Pasal 114 (1) Pendaftaran pembubaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV diajukan kepada Direktur Jenderal oleh pendiri bersama-sama atau para sekutu melalui Notaris.
(2)
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
(3)
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran.
(4)
Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam hal:
a.
berakhirnya jangka waktu Persekutuan Perdata, Firma,
atau CV;
b.
musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan
Persekutuan Perdata, Firma, atau CV;
c.
tujuan Persekutuan Perdata, Firma, atau CV telah
tercapai;
d.
karena kehendak para sekutu; atau
e.
alasan
lain
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 115
(1)
Selain mengisi Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114 ayat (3), Notaris juga harus mengunggah
dokumen pendukung.
(2)
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a.
akta pembubaran, putusan pengadilan yang menyatakan
pembubaran, atau dokumen lain yang menyatakan
pembubaran; dan
b.
surat pernyataan yang bermeterai cukup.
(3)
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dibuat oleh Notaris yang minimal memuat:
a.
pernyataan
dari Notaris
yang menyatakan
bahwa
dokumen pendukung pembubaran Persekutuan Perdata,
Firma, atau CV telah lengkap; dan
b.
pernyataan
dari Notaris
yang menyatakan
bahwa
Formulir Pendaftaran dan dokumen pendukung telah
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan, serta bertanggung jawab penuh terhadap
Formulir Pendaftaran dan dokumen pendukung.
Pasal 116
(1)
Direktur Jenderal menerbitkan SKT pembubaran Persekutuan
Perdata, Firma, dan CV pada saat permohonan diterima.
(2)
SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Notaris secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan
Usaha.
(3)
Notaris
dapat
langsung
melakukan
pencetakan
SKT
Persekutuan Perdata, Firma, dan CV secara mandiri.
(4)
SKT
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
harus
ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta
memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar
ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.
BAB V PEMBLOKIRAN AKSES PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER
Bagian Kesatu Umum
Pasal 117 (1) Permohonan Pemblokiran Akses diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal.
(2) Permohonan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal disertai alasan Pemblokiran Akses.
Bagian Kedua Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata
Pasal 118
(1)
Permohonan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata diajukan
oleh:
a.
sekutu Persekutuan Perdata yang terdaftar dalam Sistem
Administrasi Badan Usaha atau kuasa sekutu;
b.
kementerian, lembaga terkait, dan/atau aparat penegak
hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau
c.
kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga,
dalam hal Persekutuan Perdata dinyatakan pailit, dengan
melampirkan dokumen:
1.
putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan
2.
penunjukan kurator oleh majelis hakim atau
penetapan pengadilan niaga jika terjadi penggantian
kurator.
(2)
Dalam
mengajukan
permohonan
Pemblokiran
Akses
Persekutuan Perdata, pemohon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, harus melampirkan:
a.
surat permohonan Pemblokiran Akses yang ditujukan
kepada Direktur Jenderal;
b.
salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris
yang telah dilegalisasi oleh Notaris;
c.
putusan atau penetapan pengadilan yang mengabulkan
untuk dilakukan Pemblokiran Akses;
d.
surat kuasa dari pemohon jika permohonan dilakukan
oleh kuasa; dan
e.
bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
Bagian Ketiga Pemblokiran Akses Persekutuan Firma
Pasal 119
(1)
Permohonan Pemblokiran Akses Firma diajukan oleh:
a.
sekutu Firma yang terdaftar dalam Sistem Administrasi
Badan Usaha atau kuasa sekutu;
b.
kementerian, lembaga terkait, dan/atau aparat penegak
hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau
c.
kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga,
dalam hal Firma dinyatakan pailit, dengan melampirkan
dokumen:
1.
putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan
2.
penunjukan kurator oleh majelis hakim atau
penetapan pengadilan niaga jika terjadi penggantian
kurator.
(2)
Dalam mengajukan permohonan Pemblokiran Akses Firma,
pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus
melampirkan:
a.
surat permohonan Pemblokiran Akses yang ditujukan
kepada Direktur Jenderal;
b.
salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris
yang telah dilegalisasi oleh Notaris;
c.
putusan atau penetapan pengadilan yang mengabulkan
untuk dilakukan Pemblokiran Akses;
d.
surat kuasa dari pemohon jika permohonan dilakukan
oleh kuasa; dan
e.
bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
Bagian Keempat
Pemblokiran Akses Persekutuan Komanditer
Pasal 120
(1)
Permohonan Pemblokiran Akses CV diajukan oleh:
a.
Sekutu
Komplementer,
sekutu
komanditer,
atau
gabungan sekutu komanditer yang terdaftar dalam Sistem
Administrasi Badan Usaha atau kuasa sekutu;
b.
kementerian, lembaga terkait, dan/atau aparat penegak
hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau
c.
kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga,
dalam hal CV dinyatakan pailit, dengan melampirkan:
1.
putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan
2.
penunjukan kurator oleh majelis hakim atau
penetapan pengadilan niaga jika terjadi penggantian
kurator.
(2) Dalam mengajukan permohonan Pemblokiran Akses CV,
pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus
melampirkan:
a.
surat permohonan Pemblokiran Akses yang ditujukan
kepada Direktur Jenderal;
b.
salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris
yang telah dilegalisasi oleh Notaris;
c.
putusan atau penetapan pengadilan yang mengabulkan
untuk dilakukan Pemblokiran Akses;
d.
surat kuasa dari pemohon jika permohonan dilakukan
oleh kuasa; dan
e.
bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
Bagian Kelima
Persetujuan dan Penolakan
Permohonan Pemblokiran Akses
Pasal 121
(1)
Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan
Pemblokiran Akses.
(2)
Dalam proses memberikan persetujuan atau penolakan
permohonan Pemblokiran Akses, Direktur Jenderal dapat
melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terkait untuk
melakukan klarifikasi sebagai bahan pertimbangan.
(3)
Persetujuan atau penolakan Pemblokiran Akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada
pemohon.
BAB VI PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER
Bagian Kesatu Umum
Pasal 122
(1)
Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses diajukan oleh
pemohon kepada Direktur Jenderal.
(2)
Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan permohonan
secara tertulis kepada Direktur Jenderal disertai alasan Pembukaan Pemblokiran Akses.
Bagian Kedua Pembukaan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata
Pasal 123
(1)
Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Persekutuan
Perdata diajukan oleh:
a.
sekutu Persekutuan Perdata yang terdaftar dalam Sistem
Administrasi Badan Usaha atau kuasa sekutu;
b.
kementerian, lembaga terkait, dan/atau aparat penegak
hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau
c.
kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga,
dalam hal Persekutuan Perdata dinyatakan pailit, dengan
melampirkan dokumen:
1.
putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan
2.
penunjukan kurator oleh majelis hakim atau
penetapan pengadilan niaga jika terjadi penggantian
kurator.
(2)
Dalam mengajukan permohonan Pembukaan Pemblokiran
Akses Persekutuan Perdata, pemohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, harus melampirkan:
a.
surat permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses yang
ditujukan kepada Direktur Jenderal;
b.
salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris
yang telah dilegalisasi oleh Notaris;
c.
bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
d.
surat kuasa dari pemohon jika permohonan dilakukan
oleh kuasa; dan
e.
dokumen:
1.
surat pernyataan/kesepakatan perdamaian yang
ditandatangani oleh seluruh sekutu atau akta
perdamaian;
2.
penetapan pencabutan perkara; atau
3.
putusan
atau
penetapan
pengadilan
atau
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
mengabulkan permohonan Pembukaan Pemblokiran
Akses.
Bagian Ketiga Pembukaan Pemblokiran Akses Persekutuan Firma
Pasal 124
(1)
Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Firma
diajukan oleh:
a.
Sekutu
firma
yang
terdaftar
dalam
Sistem
Administrasi Badan Usaha atau kuasa sekutu;
b.
kementerian, lembaga terkait, dan/atau aparat
penegak hukum yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
c.
kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan
niaga, dalam hal Firma dinyatakan pailit, dengan
melampirkan:
1.
putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan
2.
penunjukan kurator oleh majelis hakim atau
penetapan
pengadilan
niaga
jika
terjadi
penggantian kurator.
(2)
Dalam
mengajukan
permohonan
Pembukaan
Pemblokiran
Akses
Firma,
pemohon
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melampirkan:
a.
surat permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses
yang ditujukan kepada Direktur Jenderal;
b.
salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta
Notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris;
c.
bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
d.
surat
kuasa
dari pemohon
jika
permohonan
dilakukan oleh kuasa; dan
e.
dokumen:
1.
surat
pernyataan/kesepakatan
perdamaian
yang ditandatangani oleh seluruh sekutu atau
akta perdamaian;
2.
penetapan pencabutan perkara; atau
3.
putusan atau penetapan pengadilan atau
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
mengabulkan
permohonan
Pembukaan
Pemblokiran Akses.
Bagian Keempat Pembukaan Pemblokiran Akses Persekutuan Komanditer
Pasal 125
(1)
Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses CV diajukan oleh:
a.
Sekutu Komplementer, sekutu komanditer atau gabungan
sekutu komanditer yang terakhir terdaftar dalam Sistem
Administrasi Badan Usaha, atau kuasa sekutu;
b.
kementerian, lembaga terkait, dan/atau aparat penegak
hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau
c.
kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga,
dalam hal CV dinyatakan pailit, dengan melampirkan:
1.
putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan
2.
penunjukan kurator oleh majelis hakim atau
penetapan pengadilan niaga jika terjadi penggantian
kurator.
(2)
Dalam mengajukan permohonan Pembukaan Pemblokiran
Akses CV, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, harus melampirkan:
a.
surat permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses yang
ditujukan kepada Direktur Jenderal;
b.
salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris
yang telah dilegalisasi oleh Notaris;
c.
bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
d.
surat kuasa dari pemohon jika permohonan dilakukan
oleh kuasa; dan
e.
dokumen:
1.
surat pernyataan/kesepakatan perdamaian yang
ditandatangani oleh seluruh sekutu atau akta
perdamaian;
2.
penetapan pencabutan perkara; atau
3.
putusan
atau
penetapan
pengadilan
atau
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
mengabulkan permohonan Pembukaan Pemblokiran
Akses.
Bagian Kelima Persetujuan dan Penolakan Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses
Pasal 126
(1)
Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan
Pembukaan Pemblokiran Akses.
(2)
Dalam proses memberikan persetujuan atau penolakan
permohonan
Pembukaan
Pemblokiran
Akses,
Direktur
Jenderal dapat melakukan pemanggilan kepada para pihak
yang terkait untuk melakukan klarifikasi sebagai bahan
pertimbangan.
(3)
Persetujuan atau penolakan Pembukaan Pemblokiran Akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara
tertulis kepada pemohon.
BAB VII PENCARIAN/UNDUH DATA
Pasal 127
(1)
Data Persekutuan Perdata, Firma, dan CV pada Kementerian
Hukum terbuka untuk umum.
(2)
Permohonan pencarian/unduh Data Persekutuan Perdata,
Firma, dan CV diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal.
(3)
Permohonan pencarian/unduh Data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Sistem
Administrasi Badan Usaha.
Pasal 128
(1)
Permohonan pencarian/unduh Data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127, diajukan oleh pemohon dengan mengisi
formulir permintaan unduh Data.
(2)
Formulir pencarian/unduh Data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat:
a.
nama Persekutuan Perdata, Firma, atau CV;
b.
nomor induk kependudukan;
c.
alamat surat elektronik;
d.
tujuan permohonan; dan
e.
nomor bukti pembayaran penerimaan negara bukan
pajak.
(3)
Setelah mengisi formulir pencarian/unduh Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemohon mendapatkan profil Data.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 129
(1)
Dalam hal:
a.
Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia
jaringan internet; atau
b.
Sistem Administrasi Badan Usaha tidak berfungsi
sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi
oleh Direktur Jenderal,
Notaris dapat mengajukan permohonan pendaftaran pendirian
dan pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan
Perdata, Firma, dan CV secara nonelektronik.
(2)
Tata cara pengajuan permohonan secara nonelektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 130
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.
Permohonan Pendaftaran Pendirian, Perubahan Anggaran
Dasar, Pembubaran, Pemblokiran Akses, dan Pembukaan
Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata, Firma, dan CV yang
telah diajukan dan sedang diproses sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan
Menteri
Hukum
Nomor
25
Tahun
2025
tentang
Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata,
Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer; dan
b.
Persekutuan Perdata, Firma, dan CV yang sedang dalam
Pemblokiran Akses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,
dinyatakan tetap diblokir.
BUKU KELIMA
TATA CARA PERMOHONAN PERBAIKAN DATA BADAN USAHA
Pasal 131
Dalam Buku Kelima Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan
Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan
Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
2.
Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang menjalankan
profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak
atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap
pihak ketiga.
3.
Persekutuan Firma yang selanjutnya disebut Firma adalah
persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus
dan
setiap
sekutunya
berhak
bertindak
atas
nama
persekutuan.
4.
Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yang
selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh
satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih
sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus
menerus.
5.
Sistem Administrasi Badan Hukum adalah pelayanan jasa
teknologi informasi badan hukum secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum.
6.
Sistem Administrasi Badan Usaha adalah sistem pelayanan
jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum.
7.
Data adalah isian data badan usaha yang terdaftar pada basis
data
Sistem
Administrasi
Badan
Hukum
dan
Sistem
Administrasi Badan Usaha.
8.
Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT
adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Menteri atas
pendaftaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV.
9.
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau
berdasarkan undang-undang lainnya.
- Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- Hari adalah hari kerja.
Pasal 132
(1)
Notaris menyampaikan Data badan usaha kepada Direktur
Jenderal melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan
Sistem Administrasi Badan Usaha.
(2)
Notaris dapat mengajukan permohonan perbaikan Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat
kekeliruan atau ketidaksesuaian Data dengan data yang
tercatat dalam dokumen yang disimpan pada database Sistem
Administrasi Badan Hukum dan Sistem Administrasi Badan
Usaha.
Pasal 133
(1)
Permohonan perbaikan Data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 132 ayat (2) diajukan oleh Notaris kepada Direktur
Jenderal.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sistem
Administrasi Badan Usaha.
(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
biaya
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang
berlaku pada Kementerian Hukum.
Pasal 134
(1)
Permohonan perbaikan Data Perseroan hanya dapat diajukan
untuk yang berkaitan dengan:
a.
nama Perseroan;
b.
nomor pokok wajib pajak;
c.
tempat kedudukan dan/atau alamat;
d.
jangka waktu;
e.
status Perseroan;
f.
jenis Perseroan;
g.
nomor akta;
h.
tanggal akta;
i.
maksud dan tujuan;
j.
modal;
k.
saham;
l.
pemegang saham;
m.
direksi;
n.
dewan komisaris;
o.
nama Notaris pengganti;
p.
nama akuntan publik; dan
q.
nomor dan tanggal izin akuntan publik.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dengan cara mengisi formulir perbaikan Data Perseroan dengan
mengunggah dokumen:
a.
surat permohonan perbaikan Data;
b.
surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan
Notaris bertanggung jawab sepenuhnya atas pengajuan
permohonan perbaikan Data Perseroan;
c.
salinan
akta
pendirian,
akta
perubahan,
akta
pembubaran, atau akta mengenai persetujuan atas
laporan tahunan Perseroan;
d.
salinan surat keputusan dan/atau surat penerimaan
pemberitahuan Perseroan yang akan diperbaiki; dan
e.
bukti pendukung terkait lainnya.
Pasal 135 Terhadap permohonan perbaikan Data Perseroan berkaitan dengan alamat surat elektronik dan nomor telepon dalam Data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf l dilakukan dengan cara mengisi formulir perbaikan Data Perseroan dengan mengunggah dokumen: a. surat permohonan perbaikan data surat elektronik dan nomor telepon kepada Direktur Jenderal yang ditandatangani oleh direksi; b. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Notaris bertanggung jawab sepenuhnya atas pengajuan permohonan perbaikan Data Perseroan; dan c. surat pernyataan kuasa dari direksi Perseroan kepada Notaris bermeterai cukup.
Pasal 136
(1)
Permohonan perbaikan Data Persekutuan Perdata, Firma, dan
CV meliputi:
a.
perbaikan Data pendaftaran pendirian;
b.
perbaikan Data pendaftaran perubahan anggaran dasar;
c.
perbaikan Data pendaftaran pembubaran; dan
d.
perbaikan Data pencatatan.
(2)
Permohonan perbaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap Data:
a.
nama Persekutuan Perdata, Firma, atau CV;
b.
nomor pokok wajib pajak;
c.
tempat kedudukan dan/atau alamat;
d.
aset;
e.
jangka waktu;
f.
kegiatan usaha;
g.
sekutu;
h.
pengurus;
i.
nomor akta;
j.
tanggal akta; dan/atau
k.
nama pembuat akta Notaris yang dicatatkan terhadap
perbaikan Data pencatatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d.
(3)
Permohonan perbaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan dengan mengunggah dokumen berupa:
a.
surat permohonan perbaikan Data;
b.
surat pernyataan bermeterai cukup dari Notaris yang
menyatakan bahwa bertanggung jawab sepenuhnya atas
pengajuan permohonan perbaikan Data;
c.
salinan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar,
akta pembubaran, atau akta pencatatan Persekutuan
Perdata, Firma, atau CV yang telah dilegalisasi oleh
Notaris;
d.
salinan SKT yang akan diperbaiki; dan
e.
bukti pendukung terkait lainnya.
Pasal 137
(1)
Direktur
Jenderal
melakukan
pemeriksaan
terhadap
permohonan Perbaikan Data badan usaha.
(2)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap
kelengkapan
dan
kesesuaian
dokumen
yang
dilampirkan.
(3)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari
terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
Pasal 138 Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal melakukan perbaikan Data dalam Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sistem Administrasi Badan Usaha.
Pasal 139
(1)
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 137 terdapat kekurangan dan/atau
ketidaksesuaian
dengan
dokumen
yang
dilampirkan,
permohonan dinyatakan ditolak.
(2)
Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Notaris disertai dengan alasan.
(3)
Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Notaris dapat mengajukan kembali permohonan
perbaikan Data.
Pasal 140
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap
permohonan perbaikan Data badan usaha Perseroan, Persekutuan
Perdata, Firma, dan CV yang telah diajukan dan masih dalam proses
diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 25
Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum
Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan
Komanditer serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 32 Tahun 2025
tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum
Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan.
BUKU KEENAM PERMOHONAN SALINAN PRODUK LAYANAN HUKUM BADAN USAHA
Pasal 141
Dalam Buku Keenam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Produk
Layanan
Hukum
Badan
Usaha
adalah
surat
keputusan, surat penerimaan pemberitahuan, sertifikat, dan
surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri.
2.
Salinan Produk Layanan Hukum Badan Usaha adalah salinan
kata demi kata dari seluruh Produk Layanan Hukum Badan
Usaha.
3.
Sistem Administrasi Badan Hukum adalah pelayanan jasa
teknologi informasi badan hukum secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum.
4.
Sistem Administrasi Badan Usaha adalah sistem pelayanan
jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum.
5.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
6.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum.
7.
Hari adalah hari kerja.
Pasal 142 Badan usaha yang diatur dalam Buku Keenam Peraturan Menteri ini terdiri atas: a. perseroan terbatas; b. koperasi; c. persekutuan perdata; d. persekutuan firma; dan
e. persekutuan komanditer.
Pasal 143 (1) Salinan Produk Layanan Hukum Badan Usaha dapat diberikan berdasarkan permohonan oleh pemohon. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. direksi; b. ketua pengurus; c. sekutu aktif; atau d. pihak lain yang diberi kuasa oleh direksi, ketua pengurus, atau sekutu aktif badan usaha yang tercatat terakhir dalam data Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sistem Administrasi Badan Usaha. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (4) Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Badan Usaha dalam bentuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b hanya bisa dilakukan untuk Produk Layanan Hukum Badan Usaha yang telah diterbitkan terhitung sejak tanggal 28 September 2019.
Pasal 144 Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
Pasal 145 (1) Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dapat dilakukan dengan alasan: a. Produk Layanan Hukum Badan Usaha hilang; atau b. Produk Layanan Hukum Badan Usaha rusak. (2) Dalam mengajukan permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Badan Usaha dengan alasan Produk Layanan Hukum Badan Usaha hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. surat permohonan yang minimal memuat nama Badan Usaha, nomor, dan tanggal Produk Layanan Hukum Badan Usaha yang dimohonkan; b. surat keterangan dari Kepolisian mengenai kehilangan Produk Layanan Hukum Badan Usaha dimohonkan; dan c. bukti pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak. (3) Dalam mengajukan permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Badan Usaha dengan alasan Produk Layanan Hukum Badan Usaha rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. surat permohonan yang minimal memuat nama Badan Usaha, nomor, dan tanggal Produk Layanan Hukum Badan Usaha yang dimohonkan; b. asli dan/atau bukti Produk Layanan Hukum Badan Usaha yang rusak; dan c. bukti pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak. (4) Surat keterangan dari Kepolisian mengenai kehilangan Produk Layanan Hukum Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilaporkan langsung oleh: a. direksi untuk perseroan terbatas;
b. ketua pengurus untuk koperasi; c. sekutu aktif atau sekutu yang melaksanakan tindakan kepengurusan Badan Usaha yang tercatat terakhir dalam pangkalan data Sistem Administrasi Badan Usaha untuk persekutuan perdata, persekutuan firma, atau persekutuan komanditer; atau d. pihak lain yang diberikan kuasa oleh direksi, ketua pengurus, sekutu aktif atau sekutu yang melaksanakan tindakan kepengurusan Badan Usaha yang tercatat terakhir dalam pangkalan data Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sistem Administrasi Badan Usaha. (5) Dalam hal permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf d, selain melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemohon juga harus melampirkan surat kuasa yang ditandatangani langsung oleh direksi, ketua pengurus, atau sekutu aktif Badan Usaha yang tercatat terakhir dalam pangkalan data Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sistem Administrasi Badan Usaha.
Pasal 146 (1) Setiap permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dilakukan pemeriksaan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
Pasal 147 (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) permohonan dinyatakan belum lengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan. (2) Pemohon wajib melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.
Pasal 148 Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), Direktur Jenderal memberikan Salinan Produk Layanan Hukum Badan Usaha kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
Pasal 149 Salinan Produk Layanan Hukum Badan Usaha minimal memuat: a. kata “salinan” pada latar belakang salinan Produk Layanan Hukum Badan Usaha; dan b. nama pemohon.
Pasal 150 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan salinan surat keputusan dan/atau salinan surat penerimaan pemberitahuan badan usaha yang telah diajukan dan masih dalam proses pemeriksaan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,
diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi.
BUKU KETUJUH KETENTUAN PENUTUP
Pasal 151 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara permohonan salinan produk hukum korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi, tidak berlaku terhadap tata cara permohonan salinan produk hukum bagi perseroan terbatas, koperasi, persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer.
Pasal 152 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara permohonan perbaikan data badan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan, tidak berlaku terhadap tata cara permohonan perbaikan data bagi perseroan terbatas.
Pasal 153 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18); b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2018 Nomor 397); c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Publik Tertentu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 372); d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1281); e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 276); f. Peraturan Menteri Hukum Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 396); g. Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 812); h. Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1076), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 154 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2026
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Œ ttd
SUPRATMAN ANDI AGTAS
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽttd
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk mewujudkan layanan di bidang badan
usaha
yang
memberikan
kepastian
hukum
bagi
masyarakat, diperlukan peningkatan tata kelola layanan
di bidang badan usaha;
b.
bahwa peningkatan tata kelola layanan di bidang badan
usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dilakukan secara sistematis, terpadu, dan akuntabel agar
terwujud pelayanan yang efektif, efisien, keterpaduan
proses, dan memberikan kemudahan dalam memberikan
layanan di bidang badan usaha;
c.
bahwa penyelenggaraan layanan di bidang badan usaha
masih diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Hukum,
oleh
karena
itu
diperlukan
penataan
melalui
pengintegrasian dan penyelarasan ketentuan agar tercipta
pengaturan yang terpadu, sistematis, dan tidak tumpang
tindih, sehingga perlu diganti karena sudah tidak sesuai
dengan
perkembangan
hukum
dan
kebutuhan
masyarakat;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
Peraturan Menteri Hukum Nomor 16 Tahun 2026 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Di Lingkungan Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 691);
