Pasal 21

(1) Importir yang telah melakukan kegiatan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan dengan tembusan kepada Dinas Provinsi selaku pemberi rekomendasi setiap 2 (dua) bulan sekali. (2) Importir yang melakukan pemasukan hasil perikanan untuk bahan baku UPI guna diekspor kembali dan tidak diperdagangkan di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, selain melaporkan realisasi pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi ekspornya.