Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk Tim Penyelesaian. (2) Keanggotaan Tim Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi tingkat pusat, antara lain: a. Kementerian Keuangan; b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Kementerian Pertahanan; d. Kementerian Pendidikan Nasional; e. Badan Intelijen Negara (BIN); f. Badan Pertanahan Nasional (BPN); g. Kejaksaan Agung; dan h. Kepolisian RI. 12. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id