Peraturan Menteri Nomor 154-pmk-06-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.06/2008 TENTANG PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Aset Bekas Milik Asing dan Bekas Milik Cina, yang selanjutnya disebut Aset Bekas Milik Asing/Cina, adalah aset yang dikuasai Negara berdasarkan: a. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/032/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo. UNDANG-UNDANG Nomor 50 Prp. Tahun 1960; b. Penetapan PRESIDEN Nomor 2 Tahun 1962; c. Penetapan PRESIDEN Nomor 4 Tahun 1962 jo. Keputusan PRESIDEN/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964; d. Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara.
4. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara.
5. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan di bawah Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara.
6. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

211, No.587 3 7. Tim Penyelesaian adalah Tim Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina Tingkat Pusat. 8. Tim Asistensi adalah Tim Asistensi Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina Tingkat Wilayah. 2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina diutamakan untuk tempat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. (2) Selain untuk tempat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aset Bekas Milik Asing/Cina dapat diperoleh pihak ketiga dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri. (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang secara terus menerus menempati/menghuni Aset Bekas Milik Asing/Cina paling singkat selama 5 (lima) tahun dan bukan merupakan reinkarnasi/penerus/onderbouw dari organisasi/perkumpulan/yayasan terlarang/eksklusif rasial yang dahulu menguasai dan/atau memiliki aset dimaksud. (4) Dalam hal pihak ketiga merupakan badan hukum, status badan hukum tersebut harus merupakan badan hukum INDONESIA yang tidak memiliki kaitan kepemilikan dengan badan hukum asing. (5) Untuk kepentingan negara, Aset Bekas Milik Asing/Cina dapat disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik INDONESIA atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta setelah ayat (3) Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan dengan cara: a. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara; b. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah; c. dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara; d. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau e. dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1a) Penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas Aset Bekas Milik Asing/Cina secara sebagian atau seluruhnya berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan, pihak ketiga, dan/atau Tim Asistensi. (2) Perubahan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atas usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan, dan/atau Tim Asistensi. (3) Penetapan penyelesaian status kepemilikan yang dilakukan masing-masing dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat data aset terkini, di antaranya luas tanah, letak tanah dan keterangan lain yang diperlukan berdasarkan hasil penelitian oleh Tim Asistensi. 4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelesaian status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap Aset Bekas Milik Asing/Cina yang belum bersertipikat atau telah bersertipikat atas nama Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal Aset Bekas Milik Asing/Cina yang telah dimantapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bersertipikat, Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota yang bersangkutan harus segera menindaklanjuti dengan pensertipikatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

211, No.587 5

(1) Penyelesaian status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, pelaksanaannya diatur sebagai berikut. a. Bagi aset yang dipergunakan oleh swasta untuk kegiatan komersial dan rumah tinggal, besarnya kompensasi ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai aset. b. Bagi aset yang dipergunakan oleh swasta untuk kegiatan pendidikan dan/atau kegiatan sosial, besarnya kompensasi ditetapkan dengan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai aset. c. Bagi aset yang dipergunakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)/anggota Tentara Nasional INDONESIA (TNI)/Kepolisian Republik INDONESIA (POLRI), baik yang masih aktif, telah pensiun/purna tugas, maupun oleh janda/duda PNS/anggota TNI/POLRI untuk rumah tinggal, yang didasarkan pada suatu keputusan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, besarnya kompensasi ditetapkan dengan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai aset. d. Bagi aset yang dipergunakan untuk kegiatan peribadatan yang diakui Pemerintah, besarnya kompensasi ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari nilai aset. (1a) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina terkini dengan ketentuan: a. dalam hal di atas tanah Aset Bekas Milik Asing/Cina telah berdiri bangunan baru dengan struktur baru yang terpisah dari bangunan Aset Bekas Milik Asing/Cina, penilaian dilakukan atas tanah dan bangunan lama; atau b. dalam hal di atas tanah Aset Bekas Milik Asing/Cina telah berdiri bangunan baru yang berdiri dalam struktur yang sama dan merupakan bagian renovasi dari bangunan Aset Bekas Milik Asing/Cina, penilaian dilakukan atas tanah dan seluruh bangunan. (1b) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai aset berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak swasta atau PNS/anggota TNI/POLRI, baik yang masih aktif, telah pensiun/purna tugas, maupun oleh www.djpp.kemenkumham.go.id

janda/duda PNS/anggota TNI/POLRI yang bersangkutan. (2) Pihak ketiga yang telah memperoleh Aset Bekas Milik Asing/Cina dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat melakukan pengalihan/pemindahtanganan/ perubahan peruntukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. (2a) Dikecualikan dari keharusan mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila pihak ketiga telah melakukan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1b). (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan kewajiban bagi pihak ketiga untuk mengembalikan keringanan yang telah diberikan yang dihitung dengan ketentuan: a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah nilai terkini atas tanah dan nilai terdahulu atas bangunan dalam hal untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dialihkan/dipindahtangankan/diubah peruntukannya menjadi untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah nilai terkini atas tanah dan nilai terdahulu atas bangunan dalam hal untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dialihkan/dipindahtangankan/diubah peruntukannya menjadi untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c; atau c. 100% (seratus persen) dari nilai terkini atas tanah dan nilai terdahulu atas bangunan dalam hal untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dialihkan/ dipindahtangankan/diubah peruntukannya menjadi untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kewajiban bagi pihak ketiga untuk mengembalikan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku, namun tetap dilaporkan kepada Menteri Keuangan, dalam hal: a. aset dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (force majeure) yang menyebabkan kebutuhan agar aset dialihkan/ dipindahtangankan/diubah peruntukannya; dan/atau b. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

211, No.587 7 6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penyelesaian status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau pihak ketiga dapat membuktikan secara benar dan sah bahwa aset bersangkutan merupakan miliknya.

Penyelesaian status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal: a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau b. terdapat usulan dari Tim Asistensi dikarenakan Aset Bekas Milik Asing/Cina:

1. tidak diketemukan;
2. hilang/musnah akibat bencana alam (force majeur);
3. di masa lalu telah dipertukarkan dengan aset milik pihak ketiga oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota tanpa persetujuan Menteri dan dilengkapi dengan pernyataan bahwa segala sebab dan akibat tukar menukar aset merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota yang bersangkutan;
4. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan/atau 5) telah digunakan untuk kepentingan umum, seperti: a) jalan umum, termasuk akses jalan sesuai peraturan perundang-undangan, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air yang dimiliki oleh Pemerintah; b) waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi; c) pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal yang dimiliki oleh Pemerintah; d) pasar umum yang dimiliki oleh Pemerintah; e) fasilitas pemakaman umum yang dimiliki oleh Pemerintah; www.djpp.kemenkumham.go.id

f) fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana; g) perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa; h) tempat pembuangan sampah yang dimiliki oleh Pemerintah; i) cagar alam atau cagar budaya milik Pemerintah; j) pertamanan yang dimiliki oleh Pemerintah; dan/atau k) pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik serta instalasi pendukungnya yang tidak dapat terpisahkan. 7. Pasal 11 dihapus. 8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pembebanan biaya pensertipikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pembayaran kompensasi kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara tunai atau bertahap dengan jangka waktu pelunasan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat Direktur Jenderal atas nama Menteri mengenai persetujuan besaran kompensasi kepada Pemerintah. (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui jangka waktu yang telah ditentukan, ditetapkan nilai baru aset yang dituangkan dalam surat Direktur Jenderal atas nama Menteri. (3) Selisih antara nilai baru aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pembayaran kompensasi sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara tunai dengan jangka waktu pelunasan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat www.djpp.kemenkumham.go.id

211, No.587 9 Direktur Jenderal atas nama Menteri mengenai persetujuan besaran kompensasi kepada Pemerintah. (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampaui jangka waktu yang telah ditentukan, pihak ketiga yang mengajukan usul penyelesaian dengan cara pembayaran kompensasi harus memberi imbalan uang tunai kepada Pemerintah sebagai bentuk sewa pemanfaatan aset dengan memperhitungkan pembayaran kompensasi sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran. (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetor langsung oleh pihak ketiga ke Kas Negara. 10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Aset yang akan dilepaskan kepada pihak ketiga dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c atau dialihkan/dipindahtangankan/diubah peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib dilakukan penilaian terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk Tim Penyelesaian. (2) Keanggotaan Tim Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi tingkat pusat, antara lain: a. Kementerian Keuangan; b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Kementerian Pertahanan; d. Kementerian Pendidikan Nasional; e. Badan Intelijen Negara (BIN); f. Badan Pertanahan Nasional (BPN); g. Kejaksaan Agung; dan h. Kepolisian RI. 12. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Guna membantu tugas Tim Penyelesaian dalam penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di daerah, Direktur Jenderal membentuk Tim Asistensi. (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tiap Kantor Wilayah. (3) Keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi tingkat daerah, antara lain : a. Kantor Wilayah; b. Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; e. Komando Daerah Militer; f. Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA); g. Kejaksaan Tinggi; h. Kepolisian Daerah; dan i. Kantor Pelayanan. (4) Keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Tim Asistensi yang bersangkutan. 13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Tim Asistensi, atau pihak lain dapat mengusulkan status terbaru atas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau temuan baru atas Aset Bekas Milik Asing/Cina kepada Tim Penyelesaian. (2) Tim Penyelesaian meneliti dan memverifikasi temuan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, Tim Asistensi, dan pihak lain yang diperlukan. (3) Hasil penelitian dan verifikasi temuan baru dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelesaian dan disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk www.djpp.kemenkumham.go.id

211, No.587 11 memperoleh penetapan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (4) Berdasarkan penetapan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penyelesaian dan/atau Tim Asistensi melakukan updating data Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagai dasar pelaksanaan langkah lanjut penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina. 14. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VA dan di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA PENETAPAN PENYELESAIAN STATUS KEPEMILIKAN

Dalam rangka penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), apabila data yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 telah mengalami perubahan berdasarkan penelitian Tim Asistensi, Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina berdasarkan hasil penelitian Tim Asistensi dengan didukung oleh dokumen berupa: a. hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan setempat; b. Berita Acara usulan/rekomendasi dari Tim Asistensi; dan/atau c. dokumen pendukung lainnya. 15. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
2. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id