Peraturan Menteri Nomor p-66-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan.

2. Pegawai lainnya adalah Staf Khusus Menteri.

3. Jam Kerja adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja,Tunjangan Kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu pegawai yang sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya.

5. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertangungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

6. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.

7. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

8. Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

(1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai lainnya di Lingkungan Kementerian Kehutanan. (2) Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada: a. Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri); www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diperbantukan/ dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan Kementerian Kehutanan; e. Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan f. Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 74 Tahun 2012.

(1) Hari Kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari senin sampai dengan hari jumat. (2) Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut: a. Hari senin sampai dengan hari kamis :Pukul 07.30 – 16.00 Waktu istirahat

:Pukul 12.00 – 13.00 b. Hari Jumat

:Pukul 07.30 – 16.30 Waktu istirahat

:Pukul 11.30 – 13.00 (3) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja pada unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan yang tugasnya bersifat khusus diatur dengan peraturan masing-masing pimpinan unit kerja eselon I setelah mendapatkan pertimbangan teknis atau persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. (4) Pegawai yang menjalani pendidikan pelatihan dan/atau tugas belajar secara penuh dibebaskan sementara dari jabatannya, maka hari dan jam kerja pegawai tersebut disesuaikan dengan hari dan jam kerja perkuliahan tempat melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan/atau tugas belajar.

(1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dengan mengisi daftar hadir elektronik. (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual apabila: a. perangkat dan sistem daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi. b. pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik; c. terjadi dalam keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam dan/ataukerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran elektronik.

(1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada ditempat tugas, dan/atau tidak mengisi daftar hadir tanpa alasan yang sah. (2) Pegawai tidak dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan surat permohonan izin/pemberitahuandan alasan yang sah yang disetujui oleh: a. Menteri Kehutanan, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon I; b. Pejabat Eselon I, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon II; c. Pejabat Eselon II, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon III; d. Pejabat Eselon III, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon IV; dan/atau e. Pejabat Eselon IV, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon V; dan/atau pegawai. (3) Surat Permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan ini. (4) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal terjadinya ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada ditempat tugas, dan/atau tidak mengisi daftar hadir. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan lebih dari 5 (lima) hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja.

(1) Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) apabila: a. Tidak masuk kerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja; b. Terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keberangkatan/pulang sebelum waktunya sesuai ketentuan mengenai hari dan jam kerja; c. Tidak berada di tempat tugas terhitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan pegawai di tempat tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan ini; dan d. Tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya. (2) Perhitungan jumlah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan konversi 7,5(tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. (3) Terhadap pegawai yang melanggar ketetuan jam kerja dan telah memenuhi akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

(1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai jabatannya berdasarkan Keputusan Pemimpin Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan sesuai hasil evaluasi jabatan. (2) Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima ditentukan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan yang akan didudukinya. (2) Besaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya. (3) Besarnya Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional peneliti yang merangkap jabatan struktural di lingkungan Kementerian Kehutanan yang tugas dan fungsinya berkaitan erat dengan bidang penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya diberikan satu tunjangan kinerja yang menguntungkan bagi yang bersangkutan. (4) Besaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar yang melebihi jatah waktu perpanjangan dibayarkan sebesar: a. Tahun pertama diberi 50% (lima puluh persen); dan b. Tahun kedua diberi 25% (dua puluh lima persen).

(1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya. (2) Tunjangan Kinerja bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada: a. pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7,5 (tujuh koma lima) jam atau lebih dalam sehari; b. pegawai yang terlambat masuk kerja; c. pegawai yang pulang sebelum waktunya; d. pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; dan e. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen). (3) Dalam hal kinerja seorang pegawai melebihi kinerja yang seharusnya, dapat diberikan peningkatan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4 % (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf d, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan huruf d, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dijatuhi hukuman disiplin, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai. (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; atau c. hukuman disiplin berat. (3) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; b. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan c. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 8 (delapan) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (5) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan c. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan. (6) Pengaturan Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat berlaku sejak ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib sementara tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja pegawai yang dihentikan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan persentase sebagai berikut: a. pegawai yang mengambil cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen). b. pegawai yang mengambil cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:

1. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh peresen);
2. bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen). c. pegawai yang mengambil cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dipotong 2% (dua persen) per hari. (2) pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak pertama sampai dengan kedua, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); b. pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak ketiga, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
4. bulan pertama sebesar 60% (enam puluh persen);
5. bulan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
6. bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen). (3) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan persentase sebagai berikut: a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari sebesar 100% (seratus persen); b. sakit selama 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dipotong 2% (dua persen) per hari; c. sakit lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 20% (dua puluh persen); dan d. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan sebesar 10% (sepuluh persen);

(1) Pencatatan kehadiran dan penegakan disiplin pegawai, serta pelaksanaan cuti pegawai dilakukan setiap bulan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja eselon I dan eselon II, serta Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kehutanan. (3) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran pegawai kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja paling lambat hari kerja terakhir pada bulan berjalan.

Tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum berlaku peraturan ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Pegawai yang sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan sampai dengan mulai berlakunya peraturan ini masih dalam status pemberhentian sementara dari jabatan negeri, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan ini. (3) Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting sebelum berlakunya peraturan ini dan saat diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan sebelumnya.

Keterlambatan kehadiran PNS sampai dengan 1 (satu) jam dari jam masuk kerja dapat dikompensasi dengan melaksanakan tugas sekurang- kurangnya selama 1 (satu) kali lipat pada hari yang sama dan dilaksanakan pada hari yang sama.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2013 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id