Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012 tentang AKREDITASI RUMAH SAKIT

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi Rumah Sakit, selanjutnya disebut Akreditasi, adalah pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri, setelah dinilai bahwa Rumah Sakit itu memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkesinambungan.
2. Standar Pelayanan Rumah Sakit adalah semua standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit antara lain standar prosedur operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan.
3. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
4. Instrumen Akreditasi selanjutnya disebut instrumen adalah alat ukur yang dipakai oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi untuk menilai Rumah Sakit dalam memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN

yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang upaya kesehatan.

Akreditasi bertujuan untuk: a. meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit; b. meningkatkan keselamatan pasien Rumah Sakit; c. meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya manusia Rumah Sakit dan Rumah Sakit sebagai institusi; dan d. mendukung program Pemerintah di bidang kesehatan.

(1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, dilakukan Akreditasi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Akreditasi nasional dan Akreditasi internasional. (3) Rumah Sakit wajib mengikuti Akreditasi nasional. (4) Dalam upaya meningkatkan daya saing, Rumah Sakit dapat mengikuti Akreditasi internasional sesuai kemampuan. (5) Rumah Sakit yang akan mengikuti Akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah mendapatkan status Akreditasi nasional. (6) Bagi Rumah Sakit yang telah mendapatkan status Akreditasi nasional maupun Akreditasi internasional, harus sudah mendapatkan status Akreditasi yang baru sebelum masa berlaku status Akreditasi sebelumnya berakhir. (7) Setiap Rumah Sakit baru yang telah memperoleh izin operasional dan beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan Akreditasi.

Penyelenggaraan Akreditasi nasional meliputi persiapan Akreditasi, bimbingan Akreditasi, pelaksanaan Akreditasi dan kegiatan pasca Akreditasi.

(1) Persiapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain meliputi pemenuhan standar dan penilaian mandiri (self assessment). (2) Penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penilaian penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dengan menggunakan Instrumen Akreditasi. (3) Penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mengukur kesiapan dan kemampuan Rumah Sakit dalam rangka survei Akreditasi. (4) Penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Rumah Sakit yang akan menjalani proses Akreditasi.

(1) Bimbingan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan proses pembinaan Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan kinerja dalam mempersiapkan survei Akreditasi. (2) Bimbingan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pembimbing Akreditasi dari lembaga independen pelaksana Akreditasi yang akan melakukan Akreditasi. (3) Pembimbing Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam membimbing Rumah Sakit untuk mempersiapkan Akreditasi.

Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi survei Akreditasi dan penetapan status Akreditasi.

(1) Survei Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan penilaian untuk mengukur pencapaian dan cara penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit. (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveior Akreditasi dari lembaga independen pelaksana Akreditasi. (3) Surveior Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam bidang Akreditasi untuk melaksanakan survei Akreditasi.

(1) Penetapan status Akreditasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh lembaga independen pelaksana Akreditasi berdasarkan rekomendasi dari surveior Akreditasi.

(2) Selain memberikan rekomendasi penetapan status Akreditasi nasional, surveior Akreditasi harus memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit untuk pemenuhan Standar Pelayanan Rumah Sakit. (3) Rumah Sakit yang telah mendapatkan status Akreditasi nasional diwajibkan membuat perencanaan perbaikan strategis sesuai dengan rekomendasi surveior untuk memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang belum tercapai.

(1) Lembaga independen pelaksana Akreditasi dan Rumah Sakit wajib menginformasikan status Akreditasi nasional kepada publik. (2) Rumah Sakit yang telah mendapatkan status Akreditasi nasional dapat mencantumkan kata “terakreditasi nasional” di bawah atau di belakang nama Rumah Sakitnya dengan huruf lebih kecil dan mencantumkan nama lembaga independen penyelenggara akreditasi yang mengakreditasi, masa berlaku status Akreditasinya serta mencantumkan lingkup/tingkatan Akreditasinya. (3) Penulisan nama rumah sakit yang terakreditasi nasional harus dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kegiatan pasca Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam bentuk survei verifikasi. (2) Survei verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh lembaga independen pelaksana Akreditasi yang melakukan penetapan status Akreditasi terhadap Rumah Sakit. (3) Survei verifikasi bertujuan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan rekomendasi dari surveior. (4) Pelaksanaan kegiatan pasca Akreditasi diatur oleh lembaga independen pelaksana Akreditasi.

(1) Rumah sakit yang telah mendapatkan status Akreditasi internasional wajib melaporkan status Akreditasinya kepada Menteri. (2) Akreditasi internasional hanya dapat dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang sudah terakreditasi oleh International Society for Quality in Health Care (ISQua).

(3) Rumah Sakit yang telah mendapatkan status Akreditasi internasional dapat mencantumkan kata “terakreditasi internasional” di bawah atau di belakang nama Rumah Sakitnya dengan huruf lebih kecil dan mencantumkan nama lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang mengakreditasinya, masa berlaku status Akreditasinya serta mencantumkan lingkup/tingkatan akreditasinya. (4) Penulisan nama Rumah Sakit yang terakreditasi internasional harus dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Akreditasi hanya dapat dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. (3) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan keputusan dan penerbitan sertifikat status Akreditasi.

(1) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada standar Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku. (2) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi wajib menyusun tata laksana penyelenggaraan Akreditasi.

(1) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi wajib melaporkan Rumah Sakit yang telah terakreditasi oleh lembaga tersebut kepada Menteri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendukung, memotivasi, mendorong dan memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi untuk semua Rumah Sakit.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Rumah Sakit untuk proses Akreditasi. (3) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Akreditasi. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah, Badan Pengawas Rumah Sakit dan Asosiasi Perumahsakitan.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mengambil tindakan administratif kepada Rumah Sakit berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan izin atau rekomendasi pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

Setiap orang termasuk badan hukum yang dengan sengaja mencantumkan status Akreditasi palsu, baik status Akreditasi nasional maupun status Akreditasi internasional dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit yang belum terakreditasi harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang sudah terbentuk, masih dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya lembaga independen penyelenggara Akreditasi berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1195/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Lembaga/Badan Akreditasi Rumah Sakit Bertaraf Internasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2012 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGIH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN