Peraturan Menteri Nomor 46-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Hasil perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia.

2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

3. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi.

4. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah angka pengenal importir umum yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindah tangankan barang kepada pihak lain.

5. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktifitas pengolahan ikan.

6. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat/otoritas yang berwenang di negara asal yang menyatakan bahwa hasil perikanan tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan serta aman untuk konsumsi manusia.

7. Sertifikat Pelepasan adalah dokumen yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular HPIK dan memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA.

8. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan yang baik (Good Manufacturing Practices/GMP), serta memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP).

9. Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau analisis bahaya dan pengendalian titik kritis (Hazard Analysis Critical Control Point), yang selanjutnya disebut HACCP adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan mutu dari produk yang diolah di UPI.

10. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan adalah dokumen resmi, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya, disetujui dikeluarkan dari tempat pemasukan atau kawasan pabean untuk pelaksanaan tindakan karantina ikan atau dilalulintasbebaskan.

11. Analisis Risiko Importasi Ikan adalah penilaian terhadap potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya, risiko bahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, kesehatan manusia, dan kelangsungan usaha perikanan yang mungkin ditimbulkan dari importasi ikan.

12. Office International des Epizooties, yang selanjutnya disingkat OIE, adalah Badan Kesehatan Hewan Dunia.

13. Laboratorium adalah laboratorium penguji yang telah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkup pengujian yang dipersyaratkan.

14. Pasar modern adalah pasar yang berbentuk mall, hypermarket, supermarket, department store, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, dilengkapi dengan label harga yang pasti.

15. Pengambilan contoh adalah proses pemilihan dan pengambilan kemasan atau unit contoh dari suatu lot produk.

16. Lot produk adalah sekelompok kemasan terkecil atau unit contoh yang mempunyai ukuran, jenis, cara, dan waktu proses dalam kondisi yang sama.

17. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.

18. Petugas Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina, pengendalian mutu,, dan keamanan hasil perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

21. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

22. Dinas provinsi adalah dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. persyaratan dan tata cara pemasukan hasil perikanan; b. pemeriksaan hasil perikanan; c. tempat pemasukan hasil perikanan; d. pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan; dan e. pemasukan kembali hasil perikanan.

(1) Pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA dilakukan oleh: a. importir yang telah memiliki API-P; b. importir yang telah memiliki API-U; atau c. perwakilan negara sahabat. (2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam melakukan pemasukan hasil perikanan harus yang berasal dari eksportir terdaftar di negara asal.

(1) Pemasukan hasil perikanan yang dilakukan oleh importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib digunakan untuk: a. bahan baku UPI untuk industri pengalengan ikan; b. bahan baku UPI untuk diekspor kembali dan tidak diperdagangkan di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA; c. bahan baku pengolahan tradisional berupa pemindangan; d. bahan baku fortifikasi/pengkayaan makanan tertentu; dan/atau e. konsumsi hotel, restoran, dan pasar modern. (2) Pemasukan hasil perikanan yang dilakukan oleh perwakilan negara sahabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c wajib digunakan untuk: a. konsumsi internal; dan/atau b. pameran dan/atau promosi. (3) Ketentuan mengenai jenis hasil perikanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Setiap hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA wajib memenuhi persyaratan: a. kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; b. diberikan label atau disertai dokumen (invoice/packing list) yang ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris. (2) Persyaratan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan dari instansi yang berwenang di negara asal; dan b. Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal. (3) Persyaratan label atau dokumen (invoice/packing list) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu: a. label, untuk hasil perikanan dalam bentuk kemasan; atau b. dokumen, untuk hasil perikanan dalam bentuk curah. (4) Label atau dokumen (invoice/packing list) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. nama produk (nama dagang atau nama ilmiah); b. berat bersih atau isi bersih; dan c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA untuk diekspor kembali ke Uni Eropa, ditambah dengan persyaratan bebas dari kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing untuk hasil perikanan dari penangkapan ikan di laut berupa Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (Catch Certificate) dari otoritas yang berwenang di negara asal yang dibedakan: a. negara yang telah menotifikasi ketentuan European Council Regulation (EC) No. 1005/2008; dan b. negara yang belum menotifikasi ketentuan European Council Regulation (EC) No. 1005/2008. (6) Bentuk dan format Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Bentuk dan format Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (Catch Certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Importir atau perwakilan negara sahabat yang akan melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara

wajib memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dari Direktur Jenderal tanpa dikenai biaya. (2) Untuk memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir atau perwakilan negara sahabat harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, yang paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan; b. nama ilmiah dan nama dagang; c. Kode HS 10 digit; d. jumlah/volume dan spesifikasi; e. negara asal; f. sarana pengangkutan; g. tempat pemasukan; h. rencana distribusi; i. jadwal pemasukan; dan j. sumber bahan baku hasil perikanan. (3) Importir yang memiliki API-P dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan persyaratan: a. fotokopi SKP dan PMMT/Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atas UPI yang dimiliki, atau fotokopi Sertifikat GMP-SSOP dan HACCP/ISO 22000 untuk bahan baku fortifikasi atau pengkayaan makanan tertentu; b. fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal; dan c. surat rekomendasi dari dinas provinsi sesuai dengan domisili UPI atau domisili unit pengolahan yang menggunakan bahan baku fortifikasi atau pengkayaan makanan tertentu. (4) Importir yang memiliki API-U dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. fotokopi SKP; b. fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal; dan c. surat rekomendasi dari dinas provinsi sesuai dengan domisili gudang penyimpanan. (5) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Importir harus melampirkan Surat Hasil Analisis Risiko Importasi Ikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya apabila: a. hasil perikanan berasal dari negara-negara bukan anggota OIE; atau b. hasil perikanan berasal dari negara-negara anggota OIE, untuk introduksi jenis ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk. (6) Perwakilan negara sahabat dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan Surat Hasil Analisis Risiko Importasi Ikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk introduksi jenis ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk. (7) Ketentuan mengenai analisis risiko importasi ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dinas provinsi dalam memberikan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, untuk bahan baku UPI guna industri pengalengan ikan dan bahan baku UPI guna diekspor kembali dan tidak diperdagangkan di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA wajib memperhatikan: a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi ikan, baik dari hasil penangkapan maupun hasil budidaya yang berada di wilayahnya; b. musim tangkap untuk hasil perikanan dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk hasil perikanan dari usaha perikanan budidaya; c. pasokan dari sentra produksi lainnya di INDONESIA; dan d. kapasitas produksi Unit Pengolahan Ikan. (2) Dinas provinsi dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, untuk bahan baku pengolahan tradisional guna pemindangan wajib memperhatikan:

a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi ikan, baik dari hasil penangkapan maupun hasil budidaya yang berada di wilayahnya; b. musim tangkap untuk hasil perikanan dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk hasil perikanan dari usaha perikanan budidaya; c. pasokan dari sentra produksi lainnya di INDONESIA; dan d. tingkat konsumsi ikan. (3) Dinas provinsi dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, untuk bahan baku fortifikasi/pengkayaan makanan tertentu wajib memperhatikan: a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi bahan baku fortifikasi yang berada di wilayahnya; dan b. komposisi penggunaan produk fortifikasi terhadap produk akhirnya. (4) Dinas provinsi dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, untuk konsumsi hotel, restoran dan pasar modern wajib memperhatikan: a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi ikan, baik dari hasil penangkapan dan hasil budidaya yang berada di wilayahnya; dan b. tingkat distribusi.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Direktur Jenderal melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (2) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Evaluasi. (3) Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, harus menerbitkan: a. Izin Pemasukan Hasil Perikanan; atau b. penolakan penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan, disertai dengan alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.

(1) Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a memuat:

a. maksud dan tujuan; b. nama ilmiah dan nama dagang; c. Kode HS 10 (sepuluh) digit; d. jumlah/volume dan spesifikasi; e. negara asal; f. sarana pengangkutan; g. tempat pemasukan; h. rencana distribusi; i. jadwal pemasukan; dan j. sumber bahan baku hasil perikanan. (2) Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sampai dengan hasil perikanan tiba di tempat pemasukan wilayah Negara Republik INDONESIA. (3) Bentuk dan format Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Perubahan Izin Pemasukan Hasil Perikanan dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan negara asal hasil perikanan. (2) Perubahan Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan sebelum hasil perikanan diberangkatkan dari pelabuhan keberangkatan.

(1) Importir atau perwakilan negara sahabat yang akan melakukan perubahan Izin Pemasukan Hasil Perikanan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. Izin Pemasukan Hasil Perikanan; b. fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal; dan c. Surat Hasil Analisis Risiko Importasi Ikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk:

1. hasil perikanan yang berasal dari negara-negara bukan anggota OIE; atau 2) hasil perikanan yang berasal dari negara-negara anggota OIE, untuk introduksi jenis ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (3) Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, harus menerbitkan: a. Izin Pemasukan Hasil Perikanan perubahan; atau b. penolakan penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan Perubahan, disertai dengan alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal. (4) Izin Pemasukan Hasil Perikanan perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang diubah.

(1) Importir atau perwakilan negara sahabat yang memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dan akan melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara

wajib melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Izin Pemasukan Hasil Perikanan; b. fotokopi Sertifikat Instalasi Karantina Ikan, yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina ikan; c. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan dari instansi yang berwenang di negara asal; d. Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal; dan e. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (Catch Certificate) dari otoritas yang berwenang di negara asal untuk hasil perikanan yang dieksport kembali ke Uni Eropa.

(1) Setiap importir yang telah memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dan melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara

wajib menggunakan hasil perikanan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Setiap importir yang melakukan pelanggaran terhadap peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pemasukan Hasil Perikanan.

(1) Hasil perikanan yang akan masuk ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA dilakukan tindakan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Karantina. (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen. (3) Dokumen dinyatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (4) Dokumen dinyatakan sah apabila dokumen diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (5) Dokumen dinyatakan benar apabila terdapat kesesuaian antara isi dokumen dengan jenis, jumlah, bentuk, ukuran hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. (6) Dalam pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Petugas Karantina melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil perikanan di kawasan pabean. (7) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja yang hasilnya berupa: a. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan, apabila dokumen dinyatakan lengkap, sah, dan benar, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; atau b. Surat Penolakan, apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar.

(1) Hasil perikanan yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan, dikeluarkan dari kawasan pabean untuk dilakukan: a. tindakan karantina ikan di instalasi karantina dalam rangka mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina; dan b. pengujian mutu di laboratorium yang terakreditasi dalam rangka jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

(2) Tindakan karantina ikan dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengambilan contoh oleh Petugas Karantina dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, sejak hasil perikanan masuk ke dalam instalasi karantina ikan. (3) Tindakan karantina ikan dan pengujian mutu dapat dilakukan secara simultan/bersamaan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (4) Selama tindakan karantina ikan dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil perikanan dilarang untuk: a. dipindahtempatkan dari instalasi karantina ikan ke tempat lain; b. dipindahtangankan dari pemilik hasil perikanan kepada pihak lain; dan/atau c. ditukar dengan hasil perikanan dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain. (5) Berdasarkan tindakan karantina ikan dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu paling lama 2 (dua) hari Petugas Karantina menerbitkan: a. Sertifikat Pelepasan, apabila hasil perikanan dinyatakan memenuhi persyaratan bebas hama dan penyakit ikan karantina dan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; atau b. Surat Penolakan, apabila hasil perikanan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bebas hama dan penyakit ikan karantina, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Sertifikat Pelepasan atau Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Provinsi terkait. (7) Bentuk dan format Sertifikat Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan karantina ikan dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh importir atau perwakilan negara sahabat.

Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) besarannya ditentukan sebagai berikut:

a. bagi negara yang telah mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya, pengambilan contoh dilakukan secara acak 1% (satu persen) dari lot produk; b. bagi negara yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya, namun mempunyai equivalensi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan INDONESIA, pengambilan contoh dilakukan secara acak 5% (lima persen) dari lot produk; dan c. bagi negara yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya, dan belum mempunyai equivalensi mutu sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan INDONESIA, pengambilan contoh dilakukan secara acak 10% (sepuluh persen) dari lot produk.

