Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014 tentang PELAYANAN KESEHATAN SPA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (spirit), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal.

2. Health SPA adalah suatu bentuk Pelayanan Kesehatan SPA untuk menghasilkan manfaat relaksasi dan kebugaran.

3. Wellness SPA adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan SPA untuk menghasilkan manfaat peremajaan (rejuvenasi) dan penguatan sistem tubuh (revitalisasi).

4. Relaksasi adalah upaya untuk mengurangi kelelahan, kepenatan, ketegangan, emosi, kejenuhan, baik fisik maupun mental untuk mendapat kebugaran kembali.

5. Rejuvenasi adalah memelihara kesehatan sebagai proses peremajaan tubuh.

6. Revitalisasi adalah upaya pemberdayaan fungsi tubuh untuk lebih menguatkan fungsi organ tubuh yang sehat dan mengembalikan vitalita sehingga diperoleh tingkat kesehatan yang lebih optimal.

7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

8. Terapi Hidro adalah bentuk perawatan tubuh yang menggunakan air sebagai modalitas terapi untuk membantu klien dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya.

9. Terapi Aroma adalah bentuk perawatan tubuh yang menggunakan minyak atsiri (essential oil) dan senyawa aromatik lainnya yang diekstrak dari bunga, kulit kayu, batang, daun, akar atau bagian lain dari tanaman untuk tujuan mempengaruhi psikis (kejiwaan) dan fisik seseorang.

10. Pijat adalah teknik perawatan tubuh dengan cara usapan dan penekanan menggunakan anggota gerak tubuh seperti tangan, jari, siku dan atau alat bantu lainnya pada permukaan tubuh yang memberikan efek stimulasi dan relaksasi, melancarkan sistem peredaran darah, melancarkan sistem peredaran limfe (getah bening) dan penguatan sistem tubuh lainnya, dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

11. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional/terapis SPA yang telah melaksanakan pendaftaran.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pengaturan Pelayanan Kesehatan SPA bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan SPA yang aman, bermanfaat, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Pelayanan Kesehatan SPA harus mengikuti prinsip dasar dan konsep penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan SPA. (2) Prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pohon keilmuan pengobatan tradisional INDONESIA yang meliputi pendekatan kosmologi, holistik dan kultural (biopsikososiokultural).

(1) Pelayanan Kesehatan SPA merupakan upaya kesehatan perorangan, dengan pendekatan promotif dan preventif. (2) Pelayanan Kesehatan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menekankan pada upaya mempertahankan, menjaga dan meningkatkan kemampuan tubuh agar tercapai tingkat kesehatan yang optimal.

(1) Pelayanan Kesehatan SPA terdiri atas: a. Pelayanan Kesehatan SPA tradisional; dan b. Pelayanan Kesehatan SPA medis (medical SPA). (2) Pelayanan Kesehatan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Health SPA; dan b. Wellness SPA. (3) Health SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di griya SPA tirta I. (4) Wellness SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan di griya SPA tirta II dan griya SPA tirta III. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan SPA medis (medical SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Griya SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) harus diselenggarakan oleh badan usaha, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

(1) Berdasarkan manfaat pelayanan kesehatannya, Griya SPA diklasifikasikan menjadi: a. griya SPA tirta I; b. griya SPA tirta II; dan c. griya SPA tirta III. (2) Griya SPA tirta I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan griya SPA yang menyelenggarakan perawatan SPA untuk menghasilkan manfaat Relaksasi. (3) Griya SPA tirta II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan griya SPA tirta yang menyelenggarakan perawatan SPA untuk menghasilkan manfaat Relaksasi dan Rejuvenasi. (4) Griya SPA tirta III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan griya SPA yang menyelenggarakan perawatan SPA untuk menghasilkan manfaat Relaksasi, Rejuvenasi dan Revitalisasi.

(1) Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan SPA tradisional harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan izin teknis. (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat izin teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. (3) Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya, selama memenuhi persyaratan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk memperoleh izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyelenggara SPA harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan meliputi: a. persyaratan administrasi; dan b. persyaratan teknis lainnya. (3) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan verifikasi persyaratan berdasarkan self assessment atau kajian administrasi dan teknis lainnya setelah menerima permohonan, dapat mengikut sertakan asosiasi SPA. (4) Formulir self assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 7 terlampir. (5) Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat harus memberikan izin atau menolak permohonan disertai alasan yang jelas dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 5 atau Formulir 6 terlampir.

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, badan usaha dan alamat Griya SPA, penyelenggara SPA harus melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi : a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. fotokopi akta pendirian badan usaha; c. fotokopi STPT dan/atau SIP tenaga yang akan memberikan pelayanan; d. fotokopi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat; e. fotokopi izin lokasi sesuai ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh PERATURAN PEMERINTAH daerah masing-masing; f. fotokopi profil griya SPA yang meliputi pengorganisasian, lokasi, dan klasifikasi Griya SPA; dan g. mengisi daftar assessment yang disediakan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi persyaratan ketenagaan, air, sarana dan prasarana, serta metode perawatan sesuai dengan klasifikasi griya SPA yang akan didirikan. (2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kelompok tenaga administrasi; dan b. kelompok terapis. (3) Kelompok tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa manajer, penerima tamu, programmer, dan administrator. (4) Kelompok terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa terapis SPA pratama, terapis SPA madya, dan terapis SPA utama. (5) Persyaratan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan mutu air bersih sesuai ketentuan peraturan perudang- undangan. (6) Persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persyaratan : a. bangunan; dan b. alat yang mendukung pelayanan. (7) Persyaratan metode perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Terapi Hidro, penggunaan ramuan, Pijat, Terapi Aroma, latihan fisik dalam SPA, terapi warna, terapi musik, dan pemberian makanan sehat dalam pelayanan kesehatan SPA.

(1) Setiap terapis SPA harus memiliki STPT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. (2) Untuk mendapatkan STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terapis SPA harus mengajukan permohonan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat secara kolektif atau sendiri, disertai dengan persyaratan yang meliputi: a. biodata terapis, menggunakan contoh Formulir 2 sebagaimana terlampir; b. fotokopi KTP; c. rekomendasi dari asosiasi SPA yang berbadan hukum berdasarkan kualifikasi Kerja Nasional INDONESIA; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. fotokopi sertifikat/ijazah kompetensi terapis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi kompetensi (LSK) dan atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); e. surat pengantar Puskesmas setempat; f. pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; g. izin teknis dari tempat bekerja atau rencana tempat kerja. (3) Paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat harus memberikan izin atau menolak permohonan STPT disertai alasan yang jelas. (4) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 terlampir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA, Terapi Hidro Pada Pelayanan Kesehatan SPA, Terapi Aroma Pada Pelayanan Kesehatan SPA, dan Pijat Pada Pelayanan Kesehatan SPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan SPA mempunyai kewajiban : a. membuat papan nama Griya SPA; b. memberikan informasi yang benar mengenai Pelayanan Kesehatan SPA yang diberikan; c. memberikan pelayanan yang aman dan bermanfaat sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan SPA, standar pendidikan dan standar prosedur operasional (SPO) yang ditetapkan; d. melakukan kewaspadaan umum (universal precaution) dengan menggunakan alat yang steril; e. mampu melaporkan kondisi kontraindikasi klien yang meliputi perubahan suhu tubuh, gangguan pernafasan, dan reaksi alergi saat perawatan kepada penyelia/supervisor; f. mencatat setiap klien yang berkunjung ke Griya SPA di buku registrasi kunjungan klien; dan g. melaporkan rekapitulasi hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan menggunakan contoh formulir 4 sebagaimana terlampir.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Setiap pemberi Pelayanan Kesehatan SPA mempunyai hak: a. memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan; b. mempromosikan Pelayanan Kesehatan SPA yang ada dalam fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengembangkan kemampuan dalam meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan SPA; dan menolak keinginan klien bila bertentangan dengan standar Pelayanan Kesehatan SPA dan norma yang berlaku.BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1) Menteri, menteri terkait, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan SPA sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, dan dapat melibatkan asosiasi terkait. (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri, menteri terkait lainnya, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota dapat memberikan tindakan administratif kepada penyelenggara pelayanan kesehatan SPA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggraan Pelayanan Kesehatan SPA sesuai Peraturan Menteri ini. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pencabutan izin.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pelayanan Kesehatan SPA yang telah diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/PER/MENKES/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA, tetap dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan SPA sampai habis masa berlakunya izin. (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Griya SPA yang sedang dalam proses pengajuan izin baru atau perpanjangan izin dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/PER/MENKES/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA, tetap diberikan izin teknis. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pelayanan kesehatan SPA yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 1205/PER/MENKES/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA, harus menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 1(satu) tahun sejak diundangkan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/PER/MENKES/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id