Peraturan Menteri Nomor 149-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi

dan produktivitas. 2. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan. 3. Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.

Pemberian tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2016 dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari PNS dan tenaga profesional non PNS.

Pemberian tunjangan hari raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari PNS mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya tahun anggaran 2016 kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional INDONESIA, anggota kepolisian negara republik INDONESIA, dan pejabat negara.

Pemberian tunjangan hari raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLUyang berasal dari tenaga profesional non PNS dilaksanakanpada BLU yang telah memiliki penetapan remunerasi oleh Menteri Keuangan.

(1) Pemberian tunjangan hari raya bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal

daritenaga profesional non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diberikan paling tinggi sebesar tunjangan hari raya bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dariPNS yaitu sebesar gaji pokok PNS yang dibayarkan pada bulan Juni 2016. dan b. tidak diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah. (2) Dalam hal besaran tunjangan hari raya bagi Dewan Pengawas yang berasal dari tenaga profesional non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih besar dari honorarium yang dibayarkan pada bulan Juni 2016, tunjangan hari raya dibayarkan paling tinggi sebesar honorarium yang dibayarkan pada bulan Juni 2016. (3) Dalam hal terdapat Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan PegawaiBLU yang berasal dari tenaga profesional non PNS menerima lebih dari 1 (satu) gaji pokok, tunjangan hari raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar. (4) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gaji sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal gaji pokok pada bulan Juni 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum dapat dibayarkan sebesar gaji pokok yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji pokok, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari raya bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non PNS bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU. (2) Dalam hal terdapat Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional pada BLU yang menerima BOPTN, anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari raya dapat bersumber dari Rupiah Murni.

(1) Pembayaran tunjangan hari raya dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU. (2) Pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU Tahun Anggaran 2016. (3) Dalam rangka pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menggunakan saldo BLU melalui revisi DIPA.

Pertanggungjawaban pembayaran tunjangan hari raya Tahun Anggaran 2016 kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non PNS dilakukan secara terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran remunerasi bulanan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya Tahun Anggaran 2016 kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non PNS, ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLU dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan remunerasi pada masing-masing BLU.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta padatanggal 30 September 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA