Peraturan Menteri Nomor 25-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015 tentang REVITALISASI KOPERASI

Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi yang Tidak Aktif dapat menjadi Koperasi aktif, dan Koperasi Aktif menjadi Koperasi yang lebih besar. 3. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. 4. Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut- turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha. 5. Pemerintahan Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Tujuan Peraturan Menteri tentang Revitalisasi Koperasi adalah: a. mendorong koperasi untuk menyadari bahwa sebagai badan hukum dan pelaku ekonomi harus sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta berdaya saing, sehingga mampu menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya; dan b. tumbuhnya pola pikir pelaku utama ekonomi sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, dengan dukungan dari internal maupun eksternal. BagianKedua Sasaran

SasaranRevitalisasiKoperasiadalah: a. terwujudnya kesadaran pengurus, pengelola dan anggota mengembangkan Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif; dan b. terwujudnya upaya Koperasi Aktif untuk mengembangkan koperasi menjadi Koperasi yang lebih besar. BagianKetiga RuangLingkup

RuangLingkupRevitalisasiKoperasimeliputi: a. bidangkelembagaan; b. bidang usaha;

c. bidang keuangan; dan d. bidang yang terkait dengan manfaat bagi anggota dan masyarakat.

(1) Revitalisasiperludilakukanoleh: a. Koperasi Tidak Aktif agar menjadi Koperasi Aktif; dan b. Koperasi Aktif agar menjadi koperasi yang lebih besar. (2) Langkah-langkah Revitalisasi yang perludilakukan oleh Koperasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. membentuk Tim RevitalisasiInternalKoperasi; b. mengidentifikasi kondisi Koperasi; c. menyusun rencana strategis; dan d. menyusun rencana aksi. (3) Langkah-langkahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Koperasi yang bersangkutan, disusun dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Aparatur Pembina Koperasi sesuai tingkat kewenangannya. (4) Dokumen yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pemantauan yang dilakukan oleh Aparatur Pembina Koperasi.

BagianKedua Pembentukan Tim Revitalisasi

(1) Tim Revitalisasi InternalKoperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dibentuk dengan unsur- unsur: a. pengurus; b. pengawas; c. karyawan; dan d. anggota. (2) Pembentukan unsur-unsur Tim

Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesediaan dan kecakapan sumber daya manusia yang ada. BagianKetiga IdentifikasiKondisiKoperasi

(1) Identifikasi kondisi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Revitalisasi Internal Koperasi. (2) Identifikasi kondisi Koperasi sekurang-kurangnya meliputi inventarisasi terhadap: a. anggota potensial; b. pengurus dan manajemen; c. aset-asetproduktif; d. asst-aset non-produktif; e. jumlah pinjaman macet; f. potensi peluang usaha; dan g. sumber daya yang berada dalam kontrol koperasi.

BagianKeempat PenyusunanRencanaStrategis

(1) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Tim Revitalisasi Intern Koperasi untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun sekali. (2) Penyusunan rencana strategis sekurang-kurangnya meliputi: a. visi, misi; dan sasaran Koperasi; b. tujuan; dan c. strategi untuk mencapai tujuan. (3) Pilihan strategis untuk mencapai tujuan antara lain meliputi: a. reorganisasi kepengurusan; b. rasionalisasi karyawan; c. optimalisasi aset-aset produktif; d. menjual aset-aset non-produktif; e. penagihan pinjaman macet; f. kerjasama usaha/kemitraan; dan g. mobilisasi sumber modal. BagianKelima PenyusunanRencanaAksi

(1) Penyusunan rencana aksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Tim Revitalisasi Internal Koperasi untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Penyusunan rencana aksis ekurang-kurangnya meliputi: a. daftar kegiatan; b. jadwal pelaksanaan; c. penanggung-jawab; dan d. perangkat yang dibutuhkan.

BagianKeenam Pendamping

Dalam mendukung pelaksanaan Revitalisasi, Koperasi yang bersangkutan dapat menunjuk lembaga atau tenaga pendamping profesional. BagianKetujuh RevitalisasiKoperasiAktif

(1) Langkah-langkah Revitalisasi Koperasi Aktif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk: a. meningkatkan skalau saha Koperasi; dan b. menumbuhkan jumlah anggota Koperasi. (2) Langkah-langkah Revitalisasi Koperasi Aktif dilakukan dengan menerapkan strategi pengembangan usaha yang tepat dan dilengkapi dengan rencana pengembangan usaha. (3) Rencana pengembanganskala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi: a. kelayakan aspek pasar dan pemasaran; b. kelayakan aspek produksi; c. kelayakan aspek manajemen; dan d. kelayakan aspek keuangan.

(1) Dalam pelaksanaan Revitalisasi Koperasi, Pemerintah memberikan fasilitasi advokasi, konsultasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi kepada Koperasi yang bersangkutan.

(2) Peran Pemerintah sebagaimana pada ayat (1)dilakukan: a. untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Pusat; b. untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi; dan c. untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di dalam wilayah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Revitalisasi Koperasi dilakukan oleh Aparatur Pembina Koperasi sesuai tingkat kewenangannya. (2) Pemantauan dilakukan berdasarkan dokumen langkah- langkah Revitalisasi yang dilaporkan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). (3) Evaluasi atas pelaksanaan Revitalisasi Koperasi adalah: a. Koperasi Tidak Aktif yang gagal melakukan revitalisasi menjadi Koperasi Aktif, melakukan pembubaran atas Keputusan Rapat Anggota; dan b. Koperasi Aktif yang gagal melakukan revitalisasi menjadi Koperasi yang lebih besar, melakukan perubahan rencana strategis dan/atau rencana pengembangan usaha. (4) Koperasi menyampaikan laporan hasil Revitalisasi secara tertulis setiap akhir tahun kepada Aparatur Pembina Koperasi sesuai tingkat kewenangannya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2015 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd AAGN.PUSPAYOGA Diundangkan di Jakarta padat anggal 8 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA