Peraturan Menteri Nomor 94-pmk-02-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI PUPUK

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Produsen Pupuk adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik di dalam negeri sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

2. Rekening Cadangan Subsidi/Public Service Obligation (PSO) adalah rekening milik Menteri Keuangan yang digunakan untuk menampung dana cadangan subsidi/PSO.

3. Lini I sampai dengan Lini IV adalah lokasi gudang pupuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

4. Harga Pokok Penjualan, yang selanjutnya disingkat HPP, adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen Pupuk.

5. Harga Eceran Tertinggi, yang selanjutnya disingkat HET, adalah harga tertinggi pupuk bersubsidi di lini IV sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

6. Volume Penyaluran Pupuk adalah volume pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh Produsen Pupuk sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian. www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat SP RKA-BUN, adalah dokumen penetapan alokasi anggaran menurut unit organisasi dan program serta dirinci ke dalam satuan kerja pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

9. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

10. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan subsidi pupuk, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian ditunjuk sebagai KPA.

(1) Jenis pupuk yang diberi subsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Produsen Pupuk.

Besaran Subsidi Pupuk untuk masing-masing jenis pupuk dihitung dari selisih antara HPP (Rp/Kg) dikurangi HET (Rp/Kg) dikalikan Volume Penyaluran Pupuk (Kg). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Menteri Pertanian mengusulkan HPP kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Rancangan APBN). (2) HPP yang telah digunakan sebagai bahan penyusunan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengalokasian dana subsidi pupuk. (3) HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Pertanian untuk ditetapkan. (4) HPP sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran subsidi pupuk kepada Produsen Pupuk.

(1) Dana untuk keperluan subsidi pupuk dialokasikan dalam APBN. (2) Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan menyampaikan pemberitahuan pagu subsidi pupuk kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian- Kementerian Pertanian selaku KPA. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA untuk mengajukan usulan penyediaan dana kepada Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan. (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan menerbitkan SP RKA-BUN. (5) SP RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA. (6) Berdasarkan SP RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA menyusun konsep DIPA dan menyampaikannya secara tertulis www.djpp.kemenkumham.go.id

kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan–Kementerian Keuangan guna memperoleh pengesahan. (7) DIPA yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pelaksanaan pembayaran subsidi pupuk.

(1) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA menerbitkan keputusan untuk menunjuk: a. pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan b. pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM, yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan SPM. (2) Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat yang melaksanakan pembayaran subsidi.

(1) Direksi Produsen Pupuk mengajukan tagihan pembayaran subsidi pupuk kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA. (2) Berdasarkan tagihan Produsen Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menugaskan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen tagihan subsidi pupuk. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan verifikasi diatur oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA.

(1) Dalam keadaan tertentu atau mendesak, Produsen Pupuk dapat memenuhi kekurangan pasokan pupuk bersubsidi di wilayah yang merupakan tanggung jawab pengadaan dan penyaluran produsen pupuk lainnya. (2) Pemenuhan kekurangan pasokan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tata cara pengajuan dan penerbitan SPM dalam rangka pembayaran subsidi pupuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Subsidi pupuk yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Desember tahun berjalan sebagai akibat dari belum dilakukannya verifikasi atas dokumen tagihan subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditempatkan pada Rekening Cadangan Subsidi/Public Service Obligation (PSO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penempatan dana pada Rekening Cadangan Subsidi/Public Service Obligation (PSO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi sebesar sisa pagu DIPA untuk belanja Subsidi pupuk. (3) Pencairan dana pada Rekening Cadangan Subsidi/ Public Service Obligation (PSO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA bertanggung jawab sepenuhnya atas penyaluran dana subsidi pupuk kepada Produsen Pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Produsen Pupuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran subsidi pupuk kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi target dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan- Kementerian Keuangan. (3) Apabila dalam laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan bahwa jumlah dana subsidi pupuk yang ditanggung Pemerintah lebih kecil dari jumlah dana yang telah dibayarkan Pemerintah pada satu tahun anggaran, kelebihan pembayaran dimaksud harus disetor ke Kas Negara oleh Produsen Pupuk dengan menggunakan Kode Akun 423913 (penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni tahun anggaran yang lalu). (4) Apabila dalam laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan bahwa terdapat kekurangan pembayaran subsidi pupuk dari Pemerintah kepada Produsen Pupuk pada satu tahun anggaran, kekurangan pembayaran dimaksud dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berikutnya.

Dalam rangka pelaksanaan subsidi pupuk, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sepanjang dana untuk keperluan subsidi pupuk dialokasikan dalam APBN.

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id