(1) Apabila hasil perikanan dikenakan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf b atau Pasal 15 ayat (5) huruf b, importir atau perwakilan negara sahabat wajib mengirim kembali hasil perikanan ke negara asal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukan penolakan. (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak dilakukan pengiriman kembali ke negara asal, hasil perikanan tersebut dilakukan pemusnahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Setiap hasil perikanan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA wajib dilakukan melalui tempat pemasukan sebagai berikut: a. pelabuhan laut, meliputi:

1. Belawan di Medan;

2. Tanjung Priok di Jakarta;

3. Tanjung Emas di Semarang;

4. Tanjung Perak di Surabaya;

5. Pelabuhan Batu Ampar di Batam;

6. Soekarno Hatta di Makassar; dan

7. Tanjungwangi di Banyuwangi. b. seluruh pelabuhan udara internasional; dan/atau c. pos pemeriksaan lintas batas, meliputi:

8. Entikong; dan

9. Merauke.

(1) Pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA dapat dilakukan tanpa dilengkapi Izin Pemasukan Hasil Perikanan dengan ketentuan paling banyak 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan/atau memiliki nilai paling besar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (2) Setiap orang yang melakukan pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan dan menyampaikan hasil perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan.

(1) Pemasukan kembali hasil perikanan yang berasal dari INDONESIA yang diekspor dan oleh negara tujuan ekspor baik sebagian atau seluruhnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, maupun persyaratan lain dari negara tujuan, atau karena permintaan eksportir, wajib dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Karantina dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari yang meliputi: a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan dari instansi yang berwenang; dan b. surat penolakan dari negara tujuan. (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran dokumen dengan jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran hasil perikanan yang dimasukkan kembali ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. (3) Dalam pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Karantina melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil perikanan di kawasan pabean.

(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Petugas Karantina melakukan: a. penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan, apabila dokumen dan hasil pemeriksaan fisik dinyatakan lengkap, sah, dan benar; atau b. tindakan pemusnahan hasil perikanan, apabila dokumen dan hasil pemeriksaan fisik dinyatakan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar. (5) Pemasukan kembali hasil perikanan yang berasal dari INDONESIA yang sebagian atau seluruhnya ditolak oleh negara pengimpor/negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan pada saat pengeluaran, antara lain tidak dilaporkan, tidak melalui pemeriksaan, tidak melalui tempat-tempat pengeluaran, dan/atau tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, maka hasil perikanan tersebut dikenakan tindakan pemusnahan. (6) Pemasukan kembali hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pintu pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau tempat pengeluaran pada saat ekspor. (7) Biaya pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) menjadi tanggung jawab pemilik hasil perikanan.

(1) Importir yang telah melakukan kegiatan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan dengan tembusan kepada Dinas Provinsi selaku pemberi rekomendasi setiap 2 (dua) bulan sekali. (2) Importir yang melakukan pemasukan hasil perikanan untuk bahan baku UPI guna diekspor kembali dan tidak diperdagangkan di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, selain melaporkan realisasi pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi ekspornya.

(1) Setiap importir yang tidak melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan/teguran tertulis; b. pembekuan Izin Pemasukan Hasil Perikanan; dan c. pencabutan Izin Pemasukan Hasil Perikanan.

(2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (3) Pembekuan Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling lama 1 (satu) bulan, apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis tidak melaporkan realisasi. (4) Pencabutan Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan Izin Pemasukan Hasil Perikanan tidak melaporkan realisasi.

(1) Pengawas Perikanan melakukan pengawasan terhadap Hasil Perikanan yang telah diberikan Sertifikat Pelepasan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Hasil Perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara

digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(1) Setiap pemasukan ikan ke dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA untuk keperluan umpan wajib digunakan pada usaha penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan longline. (2) Persyaratan dan tata cara pemasukan hasil perikanan, pemeriksaan hasil perikanan, tempat pemasukan hasil perikanan, pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan, pemasukan kembali hasil perikanan, pelaporan, dan pengawasan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pemasukan ikan untuk keperluan umpan, kecuali mengenai lampiran permohonan izin pemasukan ikan ke dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA. (3) Importir dalam mengajukan permohonan izin pemasukan ikan ke dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA untuk keperluan umpan harus melampirkan: a. fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal;

b. daftar nama dan jumlah kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya, disertai fotokopi perjanjian kemitraan, dengan memperlihatkan aslinya; dan c. fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya. (4) Ketentuan mengenai jenis ikan untuk keperluan umpan pada usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Importir atau instansi/lembaga yang telah mengajukan permohonan Izin Pemasukan Hasil Perikanan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik INDONESIA. (2) Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Izin Pemasukan Hasil Perikanan berakhir.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Keputusan Direktur Jenderal yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik INDONESIA, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan mengenai Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (Catch Certificate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dan penggunaan bentuk dan format Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mulai berlaku terhitung sejak 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN