Peraturan Menteri Nomor p-86-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi: a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 2. Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kode Etik Kementerian Kehutanan, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap PNS Kementerian Kehutanan selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Kementerian Kehutanan. 4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi penerimaan atau permintaan secara langsung atau tidak langsung dari setiap pihak yang memiliki hubungan kerja yang berupa/dalam bentuk uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, voucher, travel cek, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan pribadi terhadap diri dan keluarganya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 6. Gratifikasi yang dianggap suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh PNS Kementerian Kehutanan yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7. Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah Gratifikasi yang diterima Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan

jabatan dan tidak berlawanan dengan kawajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12 B UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 8. Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, atau angin besar. 9. Musibah adalah suatu kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa seseorang, yang mempunyai pengaruh terhadap kondisi fisik, psikis, dan/atau keuangan seseorang, seperti: kematian, sakit kronis atau sakit akibat kecelakaan. 10. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. 11. Berlaku Umum adalah adanya perlakuan yang sama dan tidak menyangkut yang khusus/tertentu saja serta bersifat objektif. 12. Kedinasan adalah seluruh kegiatan resmi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya. 13. Pemberian dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dianggap suap yaitu pemberian kepada PNS atau penyelenggara negara dalam hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. 14. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang memiliki hubungan kedinasan dengan Kementerian Kehutanan atau sebagai rekanan Pelaksana Kementerian Kehutanan. 15. Rekanan Pelaksana Kementerian Kehutanan, yang selanjutnya disebut rekanan, adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang menjadi penyedia barang/jasa untuk kepentingan Kementerian Kehutanan. 16. Jamuan makan adalah pelaksanaan kegiatan makan minum bersama-sama antara PNS Kementerian Kehutanan dengan Pihak Ketiga. 17. Jamuan olah raga adalah pelaksanaan kegiatan olah raga bersama- sama antara PNS Kementerian Kehutanan dengan Pihak Ketiga. 18. Pelapor adalah PNS Kementerian Kehutanan maupun Pihak Ketiga yang melakukan pelaporan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.

19. Penerima adalah setiap PNS Kementerian Kehutanan maupun Pihak Ketiga yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
20. Penolakan adalah setiap PNS Kementerian Kehutanan maupun Pihak Ketiga yang melakukan penolakan atas penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
21. Pemberi adalah PNS Kementerian Kehutanan atau Pihak Ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan Kementerian Kehutanan, dan melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
22. Peminta adalah setiap PNS Kementerian Kehutanan yang melakukan permintaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
23. Unit Pengendalian Gratifikasi, selanjutnya disebut UPG, adalah Unit Pelaksana yang melakukan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kehutanan.

(1) Gratifikasi terdiri dari : a. gratifikasi yang dianggap suap; b. gratifikasi yang tidak dianggap suap. (2) Setiap penerimaan Gratifikasi yang Dianggap Suap wajib dilaporkan pada KPK. (3) Setiap penerimaan Gratifikasi yang Tidak dianggap suap namun terkait dengan kedinasan wajib dilaporkan ke UPG atau unit lain yang ditunjuk. (4) Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari: a. pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; b. pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada Standar Biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Konflik Kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

(5) Setiap penerimaan Gratifikasi yang tidak Dianggap Suap sepanjang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya tidak wajib dilaporkan pada KPK, yang meliputi: a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan; b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah); c. pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara atau bapak/ibu/mertua/ suami/istri/anak dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah); d. pemberian sesama Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang Berlaku Umum; f. hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi; h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; i. Kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi dan telah mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.

(1) Gratifikasi yang dianggap suap adalah yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban antara lain:

a. penerimaan uang dari PNS Kementerian Kehutanan atau rekanan dan atau pihak ketiga dalam proses pengurusan perizinan, pemeriksaan, kepegawaian, pengadaan barang/jasa atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima; b. penerimaan hadiah berupa barang, fasilitas akomodasi, dari PNS Kementerian Kehutanan atau rekanan yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima; c. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, atau akomodasi yang diterima terkait proses pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan PNS Kementerian Kehutanan dan Pihak Ketiga; d. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas/pejabat panitia pengadaan barang/ jasa dari rekanan penyedia barang/jasa terkait proses pengadaan barang/jasa yang akan, sedang dan telah dijalankan; e. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima PNS Kementerian Kehutanan dan/atau Anggota Keluarga Inti dari notaris, perusahaan asuransi, kantor konsultan atau perusahaan lainnya sebagai hadiah atas kerjasama yang tengah dijalin dengan Kementerian Kehutanan; f. penerimaan fasilitas perjalanan wisata termasuk perjalanan untuk tujuan ibadah oleh PNS Kementerian Kehutanan dan/atau Anggota Keluarga Inti dari pihak ketiga atau rekanan; g. penerimaan oleh PNS Kementerian Kehutanan dari pihak lain selain Anggota Keluarga Inti dan/atau Anggota Keluarga Di Luar Keluarga Inti dalam acara pesta atau hajatan dengan nilai melebihi batas kewajaran atau standar nilai maksimal penerimaan yang dianggap suap dalam ekuivalensi rupiah dari masing-masing pihak pemberi; h. penerimaan fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban penerima di Kementerian Kehutanan dari rekanan; i. penerimaan fasilitas hiburan (entertainment), voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban di Kementerian Kehutanan dari Pihak Ketiga atau rekanan yang tidak relevan dengan penugasan dari Kementerian Kehutanan; j. penerimaan fasilitas pengobatan gratis yang diterima oleh PNS Kementerian Kehutanan dan/atau Anggota Keluarga Inti saat konsultasi medis, rawat jalan atau rawat inap kesalah satu rumah sakit yang merupakan rekanan;

k. penerimaan berupa potongan harga khusus (discount) pada saat PNS Kementerian Kehutanan dan/atau Anggota Keluarga Inti membeli barang dari Pihak Ketiga atau rekanan; l. penerimaan parcel oleh PNS Kementerian Kehutanan dan/atau Anggota Keluarga Inti dari rekanan pada saat hari raya keagamaan; m. penerimaan sumbangan, berupa katering, sewa gedung, dekorasi, dan tata rias pengantin dari pihak ketiga atau rekanan pada saat PNS Kementerian Kehutanan mengadakan pesta atau hajatan. (2) Gratifikasi yang dianggap suap dapat diterima dengan kondisi : a. tidak diketahui proses pemberiannya, yaitu dalam hal PNS Kementerian Kehutanan dan/atau Anggota Keluarga Inti tidak mengetahui waktu dan lokasi proses penerimaan serta tidak diketahui identitas dan alamat pemberi; b. penolakan menyebabkan terganggunya nama baik Kementerian Kehutanan, sepanjang bukan dalam bentuk uang dan surat berharga serta tidak melebihi batas kewajaran atau standar nilai penerimaan yang dianggap suap dalam ekuivalensi rupiah dari masing-masing pihak. (3) Penolakan atau penerimaan gratifikasi yang dianggap suap harus dilaporkan kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi. (4) Penerimaan gratifikasi yang dianggap suap yang telah dilaporkan kepada UPG atau KPK maka ketentuan pelanggaran menjadi tidak berlaku bagi PNS Kementerian Kehutanan yang bersangkutan.

(1) Penerimaan Gratifikasi yang tidak dianggap suap, antara lain : a. diskon komersial atau suku bunga khusus yang berlaku bagi masyarakat umum atau berlaku bagi seluruh pegawai berdasarkan perjanjian antara instansi pemberi dan penerima; b. keuntungan/manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh PNS Kementerian Kehutanan dan/atau Anggota Keluarga Inti; c. cindramata dan oleh-oleh bukan dalam bentuk uang dengan nilai maksimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); d. makanan dan minuman siap saji dalam jamuan yang berlaku umum bagi seluruh peserta dalam rangkaian kegiatan kedinasan;

e. keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan; f. sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, lokakarya, baik yang dilakukan didalam maupun di luar rangkaian kegiatan kedinasan; g. penerimaan hadiah oleh PNS Kementerian Kehutanan dalam kaitan adanya peningkatan performa instansi baik yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan maupun oleh pemangku kepentingan Kementerian Kehutanan, dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis dari Kementerian Kehutanan; h. pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan; i. penerimaan barang promosi dalam suatu kegiatan/event resmi pemberi, karena adanya peluncuran produk baru; j. penerimaan parcel pada hari raya yang bukan berasal dari pihak ketiga atau rekanan penyedia barang dan jasa yang mempunyai hubungan kerja dengan Kementerian Kehutanan; k. penerimaan sponsorship bukan berbentuk uang dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan yang bukan berasal dari pihak ketiga atau rekanan kepada Kementerian Kehutanan atau yang akan menimbulkan konflik kepentingan; l. penerimaan dari hasil mengajar di luar jam kerja ke pihak lain, sesuai dengan keahliannya, sepanjang mendapat ijin tertulis dari atasan. (2) Atas penerimaan yang masuk kategori gratifikasi tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diterima dan dinikmati (dimiliki pemanfaatannya) oleh penerima tanpa ada kewajiban melaporkan kepada UPG.

(1) Penolakan dilakukan secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan terkait kebijakan dan aturan gratifikasi kepada pihak pemberi. (2) Setiap penolakan penerimaan gratifikasi harus dilaporkan kepada

(1) Pemberian dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dianggap suap dilarang untuk dilakukan oleh setiap PNS Kementerian Kehutanan. (2) Pemberian dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dianggap suap, termasuk namun tidak terbatas pada : a. pemberian kepada PNS atau penyelenggara negara yang karena jabatannya sebagai pengendali atau pengelola rekening instansi pemerintah; b. pemberian kepada PNS atau penyelenggara negara yang karena jabatannya untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dalam rangka kepentingan Kementerian Kehutanan; c. pemberian kepada PNS atau penyelenggara negara yang karena jabatannya untuk memengaruhi pihak lain untuk melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan dalam rangka kepentingan Kementerian Kehutanan.

Pemberian kepada Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan syarat memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Pemberian dilaksanakan dari Kementerian Kehutanan ke instansi pemerintah /korporasi/individu.

1. Pemberian kepada individu antara lain : a) pemberian kepada auditi atau rekanan perorangan baik Pegawai Negeri Sipil maupun non PNS dalam bentuk hadiah, fasilitas dan akomodasi; b) pemberian kepada auditi PNS merupakan pemberian gratifikasi yang berlaku umum dan diberikan kepada setiap auditi; c) pemberian kepada PNSmerupakan pemberian gratifikasi dalam hubungannya sebagai rekan kerja bukan dalam hubungan dengan jabatannya; d) pemberian yang termasuk pemberian dalam rangka kegiatan promosi, sponsorship, sumbangan dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam kaitan hubungan kerja sebagai rekan kerja Kementerian Kehutanan.

2. Pemberian kepada instansi pemerintah antara lain: a) pemberian ditujukan langsung kepada instansi pemerintah tersebut; b) pemberian tidak boleh dalam bentuk uang atau setara uang; c) penerima pemberian merupakan wakil instansi pemerintah yang sah berdasarkan penunjukan dari instansi pemerintah; d) pemberian tidak bertentangan dengan aturan penerimaan gratifikasi yang berlaku di instansi pemerintah penerima; e) pemberian tidak untuk tujuan suap/gratifikasi yang dianggap suap.

3. Pemberian di atas termasuk pemberian dalam kegiatan sebagai berikut: a) pemberian jamuan makan kepada wakil instansi pemerintah yang sah dalam kegiatan sosialisasi dengan syarat maksimal 1 (satu) kali dalam periode 1 (satu) bulan dan nilai pemberian yang secara kumulatif dalam jangka waktu 1 tahun tidak melebihi standar nilai maksimal pemberian dalam ekuivalensi rupiah kepada masing-masing penerima; b) pemberian akomodasi, jamuan makan, barang, atau uang kepada wakil instansi pemerintah yang sah dalam rangka kegiatan pertemuan (rapat/gathering/sosialisasi/ workshop) yang merupakan agenda Kementerian Kehutanan dan dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan, yang secara kumulatif dalam jangka waktu satu tahun tidak melebihi standar nilai maksimal pemberian dalam ekuivalensi rupiah kepada masing-masing penerima; c) pemberian dalam bentuk sponsorship atau sumbangan berdasarkan proposal resmi dari instansi yang mengajukan. d) Pemberian dilaksanakan untuk menunjang kepentingan Kementerian Kehutanan; e) Pemberian telah dianggarkan oleh Kementerian Kehutanan; f) Pemberian dalam kegiatan sponsorship dan sumbangan harus memenuhi kelengkapan dokumen (proposal pengajuan pemberian dari penerima, bukti penggunaan pemberian, tanda terima dan dokumen lainnya yang diperlukan); g) Pemberian tidak diperbolehkan dalam bentuk yang melanggar kesusilaan dan hokum;

h) Pemberian gratifikasi kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan huruf e, wajib dilaporkan kepada UPG.

1. PNS Kementerian Kehutanan apabila diminta untuk memberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, wajib melakukan penolakan secara sopan dan santun terhadap pemintaan tersebut dengan memberikan penjelasan terkait kebijakan dan aturan gratifikasi.
2. Permintaan yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan, terhadap PNS atau Unit Kerja lingkup Kementerian Kehutanan agar segera dilaporkan kepada UPG sesuai dengan jenis permintaannya.
3. Atas laporan permintaan yang menjurus pemerasan sebagaimana diatur dalam ayat (2), UPG melakukan kajian dalam kaitan dengan ketentuan pengendalian gratifikasi dan apabila diperlukan dapat berkonsultasi kepada pihak-pihak yang berkompeten, termasuk KPK.

1. Pengendalian gratifikasi Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh UPG yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi dilingkungan Kementerian Kehutanan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPG memiliki fungsi : a. menerima pelaporan gratifikasi dari PNS Kementerian Kehutanan; b. melakukan pemrosesan pelaporan gratifikasi yang diterima; c. melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi kepada penerima, pemberi, peminta atau pihak ketiga lainya yang terkait dengan kejadian penerimaan, pemberian atau permintaan gratifikasi; d. menentukan atau memberikan rekomendasi penanganan dan pemanfaatan gratifikasi; e. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Kementerian Kehutanan dalam pelaksanaan peraturan ini;

f. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi oleh Kementerian Kehutanan maupun oleh penerima; g. meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan atau PNS Kementerian Kehutanan terkait pemantauan penerapan Program Pengendalian Gratfikasi; h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektur Jenderal apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh PNS Kementerian Kehutanan; i. melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Menteri Kehutanan dan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Inspektorat Jenderal.

Atas penerimaan gratifikasi yang telah diputuskan pemanfaatannya menjadi milik Kementerian Kehutanan, maka alternatif pemanfaatan yang dapat dilakukan yaitu: a. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; atau b. disumbangkan kepada yasayan sosial atau lembaga sosial lainnya; atau c. dimanfaatkan oleh Kementerian Kehutanan untuk Perpustakaan dan Museum Kementerian Kehutanan atau untuk barang display hasil pelaporan gratifikasi.

Dalam rangka menjamin bahwa pe r a tur a n ini dapat diketahui oleh seluruh PNS Kementerian Kehutanan dan seluruh pihak ketiga yang berhubungan dengan Kementerian Kehutanan, maka seluruh pihak yang terkait di Iingkungan Kementerian Kehutanan agar melakukan hal-hal sebagai berikut. a. Mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada surat-surat yang disampaikan kepada seluruh stakeholders Kementerian Kehutanan, pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, dan/atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa serta atau pihak ketiga lainnya. b. Menugaskan kepada Inspektorat Jenderal untuk secara terus menerus memberikan informasi dan/atau sosialisasi kepada seluruh PNS Kementerian Kehutanan dan/atau pihak eksternal terkait dengan adanya Program Pengendalian Gratifikasi.

c. Menugaskan kepada Auditor untuk melakukan penyampaian Program Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait dalam proses pengawasan/audit, yaitu auditi dan Lembaga Penilai Independent yang memeriksa/menilai untuk dan atas nama Kementerian Kehutanan. d. Menugaskan kepada Biro Umum, Biro Keuangan dan fungsi lain di lingkungan Kementerian Kehutanan yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk melakukan penyampaian Program Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kehutanan. e. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Program Pengendalian Gratifikasi. f. Inspektorat Jenderal memonitor pelaksanaan/implementasi isi Keputusan ini dan memberikan laporan secara berkala, yaitu 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Kehutanan mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang timbul setelah adanya ketentuan ini.

PNS Kementerian Kehutanan atau Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada peraturan ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di Kementerian Kehutanan melalui UPG.

Kementerian Kehutanan menjamin bahwa pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh PNS Kementerian Kehutanan maupun Pihak Ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

(1) Setiap PNS Kementerian Kehutanan wajib melaporkan atas penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi. (2) Setiap PNS Kementerian Kehutanan wajib melaporkan penolakan atas pemberian gratifikasi kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penolakan pemberian gratifikasi. (3) Setiap PNS Kementerian Kehutanan wajib melaporkan atas pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberian gratifikasi.

(4) Setiap PNS Kementerian Kehutanan wajib melaporkan permintaan dari penyelenggara negara yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaaan yang terkait dengan kelancaran proses kerja instansi kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan gratifikasi. (5) Setiap satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan lingkup Kementerian Kehutanan waijb menyampaikan laporan pengendalian gratifikasi terkait proses pemeriksaan dan pengadaan barang dan jasa secara berkala. (6) UPG menyerahkan laporan gratifikasi yang dianggap suap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan atau 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi oleh PNS Kementerian Kehutanan. (7) UPG menyampaikan Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (8) UPG menyampaikan Lembar Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (9) UPG menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan dan Pemberian gratifikasi kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan setiap periode 3 (tiga) bulan.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik Kode Etik Kementerian Kehutanan maupun Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi yang dilakukan sebelum Peraturan Menteri Kehutanan ini berlaku dan belum dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal, agar dilaporkan kepada UPG selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri Kehutanan ini berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 07 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN