Peraturan Menteri Nomor 231-pmk-06-2017017 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut LK Konsolidasian BUN adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan Bendahara Umum Negara.
2. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut LK BUN Investasi Pemerintah adalah laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan investasi pemerintah pusat selama satu periode.
3. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat UAP BUN Investasi Pemerintah adalah unit akuntansi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi, pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penggabungan laporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya.
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan akuntansi dan

pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah. 5. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara. 6. Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang selanjutnya disingkat LKPN adalah laporan keuangan yang dibuat oleh direksi Perusahaan Negara sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Perusahaan Negara selama satu periode. 7. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut Ikhtisar LKPN adalah hasil pengikhtisaran semua laporan keuangan Perusahaan Negara.

(1) LK BUN Investasi Pemerintah disampaikan secara berjenjang untuk penyusunan LK Konsolidasian BUN. (2) Pelaporan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian LK BUN Investasi Pemerintah dari UAKPA BUN kepada UAP BUN Investasi Pemerintah.

(1) LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN terkait kepemilikan negara pada Perusahaan Negara yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara disusun oleh UAKPA BUN. (2) LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan e. Catatan atas Laporan Keuangan. (3) LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan Ikhtisar LKPN dan LKPN. (4) Ikhtisar LKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Ikhtisar LKPN – Posisi Keuangan; b. Ikhtisar LKPN – Laba Rugi; dan c. Ikhtisar LKPN – Mutasi Lain-lain. (5) Bentuk dan tata cara penyusunan LK BUN Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada: a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian LK BUN; dan b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah.

(1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menyajikan nilai kepemilikan negara pada Perusahaan Negara sebesar total nilai kepemilikan negara yang tercantum pada Ikhtisar LKPN – Posisi Keuangan. (2) Ikhtisar LKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disusun oleh UAKPA BUN berdasarkan LKPN yang disajikan oleh Perusahaan Negara. (3) Bentuk dan isi dari Ikhtisar LKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Dikecualikan bagi UAKPA BUN dari ketentuan melampirkan Ikhtisar LKPN dan LKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam hal: a. Perusahaan Negara memiliki periode pelaporan yang berbeda dengan periode pelaporan investasi pemerintah; atau b. Perusahaan Negara tidak menerbitkan LKPN karena alasan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesulitan likuiditas, proses likuidasi, dan kondisi lain yang menyebabkan Perusahaan Negara tidak menerbitkan LKPN.

(1) Penyampaian LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN kepada UAP BUN Investasi Pemerintah dilakukan dengan ketentuan jadwal sebagai berikut: a. LK BUN Investasi Pemerintah semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli tahun anggaran berjalan; b. LK BUN Investasi Pemerintah tahunan disampaikan paling lambat tanggal 5 Februari tahun anggaran berikutnya; dan c. LK BUN Investasi Pemerintah tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April tahun anggaran berikutnya. (2) Dalam hal jadwal penerimaan LK BUN Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur/diliburkan, penyampaian LK BUN Investasi Pemerintah disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

(1) UAP BUN Investasi Pemerintah melakukan analisis dan evaluasi atas penyusunan dan penyampaian LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN. (2) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada UAKPA BUN untuk mendapat tindak lanjut. (3) Dalam hal berdasarkan hasil analisis dan evaluasi atas LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat data dalam Ikhtisar LKPN yang kurang lengkap, UAP BUN Investasi Pemerintah dapat melakukan pemutakhiran data berdasarkan LPKN atau informasi terakhir yang diterima.

UAP BUN Investasi Pemerintah dapat meminta LKPN kepada Perusahaan Negara, dalam hal: a. UAKPA BUN tidak melampirkan LKPN dalam LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN secara lengkap; dan/atau b. UAKPA BUN tidak menyampaikan LK BUN Investasi Pemerintah beserta lampirannya dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(1) LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara. (2) Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format yang

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 23/PMK.01/2007 dan Nomor PER-04/MBU/2007 tentang Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.06/2015 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 2068), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA